Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berangkat dari suatu asumsi bahwa kemampuan mengatur berbagai kegiatan baik pada awal menduduki jabatan maupun kegiatan sehari-hari serta kemampuan mengendalikan orang lain melalui penerapan kekuasaan dan perilaku kepemimpinan ke arah pencapaian tujuan organisasi sangat menentukan kualitas kepemimpinan. Masalah penelitian adalah bagaimana pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepemimpinan Bupati/Walikotamadya KDh Tingkat II dalam memimpin organisasi administrasi daerah. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepemimpinan organisasi administrasi daerah. Penelitian ini menggunakan metode survai dengan daftar pertanyaan dan wawancara sebagai alat pengumpul data dan informasi. Unit analisis penelitian ini adalah individu Bupati / Walikotamadya KDh Tingkat II. Populasi penelitian ini adalah Bupati / Walikotamadya KDh Tingkat II di Indonesia yang berjumlah 300 orang, terdiri dari 243 Bupati KDh Tingkat II, dan 57 Walikotamadya KDh Tingkat II. Sampel penelitian ini berjumlah 67 Bupati / Walikotamadya Tingkat II atau 22,33 % dari seluruh populasi. Sampel terdiri dari 54 orang atau 22,22 % dari seluruh Bupati KDh Tingkat II, dan 13 orang atau 23.80 % dari seluruh Walikotamadya KDh Tingkat II. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Analisis data dan informasi menghasilkan sejumlah temuan. Pertama, penerapan kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepemimpinan tidak berdiri sendiri tetapi berdasar pada nilai-nilai organisasi, dengan dukungan latar belakang pendidikan, pengalaman dan posisi dari pemimpin serta tingkat kepedulian pemimpin dalam meningkatkan kemampuan (abilities), kecakapan (skills), sikap (attitudes) dan kerjasama di antara staf. Kedua, kepemimpinan organisasi administrasi daerah menunjukkan pola penerapan kekuasaan pribadi yang bersumber dari keahlian, dengan topangan kekuasaan jabatan yang bersumber dari kedudukan dan kewenangan karena jabatan (kekuasan resmi). Ketiga, pola perilaku pemimpin organisasi administrasi daerah memprioritaskan pada perilaku pengambilan keputusan khususnya dalam menerapkan rencana, memantau kegiatan pelaksanaan guna menemukan dan memecahkan masalah. Keempat, penyiapan dan pengembangan diri Bupati / Walikotamadya KDh Tingkat II belum terpola dengan jelas. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan yang strategik mempunyai tiga faktor yang bergerak sinergik. Pertama, faktor tujuan serta nilai-nilai organisasi. Kedua, faktor pemimpin mencakup pola kegiatan (activity), penerapan kekuasan (power) dan perilaku pemimpin (behavior). Ketiga, faktor dukungan staf cakap, terampil, berpikir kritis, belajar dari proses organisasi, bekerja sama dan saling memotivasi antar staf, menguasai visi dan tujuan organisasi. Dengan demikian setiap pemimpin hendaknya mengembangkan diri agar memiliki pola kegiatan, menerapkan pola kekuasaan dan perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi serta memiliki kesungguhan untuk mengembangkan dan memberdayakan staf sehingga dalam pelaksanaan tugas mendapat dukungan staf yang memiliki kemauan, kecakapan dan keterampilan."

"Dinamika perubahan dunia yang semakin kompleks akibat kehadiran teknologi digital menuntut pemimpin untuk mengembangkan kompetensinya agar mampu menavigasi transformasi digital di ruang lingkup pemerintahan. Hal ini juga terjadi kepada para kepala daerah karena mereka adalah kunci utama dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah. Transformasi digital dalam sistem pemerintahan Indonesia diterapkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fenomena peningkatan indeks SPBE Kota Surakarta dari tahun 2021-2022 yang semula sebesar 2,75 menjadi 3,73 terjadi ketika Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Walikota Surakarta yang baru. Keberhasilan penyelenggaraan transformasi digital memang tak terlepas dari peran kepemimpinan di mana pemimpin dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, salah satunya kemampuan kepemimpinan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepemimpinan digital yang diterapkan Gibran Rakabuming Raka di Pemerintahan Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan teknik pengambilan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan sembilan narasumber yang terdiri dari beberapa perwakilan dari Pemerintah Kota Surakarta, pengamat politik, akademisi, dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Gibran Rakabuming menjalankan kepemimpinan digital di sektor publik berdasarkan teori kepemimpinan digital sektor publik yang terdiri dari dimensi visi, strategi, tata kelola, manajemen talenta, dan kolaborasi. Selama masa kepemimpinannya, Gibran Rakabuming menonjolkan dorongan pembentukan inovasi digital, pelaksanaan kolaborasi dengan sektor swasta, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi antara dengan masyarakat.

---

The increasingly complex dynamics of world change due to digital technology require leaders to develop their competencies to navigate digital transformation in the government sphere. This also happens to regional heads because they are the primary key to achieving regional government performance. Digital transformation in the Indonesian government system is implemented through the Electronic Based Government System (SPBE). The phenomenon of increasing the Surakarta City SPBE index from 2021-2022, which was initially 2.75 to 3.73, occurred when Gibran Rakabuming Raka became the new Mayor of Surakarta. The success of implementing digital transformation must be connected to the leadership role, where leaders are required to improve their abilities, one of which is digital leadership abilities. This research aims to analyse the digital leadership implemented by Gibran Rakabuming Raka in the Surakarta City Government. This research uses a post-positivism approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and secondary data. In-depth interviews were conducted with nine sources, including representatives from the Surakarta City Government, political observers, academics, and the public. Based on the research results, Gibran Rakabuming exercises digital leadership in the public sector based on the public sector digital leadership theory, which consists of vision, strategy, governance, talent management and collaboration. During his leadership, Gibran Rakabuming emphasised the encouragement of creating digital innovation, implementing collaboration with the private sector, and using social media to communicate with the community."