Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPT. GKD adalah sebuah pennsahaan yang bergerak di bidang perakitan casis I kerangka kendaraan Salah satu Sub Divisi yang ada adalah Sub Divisi Assy Mix Mitsubishi, yang merakit kerangka kendaraan jenis Fe-119 dan Fe-449. Jenis Casis ini sangat diminati konsumen dan permintaan tems meningkat setiap tahunnya. Untnk memenuhi permintaan tersebut salah satu caranya adalah dengan memberikan upah perangsang pada pekerja. Tujuannya adalah agar pekeda dapat bekerja lebih produktif] sehingga output yang dihasilkan bertambah besar.Untuk merencanakan suatu sistem upah perangsang, perlu dicari dulu waktu standar dari sctiap pekerjaan. Setelah itu menentukan produksi nonnal dan standar produksi yang harus dicapai pekerja agar mendapatkan upah perangsang.Sistem upah perangsang yang digunakan adalah menurut metode kelompok untuk pekerja yang melampui standar produksi yang ditetapkan dan bagi pekerja yang mencapai atau kurang dari standar produksi.Setelah dibandingkan antara sistem upah lama ( sebesar Rp_ 6.400 / hari ) dengan sistem upah perangsang yang diusulkan maka pendapatan pekerja meningkat rata-rata 28.2% , sedangkan untuk perusahaan, terjadi kenaikan jumlah produlcsi rata-rata 76.65 %.. Selain itu terjadi penumnan ongkos pekerja langsung per satuan produk rata-rata 26.185 %. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk menumnkan harga pokok produksi sehingga dapat lebih bersaing.

---

"

"ABSTRAKBerdasarkan teori ekonomi, salah satu cara memberantas korupsi adalah dengan meningkatkan upah pegawai negeri sipil PNS melalui salary top-ups. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kebijakan ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa meningkatkan upah PNS bukanlah cara yang efektif untuk mengurangi tingkat korupsi, justru hal tersebut hanya akan memperkuat kekuatan para koruptor. Sebaliknya, para ahli yang lain berpendapat bahwa kebijakan tersebut akan mengurangi tingkat korupsi karena dengan meningkatnya upah para PNS mereka akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Melalui kajian literatur yang mendalam, makalah ini berpendapat bahwa kenaikan gaji PNS hanya akan menjadi solusi yang signifikan di negara-negara berkembang. Agar peningkatan upah PNS lebih efektif dalam menurunkan tingkat korupsi kapasitas peraturan pemerintah, pendidikan moral, dan prinsip etika yang mendasari masyarakat juga perlu ditingkatkan dan diperkuat. Di sisi lain, meningkatkan kapasitas peraturan pemerintah dan reformasi moral di masyarakat tanpa perlu meningkatkan upah PNS dapat menjadi solusi terhadap masalah korupsi di negara maju.

---

ABSTRACTEconomic theory suggests that by increasing the wages of public officials through salary top ups would lower the corruption levels. However, this policy causes controversy among experts. Some argue that increasing government officials wages is not an effective way of alleviating corruption as it would only strengthen the power of corruptors to make corruption even more. On the contrary, others argue that the policy will reduce corruption rate, as it motivates them to work with full responsibility and thus corruption rate decreases. Through in depth literature review, this paper found that increasing government officials wages would only be a significant solution to corruption problems in developing countries. For higher wages to be effective, improving the regulatory capacity of government and encouraging moral education and strengthening ethical principles underpinning the society should also be implemented at the same time. On the other hand, enhancing the regulatory capacity of government and encouraging moral reform in the society, without increasing wages of civil servants, would solve corruption problems in developed countries."

"ABSTRAKPermasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah adanya gelaja kehadiran pegawai berdasarkan absensi yang 100% hadir. Tetapi dalam kenyataannya tidak sepenuhnya hadir. Observasi pendahuluan pada 10 pegawai menunjukan gaji dan remunerasi (tunjangan) tidak memenuhi kebutuhan hidup mereka, sedangkan 8 karyawan yang lain menyatakan gaji dan remunerasi (tunjangan) sudah cukup memadai. Untuk mengambil kesimpulan mana yang benar dari pernyataan yang di dapat dalam observasi, maka peneliti melakukan penelitian tentang persepsi mereka tentang gaji dan remunerasi (tunjangan) terhadap kepuasan kerja.Peneliti mengambil sampel 60 orang sebagai sampel dari 300 populasi pegawai di DPD RI. Metode analisis menjaring persepsi mereka tentang pengaruh gaji dan remunerasi terhadap kepuasan kerja. Persepsi responden diukur dengan skala likert. Kepuasan pemberian gaji adalah, suatu sikap suka atau tidak suka, merasa adil atau tidak adil, terhadap besar kecilnya pemberian gaji yang diterima secara periodik sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh instansi kepada pegawai. Kepuasan kerja adalah perasaan umum seorang pegawai mengenai pekerjaannya atau reaksi – reaksi afektif seorang pegawai terhadap keseluruhan peran pekerjaannyaHasil penelitian menunjukan bahwa gaji dan remunerasi (tunjangan) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.

---

ABSTRACTIn this research the existing problem is the presence of the employees based on the 100%. attendance rate. Which in reality are not fully present. A preliminary observation of 10 employees indicates that salaries and remuneration don’t fulfill the necessities of their life, while the other 8 employees state that salary and remuneration is already quite sufficient. To take the conclusions the correct statement in the observations, the researchers decided to conduct a study about their perception of salary and remuneration in job satisfaction.Researchers took 60 employees as sample from 300 employees of House of the Regional Representatives of Republic of Indonesia. The method of analysis try to capture their perceptions of salary and remuneration influence to the job satisfaction. The respondent’s perception is measured with Likert Scale. Satisfaction of salary is, an attitude like or dislike, fair or unfair, about the size of remuneration received periodically as a reward for services that have been provided by the agency to the employee. Job satisfaction is an employee’s general feeling about the job or an employee affective reactions to the overall job role.This research results that salary and remuneration has significant influence to the job satisfaction"

"Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4) memfor- mulasikan strategi kompensasi PNS yang mendukung optimalisasi perwujudan reformasi kepegawaian ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi PNS di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi PNS dan keluarganya serta belum mampu memacu PNS dalam berproduktivitas. Penelitian menghasilkan tiga pilihan strategi, yaitu Strategi Pesimistis (Minimal), Strategi Moderat, dan Strategi Optimistis (Maksimal). Strategi Moderat diusulkan untuk diimplementasikan dengan melakukan perubahan secara incremental yang merujuk pada rasio harga pasar di beberapa negara. Pada strategi ini, dalam Jangka Pendek dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan kebijakan tentang kompensasi PNS, penghentian kebijakan "remunerasi", pelaksanaan evaluasi jabatan PNS dengan Metode FES, dan penetapan rasio gaji pokok dan tunjangan 70% : 30%. Kemudian, dalam Jangka Menengah, mengimplemen- tasikan hasil evaluasi jabatan, penetapan indikator kinerja PNS, menjadikan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, dan tingkat jabatan sebagai input penyusunan kompensasi, benchmarking dengan swasta dan negara lain, mengaitkan kompensasi dengan kinerja PNS, menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS, rasionalisasi anggaran belanja pegawai, penegakan hukum di kalangan PNS, dan kenaikan kompensasi berkala. Sementara dalam Jangka Panjang adalah melakukan revitalisasi reformasi sistem kepegawaian dan pembiayaan pensiun dengan Metode Sharing APBN. Implementasi atas Strategi Moderat ini jika dapat dijalankan dengan baik akan menjadi landasan yang baik pula menuju penerapan Strategi Optimistis (Maksimal).

---

The main objective of this study were: (1) to analyze the equity (internal and external) of the implementation of the civil service compensation system; (2) to analyze the feasibility of living of the civil service compensation system for civil servant and his/her family; (3) to analyze the impact of the civil service compensation system on his/her productivity; and (4) to formulate a compensation strategy that supports the optimization of of civil service reform realization forward. This study used a qualitative approach with post-positivism paradigm and type of descriptive research. This research results showed that the current compensation system of civil service in Indonesia still don't meet the principles of fairness and feasibility for civil servants and their families and have not been able to drive civil servants productivity. The study produced three options strategies, namely Pessimistic Strategy (Minimal), Moderate Strategy, and Optimistic Strategy (Maximum). Moderate strategy is proposed to be implemented by making incremental changes that refers to the ratio of market prices in some countries. On this strategy, the Short-Term focus include evaluation and improvement of civil service compensation system and policy, the termination of "remuneration" policy, the implementation of job evaluation method of civil with FES, and the determination of the ratio of basic salary and allowances of 70%: 30%. Then, in the Medium Term include, implementation of the job evaluation results, the determination of civil service performance indicators, making the level of education, competence, length or duration of service, and position as inputs for arranging compensation system, benchmarking with the private sector and other countries, merit pay (performance based), set a feasibility of living needs, the expenditure budgets rationalization, law enforcement among the civil servants, and an increase in regular compensation. While in the Long Term is to revitalize the civil service system reform and financing retirement Cost Sharing Method with the state budget. The successfulness of this Moderate Compensation Strategy would be a good foundation towards the implementation of Optimistic (Maximum) Compensation Strategy."

"Legal aspects of non-wage payments for local government officials and employees in Indonesia; cases in Solok, Gorontalo Province, Pekanbaru, and Jembrana"