Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini akan membahas bagaimana keberhasilan gerakanmahasiswa dalam perlawanan mereka terhadap pemerintah Quebec untuk mempengaruhi rencana kebijakan Rencana Pendanaan Universitas yang Adil dan Berimbang di Quebec Kanada 2011-2012. Pertandingan yang terjadi dilatarbelakangi oleh Rencana Pemerintah Quebec untuk menaikkan biaya pendidikan tinggi dengan 1.625 Dolar dalam 5 tahun. Hal ini kemudian memicu siswa Quebec untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Quebec. Di dalam ada perlawanan gerakan mahasiswa Quebec mengalami penindasan dari Pemerintah Quebec melalui RUU Kebijakan 78. Kebijakan melarang Siswa Quebec untuk mendemonstrasikan yang merupakan strategi utama gerakan mahasiswa Quebec. Namun, di tengah penindasan yang terjadi Siswa Quebec berhasil mempengaruhi kebijakan Pemerintah Quebec dengan mengubah strateginya dengan berpartisipasi dalam politik elektoral dengan bekerja sama dengan Partai Quebec. Dalam menganalisis keberhasilan ini, peneliti akan menggunakan Disruptive Power Theory oleh Frances Fox Piven yang membahas tentang bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah di tengah-tengah penindasan.This study will discuss how the success of the movementstudents in their resistance to the Quebec government to influence the policy plan of the Fair and Balanced University Funding Plan in Quebec Canada 2011-2012. The match that took place was motivated by the Quebec Government Plan to increase the cost of higher education by 1,625 Dollars in 5 years. This then triggered Quebec students to carry out a resistance movement against the Quebec Government. Inside there was resistance the Quebec student movement experienced repression from the Quebec Government through Policy Bill 78. The policy forbidding Quebec Students from demonstrating was the main strategy of the Quebec student movement. However, in the midst of the suppression that occurred Quebec Students managed to influence the Quebec Government policy by changing its strategy by participating in electoral politics in cooperation with the Quebec Party. In analyzing this success, the researcher will use the Disruptive Power Theory by Frances Fox Piven which discusses how to influence government policies in the midst of oppressors."

"Penelitian tentang gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah ini menempatkan gejala tersebut dalam konteks tingkah laku kolektif. Dengan demikian yang menjadi unit analisanya adalah kolektifa. Model analisa yang dipergunakan diilhami oleh teori tingkah laku kolektif dari Smelser. Berdasarkan teori tersebut gejala perkelahian massal pelajar dibagi menjadi faktor-faktor tradisi permusuhan, kemampuan mobilisasi, faktor pemicu, dan kesempatan. Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah studi kasus berganda dalam tradisi konstruksivisme. Kolektifa pelajar dibagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok pelajar yang terlibat tawuran dari sekolah yang mempunyai tradisi tawuran, kelompok pelajar yang tidak terlibat tawuran dari sekolah yang mempunyai tradisi tawuran, dan kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang tidak mempunyai tradisi tawuran. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor mendasar yang membedakan kelompok pelajar yang terlibat tawuran dengan kelompok pelajar yang tidak terlibat tawuran. Perbedaan tersebut ditemukan dalam latar belakang status ekonomi yang berpengaruh pada perbedaan kelompok dalam membangun realitas sosial dalam kerumunan."

"Penelitian ini mengkaji FISIP Anti KS, yaitu sebuah badan otonom yang turut memproduksi berbagai gerakan sosial sebagai upaya resistensi mahasiswa terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus. Melalui metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis konten di media sosial, peneliti ingin melihat proses aktivisme melalui serangkaian gerakan sosial yang dijalankan untuk mencapai tujuan kolektif. Hal ini turut melibatkan strategi, kendala, dan analisis kekuasaan di dalam gerakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa para aktor di dalam FISIP Anti KS memahami kekerasan seksual sebagai produk dari ketimpangan relasi kuasa. Melalui penelitian yang sudah dilakukan, penulis melihat bahwa resistensi yang dilakukan oleh FISIP Anti KS berfokus untuk menentang kepercayaan, nilai, dan praktik kebudayaan yang menyebabkan melanggengnya kekerasan seksual di lapisan masyarakat, salah satunya di lingkungan kampus. Penelitian ini memperlihatkan resistensi berjalan melalui proses aktivisme dalam bentuk penggunaan hashtag, produksi kampanye, dan hadirnya partisipan laki-laki di dalam gerakan yang diinisiasi dan diisi oleh mayoritas kelompok perempuan.

---

This research examines FISIP Anti KS, which is an autonomous body that participates in producing various social movements as an effort to do resistance to sexual violence on campus. Through qualitative methods with in-depth interviews and content analysis on social media, researchers want to see the process of activism through various social movements to achieve collective goals. This also involves strategy, constraints, and analysis of power within the movement. This research shows that actors in FISIP Anti KS understand sexual violence as a product of unequal power relations. Through the research, the author sees that the resistance carried out by FISIP Anti KS focuses on opposing the beliefs, values, and cultural practices that cause the perpetuation of sexual violence in society, including the campus environment. This research shows that resistance runs through a process of activism, such as using hashtags, campaign production, and the presence of male participants in movements initiated and supported by majority of women's groups."

"Tesis ini adalah tentang unjuk rasa mahasiswa di Jakarta, perhatian utama dalam kajian ini adalah pada penanganan unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan oteh Sat Dalmas Polda Metro Jaya (studi kasus unjuk rasa mahasiswa universitas Dr. Mustopo). Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif, dengan metode etnografi.Mahasiswa sebelum melakukan unjuk rasa sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 harus memberitahukan kegiatannya kepada pihak kepolisian setempat. Namun ada juga mahasiswa yang berunjuk rasa tanpa melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian secara resmi. Studi kasus unjuk rasa mahasiswa Universitas Dr. Mustopo adalah salah satu bentuk unjuk rasa mahasiswa yang tidak melakukan pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian. Penanganan unjuk rasa yang tidak melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian tentu saja berbeda dengan unjuk rasa yang telah memberitahukan kepada pihak kepolisian. Petugas kepolisian akan panik bila ada unjuk rasa yang tidak ada pemberitahuan, pengamanan jalannya unjuk rasa kurang maksimal karena tidak ada koordinasi antara pemimpin unjuk rasa dengan petugas kepolisian.Studi kasus dalam tesis ini adalah aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Dr. Mustopo yang tidak melakukan pemberitahuan unjuk rasa kepada kepolisian. Akibat dari tidak adanya pemberitahuan unjuk rasa adalah pola penanganan unjuk rasa oleh Sat Dalmas Polda Metro Jaya yang berakhir dengan bentrok fisik antara petugas dan pengunjuk rasa .Salah satu korban kekerasan adalah Kapolres Metro Jakarta Selatan yang sempat dipukul oleh salah satu oknum mahasiswa pengunjuk rasa. Sehingga kejadian tersebut memicu anggota Dalmas menjadi emosional, dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Dampak dari tindakan itu, mahasiswa pengunjuk rasa melakukan kekerasan terhadap petugas Dalmas, dengan cara melempar batu. Sehingga terjadi bentrok antar pengunjuk rasa dengan petugas Dalmas.Penanganan masalah tersebut di atas yang dilakukan oleh Sat Dalmas Polda Metro Jaya dengan melakukan tindakan pencegahan agar kerusuhan tidak meluas, kemudian dilanjutkan dengan membubarkan aksi mahasiswa tersebut."

"Munculnya gerakan mahasiswa dalam proses pembangunan politik suatu negara tidak terlepas dari "peran" mereka sebagai agen pembaharu. Oleh sebab itu munculnya persoalan yang melingkupi kehidupan masyarakat seperti kesenjangan antara si miskin dan si kaya, pembusukan politik, kesewenang-wenangan penguasa dan lain sebagainya, merupakan faktor yang dapat mendorong mahasiswa bergerak untuk merubah suatu rezim tertentu.Namun dalam aksinya, gerakan mahasiswa juga cenderung terbagi ke dalam gerakan politik dan gerakan moral. Gerakan pertama menghendaki gerakan mahasiswa bersatu dengan rakyat, dengan menyebut gerakannya sebagai gerakan politik. Sedangkan gerakan yang kedua gerakan mahasiswa tetap dilakukan oleh mahasiswa sendiri dan membiarkan gerakan berjalan secara alami, dengan menyebut dirinya sebagai gerakan moral dari lingkungan mahasiswa. Untuk melihat persoalan tersebut, maka studi ini mengambil lokasi di Bandar Lampung, dengan sasaran penelitian para aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menjatuhkan pemerintahan Orde Baru.Dari pilihan teori gerakan mahasiswa di Bandar Lampung disebabkan beberapa pertimbangan antara lain;Pertama, bahwa gerakan mahasiswa untuk menjatuhkan pemerintahan Soeharto, merupakan akibat dari adanya peningkatan frekuensi proses pewarisan nilai-nilai politik yang dilakukan oleh berbagai komite mahasiswa ataupun kelompokkelompok studi. Dalam tataran selanjutnya, hasil dari proses ini memunculkan kelompok-kelompok mahasiswa yang radar politik dan peka terhadap situasi kehidupan politik yang memang membutuhkan perbaikan menuju kepada sistem politik demokratis. Hanya yang menarik dalam kajian lapangan bahwa agen sosialisasi politik yang cukup dominan menentukan mahasiswa bergerak melakukan aksi adalah teman diskusi atau teman dari kelompok-kelompok ekstra kampus seperti HMI, KAMMI, PMIII dan sebagainya. Kedua, berkenaan dengan hal di atas, maka penampilan rezim Orde Baru yang tidak demokratis, dengan dampaknya ke berbagai bidang, merupakan pendorong mahasiswa Bandar Lampung melakukan aksi gerakan.Kondisi yang terjadi dalam rezim Circle Baru inilah yang dapat dipadankan dengan pendapat Smelser sebagai structural strain, di mana kondisi masyarakat penuh dengan tekanantekanan dan kekangan-kekangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampaknya, masyarakat akan mencoba melepaskan diri dari ikatan tersebut melalui aksi-aksi menentang kondisi kehidupan'yang sedang berlangsung.Ketiga, harapan hidup yang sangat sukar, terutama dalam mencari pekerjaan menjadi faktor penyebab lain yang juga membuat mahasiswa melakukan aksi. Akhirnya faktor keempat yakni gerakan mahasiswa di kota ini juga banyak terpengaruh oleh munculnya gerakan-gerakan mahasiswa di kota lain, terutama dari Jakarta dan juga Yogyakarta.Di lain pihak, hasil lapangan menunjukkan bahwa penyebab polarisasi yaitu pada masalah ideologic, yang pada tataran berikutnya akan mempengaruhi strategi periuangan gerakan dan sekaligus isu periuangan. Perbedaan ideologis merupakan hasil dari suatu proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh masing-masing kelompok mahasiswa itu sendiri, dengan munculnya berbagai kelompok-kelompok studi."

"ABSTRAKGerakan mahasiswa di Korea Selatan muncul sejak diperkenalkannya pendidikan modern yang awalnya terjadi untuk melawan penjajahan Jepang. Gerakan mahasiswa juga terjadi setelah kemerdekaan dan bertujuan untuk mengubah rezim pemerintah. Gerakan yang terjadi pada Juni 1987, yaitu pada masa pemerintahan Chun Doo-hwan, berhasil membawa transisi demokrasi di Korea Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi gerakan mahasiswa 1987. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan diakronis dengan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan gerakan mahasiswa dalam demokratisasi di Korea Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemerintahan Chun Doo-hwan tidak sesuai dengan konstitusinya yang bersifat demokratis merupakan alasan utama mengapa gerakan mahasiswa 1987 terjadi. Sejak dikeluarkannya kebijakan otonomi kampus pada 1984, gerakan mahasiwa menjadi lebih terorganisir dalam menuntut demokratisasi. Dalam melakukan Gerakan Juni 1987, gerakan mahasiswa beraliansi dengan gerakan-gerakan anti pemerintah yang lain. Gerakan mahasiswa umumnya melakukan gerakan dengan menggunakan kekerasan untuk melawan kekuatan militer oleh rezim pemerintah. Meskipun demikian, mereka memainkan peran penting dalam demokratisasi di negaranya.

---

ABSTRACTStudent movements in South Korea have emerged since the introduction of modern education which initially took place against Japanese occupation. Student movements also took place after independence and aimed at changing the government regime. The movement that took place in June 1987, which happened during the reign of Chun Doo-hwan, succeeded in bringing the democratic transition in South Korea. The problem statement of this research is to know the factors behind the 1987 student movement. This research uses descriptive-analytical methods through a diachronic approach using resources related to the student movement in democratization in South Korea. The result of this study is that Chun Doo-hwan s government system which was not in accordance with its democratic constitution is the main reason why the 1987 student movement took place. Since the issuance of the campus autonomy policy in 1984, student movement has become more organized in demanding democratization. In carrying out the June 1987 movement, the student movement allied with other anti-government movements. Student movements generally carried out movements by using violence to fight the military power by the government regime. Nevertheless, they played an important role in democratization in their country."