Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financing restatement terhadap pertumbuhan dan risiko kebangkrutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2017. Pertumbuhan perusahaan diukur menggunakan pendekatan Internally Financed Growth (IFG) dan Externally Financed Growth (EFG), dimana pendekatan tersebut memiliki tiga proxy, serta risiko kebangkrutan diukur dengan Altman Z Score. Total sampel yang digunakan mencakup 256 perusahaan dengan gaps pada tahun 2013-2014. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan regresi data panel, dengan data yang bersifat unbalanced panel sehingga jumlah observasi sebesar 2013 firm-year. Hasil yang ditemukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara restatement terhadap pertumbuhan perusahaan. Berarti kegiatan restatement dapat menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan non-keuangan di Indonesia yang dibiayai secara eksternal. Namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara restatement dan risiko kebangkrutan.

---

This study aims to determine the effect of financing restatement on the growth and bankruptcy risk of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2008-2017. The company's growth is measured using the Internally Financed Growth (IFG) and Externally Financed Growth EFG approaches, where the approach has three proxies, and the risk of bankruptcy is measured by the Altman Z Score. The total sample used included 256 companies with gaps in 2013-2014. The method used to determine the sample using purposive sampling. This study using panel data regression that is unbalanced panel so that the number of observations is 2013 firm year. The results found that there is a negative and significant relationship between restatement on firm growth. Means that restatement activities can reduce the firm growth rate of non-financial companies in Indonesia which are externally financed. However, there is no significant influence between the restatement and the bankruptcy risk.

"

"ABSTRACTAsas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UUK- PKPU. Di dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU, pengertian asas kelangsungan usaha adalah memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Berdasarkan pengertian tersebut, asas kelangsungan usaha di Indonesia diberikan dalam konteks perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Seharusnya penerapan asas kelangsungan usaha dimaknai secara lebih luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit. Hal ini bertujuan agar hukum kepailitan tidak hanya semata- mata melindungi kepentingan kreditor untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya, tapi juga melindungi hak debitor terutama debitor yang masih solven. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai penerapan asas kelangsungan usaha di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui perkara kepailitan dalam Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Jkt.Pst dan juga membahas mengenai penerapan asas kelangsungan usaha di Amerika Serikat berdasarkan United States Bankruptcy Reform Act of 1978.

---

ABSTRACTThe principle of going concern is one of the principles in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts UUK PKPU. In the General of UUK PKPU, the definition of going concern principle is that enable a prospective company of the debtor to survive. Based on this definition, going concern principle in Indonesia is given in the context of companies that have been declared bankrupt. Supposedly the implementation of going concern principle is interpreted more broadly which also covers the whole process of bankruptcy ruling. It is intended that the law of bankruptcy is not merely to protect the interests of creditors to get payment of their receivables, but also to protect the right of debtor, especially the debtor who is still solvent. Therefore, this study discusses the implementation of the going concern principle in Indonesia based on Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts through bankruptcy case Verdict Number 13 Pdt.Sus Pailit 2017 Pn.Jkt.Pst and also discuss about the implementation of going concern principle in United States based on United States Bankruptcy Reform Act of 1978. "

"Pailit merupakan upaya akhir bagi debitor yang berada dalam keadaan insolven dimana ia tidak lagi mampu melakukan kewajiban kepada para kreditornya. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 merupakan peraturan terakhir yang diamandemen Indonesia namun masih memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan Jepang, Malaysia, dan Singapura tentang insolvency test yang dijadikan tolak ukur pengajuan pailit. Hukum yang seyogyanya dijadikan sandaran demi memenuhi nilai keadilan bagi debitor dan kreditor secara proporsional, dalam hal ini akan dibahas dengan membandingkan hukum kepailitan dan insolvency test. Dengan melihat Undang-Undang Kepailitan Jepang, Malaysia, dan Singapura, tulisan ini dibuat untuk mengambil kelebihan yang ada pada hukum Negara lain serta melihat kekurangannya untuk dijadikan pegangan dalam memperbaiki Hukum Kepailitan Indonesia kearah yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan hukum dapat memenuhi perannya sebagai pedoman dalam memberikan nilai keadilan, serta utilitas pengadilan dalam memutus perkara dengan waktu yang efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

---

Bankrupt ought to be last resort for debtor who could not pay his debt to his creditors as it became due and payable and he has been stated as insolvent. Bankruptcy Act Number 37 of 2004 is the last amended statute in Indonesia. This Act has fundamental difference with Bankruptcy Law of Japan, Malaysia, and Singapore concerning about insolvency test which is used as legal task for bankruptcy petition. Justice for both of debtors and creditors should rely on Bankruptcy Law in such case as mentioned. In this matter, insolvency test is an important point to be considered in bankruptcy law.

Discussion between Japan, Malaysia, Singapore, and Indonesia Bankruptcy Law is purposed to analyze law and to compare insolvency matters in each laws. Through this analytic discussion, taking excess points and also to prevent short points of law is the priority to improve Indonesia Bankruptcy Law. Thus law can fulfill its duties as reference to produce just norm, show utility of court in deciding case, and also give an efficient proceedings to support economic growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara model akuntansi, model struktural, dan model kombinasi yang menggabungkan variabel akuntansi dan variabel struktural dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Variabel yang dipakai adalah zscore Altman, rasio akuntansi yang mempengaruhi zscore, dan distance to default yang diperoleh dari model Merton. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Sampel yang dipakai adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2008-2013.Hasil penelitian menunjukkan model kombinasi lebih baik dari model akuntansi dan model struktural karena memiliki kekuatan eksplanatoris dan akurasi prediksi yang lebih besar dari kedua model lainnya.

---

The purpose of this study is to conduct comparative analysis of accounting-based models, structural model, and a combined model that comprises accounting and structural variables to predict bankruptcy of property and real estate firms in Indonesia. The variables on this study are Altman?s zscore, accounting ratios used to calculate zscore, and Merton?s distance to default. This study is conducted using logistic regression analysis. The sample of this study is property and real estate firms listed in BEI during 2008-2013.

The result of this study indicates that combined model is better than accounting-based model and structural model because combined model has higher explanatory power and prediction accuracy than the other two models."

"Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Dalam hukum kepailitan debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila debitor tersebut sudah dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar utang). Keadaan insolven adalah keadaan dimana aset yang dimiliki oleh debitor sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Syarat Kepailitan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mensyaratkan terdapatnya lebih dari dua kreditor dan utang yang jatuh tempo tanpa syarat insolvensi. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia yang masih solven dipailitkan seperti yang terjadi pada PT. Telkomsel dan PT. AJMI. Pengaturan tersebut jelas berbeda apabila dibandingkan dengan pengaturan kepailitan yang diterapkan di Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda. Ketiga negara tersebut mengatur syarat keadaan tidak mampu membayar utang sebagai syarat permohonan pailit. Insolvensi tes merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh pernyataan apakah debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi.

---

This Thesis is aimed to explain insolvency as a the terms of bankruptcy. Debtor could be filed for a petition of bankruptcy if the debtor is already insolvent (unable to pay the debt). Insolvent is a condition where the assets owned by the debtor are not sufficient to meet the obligation to pay the debt. Terms of bankruptcy stated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment only requires more than two creditors and the debt maturity without the insolvency condition. It causes many companies in Indonesia which are still solvent are being bankrupt as in PT. Telkomsel and PT. AJMI. The regulation is clearly different if it is compared with bankruptcy arrangements applied in the United States, Japan, and the Netherlands. The three countries set the term ?unable to pay the debt? as a condition for bankruptcy. Insolvency test is a method used to obtain the statement of whether the debtor is unable to pay its debts again."