Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak pendidikan pada kinerja perekonomian daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 30 provinsi di Indonesia selama periode 2005-2015. Hasil perhitungan statistic menunjukkan bahwa Pendidikan tingkat dasar, yang telah menjadi atribut universal bagi penduduk Indonesia, tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan perekonomian daerah. Sebaliknya, terdapat cukup bukti yang mendukung hubungan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi terhadap perekonomian daerah. Lebih lanjut, kami menggunakan statistic deskriptif untuk menganalisa data survey tenaga kerja tahunan.Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan struktur tenaga kerja yang dikarenakan meningkatnya capaian pendidikan masyarakat. Selain itu, dengan menganalisa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan celah upah, kami menemukan bukti awal adanya skill-missmatched di pasar tenaga kerja.

---

The study aims to investigate the impact of education to regional economic performance. The study utilize a panel dataset of 30 provinces in Indonesia over the period 2005–2015. The estimation result shows that primary education level, that has become universal attribute to Indonesian, is not statistically significant to regional performance. In contrast, there is a positive and significant evidence of the impact of secondary education and tertiary education levels to the economic performance. Furthermore, we also employ a descriptive statistics to the annual labor survey dataset to gain a deeper understanding on the impact of education to the regional economy through the response of Indonesia's labor market.

The results reveal that there are shifts in the structure of labor force due to change on labor's education attainment. Also, looking at the wage gap between the education levels and the time needed to find a job, we find that there is a subtle evidence of skill mismatched in the labor market."

"Artikel ini membahas evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Evaluasi dilakukan di sekolah tersebut karena masih ditemukan adanya pungutan-pungutan yang diminta oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa. Studi sebelumnya yang membahas mengenai evaluasi BOS menggunakan pendekatan kebijakan publik dan pendekatan manajemen keuangan, di mana kedua pendekatan tersebut masuk ke dalam jenis pendekatan evaluasi yang sifatnya top-down. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum implementasi dan pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, studi-studi yang menggunakan pendekatan yang sifatnya top-down tersebut hanya melakukan evaluasi di tingkat organisasi saja sehingga penilaian yang diberikan kurang objektif dan kurang transparan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya bottom-up, dimana pendekatan tersebut lebih menekankan kepada pemanfaat program sebagai pihak yang memberikan penilaian terhadap program yang sedang dievaluasi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis berargumen bahwa penilaian yang diberikan langsung oleh pemanfaat program dapat memberikan gambaran sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena pemanfaat program merupakan pihak yang merasakan langsung bagaimana proses jalannya program dan mereka lebih mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Penilaian oleh pemanfaat program dilihat dari tiga variabel yang terdapat dalam konsep evaluasi program, yaitu variabel efektivitas, relevansi, dan dampak. Selanjutnya, variabel tersebut juga digunakan sebagai alat analisis di masing-masing subdimensi yang ada di dalam program BOS, yaitu subdimensi pengembangan kompetensi lulusan, subdimensi pengembangan standar proses, serta subdimensi pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Metode yang digunakan dalam evaluasi BOS ini adalah metode kuantitatif, di mana dilakukan survei melalui kuesioner kepada 88 orangtua siswa yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo. Hasil evaluasi dengan menggunakan pendekatan dari sisi pemanfaat program menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan BOS di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo tidak efektif, tidak relevan, dan tidak berdampak bagi keluarga pemanfaatnya.

---

This article focused on the program evaluation of Bantuan Operasional Sekolah (BOS) at Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo, in the district of Karanganyar, the Regency of Pekalongan. The evaluation are deemed to be vital because that primary school undoubtedly still extort money from the parents of its student. Previous study which also focused on evaluating BOS, only perceive it with top-down perspective which specifically use both public policy approach and financial management approach. That same study that which only perceive it with top-down perspective, overall showed that both the implementation and management of BOS funds are going well. Arguably, I found those study finding are biased (not objective) and lack of transparency since top-down perspective only evaluate the scope of the organization itself. Rather than top-down perspective, the evaluation in this article use bottom-up perspective due to its receiver who became the focal judge regarding BOS program. By using bottom-up perspective, it is argued that the judgment which come from its receiver could depict more factual condition. Unlike focusing on the organization scope of the program, its receiver are the one that surely know what they need from the program; and its receiver obviously directly experience how well the program really helped them. The scoring according to the BOS program receiver are seen through three variable which are available in the concept of program evaluation, namely effectivity, relevancy, and impact. Afterward, the three variable will be used as tool of analysis among each sub-dimension that is available in BOS program, such as (i) subdimension of the graduate competence development, (ii) subdimension of standard process development, and (iii) subdimension of the scoring system development and implementation. To evaluate BOS program, quantitative methodology are used where survey was completely filled by 88 parents of Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo student’s. Based on evaluation through bottom-up approach shows BOS implementation in Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Gutomo is not effective, irrelevant, and has no effect for the target’s family."

"Indonesia memberlakukan desentralisasi sejak tahun 2000, penelitian yang dilakukan memberikan bukti baru bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data 33 provinsi antara tahun 2005 hingga 2012 serta melihat pengelolaan dana pemerintah daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran maka akan memberikan gambaran yang lebih objektif pada pertumbuhan ekonomi di daerah pada masa desentralisasi fiskal. Hasil estimasi dengan menggunakan fixed effect menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah, pendidikan dan investasi dalam negeri yang berdasar atas kualitas sumber daya manusia serta rasio PAD terhadap penerimaan total akan meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam kesimpulannya desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah dari sisi belanja dan kemandirian daerah dalam mengalokasikan pendapatannya.

---

Decentralization is implemented in Indonesia since 2000, this research provided new evidence that fiscal decentralization contributes to economic growth. Our province level data for the Indonesia during 2005 to 2012 enable us to estimate the efect of fiscal decentralization more objectively than previously, because the data set from historical and intitutional variation. The results using the fixed effect estimation shows that local government spending , education and domestic investment is based on the quality of human resources as well as the ratio of revenue to total revenue will increase average economic growth in the region . In the conclusion of fiscal decentralization in Indonesia has an impact on economic growth in the region in terms of shopping and local autonomy in allocating revenue."