Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas diplomasi publik NATO di Eropa pasca perang dingin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari media video tentang NATO baik yang diproduksi oleh Divisi Diplomasi Publik NATO PDD yang dibentuk pada tahun 2003 maupun yang diproduksi sebelum berdirinya PDD ini. Secara acak saya mengambil 30 video tentang NATO. Dari ke 30 video tersebut, 10 dibuat oleh Associated Press AP dan 20 dibuat oleh PDD. Video ini dianalisa dengan teori agenda setting, konsep diplomasi publik dan konsep diplomasi militer. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa NATO menggunakan media massa dan mekanisme agenda setting, diplomasi publik dan diplomasi militer sebagai agenda operasinya karena dalam media video yang dianalisis ini terdapat agenda-agenda tertentu, khususnya politik, dengan tujuan mempengaruhi pandangan pemirsanya, mempromosikan kepentingannya pada publik dan entitas politik lainnya, serta untuk menunjukan kerjasama militer NATO. Pada 10 video produksi AP menunjukan bahwa NATO adalah penyelamat warga Kosovo keturunan Albania. NATO berpartisipasi dalam menjaga perdamaian di Kosovo dan melaksanakan misi PBB dalam KFOR sebagai pasukan pengamat dan penjaga perdamaian di Kosovo. Pada 20 video produksi PDD menunjukan bahwa NATO siap menghadapi ancaman Rusia, ISIS, teroris dan musuh lainnya serta NATO terdepan dalam misi kemanusiaan seperti tanggap bencana dan perlindungan di jalur perdangan laut. NATO aktif menjaga keamanan dan melindungi anggota-anggota dari berbagai ancaman konvensional ataupun cyber threat. NATO juga aktif mengadakan latihan militer bersama dengan anggota dan mitranya.

---

This thesis explains about NATO rsquo s public diplomacy in Europe post Cold War. This research used qualitative method with sources of datas from videos about NATO, both from NATO Public Diplomacy Division PDD , which founded in 2003 and from the year before the division was built. The researcher randomly picked 30 videos about NATO and from those videos, 10 was made by Associated Press AP and 20 videos made by PDD. The video is analyzed with the agenda setting theory, public diplomacy concept and military diplomacy concept.

From the results of the study it can be concluded that NATO uses mass media and agenda setting, public diplomacy and military diplomacy mechanisms as its operational agenda. Because it is shown in the video that there are certain agendas, especially politics, with the aim of influencing the viewer 39 s perception, promoting their interests to the public and other political entities, and to demonstrate NATO 39 s military cooperation. Based on 10 videos made by AP, it shows that NATO is the savior of Kosovo citizens of Albanian descent.

NATO is participating in maintaining peace in Kosovo and implementing the UN mission in KFOR as an observer and peacekeeping force in Kosovo, and on 20 videos made by PDD shows that NATO is ready to face the threat against Russia, ISIS, terrorists and other enemies, and that NATO is leading in humanitarian missions such as disaster response and maritime protection. NATO actively maintains security and protects members from various conventional threats or cyber threats. NATO is also active in conducting joint military exercises with its members and partners."

"Penelitian ini membahas tentang diplomasi pertahanan dalam pengiriman misi pasukan Kontingen Garuda Indonesia yang bertugas di Timur Tengah. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda Indonesia dilakukan demi kepentingan nasional di masa pemerintahan Orde Baru. Konflik terjadi pada tahun 1973 dimana Mesir menyerang daerah Semenanjung Sinai yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. PBB sebagai organisasi dunia berusaha mewujudkan perdamaian dengan membentuk pasukan penjaga perdamaian United Nation Emerging Force II (UNEF II). Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi di misi UNEF II dengan mengirimkan Kontingen Garuda untuk melakukan segala tindakan pencegahan dalam konflik di Timur Tengah. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda ini juga diartikan sebagai ajang Indonesia untuk berdiplomasi di forum berskala Internasional. Penulis beragumen bahwa pengiriman pasukan Kontingen Garuda Indonesia di misi UNEF II merupakan bagian diplomasi Indonesia dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional khususnya dalam bidang pertahanan. Berbeda dengan kajian – kajian sebelumnya yang membahas secara umum tentang peranan misi pasukan perdamaian Indonesia. Penelitian ini akan menekankan secara khusus tentang implementasi diplomasi indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian UNEF II di masa orde baru. Perihal sumber penelitian sejarah, penelitian ini menggunakan sumber – sumber berupa arsip, surat kabar, majalah, buku, dan jurnal.

---

This article discusses defense diplomacy in sending missions to the Kontingen Garuda Indonesia troops serving in the Middle East. The dispatch of the Kontingen Garuda Indonesia was carried out in the national interest during the New Order government. The conflict occurred in 1973 where Egypt attacked the Sinai Peninsula area occupied by Israel since 1967. The United Nations as a world organization is trying to bring about peace by forming a peacekeeping force United Nation Emerging Force II (UNEF II). Indonesia is one of the countries that contributed to the UNEF II mission by sending a Garuda Contingent to take all preventive measures in conflicts in the Middle East. The sending of the Kontingen Garuda troops is also interpreted as an opportunity for Indonesia to have diplomacy in international forums. The author argues that sending troops from the Garuda Indonesia contingent to the UNEF II mission is part of Indonesia's diplomacy in the context of realizing national interests, especially in the defense sector. This is different from previous studies which generally discuss the role of the Indonesian peacekeeping mission. This research will emphasize specifically on the implementation of Indonesian diplomacy in sending UNEF II peacekeepers in the New Order era. Regarding the sources of historical research, this research uses sources in the form of archives, newspapers, magazines, books, and journals."

"Penelitian ini membahas tentang diplomasi budaya KRI Dewaruci di Amerika Serikat melalui pelayaran keliling dunia pada tahun 2012. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi berbagai undangan kehadiran KRI Dewaruci dari berbagai negara yang diterima oleh Angkatan Laut Indonesia. Khususnya, KRI Dewaruci diundang oleh Amerika Serikat untuk hadir dalam acara Operation Sail tahun 2012. Sebagai respons, kebijakan diambil untuk melaksanakan pelayaran kedua mengelilingi dunia KRI Dewaruci dengan nama “Kartika Jala Krida.” Dalam pelaksanaannya, misi diplomasi budaya juga diimplementasikan yang sejalan dengan tugas eksklusif TNI Angkatan Laut, yaitu diplomasi maritim. KRI Dewaruci menggunakan unsur budaya sebagai bentuk upaya soft diplomacy dari pemerintah Indonesia terhadap Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penulis menggunakan berbagai jenis sumber yang mencakup wawancara, arsip TNI AL, surat kabar sezaman, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan kesuksesan pelaksanaan pelayaran melalui pengaruh diplomasi budaya KRI Dewaruci di Amerika Serikat dengan berbagai upaya yang telah diperjuangkan untuk menanamkan dan meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia khususnya di negara maju, seperti Amerika Serikat

---

This research discusses the cultural diplomacy of KRI Dewaruci in the United States through a round-the-world cruise in 2012. This activity aims to fulfill various invitations to attend KRI Dewaruci from various countries through the Indonesian Navy. In particular, KRI Dewaruci was invited by the United States to attend the Operation Sail event in 2012. In response, a policy was adopted to carry out KRI Dewaruci's second circumnavigation of the globe under the name "Kartika Jala Krida." In its implementation, a cultural diplomacy mission was also implemented which is in line with the exclusive duties of the Navy, namely maritime diplomacy. KRI Dewaruci uses cultural elements as a form of soft diplomacy efforts from the Indonesian government towards the United States. The research method used is the historical method, which consists of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The author uses various types of sources that include interviews, Navy archives, contemporaneous newspapers, books, and relevant journal articles. The results showed the successful implementation of the voyage through the influence of KRI Dewaruci's cultural diplomacy in the United States with various efforts that have been fought to instill and improve Indonesia's positive image in the eyes of the world, especially in developed countries, such as the United States."

"Soft power merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh Joseph S. Nye, Jr. pada tahun 1990. Sejak itu, ia telah menjadi sebuah konsep yang signifikan bagi studi Hubungan Internasional dan diterima pula pada tataran praktis. Berbagai negara telah mengadopsi soft power menjadi kebijakan resminya, sedangkan para akademisi dan pembuat kebijakan telah menggunakan dan mencermati soft power. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa soft power telah berkembang sebagai sebuah konsep. Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai soft power itu sendiri dengan melihat ragam pandangan terhadapnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, tulisan ini meninjau empat puluh tiga literatur akademis mengenai soft power, baik yang ditulis oleh Nye maupun akademisi-akademisi lain. Menggunakan metode taksonomi, tulisan ini menemukan bahwa terdapat tiga tema dominan dalam literatur-literatur tersebut, yakni (1) konsepsi soft power Nye yang berfokus pada penjelasan Nye mengenai aspek definisi, cakupan, serta cara kerja dan pengukuran soft power, (2) tanggapan akademisi-akademisi selain Nye terhadap soft power yang mengacu pada ketiga aspek yang Nye jelaskan, dan (3) interpretasi konstruktivisme terhadap soft power yang melihat soft power di luar garis pemikiran Nye. Lebih lanjut, keempat puluh tiga literatur tersebut dapat dipetakan ke dalam ketiga tema di atas sebagai berikut: (i) delapan tulisan Nye yang dimulai dari tulisan pertamanya pada 1990 hingga tulisan terbarunya pada 2017, (ii) tiga puluh tulisan akademisi lain yang lebih jauh terbagi menjadi delapan belas tanggapan positf dan dua belas tanggapan negatif, serta (iii) lima literatur lain yang mengangkat interpretasi konstruktivisme terhadap soft power. Tinjauan yang dilakukan lantas menemukan adanya dua kesenjangan di dalam literatur-literatur tersebut: (a) Nye tidak cukup menjelaskan cara soft power bekerja dan diukur, serta (b) belum terdapat satu pun authoritative author lain di luar Nye dalam bahasan soft power. Tulisan ini berargumen bahwa kesenjangan pertama disebabkan oleh fakta bahwa Nye tidak mengkonseptualisasikan soft power sebagai sebuah konsep analitis, melainkan sebagai pereda pesimisme yang saat itu tengah melanda masyarakat Amerika Serikat. Lebih lanjut, kesenjangan kedua diakibatkan oleh jarak empat belas tahun di antara tulisan pertama Nye mengenai soft power dengan tanggapan pertama yang disampaikan oleh akademisi lain terhadap konsep tersebut, memberikan soft power waktu yang cukup untuk diterima secara luas. Penting juga untuk menggarisbawahi bahwa belum terdapat authoritative author lain dalam bahasan soft power karena akademisi-akademisi yang memberikan tanggapan terhadap konsepsi soft power Nye berasal dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan.

---

Soft power is a concept coined by Joseph S. Nye, Jr. in 1990. Since then, it has become a well-endorsed concept within both intellectual and practical level. Numerous countries have adopted soft power as their official policy, while scholars and policy-makers have both used and scrutinized the concept. Thus it can be presumed that soft power has developed as a concept. This paper is aimed to grasp a better understanding on soft power by reviewing the variety of views on the concept. In doing so, this paper examines forty three academic writings on soft power, coming from both Nye and other scholars. Utilizing taxonomy as the method, this paper notices that there are three major themes emerging from those writings, which are: (1) Nye's conception of soft power which focuses on Nye's explanation on the meaning, resources, and the way soft power works and is measured, (2) other scholars' respond to the three aforementioned aspects of the concept, and (3) constructivists' interpretation of the concept that views soft power in a different manner than Nye and other scholars do in the previous two themes. The aforementioned forty three writings can be categorized into these themes as follow: (i) eight Nye's writings including the first one he wrote on 1990 and the most recent one written on 2017, (ii) thirty writings of the second theme that include eighteen positive responds and twelve negative ones, and (iii) five other writings discussing constructivists' interpretation of soft power. Further findings suggest that there are two shortcomings within those academic writings on soft power: (a) Nye did not adequately explain how soft power works and is measured, and (b) there has not been any other authoritative author on soft power than Nye himself. This paper argues that the first shortcoming is caused by the fact that Nye did not conceptualize soft power as an analytical concept, rather it was meant to calm the declinism that had been rapidly growing among American public. Moreover, the second shortcoming was due to the fact that there was a fourteen years difference between Nye's inaugural writing on soft power and the first response coming from another scholar to the concept, giving soft power enough time to be widely accepted. It is also important to note that there has not been any single other authoritative author on soft power because other scholars responding to Nye's soft power come from various academic disciplines."

"In 1992, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) officially recognized and called for a peaceful resolution to the South China Sea disputes. It has now been more than 30 years since it did so, but ASEAN has not resolved the disputes, resulting in economic and security problems in the region. This paper explores ASEAN’s ineffectiveness by showing the interrelationship between otherwise siloed sets of explanatory factors, such as material interests and the practice of ASEAN norms. In addition, it highlights the importance of the dynamics of trust, a rarely examined and understudied element in ASEAN diplomacy, based on documentary analysis and interviews with regional experts and officials. The paper offers a detailed empirical account of ASEAN diplomacy, and contributes to international relations literature more generally by theorizing the interrelationship between dependency, trust, and the practice of diplomatic norms. Most importantly, it provides the operationalization and application of the concept of trust in the South China Sea disputes, for the first time, to explain ASEAN's ineffectiveness. It demonstrates that social trust is an essential component of the background knowledge that constitutes ASEAN diplomats’ reflexive behaviors and practices toward conflict resolution."

"Qatar adalah negara yang konservatif, namun berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Qatar memanfaatkan ajang Piala Dunia FIFA 2022 untuk melakukan diplomasi budaya dengan tujuan nation branding dan mengubah stigma negatif yang melekat pada Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan tentang unsur-unsur budaya Qatar yang ditransmisi kepada masyarakat internasional pada ajang Piala Dunia FIFA 2022 berdasarkan teori Diplomasi Budaya menurut Milton Curtis Cummings. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data dari sumber kepustakaan lalu mendeskripsikan hasil interpretasi ke dalam tulisan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Qatar mentransmisi aspek bahasa, kesenian, peralatan, dan agama saat proses diplomasi budaya. Qatar menggunakan media daring seperti situs web dan sosial media dalam memperkenalkan budayanya agar dapat menjangkau masyarakat di seluruh dunia secara lebih luas. Dan Qatar mendapatkan banyak keuntungan nasional setelah Piala Dunia FIFA 2022 usai yang menandakan diplomasi budaya yang dilakukan pada ajang tersebut berhasil.

---

Qatar is a conservative country, but succeeded in hosting the FIFA World Cup 2022. Qatar is using the FIFA World Cup 2022 to carry out cultural diplomacy with the goal of nation branding and changing the negative stigma attached to Islam. The purpose of this research is to explain the elements of Qatari culture which are transmitted to the international community at the FIFA World Cup 2022 based on the theory of Cultural Diplomacy according to Milton Curtis Cummings. This research uses a descriptive qualitative method by collecting data from literary sources and then describing the results of the interpretation in writing. The results of this research are that Qatar transmits aspects of language, arts, tools, and religion during the process of cultural diplomacy. Qatar uses online media such as websites and social media in introducing its culture so that it can reach people around the world more broadly. And Qatar gained many national benefits after the FIFA World Cup 2022 was over which indicated that the cultural diplomacy carried out at the event was successful.

"