Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran audit intern pada sektor publik di INdonesia dilakukan olehinspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas APIP, baik berdasarkan penilai pimpinan APIP maupun pimpinan instansi. Sedangkan tujuan kedua penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat sudut pandang antara pimpinan APIP dengn pimpinan instansi terhadap risiko yang dihadapi instansi. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner. Studi literatur dan wawancara dilakukan untuk mendukung hasil survei. Hasil penelitian terhadap 33 pimpinan APIP menyimpulkan bahwa APIP telah berperan cukup efektif walaupun masih bersifat tradisional (audit ketaatan dan operasional), belum menerapkan risk-based audit serta lemahnya manajemen sumber daya manusia, begitu pula persepsi atas 29 pimpinan instansi yang menilai bahwa peran APIP cukup sesuai harapan walaupun ditemukan minimnya perbedaan sudut pandang antara 26 pimpinan APIP dan pimpinan instansinya yang disebabkan belum diterpkannya risk-based audit. "

"Indonesia is famous as a country prone to natural disasters, and its threat continues to increase over time. On the other hand, most of the regions in Indonesia are vulnerable to many kinds of natural disaster. Thus, the damage caused by the natural disasters become extensive, and making the recovery costs enormous. Most of the time, local governments that experience adversities are unable to bear the costs of natural disaster recovery.  Though most of the local government realized that they needed to expend more on natural disaster mitigation, most of them are not allocating their budget as recommended. The main reason is that there are other expenditures that are more important to be allocated rather than to something that might not happening. But if we put the region on a hypothetical condition of disaster certainty, then the damage that needed to be recovered will be enourmous. In order to see the recovery cost needed, we simulate hypothetical natural disasters on each year from 2019-2023. We estimate the value of the regions and the natural disaster risks of each regions, and estimated the recovery costs.We found that almost all local governments are incapable on handling recovery costs for major natural disaster such as earthquake and tsunami, and most of local governments are incapable on handling recovery costs for the least hazardous yet frequently occuring natural disasters such as flood and drough. Eventhough they allocating the budget for natural disaster mitigation as recommended, most of them still unable to handle the recovery. Therefore, most of the regions are very vulnerable of natural disaster in the future, and most local governments are incapable of handling the recovery by themselves.

---

Indonesia terkenal sebagai negara yang rawan bencana alam, dan ancamannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, sebagian besar wilayah di Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Dengan demikian, kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam menjadi luas, dan membuat biaya pemulihan sangat besar. Pada umumnya, pemerintah daerah yang mengalami kesulitan tidak mampu menanggung biaya pemulihan bencana alam. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah menyadari bahwa mereka perlu mengeluarkan lebih banyak untuk mitigasi bencana alam, kebanyakan dari mereka tidak mengalokasikan anggaran mereka seperti yang direkomendasikan. Alasan utamanya adalah bahwa ada pengeluaran lain yang lebih penting untuk dialokasikan daripada untuk sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Tetapi jika kita menempatkan daerah tersebut pada kondisi kepastian bencana, maka kerusakan yang perlu dipulihkan akan sangat besar. Untuk melihat biaya pemulihan yang diperlukan, kami mensimulasikan bencana-bencana alam hipotetikal pada setiap tahun dari 2019 - 2023. Kami memperkirakan nilai daerah dan risiko bencana alam masing-masing daerah, dan memperkirakan biaya pemulihan.Kami menemukan bahwa hampir semua pemerintah daerah tidak mampu menangani biaya pemulihan untuk bencana alam besar seperti gempa bumi dan tsunami, dan sebagian besar pemerintah daerah tidak mampu menangani biaya pemulihan untuk bencana alam yang tidak terlalu parah namun sering terjadi seperti banjir dan kekeringan. Walaupun mereka mengalokasikan anggaran untuk mitigasi bencana alam seperti yang direkomendasikan, kebanyakan dari mereka masih tidak mampu menangani pemulihan. Oleh karena itu, sebagian besar daerah sangat rentan terhadap bencana alam di masa depan, dan sebagian besar pemerintah daerah tidak mampu menangani pemulihan sendiri."

"Banyak pemerintah daerah menyalurkan belanja yang bersifat diskresi (seperti hibah) kepada lembaga yudikatif seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tinggi. Pemberian hibah tersebut berpotensi menimbulkan kedekatan antara pemerintah daerah dengan lembaga yudikatif, mengurangi objektifitas penegakan hukum, sehingga bisa mengurangi ketataan pemerintah daerah terhadap aturan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi apakah pemberian hibah kepada lembaga yudikatif berhubungan dengan ketaatan pemulihan kerugian keuangan daerah. Dengan menggunakan 2.426 observasi dari 508 kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2014-2018, studi ini menemukan belanja hibah kepada lembaga yudikatif berhubungan negatif dengan ketaatan pemerintah daerah dalam memulihkan kerugian keuangan daerah. Studi ini menghimbau perbaikan regulasi pemberian hibah untuk meningkatkan tatakelola penggunaan anggaran pemerintah daerah.

---

Many local governments have discretionary spending (such as grants) on judicatory institutions such as police, attorney, and court. The grant potentially creates a bond between local government and judicatory institutions, reduces the objectivity of law enforcement, and hence affects regulatory compliance. This study attempts to identify whether or not grants on regional judicatory institutions are correlated with local government compliance in recovering regional finance loss. Using 2,426 observations from 508 districts in Indonesia from 2014-2018, we find that grants on judicatory institutions are negatively correlated with local government compliance in recovering the regional financial loss. This study calls for improvement in regulations in grant spending to improve the governance of the local government budget."

"ABSTRAKSalah satu kebijakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah adalah penataan daerah. Kebijakan penataan daerah dapat berupa pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Pembentukan daerah menghasilkan daerah otonomi baru DOB. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, DOB sebagai subjek hukum yang memiliki aset tersendiri juga harus mampu mengelola keuangannya secara adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Hal tersebut tidak menjadikan peran pemerintah pusat menjadi pasif, karena pemerintah pusat tetap memiliki hubungan keuangan dengan DOB melalui instrumen dana perimbangan. Selain dana perimbangan, pemerintah pusat juga harus menjamin keberlangsungan DOB melalui sebuah kebijakan berupa hibah dan/atau bantuan pendanaan yang harus diberikan daerah induk dan provinsi terhadap DOB untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan mengadakan pilkada pertama kali. Kebijakan berupa hibah dan/atau bantuan pendanaan ini diatur dalam undang-undang pembentukan DOB yang memuat mengenai waktu dan besaran jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa DOB yang sudah terbentuk tidak mendapatkan hibah atau bantuan pendanaan dari daerah induk dan provinsi. Hal ini menjadi masalah karena seharusnya daerah induk dan provinsi membayarkan hibah dan/atau bantuan pendanaan terhadap DOB sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Penyelesaian terkait dengan permasalahan pembayaran hibah dan/atau bantuan pendanaan oleh daerah induk dan provinsi terhadap DOB diselesaikan dengan regulasi yaitu PMK No. 215 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Induk Terhadap DOB. Implementasi pembayaran hibah dan/atau bantuan pendanaan melalui regulasi tersebut dapat dipaksakan karena sifatnya wajib, yakni berupa kebijakan dari pemerintah pusat.

---

ABSTRACTOne of the policies undertaken in order to implement regional autonomy is territorial reform. Territorial reform policy can be proliferation, deletion and amalgamation region. Proliferation region produce new autonomous region DOB . In order to implement government, DOB as in legal subject has own assets also must manage finances fairly, propotional, democratic, transparent and responsible. This doesnt make the central government 39s role are passive, because central government retains financial relation with the new autonomous region through the instrument of balanced budget. In addition to the balanced budget, central government must also ensure the sustainability of the new autonomous region through a policy of grants and or funding assistance to be provided by the main region and provincial region to the new autonomous region to organize their administrations and conduct pilkada for the first time. Grant and or funding assistance policy is governed by the formation of new autonomous region regulation which contains the amount of time and quantity. As time passes, some newly established autonomous region dont receive grant or funding assistance from main region and provincial region. This is become a problem because main region and provincial region should pay grant and or funding assistance to the new autonomous region within the specified time period. Research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interview. The settlement related with the problem of grant payment and or financing assistance by main region and provincial region to the new autonomous region is solved by regulation of PMK Number 215 Year 2015 about the Procedures for Cutting of DAU and or DBH of main region to DOB. Implementation of grant payment and or funding assistance through the regulation can be enforced because it is mandatory, as in the policy of the central government."

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara berkembang yang telah lama menerapkan sistem demokrasi, namun masih relatif baru dalam menerapkan pemilihan langsung terutama pada tingkat pemerintah daerah. Hal ini memberikan peluang bagi munculnya motif dan perilaku politikus yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan golongannya melalui kebijakan fiskal jangka pendek. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Berdasarkan hasil analisis terhadap 34 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2006 s.d 2017, belanja hibah secara umum naik pada tahun Pilkada dan hanya naik pada satu tahun sebelumnya ketika petahana kembali maju dalam Pilkada berikutnya, serta kondisi ini tidak terjadi pada alokasi belanja bantuan sosial dan belanja modal. Hal ini dapat terjadi pada petahana dengan kompetensi yang baik maupun buruk dan tidak terdapat kecenderungan pada wilayah tertentu di Indonesia. Selisih antara rata-rata rasio belanja hibah terhadap realisasi total belanja selama periode 2006-2017 dengan tahun Pilkada sebesar 2,2 dan satu tahun sebelumnya sebesar 0,6. Belanja hibah memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dengan pengaruh yang lebih cepat dan mudah dirasakan oleh masyarakat serta dapat ditargetkan kepada kelompok pemilih tertentu. Alokasi belanja hibah memiliki pengaruh kausal positif signifikan terhadap PDRB. Namun, tingkat partisipasi pemilih berkorelasi negatif signifikan terhadap belanja hibah terutama pada tahun Pilkada dan satu tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki informasi terhadap performa petahana kurang memiliki ketertarikan terhadap belanja hibah khususnya pada tahun menjelang Pilkada. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan peningkatan pengawasan alokasi Belanja Hibah agar lebih selektif dengan peruntukan khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan pembatasan jenis penggunaan dan golongan penerima belanja hibah dengan tidak lagi diperuntukan bagi organisasi kemasyarakatan.

---

ABSTRACTIndonesia is a developing country that has long implemented a democratic system but is still relatively new in its application especially at the local level. This condition provides an opportunity for the emergence of motives and behaviors of politicians aimed at maintaining the power or interests of his group through short term fiscal policy. These actions can be done through increased allocation of grant, social assistance, and capital expenditure. Based on the results of the analysis on 34 provinces in Indonesia during 2006 2017, the allocation of grants generally increase in the election year and only increased one year earlier if the incumbent runs again for the next election, and this condition did not occur in social assistance and capital expenditure. This can happen to the incumbent with good or bad competencies and there is no tendency in certain regions in Indonesia. The difference between the average ratio of grant to total expenditure realization during the period 2006 2017 with elections year was 2.2 and one year earlier by 0.6 . Grant has more flexible characteristics with a more immediate and easily perceived influence by the community and can be targeted to a specific group of voters. The allocation of the grant has a significant positive causal effect on GRDP. However, voters turnout significantly negatively correlated to grant, especially in the election years and one year earlier. This result shows that informed voters have less interest in grant especially in the year leading up to elections. Therefore, the authors recommend the central government for improving the supervision of grant allocation to be more selective with specific designations for the welfare of the community and limit the types of usage and recipient by no longer given to community organizations."