Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi metode audit PKKN oleh BPKP. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BPKP. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada auditor BPKP yang pernah melaksanakan audit PKKN dan menjadi ahli di pengadilan. Data sekunder yang digunakan berupa salinan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang telah inkcraht yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Agung. Pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP dievaluasi dengan fraud theory approach, konsep REAL Tree dan peraturan perundang-undangan. Pemberian keterangan ahli di pengadilan akan dievaluasi dengan daubert test. Hasil penelitian ini yaitu audit PKKN oleh BPKP tidak sesuai dengan fraud theory approach karena tidak membuat dan menguji hipotesis. Terdapat metode PKKN yang berbeda dengan konsep REAL Tree karena auditor BPKP menerapkan kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) dan tidak memperhitungkan bunga efektif sebagai konsep time value of money. Pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan daubert test karena BPKP tidak mewajibkan monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan serta tidak melaksanakan peer review atas metode PKKN. Implikasi penelitian ini yaitu BPKP memitigasi risiko judgement biases dengan menerapkan frameworks atas professional judgement auditor, menyusun standar umum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam audit PKKN, melaksanakan program monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan secara periodik, dan melaksanakan peer review metode Abstrak Berbahasa Inggris: This research aimed to evaluate the PKKN audit method by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). This research utilizes the qualitative method and uses BPKP as a case study. Primary data in this research is collected from BPKP's auditor who had performed a PKKN audit and was presented as an expert witness in court. Furthermore, verdict copies from Supreme Court (MA) for inkracht corruption infringement cases were used as secondary data. PKKN audit execution by BPKP is evaluated using the fraud theory approach, the REAL tree concept, and statutory regulations. Additionally, expert witness testimony in court is evaluated using the daubert test. This research found that PKKN audits by BPKP don't conform to the fraud theory approach due to the lack of hypothesis creation and evaluation. Some PKKN's methods differ from the REAL tree concept because the BPKP’s auditor uses certain and actual losses as criteria and doesn't calculate effective interest from the time value of money concept. Expert witness testimony in court by BPKP’s auditor also didn't conform to the daubert test because BPKP didn't mandate monitoring and evaluation for court verdict, nor well as didn't perform any peer review for the PKKN method. The implication of this research is that BPKP mitigates the risk of judgment bias by implementing frameworks for auditors' professional judgment, developing general standards that regulate the basic principles in PKKN audits, implementing periodic monitoring and evaluation programs for court decisions, and carrying out peer reviews of PKKN methods externally."

"Penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis pada saat ini sudah merupakan keharusan bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan pada saat ini menggunakan berbagai jenis program aplikasi untuk membuat proses kegiatan operasional perusahaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Program-program aplikasi yang terintegrasi yang dapat melakukan hampir seluruh proses dalam perusahaan mulai dari proses produksi, inventori, billing, keuangan, pengadaan dan sampai pada penilaian kinerja merupakan program aplikasi yang paling diminati pada saat ini. Pada saat memilih program aplikasi perusahaan sebaiknya berhati-hati, karena harus disesuaikan dengan bisnis perusahaan, dan juga kemampuan keuangan perusahaan karena untuk pengadaan dan implementasi program aplikasi yang besar dan canggih dibutuhkan biaya yang besar yang terdiri dari biaya untuk hardware dan software, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan evaluasi terhadap pengendalian yang terdapat pada program aplikasi tersebut.Selain pengendalian-pengendalian yang terdapat dalam program aplikasi harus diperhatikan juga pengendalian umum yang ada di dalam perusahaan. Pengendalian umum ini terdiri dari: Pengendalian manajemen, pengendalian pengembangan dan dokumentasi, pengendalian keamanan, pengendalian operasi ruang pengolahan data elektronik.Karya akhir ini bertujuan untuk mencoba mengevaluasi pengendalian-pengendalian umum yang ada dalam perusahaan X dan pengendalian aplikasi billing yang digunakan perusahaan X untuk mencatat pendapatan perusahaan X. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kehandalan dari pengendalian-pengendalian yang ada, dan menemukan kelemahan-kelemahan yang masih ada dan kemudian mencoba memberikan saran-saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada."

"Berlapis-lapisnya lembaga audit sektor publik (pemerintah) di Indonesia telah menimbulkan aroma tersendiri. Setiap tataran pemerintahan memiliki lembaga audit. Di luar lembaga kepresidenan terdapat satu badan pemeriksa keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Lembaga audit tersebut merupakan lembaga audit ekstern. Di lingkungan eksekutif (Presiden RI) terdapat beberapa lembaga audit intern pemerintah. Lembaga audit tersebut terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tingkat nasional; Inspektorat Jenderal Departemen untuk tingkat departemen; Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen; Badan Pengawas Provinsi untuk tingkat provinsi; Badan Pengawas Kabupaten untuk tingkat kabupaten; dan Badan Pengawas Kota untuk tingkat kota. Maraknya lembaga-lembaga audit di atas telah memunculkan dugaan terjadinya penugasan yang datang silih berganti kepada entitas pemerintahan yang diaudit khususnya entitas pemerintah daerah. Dengan lain perkataan, permasalahan yang dominan dan potensial terjadi adalah audit berulang-ulang atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dugaan terjadinya audit berulang-ulang terus bergulir dari masa ke masa termasuk pasca dilaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal (tahun 2001). Padahal pada tahun 2001 telah diterbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan mandat atau kewenangan lembaga audit sektor publik. Solusi terhadap permasalahan dimaksud memerlukan identifikasi terhadap penyebab utama dan akibat dari, audit berulang-ulang atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Best Practice system pengawasan keuangan negara di negara lain merupakan salah satu bahan pertimbangan solusinya. Dengan demikian polemik terjadinya audit berulang-ulang atas penggunaan dana anggaran satuan keria perangkat daerah dari suatu pemerintahan daerah seharusnya tidak perlu berkelanjutan. Hal ini dapat terjadi, apabila semua pihak yang berkompeten melihat permasalahan audit atas APED secara jernih, obyektif dan tidak resisten."