Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu cara untuk mengendalikan risiko adalah dengan memindahkan risiko melalui asuransi, dimana pihak tertanggung berkewajiban untuk membayar premi dan pada saat terjadi sesuatu yang merugikan tertanggung, tertanggung berhak untuk mengajukan klaim. Klaim yang diajukan akan melalui proses pengecekan oleh perusahaan asuransi dan jika klaim tersebut diterima, perusahaan asuransi kemudian melakukan pembayaran pertama, serta menghitung prediksi cadangan klaim untuk kemungkinan pembayaran klaim potensial lain di masa depan. Hingga saat ini, kebanyakan aktuaris asuransi umum menggunakan metode Chain Ladder dan Bornhuetter-Ferguson dalam melakukan prediksi cadangan klaim. Metode Chain Ladder mengggunakan data di masa lalu, yang bisa jadi kurang sesuai dengan data terbaru, sehingga diskontinuitas fundamental dari urutan estimasi rentan terjadi, yakni ketidakstabilan hasil prediksi ketika terdapat perubahan data, sedangkan metode Bornhuetter-Ferguson bisa jadi tidak berfungsi ketika terjadi downward development. Oleh karena itu, diperkenalkan metode Benktander, yang dapat menghasilkan galat lebih kecil dengan pemberian bobot yang tepat melalui penggabungan metode Chain Ladder dan Bornhuetter-Ferguson. Metode Benktander tersebut dapat dimodifikasi dengan penggunaan parameter banyak klaim, yang disebut metode Benktander-Kredibel. Di sisi lain, algoritma machine learning juga dapat digunakan untuk prediksi cadangan klaim. Salah satunya adalah decision tree yang dihasilkan oleh algoritma Classification and Regression Tree (CART), yang sebenarnya tidak terlalu baik karena tidak robust. Oleh karena itu, penulis memperkenalkan metode Random Forest yang merupakan hasil penggabungan beberapa decision tree, sehingga hasil yang diperoleh bersifat robust. Dari hasil penelitian ini, dengan melihat parameter penganalisis keakuratan, yakni Root Mean Squared Error (RMSE), diperoleh kesimpulan bahwa metode Random Forest mengungguli metode Benktander-Kredibel dalam prediksi cadangan klaim asuransi bodily injury yang melibatkan penggunaan incurred claim dengan downward development disertai dengan data pendukung berupa banyak klaim.

---

One way to control risk is to transfer risk through insurance, where the insured is obliged to pay the premium and when something happens that harms the insured, the insured has the right to submit a claim. The claim submitted will go through a checking process by the insurance company and if the claim is accepted, the insurance company then makes the first payment, as well as calculating the predicted claims reserve for the possibility of paying other potential claims in the future. Until now, most general insurance actuaries use the Chain Ladder and Bornhuetter-Ferguson methods in predicting claims reserves. The Chain Ladder method uses data from the past, which may not be in accordance with the latest data, so that fundamental discontinuities in the estimation sequence are prone to occur, namely instability of prediction results when there are data changes, whereas the Bornhuetter-Ferguson method can so it doesn't work when downward development occurs. Therefore, the Benktander method is introduced, which can produce smaller errors by assigning appropriate weights through combining the Chain Ladder and Bornhuetter-Ferguson methods. The Benktander method can be modified by the use of a frequency of claims parameter, called Credible Benktander method. On the other hand, the machine learning algorithm can also be used for claims reserve prediction. One of them is the decision tree produced by the Classification and Regression Tree (CART) algorithm, which is actually not very good because it is not robust. Therefore, the author introduces the Random Forest method which is the result of combining several decision trees, so that the results obtained are robust. From the results of this research, by looking at the accuracy analyzer parameters, namely Root Mean Squared Error (RMSE), it was concluded that the Random Forest method outperforms the Credible Benktander method in predicting reserves for bodily injury insurance claims involving the use of incurred claim with downward development accompanied by supporting data in the form of many claims."

"Pekerja rumah sakit terutama tenaga kebersihan outsourcing sangat berisiko untuk mengalami kecelakaan kerja berupa tertular penyakit menular selama bekerja. Besarnya risiko yang dimilikinya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimanakah penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rumah sakit dan tenaga kebersihan outsourcing yang menangani penyakit menular. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk diterapkan oleh rumah sakit selaku pemberi kerja. Rumah sakit kemudian telah membentuk peraturan internal sebagai peraturan pelaksana dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Meski demikian, rumah sakit sepenuhnya mengacu kepada program jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada seluruh pekerjanya. Sebagaimana tenaga kebersihan outsourcing dipekerjakan melalui perusahaan outsourcing, maka pertanggungjawaban terhadap kecelakaan kerja yang dialami tenaga kebersihan outsourcing ada pada perusahaan outsourcing. Rumah sakit juga kemudian turut berkoordinasi dengan perusahaan outsourcing untuk membantu kelancaran proses pengklaiman manfaat jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak pekerja. Adapun, penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif dan berjenis penelitian hukum doktrinal.

---

Hospital staff, especially outsourced cleaning staff, are at a very high risk of experiencing employment injury in the form of being infected by infectious disease while doing their job. The high risk they have, has raised questions in how the employment injury security policies are for hospital staff and how the employment injury security is implemented for outsourcing cleaning staff who handle infectious diseases. The Indonesian Government has created occupational safety and health policy along with infection prevention and control policies that needs to be enforced by hospitals as an employer. Following that policy, hospitals have established an internal policy as the enforcement policy for the policies by the Government. However, hospitals completely obliges to employment injury security by BPJS Ketenagakerjaan in providing employment injury security for their staff. As outsourced cleaning staff are hired by hospitals through outsourcing companies, outsourcing companies become the ones responsible for the employment injuries experienced by the outsourced cleaning staff. Hospital is also still involved in coordinating with the outsourced cleaning staff’s outsourcing companies in the process of claiming the staff’s rights in employment injury security benefits. In addition, this research is in the form of descriptive research and doctrinal legal research."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan baru di Indonesia, yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini diatur di dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya PP No 37 Tahun 2021. JKP merupakan program komplementer yang menyempurnakan rogram jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya yang telah lebih dahulu diberlakukan di Indonesia, meliputi: (1) Jaminan kecelakaan kerja (JKK); (2) Jaminan hari tua (JHT); (3) Jaminan pensiun (JP); (4) Jaminan kematian (JKm). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus PHK terhadap pekerja formal yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi makro saat ini yang mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan proses bisnis demi keberlangsungan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan perekrutan atau pemecatan pekerja. Hal ini berimplikasi pada kondisi pekerja di era labor market flexibility, yang mana terjadi liberalisasi industri di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan non-reaktif melalui kajian literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan perkembangan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan secara periode waktu yang diawali sejak tahun 1950 hingga kemunculan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada tahun 2021 di Indonesia. Adapun layanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berlaku selama kurun waktu tersebut, di antaranya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program tersebut diselenggarakan oleh badan penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu: (i) BPJAMSOSTEK, (ii) PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen); dan (iii) PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri). Perkembangan kebijakan perlindungan sosial jika dilihat secara substantif bertransformasi dari bentuk bantuan sosial, jaminan sosial, hingga pengembangan potensi. Aspek pengembangan potensi ini ditandai oleh kemunculan dua manfaat baru dari JKP, yaitu akses layanan informasi kerja dan program pelatihan kerja. Kedua manfaat ini merupakan bentuk pengadopsian konsep Active Labor Market Policies pada JKP. Penulisan ini menyimpulkan bahwa program JKP merupakan pengejawantahan dari perpaduan antara konsep Passive Labor Market Policies yang meliputi aspek perlindungan pendapatan, serta Active Labor Market Policies yang meliputi aspek pelatihan kerja atau reskilling/upskilling, dan aspek perilaku atau behavior. Pengadopsian dalam program ini berperan penting dalam melindungi pekerja sektor formal dari resiko ekonomi akibat PHK. Hasil penelitian ini diharapkan bersumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial berupa pengayaan mata kuliah Kesejahteraan Sosial Industri, Kebijakan Sosial, Perundang-Undangan Sosial.

---

This study discusses about the new employment social security policy in Indonesia, Job Loss Insurance (JKP) program. The program is regulated by Law No. 11 of 2020 on Work Custody and its derivative regulation No. 37 of 2021. JKP is a complementary program that perfects other employment social security programs that have been implemented in Indonesia, including: (1) Work accident insurance (JKK); (2) old age insurance (JHT); (3) Retirement insurance (JP); (4) Death insurance (JKM). This study was set back by the proliferation of layoff cases against formal workers which had an impact on the increase in the unemployment rate in Indonesia. This is due to the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic and the current macroeconomic conditions that require companies to adjust business processes for the company's sustainability. Therefore, the company has the flexibility to undertake recruitment or dismissal of workers. This implicates workers in the labor market flexibility era, in which industrial liberalization occurred. This study is descriptive and non-reactive research through literature studies. The purpose of this study is to describe the development of a time-period social security policy starting from 1950 until the advent of the JKP program in 2021 in Indonesia. The employment social security services that apply during this period include: Job Accident Guarantee (JKK), Old Age Savings (THT), Death Guarantee (JKM), Pension Guarantee (JP), Health Maintenance Guarantee (JPK), and Job Loss Guarantee (JKP). The program is organized by the organizing agency of the employment social security program in Indonesia, namely: (i) BPJAMSSOSTEK, (ii) PT Savings Insurgency Servants (PT Taspen); and (iii) PT Insurahan Armed Forces Republic of Indonesia (PT Asabri). The development of social protection policies when viewed as substantially transformed from forms of social aid, social security, to potential development. This aspect of potential development is characterized by the emergence of two new benefits of JKP, namely access to job information services and job training programs. Both of these benefits are a form of adopting the concept of Active Labor Market Policies on JKP. This paper concludes that the JKP program is an argument against the combination of the concept of Passive Labor Market Policies that includes the aspect of income protection, and Active Labor Market Policies that includes the aspect of job training or reskilling/upskilling, and the aspect of behavior or behavior. Adopting this program plays an important role in protecting formal sector workers from economic risks caused by layoffs. The results of this study are expected to contribute to the Social Welfare Studies program in the form of enrichment of courses in Industrial Social Welfare, Social Policy, Social Legislation."

"Jumlah tenaga kerja informal lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja formal di Indonesia. Cakupan kepemilikan jaminan kecelakaan kerja masih sangat rendah sedangkan angka kecelakaan kerja masih cenderung tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja informal di Indonesia. Variabel yang diamati yaitu, wilayah, umur, jenis kelamin, status pernikahan, status kesehatan, pendidikan, tingkat resiko pekerjaan, lama bekerja, Kepemilikan JKN, rawat jalan dan pendapatan tenaga kerja informal. Data yang digunakan adalah Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017 diolah menggunakan stata dengan uji logit serta dianalisis dengan pendekatan model ekonometri.Hasil penelitian dengan p value <0,05 menunjukkan adanya hubungan antara wilayah, umur, jenis kelamin, status kesehatan, pendidikan, tingkat resiko pekerjaan, Kepemilikan JKN, dan pendapatan tenaga kerja informal terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja di Indonesia. Sedangkan variabel umur, status pernikahan, rawat jalan tidak berhubungan secara statistik dengan kepemilikan JKK. Nilai Ods Ratio (OR) tertinggi antara lain variabel pendapatan (OR 6,37), pendidikan tinggi (OR 2,99) dan kepemilikan JKN (OR 2,44) sedangkan yang terendah adalah variabel jenis kelamin (0,71).

---

The number of informal workers is more than the formal workforce in Indonesia. The coverage of employment accident insurance coverage is still very low while the work accident rate still tends to be high. This study aims to determine the faktors associated with the ownership of employment accident insurance in informal workers in Indonesia. The variables observed were, area, age, sex, marital status, health status, education, occupational risk level, length of employment, JKN ownership, outpatient care and informal labor income. The data used is Susenas Data (National Socio-Economic Survey) in 2017 processed using statistic with logit test and analyzed by econometric model approach.The results of the study with p value <0.05 indicate the relationship between region, age, sex, health status, education, level of occupational risk, JKN ownership, and informal labor income towards job security insurance ownership in Indonesia. While the variables of age, marital status, outpatient care were not statistically related to JKK ownership. The highest Ods Ratio (OR) scores included income variables (OR 6.37), higher education (OR 2.99) and JKN ownership (OR 2.44) while the lowest was the sex variable (0.71)."