Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana ketentuan perbankan maupun ketentuan KUHPerdata mengatur kebijakan bank, khususnya dalam bidang pemberian kredit diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai pengajuan permohonan KPR dengan menggunakan dokumen palsu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, sumber data pada metode yuridis-normatif sebagian besar berasal dari studi kepustakaan.Terdapat 2 titik fokus yang akan diuraikan. Pertama, pembahasan mengenai ketentuan perkreditan perbankan dalam perjanjian KPR yang dilakukan oleh pihak Bank Mendung Cabang Bengkulu dengan nasabah debitur. Proses pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian bank dengan menerapkan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, dan aturan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut. Kedua, pembahasan mengenai konsekuensi hukum terhadap bank dan nasabah dalam pemberian kredit yang menggunakan dokumen palsu. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa1.) proses pemberian KPR yang dilakukan oleh Bank Mendung Cabang Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.2.) bank untuk menyelamatkan kredit macet terhadap debitur dengan cara mengeksekusi agunan yang sudah dijaminkan kepada Bank Mendung Cabang Bengkulu, konsekuensi terhadap debitur adalah debitur harus bertanggung jawab atas perbuatan yang memalsukan identitas dokumen, debitur harus membayar sisa kredit kepada penjual.

---

ABSTRACT

This thesis discusses how banking terms and conditions KUHPerdata set the policy of the bank, in particular in the field of granting credit is applied when there is a problem regarding the filing of a petition for MORTGAGES by using false documents. This research uses the methods of juridical-normative, juridical methods data sources-normative largely comes from the study of librarianship.

There are 2 focal point that will be outlined. First, a discussion of the provisions of banking Mortgage agreement made by the parties Bank Mendung Branch Bengkulu with customer Debitor. The process of granting credit banks should pay attention to the principle of prudence bank by implementing provisions of decision letter of the Board of Directors of Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR date 31 March 1995 about the guidelines for the preparation of the policy of the people's Bank, and standard operating procedures that rule already set by the bank. Secondly, a discussion of the legal consequences of the bank and the customer in the granting of loans using fake documents. The results of this study stated that

1.) the process of granting a Mortgage made by Bank Mendung Branch Bengkulu were in accordance with the provisions of banking regulations by applying the principle of prudence.

2.) banks to bail out bad debts against the debtor by way of executing existing collateral pledged to the Bank Mendung Branch Bengkulu, the consequences of the debtor is a debtor shall be responsible for the acts of falsifying identity documents, the debtor must pay the remainder of the credit to the seller."

"Di era digital ini, data telah menjadi komoditas yang sangat berharga dan disandingkan dengan minyak dan emas. Salah satu sektor dengan arus data yang intensif ialah sektor perbankan. Sebagai industri yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah dan simpanannya, salah satunya ialah data pribadinya. Meskipun telah ada ketentuan rahasia bank, masih banyak terjadi pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah. Pada tahun 2023, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau (UU PDP). Kedua undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban bank untuk merahasiakan data-data nasabah. Skripsi ini akan menjawab dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana pengaturan mengenai rahasia bank dalam hal terjadinya pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada kasus pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan tersebut ialah pendekatan doktrinal yang didukung dengan wawancara bersama pihak bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan ketentuan rahasia bank menjadi dasar kewajiban untuk melindungi data nasabah, baik data pribadi maupun data keuangannya, dalam hal terjadinya pembocoran, pencurian, dan penjualan. Pertanggungjawaban bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada kasus pembocoran, pencurian, dan penjualan, dengan menerapkan rahasia bank berupa upaya preventif dan represif, baik ancaman dari pihak internal atau eksternal. Apabila tidak diterapkan, maka bank akan dikenakan sanksi dari UU Perbankan sebagaimana diubah oleh UU P2SK dan UU PDP. Kepada OJK, dalam rancangan POJK tentang Rahasia Bank harus menjelaskan secara detail mengenai ruang lingkup ‘informasi’ Nasabah Penyimpan dalam UU Perbankan sebagaimana diubah oleh UU P2SK. Kepada pemerintah, diperlukan pembentukan dan peresmian lembaga pengawas khusus terkait pelindungan data pribadi untuk mencegah dan menanggulangi pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi Nasabah.

---

In this digital era, data has become a very valuable commodity, comparable to oil and gold. One of the sectors with intensive data flows is the banking sector. As an industry that relies on public trust, banks have an obligation to maintain the confidentiality of customers and their deposits, one of which is their personal data. Despite the existence of bank secrecy provisions, there are still many leaks, thefts, and sales of customers' personal data. In 2023, Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law), and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) were enacted. These two laws regulate the obligation of banks to keep customer data confidential. This thesis will answer two main problems: first, how is the regulation of bank secrecy in the event of leakage, theft, and sale of customer personal data? And second, what is the bank's responsibility in protecting customers' personal data in the case of leaking, theft, or sale of customers' personal data? The research method used to answer the main problem is the doctrinal approach, supported by interviews with a bank and the Financial Services Authority (OJK). The regulation of bank secrecy provisions is the basis for the obligation to protect customer data, both personal data and financial data, in the event of leakage, theft, and sale. Bank's responsibility is to protect customer personal data in cases of leakage, theft, and sale, by applying bank secrecy in the form of preventive and repressive efforts, both threats from internal and external parties. If not applied, the bank will be subject to sanctions from the P2SK Law and the PDP Law. To OJK, the POJK draft regarding Bank Secrecy should explain in detail the scope of 'information' of the customer in the Banking Law as amended by the P2SK Law. To the government, it is necessary to establish and inaugurate a special supervisory institution related to the protection of personal data to prevent and overcome the leakage, theft, and sale of customers' personal data."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak faktor likuiditas terhadap laba bank. Hal ini dilakukan dengan menganalisis dampak faktor likuiditas berupa kas dan giro pada bank Indonesia, dana pihak ketiga, kesenjangan likuiditas, dan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap laba bank. Sampel penelitian yang digunakan adalah semua bank buku IV dan buku III yang berjumlah 20 bank di akhir tahun 2015 selama periode 2011 ndash; 2015 dengan menggunakan data laporan keuangan tahunan bank tersebut. Metodologi yang dipakai menggunakan analisis regresi data panel dengan melihat dampak faktor ndash; faktor tersebut terhadap laba bank. Hasil dari penelitian ini adalah dana pihak ketiga, kesenjangan likuiditas, dan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai memiliki hubungan yang signifikan terhadap laba bank di Indonesia.

---

This research is conducted to find out the impact of liquidity factors on bank rsquo s income. It was done by analyzing the impact of Cash Current Accounts with Bank Indonesia, Deposits, Liquidity gap, and provision on bank rsquo s income. The data are the annual financial reports of all banks in book III book IV group which contain 20 banks by the end of 2015 within period of 2011 to 2015. Multiple regression method was used to find out the impact among these factors on bank rsquo s income. The study reveals that deposits, liquidity gap and allowance for impairment losses have significant impact on bank rsquo s income in Indonesia."