Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, namun Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada apabila belum terbentuknya badan tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdapat ketentuan ambang batas selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebesar 0,5% hingga 2% suara yang ditentukan dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU. Pada dasarnya pembentuk undang-undang mengatur ambang batas selisih suara sebagai bentuk upaya penyederhanaan serta membatasi banyaknya jumlah sengketa yang akan masuk ke lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada (Mahkamah Konstitusi). Ketentuan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional pemohon, karena berdasarkan desain penegakan hukum Pilkada, Mahkamah Konstitusi hanya melihat terkait perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan, sehinga tidak mempertimbangkan peristiwa lainnya seperti tindak pidana Pilkada apabila ketentuan ambang batas selisih suaranya sudah tidak terpenuhi. Guna menjamin hak konstitusional pemohon, perlu segera membentuk Badan Peradilan Khusus sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta menghapuskan ketentuan ambang batas selisih suara, selama Badan belum terbentuk maka Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada tetap memperhatikan substansi pokok permohonan pemohon tanpa mengesampingkan ambang batas selisih suara.

---

Law Number 10 of 2016 mandates the decision on the resolution of the Regional Head Election results by the Special Judiciary Body, but the Constitutional Court authorized the dispute settlement on the result of Regional Heads Election before the Special Judiciary Body formed. In dispute settlement on the result of Regional Heads Election, the margin threshold of the difference votes between the petitioners and the winner of the Regional Heads Election is 0.5% to 2% determined from the decision of the vote result by the General Election Commission.

Basiclly the legislator stipulation of margin threshold as a form of simplification and to limit the number of disputes that be registered to dispute settlement on the result of Regional Heads Election institution (the Constitutional Court). This stipulation does not guarantee the petitioners constitutional rights, because based on the design of law enforcement in the Regional Head Election, the Constitutional Court only sees the significant dispute over the determination of votes, so that it does not consider other events such as the Regional Head Election criminal offense if the stipulation on the margin threshold is not fulfilled

In order to guarantee the petitioners constitutional rights, the government needs to establish immediately the Special Judiciary Body mandated by Law Number 10 of 2016 and abolish stipulation of margin threshold in the dispute settlement on the result of Regional Heads Election, as long as the Special Judiciary Body has not been formed, the Constitutional Court in settle disputes on the results of the Regional Head Election still considers the main substance of the petition of the petitioners without prejudice to the margin threshold."

"Penelitian ini berfokus pada konstruksi peran perempuan yang memiliki status sebagai istri kepala daerah di Sumatera Selatan. Pencitraan politik maskulinitas pemimpin laki-laki selalu melibatkan perempuan yang menunjukkan sisi femininitas. Penelitian sebelumnya terbatas menganalisis citra political spouse dalam liputan media, sedangkan penelitian ini menerapkan metode fenomenologi dalam menganalisis konstruksi peran perempuan sebagai istri kepala daerah. Ikatan pernikahan yang membentuk ketaatan dan ketundukan istri terhadap suami, mendorong perempuan terlibat dalam upaya perebutan dan pertahanan kekuasaan laki-laki. Berpijak pada teori konstruksi sosial atas realitas oleh Berger & Luckmann, penelitian ini menunjukkan bahwa agen sosialisasi primer yang sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai patriarki kepada subjek adalah orang tua (Ayah dan Ibu). Nilai patriarki yang diperkuat dengan nilai keluargaisme dan materialisme menempatkan perempuan sebagai penjaga keluarga, yang harus mempertahankan kehormatan suami secara status sosial dan ekonomi. Internalisasi subjek sebagai istri yang harus mendukung karir politik suami, membentuk objektifikasi subjek untuk memiliki peran politik dalam menjaga keberlangsungan kekuasaan suami. Perempuan bahkan tidak dapat mengenali dirinya, yang pada akhirnya berperan sebagai “pion politik” dalam melanjutkan dinasti politik keluarga suami.

---

This research focuses on the construction of the role of women who have the status of wive of regional heads in South Sumatra. Political depictions of male leaders' masculinity always involve women showing their femininity. Previous research was limited to analyzing the imageof political spouses in media coverage, whereas this research applies phenomenological methods in analyzing the construction of women's roles as wives of regional heads. The marriage bond, which forms the wife's obedience and submission to her husband, encourages women to become involved in efforts to seize and defend men's power. Based on the theory of social construction of reality by Berger & Luckmann, this research shows that the primary socialization agents who are very influential in instilling patriarchal values in subjects are parents (Father and Mother). Patriarchal values which are reinforced by the values of familyism and materialism place women as guardians of the family, who must maintain their husband's honor in terms of social and economic status. The internalization of the subject as a wife who must support her husband's political career forms the objectification of the subject to have a political role in maintaining the continuity of her husband's power. Women cannot even recognize themselves, ultimately acting as “political pawns” in continuing the political dynasty of their husband's family."

"Implementasi e-government merupakan upaya pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Salah satu keuntungan yang dapat diambil dari e-government adalah adanya pengurangan interaksi secara personal dan peningkatan transparansi serta kererlibatan masyarakat yang dapat menurunkan potensi korupsi sebagaimana telah dibuktikan pada berbagai penelitian empiris sebelumnya. Tesis ini membahas mengenai peran e-government terhadap penurunan tingkat korupsi di negara ASEAN pada periode tahun 2008 ndash; 2016 dengan menggunakan pengukuran Corruption Perception Index CPI , E-Government Development Index EGDI , dan E-Participation Index EPI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EGDI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap CPI, sedangkan EPI berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap CPI. Penelitian merekomendasikan implementasi dan mengembangkan e-government di negara ASEAN seabagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat korupsi yang selanjutnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan.

---

E government implementation is one of government efforts in many countries to improve the efficiency and transparency of public services. One advantage that can be derived from e government is the reduction of personal interaction and increased transparency and community involvement that can reduce the potential for corruption as evidenced in previous empirical studies.

This thesis discusses the role of e government in reducing corruption levels in ASEAN countries during the period of 2008 2016 using Corruption Perception Index CPI, E Government Development Index EGDI, and E Participation Index EPI . This research is a quantitative research with panel data regression approach.

The results showed that EGDI positively and significantly influence to CPI, while EPI have positive but not significant effect to CPI. This paper recommends developing countries in Southeast Asia to implement and develop e government as anti corruption tool to mitigate corruption which would potentially be benefited in increasing economic growth and reaching better development."