Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, pemerintah Indonesia menguasai dan mengelola sumber daya alam semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Khusus dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi, kedudukan Pemerintah adalah sebagai kuasa pertambangan negara. Kuasa pertambangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah kepada para pelaku bisnis melalui suatu Badan Pelaksana sebagai pihak yang mewakili pemerintah dalam kegiatan usaha dalam bidang minyak dan gas bumi tersebut. Kontrak Production Sharing adalah salah satu bentuk perjanjian baku dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kontrak Production Sharing ini, pemerintah diwakili oleh sebuah badan pelaksana kegiatan usaha hulu selaku penawar kontrak yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Pada saat ini badan pelaksana yang ditunjuk adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Bidang Minyak dan Gas (BP Migas). Sedangkan di lain pihak, penerima kontrak adalah para pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri yang merupakan pihak swasta. Oleh karena itu, perlu diketahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak Production Sharing di Indonesia dan kedudukan serta kewenangan BP MIGAS dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak Production Sharing beserta kepastian hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Skripsi ini akan membahas seputar hak dan kewajiban para pihak (kontraktor dan Pemerintah) dalam kontrak Production Sharing, dan berbagai landasan hukum bagi pelaksanaan kontrak Production Sharing. Berdasarkan analisa Penulis, padaa khirnya dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban pihak PT. X sebagai kontraktor dalam kontrak Production Sharing lebih dominan jika dibandingkan dengan hak-hak dan kewajiban BP Migas. Hal ini antara lain terlihat pada ketidakjelasan batasan-batasan pada beberapa pasal yang menyangkut penggantian biaya operasional dari pihak kontraktor. Oleh karena itu, secara umum perjanjian ini tidak memenuhi asas keseimbangan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam KUH Perdata. Di masa yang akan datang, sebaiknya klausul-klausul dalam kontrak Production Sharing ini lebih disempurnakan lagi, dalam rangka untuk lebih menyeimbangkan kedudukan antara kedua belah pihak."

"Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alamstrategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakankomoditas vital dimana pengelolaannya perlu dilakukanseoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesarbesarnyakemakmuran rakyat, untuk mewujudkan hal tersebutkegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam bidang migasmenggunakan sistem kontrak kerjasama antara pemerintah yangdiwakli oleh BPMIGAS dan kontraktor yaitu ProductionSharing Contract(PSC). Berdasarkan hal ini penelitimenemukan beberapa permasalahan yaitu apakah PSC merupakanperjanjian baku, hal-hal apa saja yang mendapat costrecovery berdasarkan PSC, apakah peran dan tanggung jawabpara pihak berdasarkan PSC. Pasal 25 PP no.34 tahun 2004menyatakan bahwa menteri ESDM menetapkan bentuk danketentuan-ketentuan pokok kontrak kerjasama setelahmendapatkan pertimbangan dari kepala badan pelaksanaberdasarkan hal ini maka PSC dapat dikategorikan sebagaiperjanjian baku. Peran kontraktor adalah sebagai pelaksanapengoperasian lapangan minyak dan gas sedangkan peranBPMIGAS adalah sebagai pemegang kendali manajemenoperasional dan pengawas dalam kegiatan hulu. Dalam masaeksplorasi, kontraktor harus berhasil menemukan cadanganminyak atau gas dalam jumlah yang Komersial untukdiproduksi. Jika tidak, maka kontrak akan berakhir dankontraktor menanggung sendiri semua biaya operasi yangtelah dikeluarkan. Pada masa eksploitasi Kontraktor dapatmemperoleh kembali biaya operasi yang telah dikeluarkansebesar 100 % yang tertuang dalam work program dan budgetyang telah disetujui oleh BPMIGAS, namun biaya ini dapatdiperoleh kontraktor hanya jika ada produksi. setelah biayaoperasi diperoleh kembali oleh kontraktor barulah sisaproduksi akan dibagi antara pemerintah dan kontraktorsesuai dengan pembagian dalam persen yang ditentukan dalamPSC. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyarankan agarkonsep Cost recovery dirubah dengan konsep biaya operasidibebankan sepenuhnya kepada kontraktor tanpa pengembalianbiaya, karena yang paling merasakan dampak dari penggunaan biaya operasi yang efisien adalah Negara, semakin besar biaya operasi berarti semakin kecil penerimaan Negara."

"ABSTRAKKekuatan sistem ekonomi berlandaskan pengetahuan dan daya saing dapatdiketahui dari keberadaan kebijakan iptek dan inovasi yang diterbitkan negaratersebut. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami kebijakan terutamadari sisi konten. Kebijakan iptek dan inovasi selama periode 2000 ? 2011 dibedahmenggunakan analisis isi dengan kerangka sistem inovasi. Hasil analisismenunjukkan sebagian besar kebijakan nasional kurang berpihak padapengembangan (riset), difusi, dan penerapan teknologi di daerah. Akan tetapi padatingkat daerah terutama Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan dukungankebijakan cenderung lebih baik, khususnya Sumatera Selatan menunjukkankeberpihakan terhadap pengembangan sistem inovasi. Keberadaan kebijakan iptekdan inovasi di Indonesia cenderung tidak beraturan, kondisi semacam ini berbedadengan kebijakan iptek dan inovasi di Brazil dimana regulasi yang ada secarahistoris terbangun dengan baik dimulai dengan kemunculan dan penguatankelembagaan, dukungan program kapasitas iptek dan inovasi, dan penguatansistem inovasi nasional yang kemudian menjadi kekuatan sistem iptek dan inovasidi negara tersebut. Hasil penelitian ini pun berhasil mengungkap adanyafenomena kemunculan dukungan kepemimpinan daerah sangat memengaruhikebijakan iptek dan inovasi di daerah tersebut, bahkan ada sejumlah regulasi yangditerbitkan secara nasional yang menuntut untuk dibuatkan pengaturan di tingkatdaerah tetapi tidak ditindak lanjuti oleh kepemimpinan daerah tersebut.

---

ABSTRACTPower of economic system based on science and competitiveness can beidentified by its science, technology and innovation published by its country. Thisthesis contributes to understand the policy especially from its content. Thescience, technology and innovation during 2000-2011 period will be studied usingcontent analysis with the framework of innovation system. The outcome showsthat most of the national policy less takes side to regional development (inresearch), diffusion, and technology application. However, in regional level,support for the policy tends to be better than in the national level, especially inSouth Sumatera region. Indonesia?s Science, Technology, and Innovation Policytend to be not well organized, this is contrast with Brazil?s, and they werehistorical well organized. They started with the organizational emergence andempowerment, support of the science, technology and innovation program, andthen become the power of science, technology and innovation system in thatcountry. This research also discovered a phenomenon that the Science,Technology, and Innovation Policy was greatly affected by its regional supportand leadership. There are even a number of regulations that had been issuednationally but demands to be made in form of regulation at the regional level, butstill not followed up by the authority of the regions."

"Background: Number of patients with tuberculosis (TB) in the region of Surakarta ranked 10th largest in the Central Java, although the government has already implemented the DOTS strategy. One factor contributing to the high number of TB patients is the lack of public knowledge of TB. The population of the city of Surakarta is 552.650 inhabitants and 12.480 of them live in Kalurahan Jagalan. Of the 12,480 people, nearly 60 percent of them have junior high school education and below. This requires education about TB to improve people's understanding of TB with the right method. Objective: to determine the effect of counseling using the lecture method in increasing public knowledge of TB disease in the Sunday Morning Prayer of Jagalan Baiturrohman Mosque. Method: This study used one group pretest and posttest pre-experimental research design involving 84 research subjects. Counseling was conducted with lecture methods on research subjects. Pretest and posttest were conducted to determine the effectiveness of the lecture method counseling. Results: The results showed that the average value of pre-test was 5.48 (1.2) while the average value of the post-test was 7.42 (0.9). The results of the analysis using Wilcoxon statistical test found that there was a significant difference between the mean of the pre-test value with the mean post-test value (p = 0,000). Conclusion: counseling with varied lecture methods is an effective method to increase public knowledge about tuberculosis"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan sehubungan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas terutama produk manufaktur, dimana kriteria keberhasilan dalam memasuki persaingan global adalah tuntutan kualitas yang tinggi, harga yang bersaing dan waktu penyerahan yang tepat. Kunci untuk memenuhi kriteria tersebut adalah kemampuan dalam penguasaan iptek dan kemampuan litbang dalam melakukan inovasi teknologi maupun teknik produksi. Kebijaksanaan iptek sejak PJPT I menetapkan sasaran untuk dapat menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan iptek guna menunjang kebutuhan peningkatan teknologi produk maupun teknik produksi di sektor industri. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan iptek dengan memilih studi kasus pengembangan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) mengingat PUSPIPTEK adalah merupakan realisasi program operasional kebijaksanaan iptek nasional guna mencapai sasaran yang dicanangkan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah potensi yang ada khususnya. sumberdaya, program serta kelembagaan iptek yang ada sudah memadai dan didayagunakan secara optimal didalam menunjang industrialisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengintegrasikan data lapangan dengan studi dokumentasi. Data lapangan diperoleh melalui observasi langsung ddan wawancara dengan para pejabat yang terkait dengan penelitian ini. Studi dokumen mencakup kebijaksanaan, peraturan, laporan teknis dan informasi tertulis lain yang berkaitan. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan mengukur hasil kebijaksanaan iptek, membandingkan kesesuaian serta seberapa jauh penyimpangan dari tujuan yang dicanangkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan sarana dan prasana penelitian, pengembangan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia dikawasan PUSPIPTEK cukup berhasil. Sekalipun demikian, dalam pelaksanaan pengembangan PUSPIPTEK terlihat belum efektif dan efisien, dan hasil kegiatan operasional meliputi jasa teknik, penelitian dan pelatihan masih jauh daripada memadai. Hal tersebut terjadi akibat pendayagunaan sumberdaya belum optimal oleh karena kurangnya koordinasi, promosi, informasi ke pihak pemakai teknologi (sektor industri) dan adanya kendala dalam sistim perbendaharaan negara. Sedangkan pada tingkat nasional kebijaksanaan iptek belum banyak berperan dalam menarik minat industri untuk menanam modal pada kegiatan ristek. Kebijaksanaan iptek dinilai masih dalam taraf pengembangan sisi suplai saja dan hasil yang diharapkan masih belum memadai. Penelitian ini antara lain merekomendasikan agar di kawasan PUSPIPTEK diterapkan satu manajemen terpusat yang menangani masalah promosi kemampuan riset dan pengembangan, pemasaran pelayanan jasa teknis penelitian dan pelatihan, promosi paten yang ditemukan, publikasi internal maupun eksternat, agar semua potensi yang ada di PUSPIPTEK dapat didayagunakan secara optimal. Sedangkan untuk lingkup nasional perlu dilakukan usaha agar terbentuk pola kemitraan antara industri dengan litbang, sehingga kebutuhan industri akan jasa teknik maupun hasil penelitian dapat secepatnya diantisipasi oleh lembaga litbang, dan dilain pihak program penelitian yang dilakukan litbang lebih berorientasi pasar. "