Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book arises from the lawsuit brought by Tate & Lyle against companies accused of infringing its patents for sucralose, the sweet ingredient in the artificial sweetener SPLENDA which is made by chlorinating sugar. From a 1958 undergraduate intern witnessing the pioneering experiments on sugar chlorination, to being the 1991 recipient of the world’s premiere prize for carbohydrate chemistry, Fraser-Reid was groomed for his role as expert witness in the mentioned lawsuit. Nevertheless, it seems more than his career links Fraser-Reid to the case."

"The expert testimony is a potential problem in the future due to the impact of the advancementof science and technology. This paper examines the place of expert witness to be considered asone of the evidence in criminal case investigation and criminal court. It is argued that expertqualifications should be determined based on formal education, professional experiences, and therelevance of his expertise with the case. The Criminal Procedure Code (KUHAP) does not restrictthe necessary knowledge, so that the expert testimony about criminal law can also becomeevidence. However, as one of the evidence that can punish or relieve someone,a testimony statedby an expert should be neutral and objective. This study is descriptive analytic using normativejuridical literature and empirical data. It also uses the primary data through guided in-depthinterview to the judges, public prosecutors, lawyers, and criminal law experts.Kesaksian ahli akan menjadi persoalan di masa mendatang karena adanya perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi. Tulisan ini membahas mengenai posisi saksi ahli yangdipertimbangkan sebagai salah satu bukti yang digunakan dalam penyelidikan kasus pidanadan peradilan pidana. Tulisan ini berargumentasi bahwa kualifikasi ahli harus ditentukanberdasarkan pendidikan formal, pengelaman profesional, dan relevansi keahlian terhadap kasusyang ditangani. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak membatasipengetahuan yang diperlukan, maka kesaksian ahli mengenai hukum pidana juga dapatdipandang sebagai bukti. Akan tetapi, sebagai salah satu bukti hukum yang dapat digunakanuntuk menghukum atau membebaskan seorang terdakwa, kesaksian harus berdasarkanargument ilmiah. Studi ini adalah analisis deskriptif menggunakan literatur hukum normatifdan data empirik. Selain itu, studi ini juga menggunakan data primer yang dikumpulkan melaluiwawancara mendalam yang terstruktur kepada para hakim, jaksa, pengacara, dan ahli hukum."

"Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis keahlian dan karakteristik yang dibutuhkan oleh seoarang akuntan forensic menurut persepsi empat kelompok responden. Data diperoleh dari 200 responden dengan berbagai profesi. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai keahlian dan karakteristik yang dibutuhkan akuntan forensic menurut empat kelompok responden tersebut. Penelitian ini juga melihat bagaimana persepsi empat kelompok responden tersebut terhadap prospek profesi akuntan dan pengajaran akuntansi forensic beserta manfaat dan hambatan pengajaran ilmu tersebut di masa depan.

---

This research is a study to analyze the skills and characteristics required by a forensic accountant according to perception of the four groups of respondents. Data were obtained from 200 respondents from various professions, analysis showed differences in perceptions about the skills and characteristics required by forensic accountants according to the four groups. This study also looked at how the perception of the four groups of respondents were about the prospect of the forensic accounting professions and the teaching of forensic accounting as well as the benefits and challenges of teaching in the future."

"ABSTRAK Tesis ini menganalisis peranan ahli kedokteran forensik dalam memberikan keterangan ahli serta pengaruhnya terhadap keyakinan dan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perkara pidana di Indonesia. Ruang lingkup pembahasannya adalah bagaimanakah definisi dan kualitas alat bukti keterangan ahli dalam hukum acara pidana Indonesia; bagaimana perkembangan pengaturan, bentuk peranan, standar kriteria ahli kedokteran forensik dalam memberikan keterangan ahli dalam hukum acara pidana di Indonesia; dan bagaimanakah pengaruh keterangan ahli kedokteran forensik dalam putusan perkara pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan Statue Approach Pendekatan Kasus Case Approach dan Pendekatan Perbandingan Comparative Approach . Data-data yang diperoleh akan dideskripsikan untuk kemudian dianalisa secara kualitatif dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa definisi alat bukti keterangan ahli di Indonesia mengacu pada KUHAP, yang pada prakteknya terbagi atas tiga macam definisi dan kualitas antara lain mulai yang terkuat kualitasnya Getuige Deskundige ahli yang mengemukakan pendapat dengan melakukan pemeriksaan secara langsung , Deskundige ahli yang mengemukakan pendapat tanpa melakukan pemeriksaan secara langsung , Zaakkundige ahli yang menerangkan pendapatnya, namun sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum ; Perkembangan pengaturan peranan ahli kedokteran forensik sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang namun tidak terkodifikasi dalam satu undang-undang khusus, Bentuk peranan yang dapat diberikan oleh dokter forensik antara lain Clinical Forensic Medicine peranan kedokteran forensik terhadap manusia hidup , dan Clinical Pathology peranan kedokteran forensik terhadap mayat , Standar kriteria ahli kedokteran forensik yaitu memiliki kemampuan dan keterampilan dengan level 4A mampu melakukan secara mandiri disertai dengan surat tanda registerasi dan surat izin praktek; Pendapat ahli kedokteran forensik berasal dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara langsung terhadap bukti-bukti yang ada dan disertai dengan visum et repertum memiliki pengaruh terhadap pertimbangan dan keyakinan hakim.

---

ABSTRACT This thesis analize forensic medicine expert role in providing expert 39 s testimony and its influence on judge 39 s conviction and consideration in determining criminal judgment in Indonesia. The scopes of the discussion are, how are the definition and quality of expert rsquo s testimony evidence in criminal procedure law of Indonesia how are the development of regulation, the form of the role, standard criteria of the forensic medicine expert in providing expert rsquo s testimony in criminal procedure law of Indonesia and how is influence of forensic medicine expert rsquo s testimony in the criminal judgment in Indonesia. The research method used normative juridical method by using statute approach, case approach, and comparative approach The data obtained will be described for later analyzed qualitatively and described systematically. The result of the research concludes that the definition of expert rsquo s testimony evidence in Indonesia refers to the Indonesia Criminal Procedure Code, which in practice is divided into three kinds of definitions and qualities, among others from the strongest quality Getuige Deskundige experts who provide testimony by conducting direct examination , Deskundige experts who provide testimony without conducting a direct examination , Zaakkundige experts who provide testimony but it can actually be studied by judges, public prosecutor and legal advisor The development of regulation on the role of forensic medicine experts began in the Dutch colonial era up to now but not codified in one particular law, The forms of the role that can be provided by forensic doctor such as Clinical Forensic Medicine the role of forensic medicine to human life and Clinical Pathology the role of forensic medicine against corpses , Standard criteria of forensic medicine expert are the ability and skill with level 4A able to do independently accompanied by letter of registration and license of practice Testimony of the forensic medicine expert, which derived from the results of a direct examination of the available evidence accompanied by visum et repertum has an influence on judge 39 s consideration and conviction."

"Indonesia menganut sistem pembuktian peradilan pidana dengan negatief wettelijk, di mana ketentuan mengenai alat bukti yang sah dan diakui diatur secara limitatif di dalam KUHAP. Alat bukti berupa keterangan ahli di dalam KUHAP merupakan alat bukti baru karena sebelumnya tidak dicantumkan di dalam HIR. Sampai dengan saat ini, KUHAP masih belum mengatur secara jelas perihal kualifikasi dari ahli dalam memberikan keterangan ahli. Penelitian ini kemudian melakukan perbandingan aturan mengenai kualifikasi ahli di persidangan perkara pidana antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda. Pada Putusan Nomor 300/Pid.B/2013/PN.Mpw dan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dihadirkan beragam ahli dengan latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Dari putusan tersebut, dapat terlihat bahwa pada prakteknya dibutuhkan standar serta kualifikasi tertentu terhadap ahli. Selain itu, kedua putusan tersebut juga mencerminkan bagaimana kekuatan mengikat keterangan ahli. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Indonesia memerlukan aturan khusus perihal kualifikasi ahli dan membentuk suatu lembaga daftar ahli nasional yang terintegrasi.

---

Indonesia adheres to a criminal justice evidence system with a negative wettelijk, in which the provisions regarding legal and recognized evidence are regulated in a limited manner in the Criminal Procedure Code. Evidence in the form of expert testimony in the Criminal Procedure Code is new evidence because it was not previously included in the HIR. Until now, the Criminal Procedure Code has not clearly regulated the qualifications of experts in providing expert testimony. This study then compares the rules regarding expert qualifications in criminal case trials between Indonesia, the United States, and the Netherlands. In Decision No. 300/Pid.B/2013/PN.Mpw and Decision No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, various experts with different expertise backgrounds were presented. From the decision, it can be seen that in practice certain standards and qualifications are needed for experts. In addition, the two decisions also reflect the binding power of expert testimony. This study concludes that Indonesia needs special regulations regarding expert qualifications and establishes an integrated national expert list agency."