Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Corporate Social Responsibility (CSR) partnership between the public sector and the private sector has become a new trend in Indonesia in order to overcome budget constraint. However, most CSR programs are not empowering and the LocalGovernments tend to share development burden to the private sector. Kulon Progo Regency is the poorest region in Java Island that conducts a CSR partnership through One Village One Sister Company (OVOSC) program. This study viewed communityempowerment and the discretion of the private sector in OVOSC program. The research approach of this study was the qualitative approach, which utilize in-depth interviews and literature study.Research results show that OVOSC program is dominated bycharity programs. The private companies also have relatively large discretion because the Government tends to share development task to external actors based on the philosophy of gotong royong (mutual cooperation). Kulon Progo Regency Government shouldendorse the companies to launch more empowerment programs and strengthen the monitoring in order to avoid the companies from abusing the discretion. This research also confirms the statement from Donahue and Zeckhauser (2011) that categorized CSRas an alternative way to engage private players in public missions and different from collaborative governance.

---

Kerja Sama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) antara sektor publik dan swasta menjadi model baru di Indonesia untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Permasalahannya, mayoritas program TSP tidak memberdayakan masyarakat danPemerintah Daerah cenderung menyerahkan sebagian beban pembangunan kepada sektor swasta. Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah termiskin di Pulau Jawa yang melakukan kerja sama TSP melalui program One Village One Sister Company(OVOSC). Penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat dan diskresi yang dimiliki sektor swasta dalam program OVOSC. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara-wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program OVOSC masih didominasi program karitatif. Sektor swasta juga memiliki diskresi yang relatif besar karena Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ingin membagi tugas pembangunan kepada aktor eksternal berdasarkanfilosofi gotong royong. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya mendorong perusahaan supaya meluncurkan lebih banyak program pemberdayaan serta memperkuat pengawasan untuk mencegah perusahaan menyalahgunakan diskresi. Penelitian inijuga mempertegas pendapat dari Donahue dan Zeckhauser (2011) yang menyatakan bahwa TSP merupakan cara alternatif untuk melibatkan sektor swasta dalam tujuan publik dan berbeda dari collaborative governance."

"Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Persewan Terbatas menyebutkan bahwa perusahaan harus membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan perkembangan CSR melahirkan United Millennium Declaration yang menghasilkan Millennium Development Goals (MDGs) dengan kesepakatan bahwa hal yang menjadi prioritas adalah menghapuskan kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan bukan saja menjadi tangung jawab pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab perusahaan yang diwujudkan dalam kcgiatan CSR. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan harus dilaporkan setiap tahunya dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan.Perusahaan yang digunakan dalam pembahasan adalah. Yayasan Danamon Peduli yang merupakan yayasan yang mendukung kegiatan komunitas yang berkelanjutan dan melibatkan sukarelawan. Program yang dijalankan oleh Yayasan Danamon Peduli mencakup Pasarku Bersih, Sehat, Sejahtera; Cepat Tanggap Bencana; Bantuan Beasiswa; Program Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan termasuk di dalamnya Pengelolaan Sampah Terpadu; dan sebagainya.Program yang dijalankan oleh Yayasan Danamon Peduli dapat menanggulangi kemiskinan dan juga memiliki dampak terhadap perubahan social masyarakat dalam hal kepribadian individu seperti kemandirian, kemampuan bersaing, kepemimpinan, kepercayaan diri, dan berkurangnya gaya hidup konsumtif. Selain itu, program juga memiliki dampak terhadap instansi terkait dan cabang Danamon Simpan Pinjam (DSP).Kegiatan yang-dilakukan oleh Yayasan Danamon Peduli telah diungkapkan sesuai dengan kriteria mandatory bahkan dilengkapi dengan kriteria pengungkapan voluntary. Dari basil analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa program yang dijalankan oleh Yayasan Danamon Peduli merupakan program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan beasiswa, pengelolaan sampah terpadu yang mampu menyerap tenaga kerja bahkan menciptakan laban pekerjaan baru kaitannya dengan penciptaan kompos. Efektifitas program juga dapat diandalkan karena penerima manfaat Iangsung memperoleh bantuan yang diberikan dan merasakan langsung dampak atas program yang dijalankan Yayasan Danamon Peduli.

---

Based on Government Rule No. 40 Tahun 2007 about Corporation says that a company has to make annual report about social and environment responsibility activity. Movement about CSR increase rapidly and make United Millennium Declaration to produce Millennium Development Goals with agreement priority is eliminate poverty and famine. Poverty is’nt only government duty but also a company duty that realize in CSR activity. CSR activity achievemenl by a company must be reported yearly in company social responsibility report.

Company used in this thesis is Danamon Peduli Foundation. Danarnon Peduli Foundation is a foundation that support community-driven development and projects that are sustainable and emphasize volunteerism. Program AclJ.vily of Danamon Peduli Foundation are My Clean, Healthy, and Prosperous Market; Relief, Recovery, Rebuild (3R); Scholarship; Program Development include is Danamon Go Green, etc.

Programs Activity that operate by Danamon Peduli Foundation can be poverty alliviation programs and have impact to social community changes in their personality such as independency, competitive capability, leadership fell of confidence, and decrease in consumptive lifestyle. Therefore, programs nave impact to related government institution and DSP units.

Activities that operate by Danamon Peduli Foundation have been disclosed based on mandatory criteria and have been completed by voluntary criteria. From analysis and discussion has conclusion that programs activity by Danamon Peduli Foundation are poverty alliviation program such as scholarship. Danamon Go Green that can create work force for new work field Programs effectivity are reliable because the beneficiary can feel 'directly the impact and the contribution of the programs."

"Abstract. In order to effectively align corporate social responsibility (CSR) with the poverty reduction agenda, corporations need to be more inclusive and collaborative with other actors. Cross-sector partnerships in the implementation of CSR have been an emerging approach and practice, as promoted by public administration scholars. Key actors in the partnerships may come from the government, civil society represented by non-governmental organizations (NGOs), and corporations. However, designing successful effective partnerships that are relevant to cross-sector dynamics and political contexts has been proven to be particularly challenging, especially in emerging economies and new democracies, such as Indonesia. This paper provides key characteristics of effective cross-sector partnerships that have been derived from an examination of three case studies in Indonesia and Tanzania. They represent cross-sector partnerships with differing scope and depth. Throughout this paper, one can observe and extract key characteristics of effective partnerships based on three case studies of which a model for each is described. In particular, characteristics utilized for assessing the effectiveness of the models include ownership, alignment and synchronization, accountability, reduced dependency, resource sharing, along with representation and legitimacy.Abstrak. Agar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan semakin relevan dengan agenda pengurangan kemiskinan, perusahaan perlu lebih inklusif dan kolaboratif dengan aktor-aktor lain. Kemitraan lintas-pihak (cross-sector partnership) dewasa ini telah menjadi tren pendekatan dan praktik TJSL, sebagaimana dipromosikan para ahli administrasi publik. Aktor-aktor kunci yang potensial sebagai mitra perusahaan bisa berasal dari elemen pemerintah, dan masyarakat sipil yang dalam hal ini organisasi non-pemerintah. Meski demikian, mendesain kemitraan yang efektif dan relevan bagi suatu konteks dan dinamika politik ternyata merupakan tantangan tersendiri, khususnya bagi Negara seperti Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan demokrasi baru. Sebagai upaya menjawab tantangan itu, artikel ini membahas karakteristik kunci kemitraan lintas sektor yang efektif, yang dielaborasi dari dua studi kasus di Indonesia dan satu kasus di Tanzania. Ketiganya mewakili model kemitraan dengan jangkauan lingkup dan kedalaman keterlibatan yang berbeda. Dalam tulisan ini, karakteristik kunci dari kemitraan yang efektif ditelaah dan diperas dari pembahasan tiga studi kasus tersebut. Hasilnya adalah karakteristik-karakteristik kunci yang meliputi rasa kepemilikan, keterkaitan dan sinkronisasi, akuntabilitas, berkurangnya ketergantungan, pembagian sumber daya, serta representasi dan legitimasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembingkaian berita terhadap persepsi tanggung jawab atas kemiskinan melalui eksperimen dengan empat kelompok konten stimuli berupa berita yang dimanipulasi pada bagian judul, paragraf awal, dan paragraf akhir. Validitas dan reliabilitas instrumen diuji, dan kuesioner disebarkan menggunakan platform Qualtrics kepada 180 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok dengan bingkai masalah episodik dan solusi individu memiliki persepsi tertinggi tentang tanggung jawab kemiskinan. Hasil uji ANOVA dan MANOVA menunjukkan efek signifikan dari bingkai masalah (X1), bingkai solusi (X2), dan interaksinya terhadap persepsi tanggung jawab. Bingkai masalah berpengaruh signifikan pada persepsi struktural, sedangkan bingkai solusi berpengaruh pada persepsi struktural dan fatalistik. Interaksi antara X1 dan X2 berpengaruh signifikan pada semua dimensi persepsi. Model MANOVA menunjukkan bahwa varians dalam persepsi struktural dapat dijelaskan sebesar 31,6%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bingkai masalah episodik dengan solusi individu paling efektif dalam meningkatkan persepsi tanggung jawab atas kemiskinan, sementara bingkai masalah tematik dengan solusi masyarakat menurunkan persepsi tersebut. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi strategi komunikasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

---

This study aims to examine the influence of news framing on perceptions of responsibility for poverty through an experiment involving four groups of manipulated news content in the headline, initial paragraph, and final paragraph. The validity and reliability of the instruments were tested, and questionnaires were distributed using the Qualtrics platform to 180 respondents. The analysis results show that the group with episodic problem framing and individual solutions had the highest perceptions of responsibility for poverty. ANOVA and MANOVA tests indicated significant effects from problem framing (X1), solution framing (X2), and their interaction on perceptions of responsibility. Problem framing significantly influenced structural perceptions, while solution framing influenced both structural and fatalistic perceptions. The interaction between X1 and X2 significantly affected all perception dimensions. The MANOVA model showed that 31.6% of the variance in structural perceptions could be explained. The study concludes that episodic problem framing with individual solutions is most effective in enhancing perceptions of responsibility for poverty, whereas thematic problem framing with community solutions tends to reduce such perceptions. These findings have important implications for communication strategies in poverty alleviation policies in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhikemiskinan pekerja dibayar di perkotaan dengan menggunakan data Susenas2013. Berdasarkan analisis deskriptif dan regresi logistik biner diketahui bahwaumur, jenis kelamin, status migrasi, status perkawinan, pendidikan, lapanganusaha, status dalam pekerjaan, proporsi ART berumur > 15 tahun, proporsi ARTberumur > 64 tahun, dan proporsi ART lain bekerja dan berpenghasilan memilikipengaruh yang signifikan terhadap risiko pekerja dibayar di perkotaan berstatusmiskin. Faktor terkuat yang memengaruhi kemiskinan pekerja dibayar dengankriteria garis kemiskinan dalam penelitian ini adalah pendidikan, proporsi ARTlain bekerja dan berpenghasilan, dan proporsi ART berumur < 15 tahun. Dengankriteria Upah Minimum Provinsi, faktor terkuat yang menyebabkan pekerjadibayar hidup di bawah standar adalah proporsi ART lain bekerja danberpenghasilan, pendidikan, dan status migrasi

---

ABSTRACTThis research aims at analyzing factors influence poverty status at paid workersin urban area using 2013 Susenas. Descriptive analysis and result of binarylogistic regression indicate note that age, gender, migration status, marital status,education, field of business, status in employment, the proportion of under 15 yearold household member, the proportion of above 64 year old household member,and proportion of other household member?s work have significant effects on therisk of paid workers in urban to be poors. The strongest factors affecting povertystatus of paid workers by poverty line criteria in this study are education, theproportion of other hosehold member?s work, and the proportion of 15 year oldhousehold member. Based on provincial minimum wage criteria, the strongestfactors that cause paid workers paid live below the standard are the proportion inother hosehold member?s work, education, and the status of the migration;"