Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pada pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan sasaran kerja pegawai (SKP) sebagai penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil mulai digunakan secara serentak pada tahun 2014 termasuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Skripsi ini mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pada pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Metter dan Van Horn sebagai acuan pengukuran dalam perolehan informasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam pengimplementasian sasaran kerja pegawai (SKP). Hal tersebut terjadi karena disebabkan beberapa hambatan, diantaranya tidak adanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan pada setiap jabatan yang diemban pegawai negeri sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the analysis of the implementation of employee appraisal target (SKP) on civil servants in the Election Commission of Jakarta. Employee policy objectives (SKP) as a performance evaluation for civil servants began to be used simultaneously in 2014 included the Provincial Election Commission of Jakarta. This thesis studies raised two questions, namely how the implementation of employee appraisal target (SKP) on civil servants in the Election Commission of Jakarta and what are the obstacles in the implementation of this policy. This study uses a post-positivist approach to qualitative data analysis techniques. This study uses the theory of public policy implementation by Van Metter and Van Horn as a reference measurement in the acquisition of information research. The results of this study indicate that the Election Commission of Jakarta is not maximized in the implementation of the objectives of employee (SKP). This happens because due to several obstacles, including lack of basic tasks and functions (TOR) positions at each position that carried civil servants Election Commission of Jakarta."

"Dalam rangka menunjang program penataan sumber daya manusia, Kementerian Luar Negeri membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai (Simpeg) sebagai tahapan dalam pembangunan Human Resource Information System (HRIS) Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi, sistem tersebut memiliki kendala karena tidak berjalan sesuai dengan harapan stakeholder.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan penerapan aplikasi Simpeg di Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan model turunan dari Information System Success Model, Technology Acceptance Model, UTAUT dan Trust Model. Data penelitian didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 160 pegawai di kantor pusat serta kantor perwakilan RI di beberapa negara. Data penelitian tersebut dianalisa menggunakan konsep Structural Equation Modelling (SEM) bebasis kovarian dengan menggunakan perangkat lunak Amos.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan penerapan Simpeg di Kementerian Luar Negeri adalah System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved Ease of Use, Habit dan User Satisfaction.

---

In order to support Human Resource Management program, Ministry of Foreign Affairs develops Human Resource Information System in a small scale. However, there are some problems while implementing this system because it did notalign with the stakeholder requirements yet.

The objective of this research is to evaluate factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affairs using derrivative model of Information System Success Model, Technology Acceptance Model, UTAUT and Trust Model. The research model wa applied to collect from the questionnaries answered by 160 users of Human Resource Information System from the headquarter office and also from Indonesian Embassy offices in some countries.The results were analyzed using Structural Equation Modelling (SEM) covarian-based in Amos.

The results indicated factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affais are System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved Ease of Use, Habit and User Satisfaction."

"Implementasi Kebijakan Assessment Center dalam tubuh organisasi Polri di tingkat Polda khususnya, dianggap bermasalah dalam hal pelaksanaan operasional MSDM dalam organisasi Polri itu sendiri. Di satu sisi, dalam hal peningkatan karir personel, Assessment Center dijadikan salah satu alat untuk dapat mengungkap kompetensi sebenarnya dari anggota personel Polri dimana Assessment Center ini dapat menjembatani kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh kandidat yang akan menduduki jabatan tertentu dengan kebutuhan yang diharapkan. Akan tetapi di sisi lain, implementasi kebijakan Assessment Center tersebut menemui kendala-kendala seperti kurang pahamnya anggota personel pada Assessment Center itu sendiri dalam proses komunikasi dan sosialisasi dan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan Assessment Center ini didukung oleh Peraturan Kapolri yaitu Perkap No.5 Tahun 2016. Kendala implementasi Kebijakan Assessment Center ini terjadi pada Polda Metro Jaya, khususnya Polres Metro Jakarta Barat. Dari 8 Kapolsek di wilayah Polres Metro Jakarta Barat, hanya terdapat 1 orang Kapolsek yang melakukan prosedur proses Assessment Center sementara sisanya 7 Kapolsek belum mengikuti prosedur proses Assessment center. Alhasil, keberadaan kebijakan Assessment Center hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka. Penelitian ini menelusuri alasan mengapa implementasi Kebijakan Assessment Center hanya menjadi sebuah formalitas yang disebabkan oleh beberapa faktor penentu berhasilnya sebuah implementasi kebijakan seperti kurang baiknya proses komunikasi diantara personel dan anggaran yang tidak memadai. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk melacak mengapa faktor tersebut menjadi penghalang keberhasilan implementasi Kebijakan Assessment Center. Temuan penelitian ini adalah benar bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center belum optimal dan hanya menjadi sebuah formalitas belaka karena faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diatas. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center untuk pembinaan karir personel polri perlu dikaji lebih mendalam, khususnya di Polda Metro Jaya dalam unit Polres Metro Jakarta Barat untuk bisa diakui sebagai alat untuk mengungkap kompetensi yang sebenarnya anggota personel polri.

---

The implementation of Assessment Center Policy in the National Police organization body is considered to be a troublesome-side-issue to the operation of human resources management within the National Police organization. To some extent, in terms of upgrading the personnel career, Assessment Center is one of the important elements to discover the real competence of the police personnel to be promoted to the higher position where the higher position expects compatible competences. On the other hand, to some other extent, the implementation of the policy encounters with several handicaps such as the lack of knowledge amongst the personnel and the budgets. This policy is backed up by the Police Head regulation (Perkap) no 5, year 2016. This happens to the Jakarta local police office (Polda), particularly in the West Jakarta office (Polres). Out of 8 Police Sector Heads in the West Jakarta office, there is only one Police Sector Head personnel who commits the process of Assessment Center whereas the rest do not. As a result, the existence of the Assessment Center is just a formality. This research is to trace the extent to which the reasons why Assessment Center in the West Jakarta Police office becomes only a formality due to several determining factors such as bad communication amongst the personnel and the budgets needed. The research adopts qualitative methods to track the determining factors of why this happens. The research finds that it is true that the implementation of Asssessment Center is not optimal yet and becomes a formality because of the aforementioned determining factors. In sum, it can be concluded that the implementation of Asssesment Center needs a further investigation in the Jakarta local police office (Polda Metro Jaya) of West Jakarta region to be admitted as a tool to discover the real competence of the police personnel."

"Penelitian ini fokus pada manajemen perubahan dalam Strategic Human Resource Management (SHRM) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya gagasan perubahan manajemen SDM kearah SHRM yang belum dapat diimplementasikan, dan berbagai masalah dalam aspek manajemen SDM di KemenPAN-RB. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan manajemen SDM di KemenPAN-RB masih Parsial Human Resource Management dalam mengelola SDMnya, karena aspek manajemen SDM masih belum terintegrasi satu sama lain yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam aspek manajemen kompetensi, rekrutmen dan seleksi, pengembangan SDM, penilaian kinerja, perencanana karir dan sistem remunerasi. Gagasan perubahan ke arah SHRM belum dapat diimplementasikan karena berbagai faktor pengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut hasil analisis penulis dari berbagai hasil wawancara adalah faktor Mindset, Organisasional, Kepemimpinan, Sharing Knowledge, Infrastruktur, dan Kompetensi SDM.

---

This study focuses on change management of Strategic Human Resource Management (SHRM) in the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia (KemenPAN-RB). Considering on idea of change HR management towards SHRM which could not be implemented, and various issues related to human resource management in KemenPAN-RB. This study uses a qualitative method with postpositivis approach. The results showe the human resource management in KemenPAN-RB still Partial Human Resource Management in managing human resources, because of human resource management are still not integrated which causes various problems in aspects of competency management, recruitment and selection, human resource development, performance appraisal, career management and total reward system. The idea of change towards SHRM could not be implemented due to various influence factors. There are some factors influenced implementing of SHRM according to the result of author analysis taken from various interviews has been conducted those are Mindset factor, Organizational, Leadership, Sharing Knowledge, Infrastructure and HR Competency."

"ABSTRACTImplementasi sistem e-Office merupakan bagian dari penerapan e-Government dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai administrasi internal. Sebagai salah satu institusi fundamental yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik di bidang keamanan dan ketertiban, saat ini POLRI juga memiliki sistem e-Office yang telah diterapkan kepada satker SDM. Implementasi sistem e-Office pada satker SDM saat ini berjalan tanpa ada dasar hukum di internal POLRI yang mengatur penggunaan sistem dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem e-Office yang ada di satker SDM MABES POLRI perlu dilakukan, karena sistem ini akan menjadi percontohan bagi satker-satker lainnya yang terdapat di MABES POLRI. Penelitian ini menggunakan teori Sistem Informasi Manajemen (SIM), Efektivitas Sistem, BPR, dan COBIT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi di lapangan, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Office di satker SDM saat ini masih tidak efektif karena 4 dari 5 indikator yang ada menunjukan hasil tidak efektif. Indikator yang menunjukkan hasil efektif hanya indikator kepuasan pengguna, sedangkan indikator lainnya seperti indikator penggunaan, kualitas sistem, integrasi aplikasi kedalam proses bisnis, dan ketepatan penggunaan dan performa aplikasi.

---

ABSTRACTThe implementation of e-Office system is part of the e-Government programme, which has the purpose to improve the performance of internal staff in administration matters. As one of the fundamental institutions with responsibility to provide public service in the security and law enforcement field, the Indonesian National Police (POLRI) also has implement the e-Office system in its Human Resource division. The e-Office implementation in Human Resource division currently running without any internal regulation that manage the usage of system in daily operations. Therefore, it is required to perform evaluation of the e-Office system implementation in the Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI), because this implementation is the pilot for implementation on other divisions in Indonesian National Police (POLRI). This research is using Management Information System theory, System Effectivity, BPR, and COBIT. This research is using qualitative method with observation, literature study, and deep interview for data gathering. The result of this research shows that the implementation of e-Office system in Human Resource division of Indonesian National Police (POLRI) is ineffective, because 4 out of 5 indicators showing result as ineffective. The only effective one is user satisfaction, while the other ineffective indicators are use, system quality, application integration into business process, and proper use of application and system performance."

"This textbook covers the fundamentals of organizational development and change (ODC) theory while offering a comprehensive, structured, and systematic approach to guide change management strategies at the organization level. It provides an in-depth understanding of and the tools necessary for designing, diagnosing, implementing and evaluating organizational change interventions. Students will be exposed to case studies in ODC from selected international and Caribbean/Latin American organizations, demonstrating ODC in practice across a broad geographical context. This textbook, the first to offer a macro-level perspective of ODC, provides students with the tools needed to be successful in implementing change into today's organizations."