Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Government's Fixed Assets should be manage prudently. it is because fixed asset plays a very important role in public service. Besides, Government's Fixed Assets have a very material value, so that imprudence in fixed assets management have a very high risk.

Fixed Assets management included planning, stocking, repairing, and write off of fixed assets. Fixed assets management also held about fixed assets accounting. The main issues of this thesis is, how is the accountability of fixed assets accounting in Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ?

Accounting of fixed assets is the part of Government Accounting. Government Accounting as the administration or Public Finance included recording of revenue and public spending. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara and Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara regulated about Government Accounting.

There ara two main goals of Government Accounting. Managenal Control and Accountability. Subject of Managerial control is using Government Accounting as the base of decision making process. While Accountability has three domains, Financial Accountability which teamed is Financial Statements, Operational Accountability -with the use of resources as a r, lain focus- and Fiscal Accountability that related to the budget conformity. Accountability not just focused on implementation of the laws or regulation. More than that, it's also about the use of resources effectively and efficiently.

There are some problems in the implementation of :;ed assets management in Pemerintah Propinsi IaKI Jakarta. The problems are : (a) there is no regulation about assessment of fixed 4saets need, (b) i 1accurate factors in reporting of fixate assets. This mistakes aiiae from the official's misunderstanding and lack of control in day to day implementation. These problems influence The Financial Reports of Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

This problems also influence accountability of Pemerintah Propinsi DKI Jakarta's fixed assets accounting. It's difficult to reach Fiscal Accountability because inaccurately of fixed asset value in Balance Sheet released by Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. It's also not easy to achieve Operational Accountability criteria because the absence of assessment needs regulations. On the other hand, Fiscal Accountability relatively easy to reach because almost all of the process of fixed assets management formally has done as the regulation want.

Generally, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta has a policy to increase the quality of accountability in fixed assets management. We can see this from the regulations that regulate this subjeta. The problems that arise more technically and cause of the lack of operational regulation that can be used as a guidance for the officials.

The effort of Pemerintah Propinsi DKI Jakarta to make an Accounting Standard as a guidance in accounting practice, is a very good effort. This is a proactive step because National Standard Accounting for Government is not yet exist until now. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta is suggested to finished the Amounting Standard immediately.

Also to make a regulations about assessment need of fixed assets that can be used as a guidance to implementation the regulation or rules. Control of accounting process also has to be a priority to prevent inaccurately of Financial Reporting, included Balance Sheet."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300 dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Namun demikian, hasil pantauan ICW terhadap kasus korupsi desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Desa Jeungjing merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Tangerang dan mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 Tahun 2017. Permasalahan dalam pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing diteliti menggunakan teori akuntabilitas yang memandang suatu mekanisme akuntabilitas sebagai interaksi antara aktor dan forum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada multiple unit analysis meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing masih belum optimal disebabkan kurangnya akses informasi laporan pertanggungjawaban dan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat desa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya meningkatkan akses informasi dan upaya pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat desa terkait peran masyarakat dalam pengawasan dana desa dan struktur saluran pengaduan masyarakat.

---

The purpose of this research is to evaluate the role of the community in monitoring the Village Fund in Jeungjing Village, Cisoka Sub District, Tangerang District. The total budgeted funds for the Village Fund in the 2017 APBN has reached Rp60 trillion, up to nearly 300 compared to the Village Fund budget in 2015. However, Indonesian Corruption Watch 39 s monitoring of village corruption cases during 2015 2017 shows an upward trend every year. Jeungjing Village is one of the deprived villages in Tangerang District and experiencing cases of delay in reporting realization of Village Funds Stage 1 Year 2017. Problems in community monitoring in Jeungjing Village were analyzed using accountability theory which looked at mechanism accountability as the interaction between actors and forums. This research uses qualitative method with case study approach on multiple unit analysis including village community, village government and oversight institution. The result of the research shows that the supervision of Jeungjing Village society to the Village Fund is still not optimal due to the low level of understanding and awareness of the community and inadequate access to information. The implication of this research is the need to improve the access of information and educational efforts from the government to the village community related to the role of the community in village funds monitoring and the structure of complaint channel of the community."

"ABSTRAKKemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu situasi serba kekurangan yang menyebabkan ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurunnya penduduk miskin dari 70 juta pada tahun 1970 menjadi 27 juta pada tahun 1990 merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan. Meskipun telah jauh berkurang, jumlah penduduk miskin tersebut masih cukup besar, sehingga diperlukan upaya khusus untuk menanggulanginya.Sejak tahun 1994, pemerintah meluncurkan program khusus sebagai tambahan dari program yang telah ada yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan penduduk miskin dalam berusaha. Guna mempercepat upaya tersebut disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk berusaha sehingga mereka bisa membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Sifat dari usaha yang digerakkan dengan dana bantuan program IDT ini dapat dikatakan sebagai suatu jenis usaha kecil karena melibatkan tenaga atau pekerja yang sedikit dengan jumlah modal yang diusahakan relatif sedikit.Kesuksesan usaha yang digerakkan dengan dana IDT tentunya tergantung dari beberapa faktor yang ada, baik eksternal maupun internal, misalnya adanya penganalisaan lingkungan usaha, kemampuan kewirausahaan, adanya penentuan strategi usaha, pengelolaan modal yang baik, serta adanya manajemen yang baik.Dengan mempertimbangkan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba untuk melihat tingkat keefektifan pengelolaan dana IDT di Kabupaten Minahasa serta faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kesuksesan dana IDT. Faktor¬-faktor tersebut adalah ada tidaknya manajemen (planning, organizing, coordinating, staffing dan controlling), ataupun kewirausahaan (entrepreneurship) yang dimiliki para pelaku usaha serta apakah para pelaku usaha mampu melihat lingkungan usahanya (market, consumen, technology dan location analysis) sehingga dapat menentukan jenis usaha yang sesuai. Selain itu, akan dilihat juga pengaruh dari keterlibatan pendamping serta tingkat pendidikan yang dimiliki para pelaku usaha.Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multi stage purpose sampling dengan didasarkan pada kelompok masyarakat (Pokmas) pada desa/kelurahan di Kabupaten Minahasa yang menerima dana IDT dari tahun anggaran 199411995, 1995/1996 dan 199611997. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas).Dalam penelitian ini dibutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan berdasarkan wawancara langsung dengan memakai kuesioner serta observasi langsung terhadap lingkungan usaha kelompok. Dalam menguji keakuratan dan kualitas daftar pertanyaan dilakukan Pilot Test yang dilanjutkan dengan Uji Reliabilitas dan Validitas.Beberapa analisa dan uji statistik yang digunakan adalah analisa deskriptif, pendugaan parameter, teknik korelasi dan analisa logistik. Analisa deskriptif dimaksudkan untuk melihat gambaran setiap variabel bebas (faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi pengelolaan dana IDT) serta variabel tak bebas (sukses dan gagal). Pendugaan parameter bertujuan untuk melihat perbedaan rata-rata masing-masing variabel bebas dari populasi sukses dan gagal. Penghitungan korelasi dimaksudkan pertama, untuk melihat hubungan antar variabel bebas terutama untuk mendeteksi adanya multicollinearity serta kedua, untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Dalam penelitian ini digunakan analisa logistik, karena dependent variable yang bersifat binary choice (sukses dan gagal). Hasil studi menunjukkan bahwa dari 112 Pokmas yang diteliti terdapat 64 Pokmas yang sukses sedangkan yang gagal berjumlah 48 Pokmas. Berdasarkan pendugaan estimation of population keefektifan pengelolaan dana IDT berkisar antara 53% sampai 69% (untuk a=10%) dan 51% sampai 71% (untuk a=5%).Tingkat pemahaman para pelaku usaha untuk proses manajemen, secara rata-rata memiliki kemampuan 'cukup' untuk planning, organizing, coordinating, staffing dan controlling. Dalam proses analisa lingkungan usaha, para pelaku usaha secara rata-rata juga memiliki kemampuan 'cukup' baik untuk market, consumer, technology dan location analysis. Jika dilihat dari kemampuan kewirausahaan para pelaku usaha dapat dikatakan bahwa dan 112 responden yang diteliti, terdapat 61 (54%) pelaku usaha yang memiliki kemampuan kewirausahaan dan 51 (46%) pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan kewirausahaan. Kemampuan pendidikan para pelaku usaha jika dilihat dari lamanya duduk di bangku pendidikan, paling banyak pada jenjang 9 sampai 10 tahun, sedangkan prosentase keterlibatan pendamping dalam membimbing para pelaku usaha, umumnya pada kategori 'lebih rendah', atau tidak sepenuhnya membimbing para pelaku usaha.Hasil analisa secara partial menunjukkan bahwa semua faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana IDT ternyata memiliki kontribusi atau korelasi yang cukup signifikan dalam mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana IDT. Namun, basil analisa dengan model logistik secara 'forward stepwise' menyimpulkan bahwa peluang sukses pelaksanaan usaha yang dijalankan Pokmas hanya dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu Planning (perencanaan), Organizing (organisasi), Consumen (konsumen) dan Kewirausahaan (kewirusahaan). Adanya kolinearitas yang cukup tinggi antar variabel bebas menyebabkan tidak signifikannya variabel bebas lainnya dalam mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana IDT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun usaha yang dijalankan oleh Pokmas adalah usaha yang berskala kecil, namun pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan praktik pengelolaan usaha berskala besar yang mempertimbangkan faktor proses manajemen, analisa lingkungan usaha, kewirausahaan dalam upaya membantu menyukseskan usaha yang dijalankan Pokmas. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti metode investasi manakah yang akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik diantara metode lump sum dan metode dollar-cost averaging. Penelitian ini juga meneliti apakah metode dollarcost averaging dapat dimodifikasi dengan cara menggunakan kinerja IHSG dan/atau nilai tukar USD/IDR sebagai penentuan waktu investasi untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih baik. Dari hasil pengujian backtesting, jika mempertimbangkan faktor time value of money, metode dollar-cost averaging akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik daripada metode lump sum untuk periode investasi 5, 8 dan 10 tahun.

---

This research intends to examine which investing method that will generate better return between the lump sum method and dollar-cost averaging method. This research also examined whether the dollar-cost averaging method can be modified using JCI and/or the exchange rate of USD / IDR as timing selection to invest to produce better return.

From the backtesting results, if one considers the time value of money factor, dollar-cost averaging method will generate better return than the lump sum method for 5, 8 and 10 years of investment period."

"Saat pandemi Covid-19 hadir di Indonesia, ruang gerak masyarakat menjadi terbatas dan mengubah banyak aspek kehidupan. Sektor perekonomian serta sektor kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya pembatasan sosial berkontribusi pada melemahnya perekonomian, baik dari tingkat nasional, bahkan hingga ke individu masyarakat. Hal tersebut tentu juga berimbas pada Kabupaten Kebumen. Terlebih, selama beberapa tahun berturut-turut Kebumen ditetapkan sebagai kota termiskin di Jawa Tengah. Namun di tengah kondisi perekonomian yang sedang melemah, salah satu desa di Kebumen, kabupaten termiskin di Jawa Tengah, Desa Karangsari mampu mendapatkan gelar pelopor Kampung Tangguh Nusantara Candi, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Polisi Daerah (Polda) Jawa Tengah kepada desa yang mampu menjaga kestabilan pangan, keamanan, dan kesehatan dalam kondisi Covid-19 serta memiliki penanganan Covid-19 terbaik. Dana desa digunakan untuk menjaga kesehatan sampai ke tingkat desa. Dalam mengatasi kondisi pandemi Covid-19, pemerintah merilis kebijakan refocusing dana desa dalam rangka percepatan penanganan kasus Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran implementasi kebijakan pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 di Desa Karangsari pada tahun 2020-2021. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah stakeholder di tingkat Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa yang dipilih berdasarkan kesesuaian informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 baik dari sisi komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, serta kondisi sosial politik di Desa Karangsari yang sudah berjalan cukup baik walau masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Walaupun masih belum memenuhi target pemanfaatan dana desa yang sebesar 7 persen dari target 8 persen, peran dan dukungan pelaksana kebijakan di sektor kesehatan memberikan kontribusi yang baik sehingga Desa Karangsari mendapatkan penghargaan Kampung Tangguh Nusantara Candi.

---

When the Covid-19 pandemic arrived in Indonesia, people's space for movement became limited and changed many aspects of life. The economic sector and the health sector are the sectors most affected by the Covid-19 pandemic in Indonesia. The existence of social restrictions contributed to a weakening of the economy, both at the national level and even down to the individual community. This of course also has an impact on Kebumen Regency. Moreover, for several years in a row Kebumen has been designated as the poorest city in Central Java. However, in the midst of a weakening economic condition, one of the villages in Kebumen, the poorest district in Central Java, Karangsari Village was able to get the title of pioneer of Kampung Tangguh Nusantara Candi, an award given by the Central Java Regional Police (Polda) to villages that are able to maintain stability. food, safety and health in Covid-19 conditions and has the best handling of Covid-19. Village funds are used to maintain health down to the village level. In overcoming the conditions of the Covid-19 pandemic, the government released a policy of refocusing village funds in order to accelerate the handling of the Covid-19 case. The purpose of this research is to see an overview of the implementation of the policy of utilizing village funds for handling Covid-19 in Karangsari Village in 2020-2021. This research is a case study research with a qualitative approach. The subjects of this study were stakeholders at the District Government to Village Government levels who were selected based on the appropriateness of the information needed. The results of the study show that the use of village funds for handling Covid-19 both in terms of communication, bureaucratic structure, disposition, resources, and socio-political conditions in Karangsari Village has been going quite well although there are still some things that need to be improved. Although it still has not met the village fund utilization target of 7 percent of the 8 percent target, the role and support of policy implementers in the health sector made a good contribution so that Karangsari Village won the Kampung Tangguh Nusantara Candi award."