Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Riset ini didasari oleh pidato Sa’ad al-Hariri pada 04 November 2017 yang mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Lebanon. Jika diamati lebih lanjut, ujaran-ujaran yang disampaikan dalam pidatonya tersebut dapat diteliti dari segi semantik dan pragmatik karena mengandung redaksi yang cukup menarik. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk semantik dan tindak tutur pragmatik yang terdapat dalam pidato pengunduran diri Sa’ad al-Hariri sebagai Perdana Menteri Lebanon. Penulisan riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teori yang digunakan sebagai rujukan utama dalam riset ini yaitu Analisis Wacana Kritis karya Norman Fairclough, 1995 yang meliputi dimensi mikrostruktur, mesostruktur, dan makrostruktur, serta teori Tindak Tutur Searle, 1979 berupa asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Riset ini menggunakan data yang bersumber dari beberapa dokumen dari media massa seperti surat kabar online Al-Jazeera, artikel, dan bacaan literatur lainnya. Hasilnya ditemukan beberapa proposisi yang menunjukkan alasan atas pengunduran dirinya, namun pada saat yang bersamaan pula, ia memohon kepada rakyat Lebanon untuk mendukungnya secara penuh dan tindakan tersebut dinilai sangat deklaratif. Riset ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai ketertarikan di bidang linguistik khususnya semantik pragmatik.

---

The research was motivated by Sa'ad al-Hariri's resignation speech as Lebanese Prime Minister on Saturday, November 4, 2017. In his speech, there are utterly meaningful utterances and redactions to be studied in terms of semantics and pragmatics. This research aims to analyse how the semantic form and pragmatic speech of acts contained in Sa'ad al-Hariri's speech. The method used in writing this chapter is qualitative method with descriptive approach. The database is library research. This research uses the approach of Critical Discourse Analysis model of Norman Fairclough, 1995 and Theory of Speech Acts of Searle, 1979. Fairclough divides discourse analysis into three dimensions, namely text (microstructure), discourse practice (mesostructure), and social practice (macrostructure). Searle also divides the act of speech of illocution into five forms of speech which each has a communicative function, among them are assertive, directive, expressive, commissive, and declarative. The data contained in this research is sourced from mass media of Al-Jazeera online newspaper, literature readings, articles, and some documents from mass media. From the results of data analysis, there are several propositions which show that in Sa'ad Al-Hariri's speech, although he resigned, the editorial is quite declarative at the same time. Additionally, in his speech he revealed the reasons for his resignation and also appealed to the Lebanese people to support him. This research is expected to be a reference for further researchers whose an interest in the field of discourse analysis and speech acts or from other relevant disciplines in semantics and pragmatics."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai unsur rasisme dalam kebijakan imigrasi Australia. Muncul hipotesa bahwa kebijakan imigrasi yang dikeluarkan pemerintah Australia di tahun 1996 hingga 2007 dipengaruhi oleh unsur rasisme dari beberapa pihak. Di tahun 1996, muncul seorang politikus wanita Australia bernama Pauline Hanson, ia merupakan senator yang menyuarakan rasisme dan ingin kebangkitan White Australia Policy. Ia kemudian mendirikan partai bernama One Nation Party yang juga menyuarakan rasisme dalam kebijakan partainya. Pada masa itu Australia yang berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri John Howard turut menyebabkan nama John Howard dituduh sebagai politikus yang rasis karena kebijakan imigrasi yang dikeluarkan merupakan tanggung jawabnya. Penulisan skripsi ini menggunakan empat tahap metode sejarah untuk membuktikan bahwa terdapat unsur rasisme dalam kebijakan imigrasi Australia selama tahun 1996 hingga 2007 yang berasal dari pengaruh One Nation Party dan John Howard.

---

ABSTRACTThis Essay discusses about racism in the Australian Imigration Policy. There is a hypothesis that imigration policy issued by the Australian Government in 1996 to 2007 was influenced by racism from several parties. In 1996, an Australian female politician named Pauline Hanson as a senator, she have voiced racism and wanted the resurrection of the White Australia Policy. She then founded a party called One Nation Party which also voiced racism in their policy. At that time Australia was under the leadership of Prime Minister John Howard, this led John Howard accused of being a racist politician because the immigration policy that has been issued was his responsibility. This essay use four stages of historical method to prove that there is an element of racism in Australian Immigration Policy applied from 1996 to 2007 as a result ofOne Nation Party rsquo s influence and John Howard rsquo s policies. "

"Keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa menuai pro dan kontra pada tingkat domestik ataupun internasional. Relokasi Marine Corps Air Station atau MCAS Futenma dari kota Ginowan ke kota Nago di Henoko. Relokasi MCAS Futenma yang telah disepakati sejak tahun 1996 oleh Jepang dan Amerika Serikat hingga kini masih belum sepenuhnya disetujui oleh masyarakat Okinawa. Masyarakat Okinawa tidak ingin pangkalan militer tersebut direlokasi ke kota Nago, karena mereka ingin agar pangkalan militer Amerika Serikat dapat dipindahkan sepenuhnya dari Okinawa. Penelitian ini akan menganalisis mengenai kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam menangani isu relokasi pangkalan militer AS di Okinawa MCAS Futenma . Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan teori proses pengambilan keputusan decision making process yang dikemukakan oleh William D. Coplin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe tetap melanjutkan usaha-usaha untuk merelokasi pangkalan militer AS di Okinawa, yaitu MCAS Futenma ke Henoko dengan melihat berbagai faktor-faktor penentu kebijakan. Faktor-faktor yang melahirkan strategi kebijakan yang dikeluarkan oleh Shinzo Abe ialah faktor domestik Jepang, kapabilitas ekonomi dan militer, dan konteks internasional.Kata kunci: MCAS Futenma; Okinawa; Relokasi; Shinzo Abe.

---

The existence of US military bases in Okinawa reaped pros and cons at the domestic and international level to relocate Marine Corps Air Station or MCAS Futenma from Ginowan city to Nago city in Henoko. The relocation of MCAS Futenma that has been agreed since 1996 by Japan and the United States was still not fully approved by Okinawa people. The Okinawa people do not want the military base to be relocated to Nago city, because they wanted the US military base to be completely removed from Okinawa. This research will analyze the policy of Prime Minister Shinzo Abe in addressing the issue of relocation of US military base in Okinawa MCAS Futenma . This research used theory of decision making process proposed by William D. Coplin. The results of this study indicated that Prime Minister Shinzo Abe continue efforts to relocate the US military base in Okinawa, namely MCAS Futenma to Henoko by looking at various policy determinants. The factors that boost Shinzo Abe 39 s policy were Japanese domestic factors, economic and military capabilities,including the international context. "