Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persaingan ketat dunia perbankan mengharuskan bank beroperasi pada tingkat yang efisien. Ini tercermin dari diberlakukannya Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Selain itu analisa Cost Volume Profit (CVP) dapat membantu bank merencanakan laba dan mengevaluasi hasil kerja segmen tertentu dalam organisasi bank. Skripsi ini merupakan sebuah studi kasus dengan metodologi penelitian analitis deskriptif yang dilakukan pada salah satu bank. Pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. SKAPI (suplemen dari PAI), menyempurnakan sistem pelaporan keuangan bank, agar informasi, yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aktivitas bank. Pengakuan pendapatan dan beban yang dianut bank telah sesuai dengan SKAPI. Penerapan analisa CVP pada bank memerlukan modifikasi rumus dasar dan proses pengalokasian common cost harus tepat. Hasil analisa atas produk mencerminkan produk beroperasi pada tingkat di atas break even point, menghasilkan laba sesuai dengan yang ditargetkan dan memiliki tingkat margin of safety yang cukup aman. Hasil analisa pada bagian treasury bank, pada dua tahun pertama beroperasi pada tingkat diatas titik impas dan melebihi target laba. Pada tahun ke tiga analisa, bank mengalami kerugian akibat ekspansi dan dua tahun berikutnya memperoleh laba kembali akibat penanaman dana yang tepat pada aktiva yang produktif. Analisa CVP memiliki banyak keterbatasan yang merupakan kelemahan utamanya. Meskipun demikian analisa ini memberikan gambaran yang cepat dan mudah dicerna, meskipun tidak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Analisa dapat memberikan peringatan awal (early warning) dan harus dilanjutkan dengan analisa lain yang lebih akurat. Untuk kemajuan bank yang dianalisa, faktor-faktor bunga yang bersaing, strategi pemasaran yang tepat, pelayanan yang baik, efisiensi bank dan program pelatihan pegawai perlu ditingkatkan."

"Sampai Juni 1992 PAI 1984 tidak mengatur perlakuan akuntansi atas off balance sheet items. Dengan adanya kasus kerugian Bank Duta, muncul SKAPI yang berlaku efektif 1 Januari 1993. Tujuan penelitian membandingkan dan melihat apakah pencatatan dan pelaporan transaksi off balance sheet menurut SKAPI dapat memenuhi kebutuhan informasi pembaca laporan. Penelitian menggunakan metode studi literatur dan studi lapangan. Penulis membandingkan buku-buku, mass-media, peraturan/laporan, pihak ekstern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum SKAPI Bank X mencatat transaksi off balance sheetnya berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Indonesia. Sesudah SKAPI Bank X mencatat transaksi berdasarkan SAK Nomor 31. Sebelum SKAPI Bank X melaporkan transaksi off balance sheet dalam catatan atas laporan keuangan. Sesudah SKAPI bank-bank termasuk Bank X melaporkannya dalam laporan Komitmen dan kontinjensi. Pelaporan transaksi off balance sheet sesudah SKAPI sudah seragam dan memiliki sistematika penyajian berdasarkan urutan komitmen dan kontijensi yang paling dulu menjadi aktiva/kewajiban. Kesimpulan penulis, pertama pencatatan akuntansi atas transaksi off balance sheet di Bank X sebelum dan sesudah SKAPI tidak berubah, dan sudah cukup memadai untuk pembuatan laporan komitmen dan kontijensi. Kedua, sebelum SKAPI pelaporan transaksi off balance sheet hanya dalam catatan atas laporan keuangan; sesudah SKAPI dalam laporan tersendiri. Ketiga, sebelum SKAPI Bank X tidak memisahkan komitmen dari kontijensi; sesudah SKAPI ada pemisahan antara tagihan dan kewajiban komitmen dan kontijensi. Keempat, sesudah SKAPI BI mewajibkan laporan keuangan yang dipublikasikan di surat kabar termasuk laporan komitmen dan kontijensi. Kelima, pembaca laporan keuangan dapat melihat transaksi dan resiko yang mungkin timbul yang saat ini masih belum "on balance sheet". Keenam, pembaca laporan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi keuangan bank. Akhirnya, penulis menyarankan pembaca laporan dalam menilai kondisi keuangan bank, selain melihat neraca dan rugi laba, perlu menilai laporan komitmen dan kontinjensi serta catatan atas laporan keuangan."

"Lembaga perbankan merupakan industri yang memiliki karakteristik khusus yang penyusunan laporan keuangannya diatur oleh PSAK No.31. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana BMI selaku bank bagi hasil menerapkan PSAK No. 31 dalam penyusunan laporan keuangannya dengan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian, dengan membandingkannya dengan standar akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan Islam yang dikeluarkan oleh AAO-IFI diharapkan akan diperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasilnya adalah terdapat perbedaan prinsip operasional antara bank konvensional dan bank bagi hasil yang menimbulkan berbagai implikasi, baik terhadap segi operasional, produk yang dikeluarkan, maupun perlakuan dan sistem akuntansinya. Akuntansi sebagai suatu rekayasa yang menyajikan informasi keuangan mengenai suatu entitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia di praktikkan. Standar Akuntansi dan Auditing yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions bisa dijadikan alternatif solusi dalam menyusun laporan keuangan bagi bank bagi hasil."

"Keberadaan kegiatan usaha dan lembaga berbasis syariah di Indonesia sejak tahun 1991 tidak serta merta diikuti dengan peraturan-peraturan yang mendukungnya, terutama yang berkaitan dengan akuntansi. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu dari lembaga berbasis syariah tersebut tidak luput dari permasalahan tersebut. BPRS adalah termasuk lembaga yang diatur oleh Undang-undang Perbankan Indonesia dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia termasuk di dalamnya mengenai pembukuan dan pelaporan. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan BPRS mengacu kepada pedoman akuntansi perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 1992, yang kemudian diperbarui dengan PAPI 2001. Baru pada tahun 2003 Bank Indonesia mengeluarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Banyak permasalahan yang timbul sehubungan dengan digunakannya PAPI sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang ditunjukkan dalam laporan keuangan BPRS Harta Insan Karimah tahun 2003. Hal ini dikarenakan karena karakteristik transaksi pada BPRS yang memang sangat berbeda dengan perbankan kenvensional, dan dalam PAPI hanya diatur mengenai transaksi-transaksi bank konvensional Keberadaan PAPSI seharusnya banyak membantu BPRS di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya Tetapi hal ini tergantung kepada tingkat kepatuhan BPRS terhadap ketentuan dalam PAPSI, seperti yang ditunjukkan oleh laporan keuangan BPRS Harta Insan Karimah tahun 2005. Meskipun demikian bukan berarti PAPSI tidak memiliki kekurangun. Komponen laporan keuangan yang diatur dalam PAPSI lebih menekankan pada aspek kinerja BPRS, dan kurang memperhatikan laporan keuangan mengenai kesesuaian dengan syariah dan laporan komitmen sosial yang berkaitan dangan Laporan Sosial Ekonomi dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan."