Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini pada intinya membahas mengenai upaya yang dilakukan negara dalam mengatasi spekulasi tanah sebagai perwujudan hak menguasai negara. Pada tahun 2022, Indonesia memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam pemindahan ibu kota, pemerintah perlu mengantisipasi muncul spekulasi tanah. Hal ini penting karena proses pembangunan ibu kota baru dilakukan secara bertahap dan bukan merupakan proyek yang singkat karena membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun, selain itu spekulasi tanah akan menganggu kehidupan masyarakat di wilayah IKN. Negara sebagai pemegang hak menguasai negara seharusnya telah membuat peraturan yang dapat menanggulangi praktik spekulasi tanah sebagai salah satu risiko pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dilakukan analisis terhadap upaya pemerintah untuk menanggulangi praktek spekulasi tanah dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dari spekulasi tanah sebagai wujud hak menguasai negara atas pengelolaan tanah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi spekulasi tanah antara lain adalah dalam pembatasan peralihan hak atas tanah dan juga pembentukan satgas mafia tanah. Dalam upaya tersebut masih ada celah seperti peralihan hak atas tanah bawah tangan dan menganggu kepemilikan tanah masyarakat sekitar. Lebih lanjut dikarenakan celah masih ada, negara juga tidak dapat melindungi masyarakat dari praktik spekulasi tanah.

---

This research discusses the efforts made by the state in overcoming land speculation as a manifestation of the state's right to control. In 2022, Indonesia will move the national capital from DKI Jakarta to East Kalimantan. In moving the capital city, the government needs to anticipate the emergence of land speculation activities. This is important because the process of building a new capital city is carried out in stages and is not a short project because it takes approximately 23 years, besides that land speculation activities will disrupt people's lives in the IKN area. The state as the holder of the right to control the state should have made regulations that can deal with the practice of land speculation as one of the risks of development. By using doctrinal research methods, an analysis was carried out of the government's efforts to tackle the practice of land speculation and the protection given to the public from land speculation as a form of the state's right to control over land management. The government's efforts in tackling land revocation include terminating the transfer of land rights and also establishing a land mafia task force. In this effort there are still loopholes such as the transfer of private land rights and disturbing the land ownership of the surrounding community. Furthermore, because gaps still exist, the state is also unable to protect the public from the practice of land cancellation."

"Kebutuhan listrik nasional pada masa mendatang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan industri. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi alternatif dalam memenuhi kekurangan penyediaan listrik secara nasional. Oleh karena itu, kajian investasi dan skema pembiayaan PLTN menjadi cukup mendesak untuk dilakukan.Hasil analisa terhadap PLTN dan pembangkit konvensional dalam studi ini menunjukkan bahwa PLTN cukup kompetitif terhadap pembangkit batu bara dan gas. Biaya produksi listrik PLTN jenis AP600 sekitar 532,12 per MWh sedangkan pembangkit batu bara di antara $29 - $32 per MWh dan pembangkit gas sekitar $32,68 per MWh pada discount rate 8% tanpa pajak karbon.Resiko bisnis PLTN mencakup biaya pertanggungjawaban nuklir terhadap ]ingkungan, resiko mundurnya penyelesaian proyek, dan premi asuransi investasi. Biaya pertanggungiawaban nuklir meliputi biaya resiko kecelakaan nuklir, asuransi properti dan para pekerja.Ada dua skema pembiayaan yang ditinjau dalam studi ini yaitu skema tradisional (modal dan pinjaman) dan Build Operate Transfer (BOT). Dari beberapa skenario yang dikaji dalam tesis ini, hasilnya menunjukkan bahwa skema pembiayaan konsorsium dan BOT merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan bagi para pengambil kebijakan. Skema konsorsium cukup cocok bagi negara yang sudah berpengalaman dalam proyek PLTN dan skema BOT cocok bagi negara yang belum memiiiki pengalaman dalam proyek PLTN.

---

In the future, national electricity demand increases according population and industry growth. Nuclear power plant is alternative to cover electricity deficit nationally. So, investment assessment and financing scheme for nuclear power plant are urgent to be done.

The result of analysis to nuclear and conventional in the study shows that nuclear power plant is competitive to coal and gas. Levelized cost of electricity (LCOE) for AP600 nuclear power plant is $32.12 per MWh but coal about 529 - $32 per MWh and gas $32.68 per MWh in 8% discount rate without carbon tax.

Nuclear power plant business risk consists of nuclear liability cost for environment, project delayed, and insurance premium of investment. Nuclear liability covers cost of nuclear accident risk, insurance premium for property and staff.

There are two financing scheme reviewed; traditional (equity and debt) and Build Operate Transfer (BOT) scheme. From some scenarios assessed in the thesis show that consortium and BOT financing scheme are alternatives can be considered by decision maker. Consortium scheme is suitable for experience country in nuclear power plant and BOT is suitable for not experience country."

"Berbagai penelitian mempelajari hubungan antara saham dan faktor-faktor determinan seperti umur, jenis kelamin, investasi pada rumah tinggal, investasi properti, persepsi terhadap risiko, kewirausahaan (kepemilikan usaha), jumlah pendapatan, informasi atau pendapat ahli, kesehatan, pengetahuan, dan motivasi untuk menabung. Namun belum ditemukan riset di Indonesia yang meneliti hubungan faktor-faktor tersebut kepada minat berinvestasi pada saham. Penelitian ini menemukan bahwa tidak semua faktor tersebut memiliki hubungan yang konsisten bila dibandingkan dengan penemuan penelitian lainnya di luar negeri. Walaupun jumlah individu yang berminat investasi saham relatif besar namun tidak dapat mewakili jumlah investor saham yang sebenarnya.

---

Many researches have studied the relationship between stock and other factors such as age, gender, housing investment, property investment, risk attitude, entrepreneurial risk, labor income, professional investment advice, health, knowledge, and saving motives. However none has been found to study the relationship of those factors with investment intentions in stock in Indonesia.

This research has found that not all factors tested have a consistent relationship compared to the findings of other research abroad. Although the amount of individual willing to invest in stock is relatively large, it does not represent the real number of investor."

"Pengumuman dividen yang dilakukan oleh perusahaan memberikan sinyal kepada investor yang mengakibatkan adanya imbal hasil abnormal yang terjadi di sekitar hari pengumuman dividen. Penelitian ini menganalisis apakah terdapat reaksi berupa imbal hasil abnormal yang ditimbulkan oleh pengumuman dividen pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2013. Adapun variabel yang dianalisis pada penelitian adalah imbal hasil abnormal rata-rata dan imbal hasil abnormal rata-rata kumulatif dengan metode model pasar untuk menghitung imbal hasil abnormal yang kemudian diuji dengan uji t satu sampel. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana sampel diambil sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 perusahaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat imbal hasil abnormal rata-rata yang positif setelah perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai naik. Sementara itu untuk pengujian terhadap dividen tunai turun terlihat adanya imbal hasil abnormal rata-rata yang negatif beberapa hari setelah pengumuman dividen. Dan untuk pengujian terhadap dividen tunai tetap terlihat adanya imbal hasil abnormal yang positif dan negatif baik sebelum maupun sesudah pengumuman dividen. Hasil penelitian juga membuktikan adanya kebocoran informasi sebelum pengumuman dividen yang ditandai dengan adanya imbal hasil abnormal yang signifikan sebelum perusahaan melakukan pengumuman dividen.

---

Dividend announcement made by companies give signals to investors which results in abnormal returns around the dividend announcement. This study analyzes whether there is reaction caused by dividend announcements on companies listed in Indonesian Stock Exchange for the period of 2010 - 2013. The variables analyzed in this study are average abnormal return and cumulative abnormal return. More specifically, this study employs the market model in generating abnormal returns surrounding subsequent dividend announcements. The abnormal returns are then tested with one sample t test. This research was conducted by using secondary data and the sampling technique used in this study was purposive sampling, where samples were taken in accordance with the research objectives set. The number of samples in this study are 54 companies which listed in Indonesian Stock Exchange for the period of 2010 - 2013.

The results from this study indicates that there are positive abnormal returns after companies announced increased cash dividend. Meanwhile for decreased dividend announcements, investors react negatively which was characterized by a negative average abnormal returns a few days after the announcements was made. And for dividend no change announcements, there are positive and negative abnormal returns both before and after the dividend announcements. The results also prove the existence of leakage of information prior to the dividend announcements which is characterized by several significant abnormal returns dividend announcements was made."