Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masuknya era globalisasi ditandai dengan keterbukaan akses informasi dan transfer teknologi dari negara maju kepada negara sedang berkembang seperti Indonesia. Tidak selamanya globalisasi membawa dampak yang baik bagi negara Indonesia karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau yang menyebabkan tidak terjadinya pemerataan baik terhadap akses informasi maupun dalam pembangunan. Akses teknologi informasi di Indonesia masih mengalami kesenjangan dimana pengguna internet masih didominasi di pulau-pulau pusat pemerintahan seperti Jawa dan Bali. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan digital antara pulau Jawa dan pulau-pulau di wilayah timur Indonesia. Selain itu, kesenjangan digital juga terjadi tidak hanya antar pulau, tetapi juga antara pusat kota dan wilayah pinggiran yang mengakibatkan tidak bisa terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia. Selain karena kesenjangan digital yang terjadi, pembangunan di wilayah pedesaan (rural development) juga terkendala dengan adanya aturan-aturan adat yang mengikat suatu desa serta budaya-budaya tradisional yang menolak diterimanya paham-paham atau teknologi-teknologi baru hasil dari globalisasi. Untuk menghindari ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tentunya harus dilakukan perubahan paradigma pembangunan pedesaan yang menggabungkan antara kemajuan teknologi infomasi dan komunikasi dengan kearifan lokal di mana keduanya akan saling menguatkan satu sama lain. Teknologi informasi dan komunikasi akan membuka akses pengetahuan dan kerjasama baik dengan wilayah lain ataupun dari negara lain, sedangkan kearifan lokal akan berfungsi sebagai ciri dari desa tersebut dengan desa yang lain atau bisa dikatakan sebagai corak alamiah dari suatu desa.Kata Kunci : teknologi informasi, rural development, kesenjangan digital, globalisasi."

"After outlining the shift in interpretation of the concept and objectives of rural development since the mid-1960s, the main consequences of the new role assigned to formal credit in the desired rural transformation process are explored. Against this background, some general characteristics of rural credit provision in Indonesia are summarized. Subsequently, the study deals with the present-day role of formal rural credit in the area, the actual use of credit by the households in the various agro-physical zones, and the appraised needs with recommendations for a policy of rural credit provision which is better attuned to the socio-economic circumstances as present in the geographical setting of this part of central Java, Indonesia."

"ABSTRACTAdministrative and territorial units Indonesian villages and hamlets have, for the last decade or so increasingly come within the sphere of interest of both national and regional planners for the simple reason that a balanced and effective development strategy has to account for the rural hinterland where the majority of approximately 130 million people live. There seems to be a growing consciousness among both planners and other less professional policy makers that sustained economic development of the country would only be possible if villages and hamlets are successful in skillfully exploiting their resources and potencies, and thus becoming growth centers themselves. Therefore, in order that hamlets and villages be enabled to deploy and accelerate the pace of development appropriate measures will continue to be taken by the government. Its interference, having been a long accepted principle, is not the problem. However, where the shoe pinges is in the relative ignorance and lack of data about a good many aspects of rural life, in national and regional level planning boards, encompassing specific patterns of interacting social categories, e.g. institutions and more formal groupings as associations or corporate organizations. There is, moreover a lack of knowledge"