Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aturan kerja diartikan sebagai hubungan kerja yang mencakup aturan substantif yang ketentuannya termuat dalam hukum ketenagakerjaan. Aturan kerja di PT. Alpen Food Industry (Aice) tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Proses penetapannya juga dilakukan sepihak tanpa keterlibatan serikat buruh secara demokratis, sehingga serikat buruh melakukan mobilisasi dan aksi kolektif untuk mengubah aturan kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menunjukan keberhasilan mobilisasi dan aksi kolektif yang dilakukan oleh serikat buruh dalam mengubah aturan kerja di perusahaan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan Teori Mobilisasi yang dikemukakan oleh John Kelly untuk menganalisis. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa serikat buruh berhasil melakukan mobilisasi dan aksi kolektif karena strategi-strategi yang dilakukan mampu mengoptimalkan kekuatan kolektif buruh, membangun opini publik, serta menghadapi kontra mobilisasi dari perusahaan dan negara. Skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian politik perburuhan dan hubungan industrial di Indonesia.

---

Employment relations which include substantive rules determined by labor law. Employment relations at PT. Alpen Food Industry (Aice) didn’t comply with applicable labor laws in Indonesia. The determination process is also carried out unilaterally without the involvement of labor unions in a democratic manner, so the unions carry out mobilization and collective action to change the employment relations. This research aims to show the success of mobilization and collective action carried out by labor unions in changing employment relations in companies. This research used qualitative methods and Mobilization Theory proposed by John Kelly to analyze. The findings of this research show that labor unions have succeeded in mobilizing and collective action because the strategies implemented are able to optimize collective strength, build public opinion, and face counter-mobilization from companies and the state. This thesis is expected to contribute to the study of labor politics and industrial relations in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang dinamika Pusat Organisasi Buruh (POB) dari awal berdirinya hingga organisasi ini melakukan fusi organisasi (1950-1952). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dengan mengumpulkan sumber-sumber primer seperti surat kabar sezaman, dan arsip-arsip pemerintah, serta sumber sekunder seperti buku dan jurnal. Hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang banyak merugikan Indonesia salah satunya pada bidang perekonomian dengan masih menguasainya perusahaan Belanda di Indonesia yang sering tidak memedulikan nasib buruh yang berada didalamnya dan diperburuk dengan tidak adanya peraturan perburuhan yang mengikat saat itu. Hal itu membuat banyak buruh yang biasanya dikoordinir oleh serikat buruh melakukan aksi pemogokan kepada pihak perusahaan untuk menuntut haknya. POB yang sebelumnya merupakan serikat buruh etnis Tionghoa yang bernama Sin Ming Lao Kung Hui yang berganti nama pada tahun 1949 karena bertambahnya anggota non-tionghoa dalam organisasi. POB sebagai vakcentral buruh Jakarta banyak menghadapi tantangan dalam memperjuangkan hak-hak buruh di bawah naungannya. Dari perselisihan dengan serikat buruh lain, pihak perusahaan yang tidak mau melakukan perundingan, dan peraturan larangan mogok yang sangat melanggar hak buruh. POB melihat dominasi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dalam politik perburuhan Indonesia mendorong organisasi ini melakukan fusi organisasi dengan Badan Pusat Serikat Sekerja (BPSS) menjadi Pusat Serikat-Serikat Buruh Indonesia (PSBI). Kemudian PSBI dengan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) membentuk dewan pimpinan dengan nama Dewan Serikat-Serikat Buruh Indonesia yang independent dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

---

This study discusses the dynamics of the Central Labor Organization (POB) from its inception until this organization underwent organizational fusion (1950-1952). This study uses historical research methods, by collecting primary sources such as contemporary newspapers and government archives, as well as secondary sources such as books and journals. The results of the Round Table Conference (KMB) agreements caused a lot of harm to Indonesia, one of which was in the economic sector, with Dutch companies still in control in Indonesia, who often did not care about the fate of the workers who were in it and was exacerbated by the absence of binding labor regulations at that time. This causes many workers, who are usually coordinated by the union, to strike against the company to demand their rights. POB which was previously a Chinese ethnic labor union named Sin Ming Lao Kung Hui which changed its name in 1949 due to the increase in non-Chinese members in the organization. POB as a workers' vaccentral in Jakarta faces many challenges in fighting for labor rights under its auspices. From disputes with other labor unions, companies that do not want to negotiate, and regulations prohibiting strikes that seriously violate workers' rights. POB sees the dominance of the Central Indonesian Labor Organization (SOBSI) in Indonesian labor politics, pushing this organization to merge with the Central Union of Worker Unions (BPSS) to become the Center for Indonesian Trade Unions (PSBI). Then PSBI and the Association of Indonesian Trade Unions (GSBI) formed a leadership council under the name of the Council of Indonesian Trade Unions which was independent and not affiliated with any political party."

"Jaminan sosial yang dijelaskan dalam buku ini adalah hasil kerja keras dari rakyat pekerja Soviet selama lebih dari empat puluh tahun. Uraian tersebut berguna agar segera dikeluarkan undang-undang atau aturan perburuhan di Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam perundang-undangan serta pengaplikasiannya dalam praktik berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki pekerja/buruh dengan cara menghentikan pekerjaan atau memperlambat pekerjaan, dengan maksud agar keinginan atau tuntutan para pekerja/buruh dapat dipenuhi oleh pihak pengusaha. Mogok kerja juga merupakan alat penyeimbang (equilibrium) pekerja/buruh yang berada pada posisi lemah. Sebagai bentuk untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh, mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas karena terdapat batasan dan ketentuan yang mengaturnya. Pada pratiknya, pelaksanaan mogok kerja tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga hal ini berakibat hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang tentunya akan merugikan pihak buruh/pekerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PUK SPL-FSPMI PT. Smelting dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah, dan berakibat hukum pada pemutusan hubungan kerja kepada 308 orang anggota Serikat Pekerja PUK-SPL-FSPMI.

---

This thesis discusses the regulation of strike in Indonesian Labor Regulations and its application in practice by analyzing the Cassation Court Decision Number 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. A strike is a right that belongs to any worker/laborer by stopping or slowing down work, with the intention that the demands or the wishes of the workers/laborers can be fulfilled by the company. Strikes are also means a balancing (equilibrium) workers'/laborers' position who are in a weak position. As a form of fighting for their rights, strikes cannot be carried out freely because there are restrictions and provisions that govern them. In practice, the implementation of strikes does not always comply with the existing regulations, so this would bring legal consequences such as work termination, which will certainly harm the workers/laborers. This thesis is written based on the juridical-normative method with data analysis techniques used are qualitative and data collection through library research. The result of this research found that the strike conducted by PUK SPL-FSPMI, is categorized as an illegal strike and has legal consequences of termination towards 308 members of the PUK-SPL-FSPMI.

"

"Pembangunan yang benkembang sejak tahun 1970 telah mempengaruhi cara berpikir baik dari sector Pemerintah maupun sector Swasta, yaitu untuk bekerja lebih efisien. Sebagian pekerjaan yang sebelumnya ditangani oleh tenaga tidak terlalu terdidik seperti tenaga supir, tenaga keamanam, tenaga pembersih yang selalu memusingkan dalam penanganannya ingin diserahkan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan (out sourcing). Sesuai dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini sebagian pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh tenaga terdidikpun kini mulai banyak diserahkan kepada pihak lain, melalui suatu bentuk perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Dampak dari perubahan ini timbul banyak sekali perusahaan penyedia tenaga kerja yang menawarkan jasa untuk melayani kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja secara "out sourcing tersebut. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan. Masalah lain yang juga merupakan kendala utama adalah kenyataan bahwa para Pencari Kerja banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dan ketrampilan yang memadai untuk dapat bersaing di pasar tenaga kerja dalam negeri. Dengan munculnya perusahaan-perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang bertindak sebagai pemberi jasa bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa tenaga kerja untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, masalah yang ingin dikemukakan disini adalah masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terlibat dan merupakan objek dalam perjanjian penyediaan jasa. Sudahkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur tentang pemborongan pekerjaan kepada pihak lain membawa perbaikan perlindungan hukum bagi mereka?"