Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan dan pembuat kebijakan di bidang jasa keuangan, mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menggantikan PBI 9/16/PBI/2007 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. POJK tersebut diantaranya mengatur ketentuan mengenai Modal Inti Minimum Bank Pembangunan Daerah (BPD) paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,00 dan untuk pemenuhan modal inti tersebut paling lambat pada 31 Desember 2024. Kebijakan ini menjadi isu besar bagi bank-bank milik pemerintah daerah di Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat 11 (sebelas) Bank Pembangunan Daerah dengan modal inti berada di bawah Rp. 3.000.000.000.000,00 diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Saat ini modal Inti yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp1.753.964.000.000,00. Modal inti tersebut masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya BPD dalam memenuhi ketentuan modal inti minimum dan akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu doktrinal dengan tipologi deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini diketahui upaya yang dapat dilakukan manajemen BPD dalam mengupayakan pemenuhan modal inti bank, dengan skema penambahan modal disetor dari pemegang saham existing, melakukan skema merger, konsolidasi, akuisisi dan pembentukan kelompok usaha bank (KUB). Adapun akibat hukum bagi BPD apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu pemberian surat teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan jaringan kantor, perubahan kelas bank menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation dan penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti agar segera menentukan rencana tindak yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi banknya saat ini dan kepada BPD Jambi agar dapat mempertimbangkan skema merger, akuisisi, konsolidasi, dan pembentukan KUB sebagai upaya alternatif yang dapat dipilih mengingat jangka waktu pemenuhan modal inti minimum ini sudah semakin dekat.

---

The Financial Service Authority, that acts as a banking supervisor and policy maker in financial service, issued a PJOK Number 12/POJK.03/2020 concerning the Consolidation of Commercial Banks to replace PBI 9/16/PBI/2007 concerning the Total of Minimum Core Capital of Commercial Banks. POJK includes stipulation about the Minimum Core Capital of Regional Development Banks (BPD) of at least IDR 3,000,000,000,000.00 and to fulfill this core capital no later than December 31, 2024. This policy becomes a big issue for regional banks that are owned by the government. Until today, there are still 11 (eleven) Regional Development Banks (BPD) with the core capital under Rp. 3,000,000,000,000.00, one of which is Jambi Regional Development Bank. As for now, the core capital owned by Jambi Regional Development Bank is Rp1,753,964,000,000.00. The core capital is still far from the provisions stipulated by OJK. There are also issues raised in this study, that is the BPD's efforts in meeting the requirement of minimum core capital and the legal consequences if these stipulations are not met. A normative juridical with a descriptive analysis was implemented as the method of this study. Based on the result of the study, it was found that what the BPD management could do was finding a way to complete the bank's core capital in a form of adding paid- in capital from existing shares, doing merger scheme, consolidation, acquisition, and forming a Bank Business Community (KUB). As for the legal consequences for BPD, if they do not comply with these provisions in a form of written warnings, the they will be getting a restriction of business activities and office networks, a change of bank class to Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation, and also a reassessment. It is suggested that BPD that has not yet met the requirement of the core capital should immediately determine a plan of an action that can be done in accordance with the current condition of the bank. As for BPD Jambi, it is suggested that the institution should consider merger scheme, acquisition, consolidation, and forming KUB as the alternatives solution to be chosen as the time for completing minimum core capital is getting closer."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara struktur kepemilikan bank terhadap permodalan dan tingkat profitabilitas. Sesuai peraturan Bank Indonesia ada 5 bentuk kepemilikan Bank, yaitu; Bank Pemerintah (State Owned Goverment Bank), Bank Pembangunan Daerah (Regional Development Bank), Bank Campuran (Joint Venture Bank), BankAsing (Foreign Bank), Bank Swasta Devisa dan Non Devisa (Foreign exchange and Non-Foreign Exchange Bank). Data yang digunakan berupa data per semester yang diambil dari Laporan Publikasi Triwulanan Bank Indonesia, data diambil setiap bulan Juni dan Desember. Periode Penelitian adalah Tahun 2004-2010.Variabel permodalan yang digunakan adalah CAR sedangkan Variabel profitabilitas adalah ROE dan ROA. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah pada Bank dengan hak pengendalian yang kuat mempengaruhi kinerja bank dalam hal profitabilitas. Tingkat profitablitas Bank Pembangunan Daerah adalah yang terbaik dibandingkan jenis bank lain, diikuti oleh Bank Pemerintah. Namun terkait dengan stabilitas modal, bank yang dimiliki asing dan usaha patungan memiliki keunggulan permodalan. Ukuran bank asing berkorelasi negatif dengan modal. Bank Asing dan Bank Campuran memiliki CAR yang tinggi menunjukkan komitmen bank asing untuk menjaga stabilitas.

---

This study aims to analyze the relationship between the ownership structure of banks to capital adequacy and the level of profitability. According to Bank Indonesia there are 5 forms of Bank ownership, namely Bank Pemerintah (State Owned Bank), Regional Development Bank (Bank Pembangunan Daerah), Joint Venture Bank(Bank Campuran), Foreign Owned Banks (Bank Asing), Foreign Exchange and Non Foreign Exchange Bank (Bank Swasta Devisa dan Non Devisa). The data used in the form of data per semester are taken from the Quarterly Published Financial Report from Bank Indonesia publications, collected every June and December. The study period was from 2004-2010.CAR used for capital adequacy variable while the profitability variable were ROE and ROA.

This research found bank with concentrated government ownership and strong controlling right was having good profitability performance in terms of ROA and ROE. However related to capital stability, foreign owned and joint venture banks are highly capitalized. It is shown that since the foreign bank branch in Indonesia has rather smaller asset compare to its head office, the branch is over capitalized. The fact that it has high CAR also shows the foreign bank commitment to maintain the stability."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan metode perhitungan kualitas kredit berpengaruh terhadap profitabilitas bank di Indonesia. Indikator Profitabiltas yang digunakan adalah Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) sedangkan kualitas kredit dibedakan berdasarkan empat metode, yaitu 1) rasio Non-Performing Loan, 2) rasio NPL dengan kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, 3) rasio NPL yang memperhitungkan hapus buku, dan 4) rasio NPL ditambah kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus dan hapus buku. Penelitian ini menggunakan analisis data panel model fixed effect. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbedaan perhitungan kualitas kredit yang berbeda memiliki pengaruh signifikan secara statistic pada ROA, kecuali untuk metode kedua.Selain itu, variable penjelas yang memiliki pengaruh signifikan secara statistic pada ROA adalah gearing ratio, ukuran aset dan ROA periode sebelumnya. Selanjutnya, perbedaan perhitungan kualitas kredit juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ROE dengan pengecualian untuk metode ketiga. Rasio kecukupan modal (CAR) dan ROE periode sebelumnya adalah variabel independen lain yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas ROE. Namun, untuk kasus model ROE dengan perhitungan kualitas kredit metode ketiga menyebabkan gearing ratio menjadi signifikan secara statistik.

---

This study aims at examining whether different calculation methods in credit quality have influenced the profitability of the banking businesses in Indonesia. While we used return on asset (ROA) and return on equity (ROE) as profitability indicators, we differentiated the credit quality based on the way we treated the bad loans in the calculation of the non-performing loan (NPL) ratio. We thus have four approaches, namely 1) common NPL ratio, 2) NPL ratio which included the credits with current and special mention collectability resulted from debt restructuring programs as bad loans, 3) NPL ratio which took into account the bad loans that have been written off, and 4) NPL ratio which combined the second and the third methods.

Following panel data procedures of analysis, we found that different NPL ratios have statistically significant effect on profitability, ROA, except for the second method of NPL ratio. Besides, other explanatory variables that have statistically significant influence on the ROA are gearing ratio, the size of the assets and the previous period of ROA itself. Furthermore, the various NPL ratios have also significant impact on ROE profitability with the exception for the third methods. Capital adequacy ratio (CAR) and the first lag of ROE are the other independent variables that showed significant effect on ROE profitability. However, for the case of the ROE model with the third NPL ratio method, gearing ratio is found to be negative and statistically significant."