Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Putusan Nomor 08/Kppu-L/2018 terjadi peningkatan harga yang signifikan yang membuat konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga tersebut. Dugaan pelanggaran perkara a quo adalah penetapan harga pada jasa freight container atau uang tambang kontainer pada rute Surabaya menuju Ambon pada bulan September 2017 sampai dengan tahun 2018, dugaan pelanggaran dalam perkara a quo berkaitan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Rumusan penelitian adalah Apakah Surat Penyesuaian Tarif merupakan perjanjian penetapan harga yang dilarang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Apakah kewenangan KPPU sudah cukup kuat untuk melakukan pembuktian perjanjian Penetapan harga dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data p sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan Dalam Putusan Nomor 08/KPPU- L/2018 terkait kewenangan KPPU belumlah cukup kuat untuk melakukan pembuktian perjanjian Penetapan harga. Karena dalam Perkara a quo yang menyatakan tidak perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya dampak yang ditimbulkan atas adanya kesepakatan harga, namun cukup hanya dengan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Padahal Surat Penyesuaian Tarif Freight Container bukan merupakan perjanjian penetapan harga yang dilarang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

In Sentence Number 08/Kppu-L/2018 there was a significant increase in prices which made consumers very sensitive to these price changes. Alleged violations of the a quo case are price fixing on freight container or container mining services on the Surabaya route to Ambon in September 2017 up to 2018, alleged violations in the a quo case are related to the provisions of Article 5 paragraph 1 of Law Number 5 of 1999 The research formula is whether the Tariff Adjustment Letter is a prohibited pricing agreement based on Article 5 paragraph 1 of Law Number 5 of 1999, and whether the KPPU's authority is strong enough to prove the price fixing agreement in Sentence Number 08/KPPU-L/2018. Methods The research was conducted normative juridical using secondary p data sourced from primary and secondary legal materials. From the research results found in Sentence Number 08/KPPU-L/2018 related to the authority of KPPU is not strong enough to prove the price fixing agreement. Because in the a quo Case which states that there is no need to further prove the impact caused by the price agreement, it is sufficient to prove the fulfillment of the elements contained in Article 5 paragraph (1) of Law no. 5 of 1999. Whereas the Freight Container Tariff Adjustment Letter is not a price determination agreement that is prohibited based on Article 5 paragraph 1 of Law Number 5 of 1999."

"Program corporate social responsibility (CSR) dan community development (CD) telah menjadi kegiatan wajib bagi semua korporasi setelah disahkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Khusus bagi industri tambang dan migas, program ini memiliki posisi strategis guna membangun relasi resiprokal antara korporasi dengan pemangku kepentingan ( stakeholder )-nya. Berhasil atau gagalnya program ini dapat turut menentukan ?keabsahan sosial-korporasi. Untuk itu diperlukan evaluasi agar dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan program CSR dan CD yang telah dilakukan. Evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk membangun dan menjamin relasi yang baik antara korporasi dengan pemangku kepentingan-nya. Untuk itu, artikel ini memaparkan hal-hal pokok dalam evaluasi program, berkenaan dengan apa (definisi) dan bagaimana (metode) evaluasi program CSR dan CD harus dilakukan, serta bagaimana implikasi (signifikansi) hasil evaluasi secara bisnis, social, dan legal.

---

Corporate social responsibility (CSR) and community development (CD) programs are now a legal requirement that should be implemented by corporations after the enactme nt of UU No. 40 Tahun 2007 with the limited liability company. Especially for mining and oil corporations, CSR and CD programs are strategic and significant in order to develop good and reciprocal relationships between corporation and its stakeholders. The successes or failure of the implementation of CSR and CD will directly influence "social legitimacy" of the corporation. Hence, evaluation of the program implementation is strategic in order to assess th e social performance of the corporations. The result of evaluation is also important to ensure the relationships between corporation and its social stakeholders. In this regard, this article deals with the meaning of evaluation (definition) , how to conduct the evaluation (method), and what is the implication (significance) of CSR and CD program, socially, legally and commercially. "

"Keberlanjutan lingkungan pertambangan menjadi isu utama pertambangan batubara secara terbuka, karena dampak yang ditimbulkannya terhadap nilai jasa lingkungan yaitu terjadinya deplesi sumberdaya alam dan hilangnya jasa lingkungan. Penelitian yang dilakukan di PTBA Tanjung Enim tahun 2011 ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen manfaat dan biaya atas hilang dan pulihnya nilai jasa lingkungan, dan air void tambang untuk menguji model umum extended NPV KLPBB yang dikaji. Penelitian ini merupakan exploratory research dengan model pengembangan extended net present value berdasarkan nilai jasa lingkungan, air void pada tambang batubara. Dengan memasukkan nilai jasa lingkungan, dan air void tambang untuk air baku ke dalam model manfaat dan biaya Munasinghe diperoleh nilai KLPBB (extendedNPVba) sebesar Rp 10.967.124.692.166,- atau 11 triliun rupiah dengan rasio manfaat biaya lebih besar 0,06 yang merupakan manfaat jasa lingkungan air void tambang untuk air baku sehingga dapat memperkecil nilai jasa lingkungan sebesar 6,5 triliun rupiahHasil ini menjawab hipotesis penelitian dimana nilai jasa lingkungan, air void tambang untuk air baku memberi manfaat lingkungan untuk keberlanjutan sumberdaya air, manfaat ekonomi langsung terhadap perusahaan tambang, dan masyarakat. Hasil validasi terhadap model umum extended NPV KLPBB di PT JBG menemukan kesamaan hasil dengan PTBA yaitu sama sama memberikan keberlanjutan bagi KLPBB.

---

Mining environmentally sustainability is a major issue in open coal mining because of its impact on the value of ecosystem services is the depletion of natural resources and the loss of environmental services. Research conducted on the Tanjung Enim PTBA in 2011 aims to identify the components of the benefits and costs of loss and recovery in the value of environmental services, and the mine void water to test the general model extended NPV KLPBB studied. This study is an exploratory research with the development of the model extended net present value based on the value of environmental services, mine voids water in the coal mine. By including the enviromental services value, mining void water as raw water into the extended NPV values ??obtained Munasinghe, the KLPBB value gained is Rp 10,967,124,692.,166 ,-, with higher ratio of cost and benefit as 0.04 as the environmental services value benefit of mining void water as raw water so it can decrease the environmental services value loss until 6.5 trilion rupiah.

These results answer the research hypothesis where the value of environmental services, the mine void water to raw water for the environmental benefits of sustainability of water resources, the direct economic benefits of the mining companies, and communities. The results validate the general model extended NPV KLPBB in PT JBG indicates similarity with PTBA the result is provided the sustainability for KLPBB."

"Penelitian ini berjudul "Dampak Industri Pertambangan terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus PT INCO, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan). Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan: Dampak sosial-kultural yang ditimbulkan oleh adanya perusahaan pertambangan nikel PT INCC terhadap masyarakat dan strategi-strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat berkenaan dengan kehadiran perusahaan tersebut.Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nuha dengan memilih empat desa yang menjadi setting penelitian. Keempat desa tersebut adalah Desa Wasuponda, Nikel, Magani, dan Desa Sorowako. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif interpretative (Spradiey, 1980) dengan melakukan teknik wawancara dengan informan kunci (Pelto dan Pelto, 1984).Berdasarkan hasil penelitian, kehadiran industri pertambangan di tengah-tengah masyarakat telah memberikan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dan penelitian yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran pertambangan tersebut adalah pengaruh industri terhadap kehidupan masyarakat, pendidikan, perubahan dalam kehidupan keluarga, hubungan kekerabatan, kehidupan keagamaan dan sistem kepercayaan, adat istiadat, memudarnya suku penduduk asli, matapencaharian hidup, pendapatan dan pengeluaran keluarga, kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial, lingkungan alam, pertanahan, dan dampknya terhadap migrasi penduduk.Berkenaan dengan Dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran pertambangan tersebut, masyarakat melakukan strategi-strategi tertentu agar dapat melangsungkan hidupnya. Adapun strategi-strategi yang dilakukan masyarakat adalah dengan: melanjutkan pendidikan, membuka usaha baru, meningkatnya minat bekerja pada perusahaan, membentuk lembaga adat dan komite, dan terakhir adalah merantau.Berdasarkan uraian tersebut di atas, agar dalam setiap kegiatan pembangunan ada sinergitas diantara stakeholder (masyarakat, pemerintah, perusahaan dan LSM) dan untuk mengurangi kemungkinan adanya efek negatif dari pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, peran perusahaan dalam mengimplementasikan program community development hendaknya tepat sasaran dan berkesinambungan."

"Pembakaran spontan pada batubara merupakan salah satu masalah besar bagi industri penambangan dan pemanfaat batubara. Pembakaran spontan pada batubara di pengaruhi oleh banyak faktor , baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal adalah kelembaban relatif. Di indonesia yang beriklim tropis dan mempunyai kelembaban udara cukup tinggi faktor ini sangat penting. Metode pengujian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode oksidasi adiabatik. Metode ini beroperasi pada temperatur awal sekitar 40oC, sehingga mensimulasikan kondisi mendekati nyata seperti yang terjadi dilapangan. Secara khusus penelitian ini membahas pengaruh kelembaban relatif pada laju peningkatan temperatur batubara dan kondisi tercapainya pembakaran spontan.

---

Spontaneous combustion of coals cause one of big problem for coal mining industry and coal user. Spontaneous combustion influences a lot of factors, internal also external factors. One of external factor is relative humidity. In Indonesian which have the tropical climate and have high air humidity enough this factor of vital importance. An adiabatic oxidation testing method used for this experiment. This method operate on initial temperature 40 oC, that condition of simulation near reality such as those which happened on the field. Special this research study influence of relative humidity on temperature rises and ignited state."

"ABSTRAKIndustri pertambangan batubara memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi negara, terutama negara berkembang. Seiring dengan peningkatan sektor pertambangan batubara, kecelakaan kerja pada bidang pertambangan batubara menjadi turun. Ciri khas dari aktifitas pertambangan batubara adalah peraturan keselamatan kerja yang begitu ketat. Penyusunan regulasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) merupakan peran pemerintah untuk mengawasi dan memberikan aturan yang jelas dalam tatanan sistem K3 & KO pertambangan Indonesia yang harus diterapkan oleh perusahaan pertambangan. SMKP sudah mulai diimplementasikan sejak tahun 2014 di sektor pertambangan, dengan dasar Permen No 38 Th 2014. Kemudian di tahun 2018, digantikan dengan adanya Permen no. 26 th 2018, terdapat 7 elemen pada penerapan SMKP Minerba. Kebutuhan akan WBS yang terstandarisasi dapat melengkapi elemen perencanaan pada SMKP, yang bertujuan dalam pencegahan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan standar WBS berbasis risiko pada pekerjaan pertambangan batubara, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah WBS standar pekerjaan pekerjaan pertambangan batubara dengan metode surface mining berbasis risiko yang sudah terstandarisasi, terdapat 11 rumpun pekekerjaan, 34 paket pekerjaan, 70 jenis pekerjaan dan 325 aktifitas pekerjaan pada pertambangan batubara. Pengembangan WBS berbasis risiko sebagai wujud pencegahan, mengurangi bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accidents) dalam pelaksanaan proyek pertambangan batubara.

---

ABSTRACTThe Mining Industry takes an important role in developing the country's economy, especially developing the country. Along with the increase in the coal mining sector, incident in the coal mining sector has decreased. Typical of coal mining activities is very strict safety regulations. Regulation in Mining Safety Management System (SMKP) is the role of the government to be approved and provides clear rules in the OSH & Safety Operational system. Indonesian mining which must be applied by mining companies. SMKP has begun to be implemented since 2014 in the mining sector, with Permen No. 38/2014. Then in 2018, it was replaced by Permen no. 26/2018, required 7 elements in the application of Mining Safety Management System. Standardized WBS can complement the planning element at SMKP, which is offered in updates related to work accidents. The purpose of this study was to develop a risk-based WBS standard particularly for coal mining project, by using a qualitative approach. The results of this study are WBS standard work standard for coal mining work with risk-based surface mining methods, there are 11 clusters of work, 34 work packages, 70 types of work and 325 work activities in coal mining. The development of risk-based WBS as a form of prevention, reducing and even nullifying the risk of work accidents in the implementation of coal mining projects."