Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana kepala desa wanita menghadapi permasalahan dalam pemilihan kepala desa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal yang akan digambarkan adalah, mendapat gambaran dari permasalahan yang dihadapi informan dalam pemilihan kepala desa; mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi informan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; mendapat gambaran dan pengalaman dan pengetahuan informan yang berkenaan dengan kemampuannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa; dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi informan, apakah berkenaan dengan permasalahan jender atau bukan. Penelitian ini dilakukan di pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Purbalingga. Lokasi penelitian untuk kedua kabupaten tersebut adalah pada tiga belas desa dan tiga belas kecamatan yang berlainan, dengan Sembilan informan wanita dan empat informan pria. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis yang lebih bersifat kualitatif. Data kuantitatif dalam tesis ini, hanya digunakan sejauh dapat mengungkapkan gambaran secara umum saja, misalnya untuk menganalisis data dari Departemen Dalam Negeri dan Biro Pusat Statistik. Fakta yang ada dari temuan penelitian memperlihatkan bahwa adanya masalah-masalah khusus yang dihadapi kepala desa wanita dalam pemilihan kepala desa. Permasalahannya ditinjau dari pandangan jender tertentu dalam masyarakat yang menghambat partisipasi wanita. Hambatan partisipasi wanita dalam penelitian ini digambarkan dari pandangan jender yang memang "sudah" dilekatkan dalam masyarakat dan dampak dari pandangan itu. Pandangan jender yang memisahkan dunia wanita dan pria secara tegas masih sangat umum dalam masyarakat kita. Pandangan jender yang muncul dalam penelitian ini terdiri dari stereotip, subordinasi, dan kekerasan jender. Dampak pandangan ditinjau dari sudut diskriminasi. Fakta selanjutnya yaitu, adanya perbedaan jender dalam penyelenggaran pemerintahan desa, sehingga menimbulkan ketidakadilan jender dalam bentuk kekerasan, subordinasi, dan beban kerja berlebih pada wanita. Fakta terakhir, tentang kemampuan kepala desa wanita yang tidak kalah dengan kepala desa pria. Wanita yang diberi kesempatan menjadi kepala desa, ternyata memiliki kualitas kemampuan dan ciri karakteristik positif lainnya, yang dapat mengimbangi dengan gambaran seperti yang dimiliki kepala desa pria. Peneliti di sini hanya ingin memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi kepala desa wanita dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab penelitian mengenai permasalahan yang dihadapi wanita dalam bidang politik dan pemerintahan di Indonesia masih sangat sedikit dilakukan. Bahkan penelitian mengenai kepala desa wanita dengan perspektif wanita belum ada sama sekali yang melakukannya. Selain itu peneliti tidak mempunyai maksud menggeneralisasikan hasil data ini. Manfaat dari data awal ini adalah bahwa mungkin dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih jauh yang berhubungan dengan topik ini."

"ABSTRAKBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Usaha-usaha pembangunan di negara-negara berkembang telah memberi gambaran sebagai pengalaman bahwa perlu diperhatikan faktor-faktor sosial hudaya yang turut mempengaruhinya. Sebagai contoh, pembangunan di bidang kesehatan mengenai kampanye air masak di desa Los Molinos Peru yang dilakukan oleh Lembaga kesehatan pemerintahnya. Kampanye ini dinyatakan gagal karena petugas kesehatan tidak menelusuri kepercayaan/ tradisi yang membudaya dari masyarakat yang bersangkutan bahwa air minum yang telah dimasak merupakan minuman dari orang yang sakit. Ini berhubungan dengan konsep mengenai penyakit dan makanan untuk orang sakit. Petugas kesehatan juga gagal memilih kelompok acuan untuk demonstrasi penyebaran gagasan, karena memilih anggota masyarakat yang belum lama tinggal di desa yang bersangkutan dan masih terasing dengan masyarakat umum (Rogers dan Shoemaker dalam Hanafi 1986 : 9- 15) Berkaitan dengan pembangunan kesehatan pula yaitu kampanye KB oleh pemerintah India dan Yayasan Rockefeler di suatu desa sampel di Punjab. Kajian Khanna (Khanna study) yang meneliti kampanye tersebut memberi gambaran bahwa, usaha kampanye tersebut gagal. Kegagalannya berhubungan dengan struktur sosial dalam kehidupan desa, serta budaya keluarga besar berkaitan dengan mata pencaharian hidup bertani (mengerjakan ladang untuk menabung guna memperoleh lahan) ada pada masyarakat yang bersangkutan (Mamdani 1972 : 67 - 104) Menurut laporan yang dihasilkan pada pertemuan negara-negara Asia Pasifik dalam rangka program KB, dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan KB secara internasional dirasa perlu mengkaji faktor-faktor sosial dan budaya yang bergengaruh terhadap praktek KB. Perlu diperhatikan benar-benar berbagai variable yang mempengaruhi kelangsungan peserta mengikuti KB, dengan mengkaji benar-benar variasi-variasi kebudayaan pada umumnya yang diukur dalam bentuk kelompok etnis atau agama, atau bagaimana bentuk persepsi-persepsi responden (sasaran kajian) mengenai sikap-sikap dan kepercayaan orang-orang sekitarnya. Juga perlu mengkaji secara obyektif hubungan sosial dan kebudayaan responden, bagaimana kesimpulan pernyataan-pernyataan masyarakat sasaran tentang variasi-variasi masukan program. Di samping adanya kajian-kajian yang berlingkup besar, perlu juga dilakukan kajian terhadap peserta KB dengan ruang lingkup yang kecil yang dirancang untuk menyelidiki secara lebih mendalam berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menerima, melanjutkan atau- berhenti berkeluarga berencana. Kemudian yang tak kalah penting dinyatakan bahwa perlu mengkaji proses komunikasi yang terjadi dalam usaha-usaha pelaksanaan dan penyampaian tujuan KB untuk dapat dijadikan sebagai masukan-masukan organisasi perencana (BKKBN 1984 : 20-21). Berkaitan dengan hal-hal di atas sebagai contoh Foster dalam buku yang disusun Logan dan Hunt mengenai penjelasan aspek antropologi medik dan perencanaan kenehatan internasional menyatakan, bahwa walaupun pelayanan KB di Indonesia gratis dalam arti sesungguhnya, kadang-kadang tidak bermanfaat karena tetap peserta KB memerlukan pengeluaran biaya. Sebagai contoh sebagian besar ibu tertarik dalam perencanaan kelahiran hanya nanti sesudah mereka memiliki 4 atau 5 anak. Sering secara sosial anak-anak tidak ada yang menjaganya, dan bilamana para ibu hendak pergi ke tempat KB mereka harus membawa serta anak-anak mereka, sehingga secara ekonomis para ibu harus mengeluarkan pendapatan sehari untuk dihabiskan bersama dalam kunjungan untuk pelayanan KB gratis tersebut. Hal ini dijelaskan dalam kaitan bagaimana pengetahuan faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi perubahan perilaku dapat dipakai untuk memperbaiki perlakuan-perlakuan dan perencanaan pelayanan kesehatan termasuk pencarian cara-cara baru untuk menjadikan sumber-sumber kesehatan dapat dimanfaatkan secara efisien (Foster dalam Logan dan Hunt 1973 : 301-307). Program KB di Indonesia merupakan salah satu program pembangunan yang merupakan bagian integral dari program pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Program KB sebagai penanganan masalah kesehatan yang lebih luas bertujuan ganda yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat dengan pengendalian kelahiran dan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut ditempuh kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan berkaitan dengan sektor pembangunan?. "

"Pembangunan peternakan merupakan suatu usaha yang produktif untuk melakukan perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itulah dalam rangka pengembangan usaha kecil dengan berbagai kendala dan tantangannya baik yang berasal dari pelakunya sendiri maupun dari pihak pemerintah sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan perlu untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Hal ini juga dialami oleh kegiatan usaha kecil peternakan di Kawasan Sentra Produksi Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Kendala tersebut antara lain mencakup permodalan, pemasaran, dan teknologi pendukung yang tidak dimiliki serta ketergantungan dengan daerah lain penghasil pakan, bibit dan obat-obatari ayam. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini mencoba untuk melihat dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi para peternak ayam di Kawasan Sentra Produksi Peternakan Ayam Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan temuan dan analisa tersebut tesis ini juga berusaha untuk.membahas kebijakan-kebijakan seperti apa yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membantu usaha peternakan ayam tersebut guna menyempurnakan kebijakan penetapan Kawasan Sentra Produksi Peternakan Ayam Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh peternak tersebut.Penelitian ini dilakukan di Kawasan Sentra Produksi Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mempergunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indept interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan purposive dan snowballing. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui 2 tahapan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa para peternak berasal dan berbagai tingkat pendidikan yaitu: SD sebanyak 4,38 %, SLTP sebanyak 21,91 %, SLTA sebanyak 63, 34 % dan Diploma s.d. Sarjana sebanyak 10,35 %. Modal yang ada pada peternak banyak yang berasal dari peternak itu sendiri dan ada yang berasal dari lembaga pemberi kredit serta para peternak terkendala dalam mencari modal tambahan untuk pengembangan dan peremajaan peternakan mereka. Teknologi yang digunakan masih kurang dan tidak merata untuk mendukung kegiatan produksi dan pascaproduksi dengan manajemen usaha yang digunakan ada yang menggunakan manajemen perusahaan dan juga menggunakan manajemen keluarga sebagai manajemen yang terbanyak yang dilakukan sehingga terdapat bias antara keuangan rumah tangga dan keuangan perusahaan. Untuk pemasaran hasil produksi peternakan ayam, ada peternak memasarkan sendiri dan lainnya akan menunggu para pembeli datang ke peternakan mereka. Kendala lain adalah besarnya ketergantungan akan dunia luar untuk penyediaan pakan ayam, obat-obatan dan bibit/DOC ayam.Karena itulah dirasakan perlu intervensi pemerintah dalam rangka pengembangan usaha kecil peternakan untuk mendapatkan modal dari lembaga pemberi kredit dengan kembali memperhatikan sistem pemberian kredit yang telah ada pada saat ini agar benar-benar dapat menyentuh para peternak, penciptaan kestabilan harga produk yang mereka hasilkan, sehingga para peternak memiliki bargaining power terhadap produk yang mereka tersebut. Hal lainnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengenalan usaha peternakan dengan mempergunakan manajemen perusahaan yang akan sangat membantu peternak untuk memulai usaha mereka bukan hanya sebagai kegiatan untuk menghidupi keseharian mereka saja melainkan dapat menambah kesejahteraan para peternak dan pengenalan serta percepatan penggunaan teknologi yang telah ada agar produk yang peternak hasilkan dapat bersaing dengan produk sejenis dan daerah lain. Disamping itu perlu juga untuk pengenalan pengolahan produk sampingan peternakan sehingga peternak akan menghasilkan nilai tambah untuk penghasilan para peternak ayam tersebut, serta pelebaran pasar produk peternakan dan juga produk sampingannya keluar Sumatera Barat dengan bantuan dari pemerintah sebagai jembatan penghubungnya."

"Nowadays diregulation of investment is esier than in the past. But the economy grows constanly. It indicated that the policy of government is not significant yet to invite investors in Indonesia. It is caused by the labour wage system is not properly. The labour wage system should be based on syari'ah. Thus, we can share between labour, investors, and state in building new mutualism relationship and actualizing the welfare state."

"This quantitative research relates tax-incentive policy with investment-climate for foreign-invested ompanies in textile industry by using the method of survey analysis. This research took samples by using simple random sampling method. The result shows that the tax-incentive policy is not significantly related to investment-climate of foreign-invested companies in textile industry in Indonesia. There are a lot of factors that influence investment-climate, among others, the availability of cheap, professional experts, political stability, the condition of market and its potential, macro-economic stability, the condition of infrastructure, legal certainty, and the condition of bureaucracy, as well as the rate of corruption in Indonesia. Based on the analysis on the research result, however, market access appears to be the significant factor that generates foreign investors in textile industry in Indonesia"

"Di tengah keterbatasan modal dari dalam negeri, investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) diyakini sangat potensial di dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi perekonomian Indonesia. Di samping itu, kehadiran modal asing khususnya di sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjadi sumber perkembangan teknologi, pertumbuhan ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan insentif pajak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal. Namun, kebijakan pemberian insentif pajak tersebut masih menimbulkan keraguan mengenai keefektifannya dalam menarik investor. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil dan untuk mengidentifikasi kebijakan insentif pajak yang paling sesuai untuk sektor industri tekstil di Indonesia. Insentif pajak merupakan suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktifitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Sedangkan iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Bagi perusahaan di sektor industri tekstil yang sifat produksinya footloose, pajak dianggap sebagai faktor sensitif dalam menentukan lokasi penempatan modal. Untuk menguji signifikansi hubungan antara insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berstatus PMA yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat yang bergerak di sektor industri tekstil. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa hipotesis penelitian (Ho) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil diterima. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi hubungan sebesar 0.067 yang lebih besar daripada nilai = 0.05. Analisis tersebut juga mengungkapkan bahwa kebijakan insentif pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 4% terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa faktor pendorong bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil untuk berinvestasi di Indonesia, 96%-nya lebih berkaitan dengan faktor lain selain insentif pajak. Berkaitan dengan jenis insentif pajak yang sekarang diberlakukan di Indonesia, yang paling diminati oleh perusahaan PMA di sektor industri tekstil adalah pengurangan penghasilan neto atau tunjangan investasi sebesar 30%. Namun insentif tersebut dinilai kalah menarik dengan jenis insentif yang diterapkan di negara China dan Vietnam sebagai pesaing dagang utama di sektor tekstil, karena negara tersebut menerapkan insentif pajak berupa tunjangan investasi dan tax holiday sekaligus. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak yang diterapkan di Indonesia tidak berkorelasi secara signifikan terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Oleh karena itu disarankan agar jenis insentif pajak ditambah dengan pemberlakuan tax holiday yang dipaketkan dengan tax sparing credit dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak di Kawasan Berikat. Di samping itu, agar kebijakan insentif pajak tersebut tidak sia-sa dan justru merugikan penerimaan negara, maka dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif harus dilakukan dengan membenahi semua faktor yang mempengaruhinya secara menyeluruh dan terintegrasi antar departemen.

---

In the matter of limitation of domestic capital, Foreign Direct Investment (FDI) is very potential in accelerating the growth of economics transformation in Indonesia. Despitefully, the presence of Foreign Direct Investment specially in textile industry sector will stimulate of technology development, increasing export and absorbtion of labour. Therefore, the government make policy of tax incentive to create conducive investment climate for Foreign Direct Investment. However, policy of giving of the tax incentive still generate doubt concerning the effectiveness of it?s implementation to attract investor. Considering this background, the goals of this research is to know correlation between the policy of tax incentive with investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector, and to identify which policy of tax incentive is the most appropriate for textile industry sector in Indonesia. Tax incentive is taxation facilitation for foreign investment in selected activity or selected region. While investment climate express a number of factors related to certain location which form incentive and opportunity for investor to conduct business or to invest productively in order to expand their business. For company in textile industry sector which nature of the production is footloose, taxation is considered to be a sensitive factor in determining the investment. In order to test the correlation between tax incentive with the investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector, the researcher approach of this research is quantitative, with data collecting technique by survey method. While technique analyse data use correlation analysis of Pearson Product Moment (PPM). Population in this research are companies which their main business are textile industry sector and are registered as tax payers in Tax Service Office of Foreign Investment Four. The hypothesis examination result by using Statistical Package For the Social Sciences (SPSS), shown that there are no significant correlation between tax incentive policy with investment climate for foreign investment company in textile industry sector. The conclusion above is shown from the significance correlation value that is 0.067 larger than value  = 0.05. The analysis also stated that policy of tax incentive only give 4% influence to investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector. This conclusion indicates that the incentive factor for Foreign Investment Company in textile industry sector in Indonesia, 96% is not from tax incentive. The most favorable type of tax incentive that are implemented in Indonesia according to Foreign Investment Company in textile industry sector in this research is 30% investment allowance. However the incentive is not interesting enough since China and Vietnam, as competitive country in textile industry, implement both the tax allowance and tax holiday incentive. According to this research analisys result, the researcher concludes that tax incentive in Indonesia doesn?t have any significant correlation with Foreign Investment Company in textile industry sector. Therefore, the researcher suggests that the tax incentive policy is added by tax holiday including tax sparing credit, and Value Added Tax is not witheld for taxable services in Bonded Zone. In order to create an effective tax incentive policy which will not cause loosing the state income, the policy must be done simultaneously and should be integrated inter departments."