Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masa-masa keemasan perbankan yang dimulai tahun 1988 menjadi kenangan yang manis ketika tanpa dinyana - nyana 10 tahun kemudian terjadilah krisis yang meluluhlantakkan Perbankan Indonesia. Tindakan pemerintah untuk membekuoperasikan 16 bank pada bulan November 1997 tanpa adanya jaminan atas simpanan, membuat kepercayaan masyarakat jatuh pada titik nadir. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa persiapan yang memadai untuk menghindari rush atau bank run. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut terlihat dari fenomena flight to quality dan flight to safety dari penabung yang memindahkan dananya ke instrumen/bank yang lebih aman baik itu di dalam maupun luar negeri. Tidak adanya lembaga deposit insurance membuat turunnya kepercayaan ini bertambah parah.Krisis yang terus berlanjut membuat kredit macet perbankan menggunung. Diiringi oleh nilai tukar rupiah yang anjlok drastis, maka modal bank menjadi negatif. Pemerintah telah memilih Program Rekapitalisasi Perbankan yang menjadi keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia awbagai salah satu solusinya.Program rekapitalisasi yang memakan biaya ratusan triliun (lDR 430,4 triliun) ternyata membawa rombongan masalah berikutnya yaitu dampak finansial yang sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak dikatakan pemerintah telah terjebak dalam solusi bermasalah ini. Sampai saat ini belum ada solusi yang pasti mengenai masalah tersebut. Pemerintah perlu memeras otak agar tidak terjadi default (gagal bayar) atas pokok dan bunga Obligasi Rekapitulisasi yang jatuh tempo. Kemungkinan default perlu dihindari karena akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional. Country Risk Indonesia akan makin buruk dan akan dijauhi oleh para Kreditur.Di lain pihak Bank A sebagai salah satu bank rekap tidak tinggal diam berpartisipasi dalam pengelolaan eksposure Obligasi Rekapitalisasinya (OR). Dengan perencanaan yang matang pada saat merger didukung oleh strategi yang jitu, Tujuh puluh persen OR yang dimiliki telah berkurang 70% hingga 31 Desember 2002. Begitu pula eksposure OR telah berhasil diturunkan dari 76% menjadi 33% dibandingkan Total Aset.Pengelolaan tersebut berupa pembayaran kewajiban kepada BPPN dengan menggunakan OR, pembayaran kewajiban kepada Pihak ke-3 dengan menggunakan OR, penjualan ke pasar guna menutup rasio likuiditas dan Posisi Devisa Netto, meningkatkan hasil im estasi (enhanced yield), dan penerbitan reksadana yang dapat dijadikan ajang pemerataan pendapatan rakyat.Tentu saja Bank A tidak bisa berjalan sendirian. Bank-bank lain pun perlu dilibatkan. Oleh karenanya dibutuhkan platform bersama yang benar-benar disepakati oleh masing-masing pihak yang berwenang dalam merah birunya raport perekonomian negara ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum beserta kendala yang dihadapi oleh perbankan terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia. Data yang digunakan ialah data time series selama periode 2000 kuartal 1- 2014 kuartal 4 dengan menggunakan estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kantor cabang, pertumbuhan DPK, dan suku bunga rill berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia sedangkan variabel NPL dan suku bunga modal kerja rill berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan PDB sub sektor bank yang tergantung kepada input bank seperti jumlah kantor cabang bank dan DPK yang merupakan variabel dominan dalam menciptakan dan mendorong pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia melalui peningkatan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh perbankan terhadap masyarakat.

---

This study aims to determined how to influence of third party funds growth and their constraints by banks to growth of sub sector banks in Indonesia The data of this study is time series for the period 2000 Q1 to 2014 Q4 and used Ordinary Least Square OLS The estimation results have shown that growth in the number of branch offices growth in deposits and interest rates rill have positive effect on growth of sub sector banks in Indonesia while variable NPL and interest rates on working capital rill negatively affect growth of sub sector banks in Indonesia This can be explained that growth of sub sector banks depend on the input of banks such as bank branches and deposit are the dominant variable in created and pushed growth of sub sector bank in Indonesia by enhanced the services that can be provided by banks on society."

"Bank Indonesia pada saat ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur sistem kesehatan pada perbankan syariah. Peraturan ini akan menilai tingkat kesehatan perbankan baik secara faktor finansial maupun faktor manajerial berdasarkan prinsip syariah. Pentingnya pengaturan suatu sistem penilaian kesehatan pada perbankan syariah disebabkan oleh perkembangan produk dan jasa pada bank syariah yang mengalami kenaikan eksposur risiko perbankan syariah dan kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun BI selaku otoritas pengawasan bank. Pencapaian penilaian kesehatan yang baik pada perbankan syariah, setiap bank umum yang berdasarkan prinsip syariah harus melaksanakan pengaturan dan penerapan prinsip prudential banking dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan kinerjanya. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah konsep sistem penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah tersebut, bagaimanakah konsep prudential banking dan aplikasinya dalam Peraturan Bank Indonesia, bagaimanakah konsep GCG dalam PBI dan bagaimanakah hubungan antara penerapan prinsip prudential banking dan prinsip GCG pada PBI dengan pencapaian penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah. Penelitian atas permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan penelitian ini diketahui tentang konsep penilaian kesehatan perbankan syariah, penerapan prinsip prudential banking dalam PBI yang baik pada faktor permodalan, aset, likuiditas, rentabilitas, dan sensitivitas risiko pasar yang akan mempengaruhi tingkat penilaian kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor finansialnya, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam PBI yang baik yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor manajemen."

"ABSTRAKKrisis ekonomi global pada tahun 2015 dan menguatnya peran financial technology fintech telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain menguatnya peran regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, hal ini telah memicu munculnya beberapa regulasi perbankan, antara lain regulasi terkait stimulus untuk pembiayaan bank syariah POJK No. 12/POJK.03/2015 dan penerapan Branchless Banking atau Layanan Laku Pandai POJK No.19/POJK.03/2014 untuk mendorong perkembangan perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi perbankan tersebut dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi panel berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah PYD , sedangkan variabel independennya adalah variabel fundamental bank syariah yang dipengaruhi oleh regulasi terkait yaitu rasio kecukupan modal CAR , pembiayaan UMKM PYDUmkm , migrasi status pembiayaan ? ?PFNPF , investasi bank InvBank , dummy branchless banking BBDummy serta variabel kinerja bank syariah seperti Financing Deposit Ratio FDR , Return on Asset ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO . Sementara variabel makroekonomi yang digunakan antara lain jumlah uang beredar M2 , nilai tukar rupiah terhadap dollar KURS dan Inflasi. Adapun data yang digunakan adalah data dari 12 bank umum syariah di Indonesia sepanjang periode kuartal 3.2015-kuartal 2.2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap PYD sementara variabel PYDUmkm, ? ?PFNPF, InvBank berpengaruh positif terhadap PYD. Kedua, BBDummy berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PYD. Ketiga, variabel kebijakan makroekonomi yaitu M2 berpengaruh positif terhadap PYD, sedangkan variabel KURS dan Inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PYD. Keempat, FDR berpengaruh positif terhadap PYD sedangkan ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap PYD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa regulasi OJK POJK No. 12/POJK.03/2015 memang berperan dalam akselerasi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Sementara regulasi terkait financial technology dirasakan belum terlalu efektif, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dan perbankan syariah, dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan ke depan.

---

ABSTRACTThe global economic crisis in 2015 and the strengthening of the role of financial technology fintech has led to various reactions, including the strengthening of the role of banking regulation to maintain economic stability. In Indonesia, this has triggered the emergence of several banking regulations, including regulation related to the stimulus for Islamic bank financing POJK No. 12 POJK.03 2015 and the application of Branchless Banking or Layanan Laku Pandai POJK No.19 POJK.03 2014 to encourage the development of banking in Indonesia. Therefore, this study aims to see the role of banking regulation in the distribution of financing by sharia banks in Indonesia. This study uses quantitative method with multiple panel regression model. Dependent variable used is the financing provided by sharia banking PYD , while the independent variable is the fundamental variable of syariah bank influenced by related regulation that is capital adequacy ratio CAR , UMKM financing PYDUmkm , migration financing status PFNPF , investment banks InvBank , dummy branchless banking BBDummy as well as sharia bank performance variables such as Financing Deposit Ratio FDR , Return on Assets ROA , and operating expense to operating income ratio BOPO . While the macroeconomic variables used include the money supply M2 , the exchange rate of rupiah against the dollar KURS and Inflation. The data used is data from 12 sharia banks in Indonesia during the quarter 3.2015 quarter 2.2017. This research yields some findings. First, the CAR variable has a negative effect on PYD while the PYDUmkm, PFNPF, InvBank variables have a positive effect on PYD. Second, BBDummy has positive but not significant effect on PYD. Third, macroeconomic policy variable that is M2 has positive effect to PYD, while KURS and Inflation variables have negative but not significant effect to PYD. Fourth, FDR has positive effect on PYD while ROA and BOPO have negative effect on PYD. Overall, the results of this study imply that OJK regulation POJK No. 12 POJK.03 2015 does play a role in the acceleration of financing by Islamic banks in Indonesia. While the regulation related to financial technology felt not too effective, at least in the short term. These findings are expected to be an input, especially for the government and sharia banking, in an effort to encourage the development of sharia banking is strong and sustainable in the future. "