Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Deskripsi leksikografi istilah hukum mempunyai empat unsur yaitu: definisi, padanan kata, penerapan dalam contoh kalimat, dan keterangan tambahan lainnya. Inventarisasi istilah-istilah hukum Belanda menurut abjad A berasal dari tujuh kamus hukum dan satu kitab-kitab undang-undang. Inventarisasi ini berjumlah 129 istilah. Penulisan deskripsi leksikografi istilah hukum ini berdasarkan teori Ladislav Zgusta. Di dalam penulisan deskripsi leksikografi sering ditemui kesulitan dalam mencari padanan kata yang baik, terutama istilah itu berasal dari istilah asing. Untuk itu perlu diperhatikan istilah asing yang diterima ke dalam bahasa Indonesia melalui: penyerapan, penerjemahan, dan penyerapan dan penerjemahan sekaligus ke dalam bahasa Indonesia. Pada proses penyerapan dengan perubahan fonologis dan perubahan ejaan ke dalam bahasa Indonesia menghasilkan penyederhanaan bentuk. Sedangkan penyerapan tanpa perubahan dan diterima ke dalam bahasa Indonesia secara utuh merupakan istilah yang bersifat internasional. Pada proses penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia lebih diutamakan kesepadanan konsep, bukan berdasarkan harfiahnya. Proses penyerapan dan penerjemahan sekaligus merupakan perpaduan dua proses dan bentuk penerjemahannya lebih singkat."

"Konsep penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berbeda dengan konsep penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) karena tujuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan UU PPh adalah untuk keperluan penerimaan negara dan mengatur kehidupan sosial ekonomi termasuk redistribusi penghasilan, sedangkan tujuan penghitungan penghasilan benlasarkan SAK adalah memberi informasi kepada manajemen dan perbedaan antara UU PPh dan SAK. Selanjutnya dikaji pula apakah ketentuan UU PPh yang berbeda dengan SAK tersebut seyogyanya dipertahankan, dipertahankan dengan aturan tambahan secukupnya ataukah diusulkan untuk direformasi.Setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa perbedaan antarapenghitungan panghasilan berdasarkan SAK dan PKP berdasarkan UU Pajak tidak dapat dihindarkan karena adanya perbedaan tujuan penyusunan laporan keuangan komersial dengan tujuan penyusunan laporan keuangan fiskal. Perbedaan pedakuan ata.s Bantuan atau Sumbangan, Hibah, Dividen, Penghasilan Dana Pensiun, Bunga Obligasi Reksa Dana, Penghasilan Modal Ventura, Piutang Tak Tertagih, Penyusutan/Amortisasi, Penelitian dan Pengembangan, Pembentukan dan Pemupukan Cadangan, Natura dan Kenikmatan, Entertinmen dan Jamuan Makan, Sanksi Administrasi!Pidana adalah oleh karena UU PPh memiliki pertimbangan dan pendirian yang berbeda dengan SAK.Perbedaan perlakuan UU PPh dengan perlakuan SAK atas Bantuan atau Sumbangan, Hibah, Penghasilan Dana Pensiun, Bunga Obligasi, Piutang Yang tidak dapat ditagih, penyusutan/amortisasi, penelitian dan pengembangan, pembentukan dan penupukan cadangan, natura dan kenikmatan, entertainmen/jamuan, sanksi administrasi pada prinsipnya sebaiknya dipertahakan tetapi diberi aturan tambahan secukupnya, sehingga tercipta kepastian hokum. Sedangkan atas deviden, penghasilan modal ventura diusulkan untuk direformasi"