Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui tipologi atau paradigma administrasi public Kementerian Dalam Negeri dan bagaimana mengoptimalkan tipologi administrasi yang ada dengan menggunakan teori tipologi administrasi public yang dikemukakan oleh J.V. Denhardt & R.B. Denhard yang membagi administrasi public kedalam tiga paradigma besar yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Manajement (NPM) dan New Public Services (NPS). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan mengambil lokasi di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sekretariat Jenderal menjadi pilihan karena peran sentral Sekretariat Jenderal sebagai koordinator penyelenggaraan tugas dan fungsi teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pada saat yang sama Sekretariat Jenderal juga menyelenggarakan layanan publik kepada pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Dengan demikian, Sekretariat Jenderal diharapkan dapat merepresentasikan organisasi Kementerian Dalam Negeri secara umum. Berdasarkan hasil analisis, penyelenggaraan administrasi publik di Setjen Kemendagri cenderung mengarah pada tipologi gabungan antara OPA, NPM dan NPS dengan berbagai aspek yang dimiliki namun dominan pada OPA. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah untuk mengoptimalkan paradigma yang ada dan reformasi birokrasi yang sedang dijalani menuntut untuk dilakukan perubahan dengan mengedepankan pelayanan kepada stakeholder.

---

The aim of this thesis is to determine the typology or paradigm of public administration in the Ministry of Home Affairs and how to improve it by examining the theory of public administration typology proposed by JV Denhardt & R.B. Denhardt that divided public administration into three major paradigms: Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), and New Public Services (NPS). The author uses qualitative methods and set the Secretariat General of the Ministry of Homes Affairs as research locus given that it?s central role as a coordinator of Directorate Generals within the Ministry of Home Affairs and at the same time managing administrative services to the local government. Thus, the Secretariat General is expected to represent the Ministry?s organization in general. The research found that the public administration practiced in Secretariat General of the Ministry of Home Affairs tends to be classified to the combination of the Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), and New Public Services (NPS) typology with more emphasis on the Old Public Administration (OPA) typology. Moreover, there are several aspects that need to get more attention for future improvement."

"Peningkatan pelayanan publik merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Namun, Indonesia dalam indeks Ease Of Doing Business 2020 masih tertinggal dengan negara-negara regionalnya. Dalam hal ini DPMPTSP DKI Jakarta sebagai DPMPTSP di Provinsi Ibukota hanya memperoleh nilai standar. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan dalam aspek ketepatan dan sinkronisasi data perizinan. PTSP tingkat Kota Administrasi menjadi PTSP yang memiliki banyak pengaduan. Karena itu penulis melakukan penelitian bagaimana evaluasi program PTSP di UP PTSP Jakarta Selatan. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan dua teori yaitu Pelayanan Publik, One Stop Services, dan Evaluasi Program. Evaluasi program tersebut menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product). Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah post-positivist. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keseluruhan indikator cukup terpenuhi/tercapai. Pelaksanaan PTSP di Jakarta Selatan telah jelas secara latar belakang, regulasi, dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapainya. Anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana penunjang telah mampu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan/non-perizinan secara baik. Proses pelayanannya telah sesuai peraturan dan regulasi yang ada. Namun, penulis menemukan adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan PTSP di Jakarta Selatan. Walaupun demikian, PTSP Jakarta Selatan telah mampu dalam memenuhi kebutuhan pemohon dan menepati tujuan dan sasarannya tiap tahun. Dari temuan ini, beberapa rekomendasi adalah diperlukan upaya peningkatan jumlah pegawai PTSP, pembaharuan sosialisasi menggunakan media sosial, dan perbaikan layanan hotline agar pelaksanaan PTSP lebih optimal.

---

The improvement of public services is an issue of concern to the government of Indonesi. However, Indonesia in the index of Ease Of Doing Business 2020 are still lagging behind within regional countries. Further, based on the complaint of services PTSP level of the City Administration have a lot of complaints. The subject of research based on the amount of the issuance of permits at most at the level of the city administration and achievements as a public service provider that is recognized by the MenpanRB. Because of that, authors conduct research into how the evaluation of the implementation of PTSP in UP PTSP Jakarta Selatan. In doing the research the writer uses two theories, namely the Public Service and Program Evaluation. Further, the evaluation of the program using the Model CIPP. Two concept of this are elaborated depthly to the operationalization concept of the research. The results of the evaluation showed that the overall indicators in the dimensions of the CIPP quite fulfilled/achieved by the implementation of PTSP in South Jakarta. The implementation in South Jakarta has been clear in the background, regulation, and goals and targets to achieve. Budget, human resources, and supporting infrastructure have been able to produce licensing service/non-licensing as well. Process of services has appropriate to rules and regulation. However, the authors found the presence of barriers and obstacles in the implementation of PTSP in South Jakarta. From these findings the author finds it necessary to increase the number of employees, the renewal of the socialization of using social media, and repair hotline service for the optimal implementation of PTSP in South Jakarta."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"