Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh penerapan sistem pengendalian manajemen (SPM) dan enterprise risk management (ERM) terhadap kinerja keuangan perusahaan. SPM dan ERM merupakan dua sistem yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja. Rancangan SPM harus mempertimbangkan risiko yang dihadapi perusahaan yang akan berdampak pada kinerjanya. Risiko harus dikelola dalam ERM karena berkaitan dengan pengambilan keputusan keuangan dan pengendalian manajemen. Penelitian terhadap penerapan kedua sistem tersebut diharapkan dapat memberikan bukti bahwa penerapan yang efektif akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kuesioner survei dibagikan kepada manajemen puncak dari berbagai perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 menghasilkan 118 responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi OLS. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan SPM dan ERM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penggunaan levers of control yang baik dan efektif untuk mengimplementasikan SPM menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Penerapan ERM melalui manajemen risiko yang efektif juga ditemukan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Secara terpisah, penerapan bersama SPM (Levers of Control) dan ERM ternyata berdampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa SPM dan ERM saling mendukung dan melengkapi dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

---

This study aims to provide empirical evidence related to the effect of implementing a management control systems (MCS) and enterprise risk management (ERM) on company financial performance. Management Control System and Enterprise Risk Management are two systems that have the aim of improving performance. The design of an MCS must consider the risks facing the company that will impact its performance. Risk must be managed within the ERM system because it relates to financial decision-making and management control. Meanwhile, the contingency approach through environmental uncertainty, corporate culture, industry competition and the monitoring effectiveness of the board and audit committee is important to determine the effectiveness of MCS and ERM and their suitability to influence the company's financial performance. Research on both systems and their application using the contingency approach is expected to provide evidence that effective implementation will improve the company's financial performance. A survey questionnaire is distribute to the top management of various non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019 yielding 118 respondents. Hypothesis testing is conduct using the OLS simple regression and residual regression. The study find that the implementation of an MCS and ERM had a positive and significant effect on company financial performance. Indicating that the use good and effective levers of control to implement an MCS results in good financial performance. The implementation of ERM through effective risk management is also found to improve company financial performance. Separately, the joint implementation of MCS (Levers of Control) and ERM was found to have a positive effect on improving company financial performance. This finding demonstrates that MCS and ERM support and complement each other in improving company financial performance. However, testing the misfit of several contingency factors with MCS and ERM has not been able to affect the company's financial performance."

"ABSTRAKDalam rangka peningkatan efisiensi, salah satu langkah yang dilakukan bank  adalah melakukan penutupan cabang. Pada studi kasus ini tampak bahwa dalam menentukan prioritas cabang yang akan ditutup, baik parameter kuantitatif dan kualitatif yang digunakan saat ini belum mencerminkan tingkat efisiensi kantor cabang yang ditutup. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat efisiensi kantor cabang yang akan ditutup, sebagai alat bantu analisis untuk proses pengambilan keputusan kantor cabang yang akan ditutup. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan non-parametrik Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mendapatkan nilai efisiensi relatif dari kantor cabang. Metode one-stage DEA diaplikasikan  dengan menggunakan asumsi Variable Return to Scale (VRS) yang berorientasi input berdasarkan pendekatan produksi. Malmquist Productivity Index juga diterapkan untuk mengukur perubahan tingkat produktivitas cabang untuk menunjukkan peningkatan atau penurunan kinerja cabang antar tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat cabang efisien yang justru dilakukan penutupan pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini terjadi karena analisis mayoritas dilakukan secara kualitatif yang dikarenakan parameter kuantitatif belum secara optimal dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengukuran tingkat efisiensi cabang dapat memperkaya analisis kuantitatif manajemen dalam prioritisasi penutupan cabang, serta sejalan dengan tujuan awal penutupan yaitu dalam rangka efisiensi.

---

ABSTRACTBanks have been persistently improving their efficiency  by closing branches. In this case study, bank's current method in determining the branch closure prioritization has not reflect the efficiency level of the branches. Therefore, this research is intended to identify the efficiency of the branches to be used as the quantitative parameter in branch closure analysis. This study uses a non-parametric approach of Data Envelopment Analysis (DEA) to examine the efficiency and productivity change of branch offices at one of the large banks in Indonesia. The one-stage DEA was used to generate the relative efficiency score, and the input-oriented Variable Return to Scale (VRS) assumption is adopted in data analysis based on the production approach. The Malmquist Productivity Index was also adopted to measure the total factor productivity change to indicate the improvement or deterioration of the branch performance. The results show that several closed branches in 2019 and 2020 were considered efficient, with increasing productivity. It suggests that the existing branch closure analysis was mostly done qualitatively and with the absence of efficiency measurement. Thus, the efficiency parameter can be adopted as quantitative analysis to enrich bank's branch closure decision-making process as well as to reflect bank's efficiency objective."

"Penelitian ini melakukan analisis pengaruh dari peran efektivitas tata kelola perusahaan yang terdiri dari efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit, dalam mengurangi masalah keagenan yang dinotasikan dalam bentuk persentase downside risk perusahaan. Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk melihat pengaruh dari kedua efektivitas tata kelola perusahaan sebagai variabel independen terhadap dua operasionalisasi dari variabel dependen downside risk yakni Value-at-Risk dan Expected Shortfall. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa secara umum tidak terdapat pengaruh signfikan dari efektivitas dewan komisaris maupun komite audit. Dalam penelitian, terlihat bahwa dewan komisaris memiliki kemampuan yang lebih besar relatif terhadap komite audit dalam mereduksi downside risk.

---

This research analyzes the impact of good corporate governance mechanism that is defined as the effectivity of firm 39 s board of commissioner and the effectivity of firm 39s audit committee in reducing firm 39s downside risk. Regression analysis is used to analyze the impact of the two mehanism of good corproate governance as an independent variable on firm 39 s downside risk that is calculated using Value at Risk and Expected Shortfall as a dependent variable.

Findings in this research show that there is no significant impact of the effectivity of audit committee and board of commissioner on firm 39s downside risk. The result indicates that board of comissioner 39s effectiveness is having higher ability to reduce downside risk relatively compared to audit committee 39s effectiveness."

"Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (“UU Persaingan Usaha”) dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (“PP Persaingan Usaha”), tidak mengatur pengambilalihan aset. Padahal pengambilalihan aset khususnya yang bernilai signifikan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat. Ketiadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam kedua peraturan perundang-undangan Persaingan Usaha menyebabkan KPPU menerbitkan peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 ("Perkom No. 3 Tahun 2019) yang salah satu ketentuannya mengatur tentang pengambilalihan aset. Keberadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 menimbulkan permasalahan yuridis mengenai: (i) kewenangan KPPU untuk mengatur pengambilalihan aset, dan (ii) harmonisasi norma dan kekuatan mengikat dari ketentuan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tersebut. Hal tersebut karena pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 seharusnya dibuat berdasarkan perintah atau bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Sementara peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Persaingan Usaha dan PP Persaingan Usaha tidak mengatur pengambilalihan aset. Permasalahan ini penulis teliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan melakukan penelahan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang mengatur pengambilalihan aset dan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tidak harmonis dengan peraturan yang ada diatasnya dan tidak berlaku efektif.

---

Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“Business Competition Law”) and Government Regulation no. 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares Which Can Result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“PP Business Competition”), does not regulate the acquisition of assets. Whereas, the acquisiton of assets, especially those of significant value, can disrupt fair business competition. The absence of arrangements for the acquisition of assets in both of Business Competition Laws and regulations and the importance of arrangements for the acquisition of assets, have caused KPPU to issue KPPU's regulation No. 3 of 2019 which one of the provisions regulates the acquisitioh of assets. The existence of provision of the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 raises juridical issues regarding: (i) the authority of the KPPU to formulate provision for the acquisition of assets and (ii) harmonization of norms and binding powers of the provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019. This is because, the provision concerning the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 should be made based on orders or sourced from higher regulations, whereas the higher regulations, namely the Business Competition Law and the Business Competition Regulations do not regulate the acquisition of assets. This problem examined by using a normative juridical research method by examining the laws and regulations and related books. The results of this study indicate that KPPU does not have the authority to formulate provisions for the acquisition of assets and provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019 is not in harmony with the existing laws and regulations and is not effective and has no binding legal force."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari level implementasi Enterprise Risk Management (ERM) terhadap nilai perusahaan sektor Bahan Baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai 2021. Nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin’s Q sedangkan level implementasi ERM diukur menggunakan indeks ERMLevel yang meliputi lima indikator yaitu Chief Risk Officer, Risk Committee, Risk Assessment Level, COSO, dan ISO. Pengaruh dari masing-masing indikator terhadap ERM juga dipelajari secara terpisah. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 60 perusahaan. Penelitian dilakukan melalui regresi data panel dengan metode Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks ERMLevel tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Tobin’s Q. Dari kelima indikator, hanya Risk Committeeyang secara terpisah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Tobin’s Q. Chief Risk Officer, Risk Assessment Level, COSO, dan ISO tidak ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tobin’s Q.

---

This research aims to study the effect of the level of implementation of Enterprise Risk Management (ERM) on the firm value of the Basic Materials sector firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019 to 2021. Firm value is measured using Tobin’s Q while the level of ERM implementation is measured using an index which includes five indicators namely Chief Risk Officer (COSO), Risk Committee, Risk Assessment Level, COSO, and ISO. The sample used in the study amounted to 60 companies. The influence of each indicator on ERM is also studied separately. The sample used in the study amounted to 60 companies. The research was conducted through panel data regression with the Random Effect Model method. The results showed that the ERMLevel index do not have significant positive effect on Tobin's Q. Of the five indicators, only Risk Committee separately had a significant positive effect on Tobin's Q. Chief Risk Officer, Risk Assessment Level, COSO, and ISO were not found to have a significant effect significant to Tobin's Q."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat (intention) mahasiswa dalam melakukan tindakan whistleblowing atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan dan merumuskan metode whistleblowing yang sesuai untuk dapat diterapkan di organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa mengetahui telah terjadi fraud, namun tidak mampu melaporkan karena terbentur hubungan pertemanan. Penelitian ini berupaya untuk mengisi reseach gap, yaitu melihat fenomena pengambilan keputusan mahasiswa dalam melakukan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana kemahasiswaan melalui mekanisme whistleblowing menggunakan theory of planned behavior dengan memasukan moral norms ke dalam kerangka penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 (tiga) jenis fraud yang terjadi di organisasi kemahasiswaan yang sejalan dengan yang diungkapkan oleh ACFE (2010) di antaranya, fraudulent financial reporting asset misappropriation, dan corruption. Faktor-faktor yang mempengaruhi niat anggota organisasi dalam melakukan tindakan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi, yaitu attitude, subjective norms, perceived behavioural control tidak menjadi faktor yang dominan, sedangkan moral norms menjadi faktor dominan dalam pembentukan niat anggota organisasi kemahasiswaan untuk melakukan tindakan pelaporan atas tindakan fraud pada pengelolaan dana organisasi. Penelitian ini sejalan dengan Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki (2014). Namun pada penelitian ini menambahkan analisis tingkat dominan pengaruh faktor-faktor dalam pembentukan niat, di mana moral norms memberikan pengaruh dominan dalam pembentukan niat dan perilaku anggota organisasi. Mekanisme whistleblowing dilakukan dengan pendekatan internal dengan membentuk lembaga independen sebagai pengelola whistleblowing. Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan identitas pelapor atau non-anonymous, dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan baik secara hukum maupun keselamatan pelapor. Penelitian ini mendukung penelitian Gokce (2013) yang menyatakan non-anonymous menjadi salah satu cara untuk melakukan whistleblowing. Penelitian ini tidak sejalan dengan Latan & Lopes (2017) dan Lee & Fergher (2013) yang memilih menggunakan cara anonymous dalam melakukan tindakan whistleblowing. Sedangkan sistem pelaporan dilakukan dengan berbasis aplikasi gawai, demi meningkatkan partisipasi dari pelapor.

---

This study aims to analyze and evaluate the factors that influence student intention in conducting whistleblowing actions against fraud in managing student organization funds and formulating appropriate whistleblowing methods to be applied in student organizations. Students know fraud has occurred, but are unable to report due to collision with friendships. This study seeks to fill the reseach gap, which is to look at the phenomenon of student decision making in reporting fraud actions in managing student funds through the mechanism of whistleblowing using the theory of planned behavior by incorporating moral norms into the research framework. The results showed that there were 3 (three) types of fraud that occurred in student organizations that were in line with what was stated by ACFE (2010) including, fraudulent financial reporting, asset misappropriation, and corruption. Factors that influence the intentions of members of the organization in taking action reporting on fraud in the management of organizational funds, namely attitude, subjective norms, perceived behavioral control are not the dominant factors, while moral norms are the dominant factor in forming the intention of student organization members to take action reporting of fraud in managing the organization's funds. This research is in line with Ajzen (1991, 2002), Kurland (1995), Adam & Shauki (2014). However, this study adds an analysis of the dominant level of influence of factors in intention formation, where moral norms provide the dominant influence in the formation of intentions and behavior of members of the organization. The whistleblowing mechanism is carried out with an internal approach by forming an independent institution as a whistleblowing manager. Reporting is done by stating the identity of the reporter or non- anonymous, by maintaining the confidentiality of the reporter's identity and providing protection both legally and the safety of the reporter. This study supports the research of Gokce (2013) which states that non-anonymous is one way to do whistleblowing. This study is not in line with Latan & Lopes (2017) and Lee & Fergher (2013) who choose to use anonymous methods in conducting whistleblowing. While the reporting system is based on a gadget app-based, in order to increase the participation of the reporter."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bagaimana suatu perdamaian yang disahkan oleh pengadilan niaga mengikat kepada para pihak yang tidak ikut menyetujui perdamaian tersebut, utamanya terhadap kreditor separatis yang tidak hadir dalam rapat pembahasan dan pengambilan keputusan perdamaian, serta terhadap pemegang saham debitor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan hasil penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdamaian yang disahkan oleh pengadilan niaga seharusnya tidak mengikat bagi kreditor separatis yang tidak hadir dalam rapat pembahasan dan pengambilan keputusan perdamaian, namun bersifat memaksa mengikat pemegang saham dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan RUPS.

---

ABSTRACTThis thesis provides an overview of how reorganization plan approved by the commercial court, binding to the parties who have not acceded the plan, primarily to secure creditors who have not attended the discussion meeting and decision making of the plan, as well as the debtor?s shareholders. This research is a qualitative with result of descriptive-analytical research. The result of this research shows of how the reorganization plan approved by the commercial court should not be binding to the secure creditors who have not attend the discussion meeting and decision making of the plan, but it is forced to bind shareholders approval on General Meeting of Shareholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh family ownership terhadap kinerja perusahaan (variabel dependen ROA dan Tobin's Q) dengan mempertimbangkan keberadaan dari family management dan family control. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-perusahaan keluarga yang bergerak pada bidang non keuangan dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010. Metode analisis yang digunakan adalah General Least Square (GLS) dengan Random Effect Model. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari family ownership terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Pengaruh positif tersebut tidak signifikan ketika anggota keluarga pendiri perusahaan menjabat pada top management (CEO) perusahaan (family management). Selanjutnya juga ditemukan bahwa pengaruh positif dari family ownership terhadap kinerja perusahaan signifikan ketika anggota keluarga pendiri perusahaan menjabat pada posisi kontrol (Dewan Direksi) perusahaan (family control).

---

This study aims to analyze the effect of family ownership on firm performance (proxied by ROA and Tobin's Q) by considering the influence of family management and family control. Using data of listed non-financial family firms in Bursa Efek Indonesia for the period 2005-2010. The analytical method used is GLS (General Least Square) Random Effect Model.

This study found that family ownership has a positive and significant effect on firm performance. However, The positive effect becomes not significant when founding family members serves as CEO family management). Furthermore this study also found that the positive effect of family ownership on firm performance becomes significant when founding family members involve in board directors (family control)."

"Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan CSR diketahui sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan untuk membangun reputasi. Strategi yang beretika dalam manajemen pajak, dalam hal ini, juga dianggap sebagai bagian dari aktivitas yang menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder. Hasil dari penelitian di Indonesia yang membahas hubungan aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, sebagai bentuk manajemen pajak yang tidak etis, masih belum meyakinkan. Untuk mengisi gap dari literatur terdahulu terkait aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, penelitian ini menyelidiki peran manajemen risiko dalam memoderasi pengaruh aktivitas CSR pada tindakan agresivitas pajak. Dengan menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar di BEI selama 2013 ndash; 2015, penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, yang artinya semakin tinggi aktivitas CSR akan menurunkan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko memiliki peran dalam memoderasi hubungan antara aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, yaitu memperlemah pengaruh negatif aktivitas CSR pada tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian membawa implikasi terkait pentingnya reputasi bagi perusahaan untuk memperoleh legitimasi, sehingga peran regulator menjadi sangat penting. Penelitian ini berkontribusi dengan melibatkan sistem manajemen risiko dalam menilai hubungan antara aktivitas CSR dan tindakan agresivitas pajak, yang dilengkapi dengan pengembangan indeks CSR yang mencerminkan ketentuan dalam GRI G4 serta pengembangan indeks sistem manajemen risiko terkait CSR dan perpajakan berdasarkan daftar pertanyaan pada kategori Risk Oversight dalam ASEAN CG Scorecard.

---

Corporate Social Responsibility CSR activities are recognized as one of legitimacy strategies of companies to build a reputation. Ethical tax management strategy, in this context, is regarded part of companies rsquo responsibilities to the stakeholders. Literature on the relationship between CSR activities and unethical tax management activities called as tax aggressiveness behaviors, nevertheless, is still inconclusive. Filing the gap of previous literature on CSR activities and tax aggressiveness behaviors, this study investigates the role of risk management systems in moderating the effect of CSR activities on tax aggressiveness behaviors. Having a sample of Indonesian listed companies during 2013 ndash 2015, this study shows a negative relationship between CSR activities and tax aggressiveness behaviors in companies, meaning that the higher CSR activities leads to the lower companies rsquo tax aggressiveness behaviors. This study also found that risk management systems have role in moderating the relationship between CSR activities and tax aggressiveness behaviors, that are risk management systems weakens the negative effect of CSR activities on tax aggressiveness behaviors. The results bring an implication on the importance of companies rsquo reputation to be legitimate, so the role of regulators become very important. This study contributes to the literature by taking the risk management systems into account in the relationship between CSR activities and tax aggressiveness behaviors, completed by CSR index improvement that reflects the current GRI G4 and risk management systems index improvement that relate to CSR and or taxation based on Risk Oversight category in ASEAN CG Scorecard."