Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"Risiko pembiayaan sebagai salah satu risiko terbesar dalam industri pembiayaan dan memberikan eksposur yang semakin besar di tengah ketidakstabilan perekonomian. Pada studi kasus ini peneliti melihat risiko pembiayaan secara Enterprise Risk Management (ERM) dengan pendekatan model the Three Lines of Defence dan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. Berdasarkan peran dalam the Three Lines of Defence, penerapan proses manajemen risiko pembiayaan di unit bisnis PT XYZ saat ini sebenarnya sudah efektif namun belum sesuai karena dilakukan oleh divisi Risk dan menyebabkan risk owner menjadi kurang merasa bertanggung jawab atas risikonya. Kemudian, Audit Internal belum dapat menggunakan hasil manajemen risiko tersebut dalam meningkatkan sistem pengendalian intern perusahaan. Selain itu, penerapan manajemen risiko pembiayaan masih terpisah dari risiko lainnya dan tidak dilihat secara ERM.

---

Financing risk is one of the biggest risk in financial industry and give more exposure in the economic instability. In this case study researcher views financing risk in Entreprise Risk Management (ERM) way with the Three Lines of Defence model as approach and risk management process based on ISO 31000. Based on function in the Three Lines of Defence, implementation of financing risk management process in business unit PT XYZ for now is effective enough practically but not appropriate because it is implemented by Risk division and leads risk owner become irresponsible with their own risk. Afterwards, Internal Audit had not utilized risk management result for improving company?s internal control system. Furthermore, implementation of financing risk management is still detached from other risks and not observed with ERM."