Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran evaluasi terhadap implementasi sistem rujukan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Tangerang Selatan dan RSU Bhineka Bakti Husada. Gambaran evaluasi sistem rujukan dapat dilihat pada karakterisitik rujukan medik berjenjang melalui pendekatan mutu (quality) dari Donabedian. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 17 informan yang terdiri dari unsur manajemen dan pelaksana teknis Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, kementerian Kesehatan dan BPJS serta observasi langsung di beberapa unit layanan terkait. Data sekunder diperoleh melalui data rekam medik dan register pasien. Pengukuran terhadap karakteristik sistem rujukan terdiri dari standar input yang meliputi kebijakan sistem rujukan dan kelengkapan fasilitas rujukan. Standar process meliputi alur rujukan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), ketentuan rujuk balik, prosedur kegawatdaruratan dan monitoring dan evaluasi, kemudian standar output meliputi rujukan yang tepat dan cakupan rujukan baik di rawat jalan maupun rawat inap.

---

This study aimed to get an overview of the evaluation of the implementation of the referral system in the National Health Insurance program (JKN) in South Tangerang District Hospital and Bhineka Bakti Husada Hospital. Picture evaluation referral system can be seen in the characteristics of tiered medical referral through quality approach framework quality of Donabedian.

Research using qualitative methods. The primary data obtained through interviews of more than 17 informants consisting of elements of management and technical implementation Hospital, Department of Health, Ministry of Health and BPJS as well as direct observation in several units related services. Secondary data obtained through medical records and registers patients.

Measurement of the characteristics of the reference system consists of standard input covering the referral system policy and completeness of the referral facility. The standard process includes groove reference, adherence to standard operating procedures (SOP), the terms refer turning, emergency procedures and monitoring and evaluation, then standard output includes appropriate referral and referral coverage in both the outpatient and inpatient."

"Pada tahun 2014, Indonesia memulai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menggunakan Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) sebagai sistem pembayaran rumah sakit. Sistem pembayaran ini memberikan insentif kepada rumah sakit untuk meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan kunjungan pasien baru, salah satunya dengan upaya readmisi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi readmisi pada pasien rawat inap kasus Hepatobilier di Rumah Sakit X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Data yang diambil merupakan data sekunder kasus hepatobilier rawat inap sebelum pelaksanaan JKN (tahun 2010- 2013) dan sesudah pelaksanaan JKN (tahun 2014-2017). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan JKN, pasien dengan readmisi ≥ 30 hari mengalami peningkatan median lama rawat inap, sedangkan pasien dengan readmisi < 30 hari mengalami penurunan lama rawat inap. Hasil uji multivariat menunjukkan variabel yang paling dominan berpengaruh dengan jenis readmisi adalah lama rawat inap dengan nilai marginal effect -0.041. Hasil estimasi diperoleh nilai koefisien negatif yang menunjukkan semakin pendek lama rawat inap, peluang readmisi < 30 hari semakin tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan upaya memperpendek lama rawat inap dan upaya readmisi yang sengaja dilakukan oleh rumah sakit setelah pelaksanaan sistem pembayaran INA CBGs. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil analisis bivariat yang menunjukkan proporsi readmisi < 30 hari lebih tinggi pada payer dengan sistem pembayaran INA CBGs dan FFS negosiasi dibandingkan dengan payer dengan sistem pembayaran FFS.

---

In 2014, Indonesia has started a National Health Insurance (JKN) program that used Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) as hospital payment system. This payment system provides an incentive for hospitals to increase revenue by increasing new patient visits, one of which is by readmissions. The purpose of this study is to analyze the factors that affect the readmissions of Hepatobiliary inpatients in Hospital X. This study uses a quantitative research method with a cross sectional research design. The data taken is secondary data on hepatobiliary cases hospitalized before the implementation of JKN (2010-2013) and after the implementation of JKN (2014-2017). The results of the bivariate analysis show that after the implementation of JKN, patients with ≥ 30 days readmission experience an increase in median length of stay, while patients with <30 days readmission experience a decrease in length of stay. The multivariate test results show that the most dominant variable influencing the type of readmissions is the length of stay with a value of marginal effect -0.041. Estimation results obtain negative coefficient values which indicate the shorter the length of stay, the chances of <30 days readmission are higher. This shows that there is a possibility of efforts to shorten the length of stay and efforts to readmissions deliberately carried out by the hospital after the implementation of the INA CBGs payment system. The statement is supported by the results of bivariate analysis which shows the proportion of <30 days readmission higher for payers with INA CBGs and FFS negotiations payment system compared to payer with the FFS payment system."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"ABSTRACTVisit Rate merupakan salah satu bukti bahwa jaminan kesehatan berdampak pada utilisasi pelayanan kesehatan. FKTP dijadikan sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan di era JKN yang harus didukung oleh mutu dan kualitas yang baik dari pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara visit rate rawat jalan peserta JKN dengan determinan pelayanan kesehatan yang meliputi jumlah dokter, jam operasional dan jumlah peserta di FKTP BPJS Kesehatan Kota Bogor tahun 2017. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional yang menggunakan data sekunder berupa jumlah seluruh data kunjungan rawat jalan dari aplikasi Primary Care p-care serta data Profiling dari 67 FKTP tahun 2017. Analisis data menggunakan Uji Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan beberapa FKTP memiliki angka visit rate yang dibawah rata-rata. Adapun determinan yang berhubungan dengan dengan visit rate pelayanan rawat jalan adalah jumlah dokter p-value = 0,023 dan r = 0,277 dan jam operasional p-value = 0,00 dan r = 0,618. Sedangkan variabel jumlah peserta tidak memiliki hubungan dengan visit rate di FKTP. Untuk itu perlu dilakukan ditelusuri kembali mengenai karakteristik peserta terdaftar pada FKTP tersebut supaya dapat diketahui penyebab dari rendahnya visit rate serta melakukan penguatan peraturan mengenai komitmen dalam pemberian pelayanan kesehatan.

---

ABSTRACTVisit Rate is one of evidence that health insurance has an impact on health service utilization. FKTP serve as health care gatekeeper in The Nasional Health Insurance JKN era which must be supported by good quality of health service. The purpose of this research is to know and analize the correlation between visit rate of JKN outpatient participant with health service determinant that consist of number of doctors, operational hours and number of participants in FKTP BPJS Health City of Bogor 2017. The research is quantitative research with Cross Sectional study design using secondary data, all of outpatient visit data obtained from P care application and Profiling data collected from 67 FKTP in 2017. Data analysis using Simple Linear Regression Test. The results show that some FKTP have lower than average of visit rate. The determinants associated with visit rate of outpatient service were number of doctors p value 0.023 and r 0.277 and operational hours p value 0.00 and r 0.618, while the variable number of participants has no correlation with visit rate in FKTP. Therefore, it needs to be traced back to the characteristics of registered participants in the FKTP in order to know the cause of the low visit rate as well as strengthening the regulation regarding the commitment in the provision of health services. ,Visit Rate, Outpatient, Primary Health Care "

"Examines the problems that exist throughout the current health care system and outlines basic changes that need to be made in order to provide safe, timely, and affordable health care for all Americans."