Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJenis Ikan Beruaya Jauh khususnya Tuna bagi Indonesia merupakan Ikan yang mempunyai nilai Ekonomis yang sangat tinggi dan sesuai sifat biologisnya, Tuna akan beruaya lintas samudera sehingga dalam pengelolaan dan konservasinya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mengatur secara khusus hal tersebut. Tesis ini membahas mengenai pengelolaan dan konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh ditinjau baik dari ketentuan hukum internasional termasuk Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang berlaku di Indonesia, karena sebagai konsekuensi Indonesia yang meratifikasi berbagai Konvensi dan Persetujuan Internasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh serta keanggotaan Indonesia dalam beberapa Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang area konvensinya berada di laut lepas di sekitar Indonesia. Penelitian ini mengkaji ketentuan kompabilitas dan implikasi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek dalam pengaturan terhadap Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh sangat beragam dan implikasi untuk menyusun pengaturan ke dalam peraturan nasional sangat banyak dan perlu dilakukan penyesuaian bagi peraturan nasional yang tidak kompatibel maupun bertentangan dengan konvensi/persetujuan. Pada akhir penelitian ini disarankan bahwa dalam penyusunan resolusi khususnya dalam sidang-sidang Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, sebagai negara anggota selalu diundang dan diminta untuk terlibat penuh dalam sidang tersebut sehingga kesempatan tersebut harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar kepentingan nasional dapat tertampung dalam setiap keputusan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

---

ABSTRACTHighly Migratory Species esspecially Tuna for Indonesia has high economic value, and as a biology characteristic Tuna will migrate over high seas or zona economic exclusive, so for its conservation and management, United Nations on the Law of the Sea 1982 regulate that manner.This thesis discussed about conservation and management highly migratory species in preview not only International Law but also Regional Fisheries Management Organizations measures that apply in Indonesia, as the consequence for Indonesia ratify Conventions and Agreements relevant, furthermore Indonesian membership at many Regional Fisheries Management Organizations which its are conventions or agreements in the high seas serounding Indonesian waters.This research analysis International law compatibility and implication in national law that regulate conservation and management highly migratory species. This research is a normative juridical research in conjuntion with statute approach and comparative approach.Result of research conclude that many aspect in conventions and agreements also its resolution reganding conservation and management highly migratory species that need to be done and to be adjusted with national laws. However, in the end of this research We suggested when the Regional Fisheries Management Organizations meeting or conference, as a full member State, Indonesia has more active and has strong bargain for national interest as well as the decision results have more beneficial for Indonesia."

""This volume seeks to provide the reader with a clear understanding to the way that protected areas are created, listed and managed in international law. In doing so, it provides a complete overview of the primary international and regional conventions in this area, and the decisions and resolutions that have come from them."--BOOK JACKET."

"The Research Handbook on International Law and Natural Resources provides a systematic and comprehensive analysis of the role of international law in regulating the exploration and exploitation of natural resources. The book covers overarching and sectoral, as well as traditional and emerging, legal issues in natural resource development. The book illuminates interactions and tensions between international environmental law, human rights and economic law, as well as the law of the sea, tracing their evolution and identifying critical areas for further investigation. It also discusses the relevance of soft law and international dispute settlement, as well as of various unilateral, bilateral, regional and transnational initiatives in the governance of natural resources. Analysis of historical and current policy debates, including the incipient negotiations of a new international legally binding instrument on marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction and the adoption of the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement on climate change, are included. While the Handbook is accessible to those approaching the subject for the first time, it identifies pressing areas for further investigation that will be of interest to advanced researchers and practitioners of international environmental, economic and human rights law. "