Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 112019 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tejoyuwono Notohadiprawiro
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998
333.73 TEJ t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Risca Suwarti
"ABSTRAK
Meningkatnya jumlah kebutuhan air baku bagi masyarakat di DKI Jakarta disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Upaya meningkatkan sumber air baku salah satunya dengan memanfaatkan kanal banjir timur (KBT). Masalah dalam penelitian ini adalah kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, pengetahuan dan sikap disekitar KBT menjadi salah satu faktor sumber pencemar, sehingga dari segi kelayakan ekonomi dan lingkungan masyarakat kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor sumber pencemar di KBT, menganalisis nilai kelayakan ekonomi di KBT sebagai pemanfaatan air baku. Metode uji kualitas air dilakukan di laboratorium, dan kelayakan ekonomi dilakukan perhitungan Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate of Return (IRR). Hasil dari pengaruh kualitas air KBT yang melebihi baku mutu terdapat delapan parameter yaitu TSS, besi, mangan, ammonia, angka permanganat, BOD5, COD, total coliform. Nilai kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa hal ini layak untuk digunakan sebagai pemanfaatan air baku di KBT, karena menunjukkan indikator kelayakan positif NPV, nilai IRR 20,3% dan BEP 13,5. Kanal Banjir Timur (KBT) memiliki pasokan air baku yang direncanakan hingga 1.000 L/detik dapat melayani 347.267 Jiwa. Kesimpulan analisis ekonomi dan kelayakan lingkungan adalah bahwa KBT layak untuk digunakan sebagai sumber air baku yang berkelanjutan dan dapat digunakan sebagai air baku tambahan bagi masyarakat di DKI Jakarta

ABSTRACT
The increasing number of raw water demands for people in DKI Jakarta is caused by population growth, so there is a need to increase the daily needs of raw water. One of the efforts to increase raw water sources is by utilizing the East Flood Canal (KBT). The problems in this research is the quality, quantity, and continuity, as well as the social community (knowledge, attitude) around KBT to be one of the pollutant source factors, so in terms of economic and environmental feasibility the community lacks clean water for daily needs consumptions. This study aims to analyze pollutant source factors at KBT, analyze the economic and environmental feasibility of KBT as utilization for raw water demands. Water quality test methods are carried out in the laboratory, and economic feasibility is calculated by Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), and Internal Rate of Return (IRR). The results of the influence of KBT water quality that exceeds the quality standard are eight parameters, namely TSS, iron, manganese, ammonia, permanganate number, BOD5, COD, total coliform. The results of the economic viability value indicates that it is feasible to be utilizes raw water in the KBT, because it shows an indicator of positive NPV feasibility, an IRR value of 20.3% and BEP 13.5. East Flood Canal (KBT) has planned a raw water supply of up to 1,400 L/s and can serve 347.267 people. The conclusion of economic analysis and environmental feasibility is that the KBT is feasible to be used as a sustainable source of raw water and can be used as an additional raw water for the community in DKI Jakarta.
"
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2019
T51674
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Ronald Tumpal, examiner
"ABSTRAK
Pertumbuhan pembangunan gedung-gedung bertingkat di kota-kota besar seperti DKI Jakarta menimbulkan berbagai implikasi khususnya di bidang hukum pertanahan dan lingkungan. Di bidang hukum tanah timbul persoalan karena pembangunan gedung-gedung bertingkat tidak hanya di permukaan saja melainkan ke dalam tubuh bumi yang lazim disebut ruang bawah tanah. Masalah hukum yang timbul adalah banyaknya Perda yang berdiri sendiri karena tidak adanya peraturan yang menjadi payung sehingga berbenturan dengan ketentuan peraturan dan aspek hukum lain seperti hukum lingkungan. Penerapan pasal 33 ayat (1) UUD 45, UUPA terutama pasal 1, 2, 4, dan 16 serta UUPLH No. 23/ 1997, UU SDA No.7/2004, dan UU Penataan Ruang No.26/ 2007 pada faktanya tidak terlalu efektif dalam pengembangan ruang bawah tanah terutama mengenai keuntungan ekonomi (economy benefit) dan kerugian ekonomi (economy lost). Penelitian dalam tulisan ini bersumber pada masalah konsep pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan bagaimana dukungan aspek hukum tanah dan lingkungan dalam kebijakan pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tersebut. Masalah yang yang kedua adalah bagaimana permasalahan hukum yang terjadi dan ekologis (tata guna air) akibat pengembangan ruang bawah tanah sebagai konsep aktivitas di kota-kota besar seperti DKr Jakarta.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut pant dengan isu hukum mengenai lingkungan dan pengembangan ruang bawah tanah khususnya di DKI Jakarta. Di samping itu, penelitian juga bersifat deskriftif analisis dengan dukungan data primer dan sekunder.Akhir tulisan dari basil penelitian ini disimpulkan bahwa permasalahan pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tanah di kota-kota besar seperti DKI Jakarta rnerupakan masalah yang cukup kompleks karena belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur ruang bawah tanah. Akibatnya sering terjadi pelanggaran oleh para pengembang dengan menggunakan izin pihak regulator Pemerintah Daerah yakni IMB. Pelanggaran IMB berakibat buruk pada tatanan lingkungan umumnya dan khususnya cekungan air tanah karena sistemnya telah rusak akibat pengembangan ruang bawah tanah yang tidak terkendali. Dampak buruk lingkungan akibat pengembangan ruang bawah tanah khususnya tata guna air cukup besar di kawasan-kawasan gedung bertingkat."
2007
T19593
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Banjir juga terjadi di lokasi yang bukan langganan banjir, terutama daerah terbangun dan hunian. Konversi lingkungan alami dapat berdampak ke menurunnya kualitas lingkungan yang terusik keseimbangan homeostatiknya. Akan terus terjadi jika ekologi/lingkungannya diabaikan. Masalah kunci dari banjir di banyak lokasi pada dasarnya sama, yaitu bertindihnya curah hujan tinggi, konversi lahan di hulu yang menurunkan infiltrasi air. Perencanaan tata-wilayah, tata-ruang dan tata-kota seharusnya mempertimbangkan tiga prinsip yaitu (1) jangan melawan alam, (2) tunduk pada kaidah ekologik yang berlaku, (3) akomodasikan kepentingan tanpa mengabaikan kedua butir (1) dan (2). Tipologi lingkungan hamparan Jakarta berperan besar pada angka curah hujan yang tinggi. Akibat daerah hulunya yang diapit oleh dua kelompok gunung, Salak Halimun di sebelah Barat dan Gede-Pangrango di sebelah Timur, sehingga menerima jatuhan air hujan sekitar 10.500 juta m³/th dan lebih dari 74% melimpas ke hilir, sehingga dataran Jabotabek rawan diterpa genangan dan banjir musiman. Sejumlah nama tradisional suatu daerah menjadi indikasinya. Diperbedakan 3 penyebab banjir di dataran hamparan Jabotabek, yaitu (1) banjir kirman dari daerah hulu akibat hujan deras di DAS hulu yang meluapkan Ciliwung, Cisadane atau Cikeas, (2)banjir kiriman dari sungai yang berhulu di bagian tengah hamparan Jabodetabek akibat hujan deras yang cukup lama di daerah itu yang meluapkan 9 kali, di antaranya kali Krukut, Pesanggerahan, Angke, Sunter dan beberapa sungai lain, (3) banjir lokal akibat hujan deras di daerah hilir akibat permukaan resapan yang amat terbatas. Untuk mitigasi ancaman banjir maka luas areal terbangun mesti disesuaikan dengan tingginya curah hujan lokal dengan memperhitungkan sifat tanah setempat untuk infiltrasi air, diadakan kembali areal parkiran air menggantikan yang telah dikonversi menjadi lahan terbangun, dan dibangun sistem pintu air seiring dengan perkembangan kota ke selatan guna pengalihan luapan air dari sungai-sungai yang berpotensi meluap ketika di DAS hulunya menerima curah hujan yang besar."
330 ASCSM 25 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan Leonardo Pribadi
"Pada Bulan Mei tahun 2022, terjadi hujan berintensitas tinggi di Desa Citengah, Air hujan tersebut tidak mampu terserap oleh kawasan Hutan Gunung Kareumbi dan langsung mengalir ke Sungai Citengah dan Citandun sebagai water runoff pada saat yang bersamaan hingga meluap sehingga terjadi banjir bandang. Kejadian banjir bandang yang menimpa Desa Citengah diasumsikan terjadi akibat alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai. Penelitian ini menggunakan Google Earth Data untuk membuat peta penggunaan lahan serta penutup lahan. Hasil menunjukan Perubahan Penggunaan lahan terluas pada Tahun 2015-2022 adalah sawah menjadi semak belukar, disusul oleh perubahan hutan menjadi sawah. Secara topografi, pemanfaatan lahan di Desa Citengah mulai mengubah hutan menjadi permukiman dan persawahan dan terus mengarah kepada pegunungan. sehingga perubahan penggunaan lahan tergolong kedalam skema D. Perubahan penutup lahan terluas pada Tahun 2015-2022 adalah Vegetasi Sedang menjadi Lahan Terbangun, Perubahan tersebut terdistribusi di sekitar jalan sehingga tergolong ke dalam pola distribusi perubahan memanjang mengikuti jalan. Penggunaan Lahan di Desa Citengah tidak sesuai dengan teori Wilayah Tanah Usaha, dimana pada kawasan terbatas kedua terdapat alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi permukiman, tepatnya pada hulu DAS Cihonje. Diasumsikan banjir di Desa Citengah berasal dari limpasan air DAS Cihonje. Perubahan penggunaan lahan tanpa terjadi perubahan penutup lahan terluas pada Tahun 2015-2022 adalah Sawah menjadi semak belukar. Perubahan penutup lahan tanpa terjadi perubahan penggunaan lahan terluas adalah vegetasi sedang menjadi vegetasi rendah. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi tanpa disertai perubahan penutup lahan dan perubahan penutup lahan dapat terjadi tanpa disertai perubahan penggunaan lahan pula.

In May 2022 there was rain with high intensity on the south side of Citengah Village, Mount Kareumbi Forest area was unable to absorb the rain water and immediately flowed into the Citengah River and Citandun River as water runoff at the same time until it overflowed causing flash floods. The occurrence of flash floods in Citengah Village is assumed to have occurred due to land changes in the upstream area of ​​the river. This study uses Google Earth Data to create land use and land cover maps. This Study aims are Analyzing patterns of land use and land cover change that occurred in Citengah Village, and Analyzing the relationship between changes in land use and land cover. The results show that the largest change in land use in 2015-2021 is paddy fields with continuous rice to become shrubs, and classified into scheme D. The widest land cover change in 2015-2021 is Medium Vegetation to Built-up area and classified into distribution pattern of changes extending along the road. Land use in Citengah Village is still in accordance with the theory of Land Utility Area, where in the second restricted area there is only high density primary highland forest, while settlements and rural areas are found in the second main area. Changes in land use can occur without being accompanied by changes in land cover and changes in land cover can occur without being accompanied by changes in land use as well."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Salindeho, John, 1928-
Jakarta: Sinar Grafika, 1993
344.046 JOH u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Soejono
Jakarta: Rineka Cipta, 1996
344.046 SOE h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, ditugasi membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah, adalah Pejabat Tata Usaha Negara. PPAT mengambil keputusan TUN, berupa mengabulkan ataupun menolak permintaan orang-orang atau badan-badan hukum yang datang kepadanya untuk dibuatkan akta. Jika diambilnya keputusan menolak, padahal seharusnya dikabulkan atau sebaliknya mengabulkan permintaan para pihak, padahal seharusnya menolaknya, maka ia menghadapi kemungkinan digugat pada pengadilan TUN."
Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 6 Desember 1995 : 477-483, 1995
HUPE-25-6-Des1995-477
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, M. Daud, compiler
Bandung: Alumni, 1996
344.046 SIL p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>