Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pelayanan kesehatan, terdapat suatu catatan yang digunakan untuk mencatat setiap kondisi dan tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. Rekam medis menjadi satu-satunya catatan yang memuat riwayat kesehatan serta rangkaian tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. dari latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu: 1 Bagaimana persyaratan penggunaan rekam medis sebagai alat bukti di pengadilan? 2 Bagaimana kekuatan pembuktian rekam medis dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam putusan No. 225/PDT.G/2014/PN.BDG? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Dari penelitian yang dilakukan, rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila sudah memenuhi isi minimal yang diatur dalam Permenkes no. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan kekuatan pembuktian rekam medis di persidangan adalah alat bukti surat berupa akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat.

---

In health care service, there is one document which ise used to record each condition and medical treatment towards patient. Medical record is the only document which contains the patient rsquo s medical history. Hence, medical record can be used as evidence in the court. From the background, there are 2 two principal issues raised by the author 1 how are the requirements of the usage of medical records as the evidence 2 how is the strength of evidence of medical record as admissible evidence based on civil law procedure in verdict No. 225 Pdt.G 2014 PN.Bdg The method used in the research is juridicial normative. As the result of the research are medical record can be used as evidence if the requirements stated in Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 MENKES PER III 2008 tentang Rekam Medis are fulfilled and the force of evidence of medical record is as authentic deed."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas masalah hukum perburuhan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlingdungan tenaga kerja.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pemerintah sudah melakukan perlindungan terhadap buruh atau belum."

"Setiap orang membutuhkan jasa seorang dokter untuk membantuproses penyembuhan ataupun perbaikan kondisinya(rehabilitasi) sehingga menjadi lebih baik. Hal tersebutjuga terjadi pada pasien bedah plastik yang ingin melakukanperubahan maupun perbaikan pada dirinya. Untuk melakukanhal itu, dokter bedah plastik dan pasien membutuhkanperjanjian medis dalam operasi bedah plastik. Skripsi inimemberikan pemahaman atas aspek hukum perjanjian medisantara dokter dan pasien dalam operasi bedah plastik.Skripsi ini juga memaparkan hal-hal yang berhubungan denganpelaksanaan operasi bedah plastik dan memberikan pemahamantentang tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalampelaksanaan operasi tersebut. Disamping itu, skripsi inimembahas tentang pengaturan hukum kesehatan terhadaptindakan bedah plastik Siti Nurjazilah. Perjanjian medisyang dibuat antara Tim Dokter Rumah Sakit Dr. Soetomo,Surabaya dengan Siti Nurjazilah telah sesuai dengan aspekhukum kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnyaperjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dansebab yang halal dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992tentang kesehatan yang berisikan tentang hak dan kewajibanpara subyek hukum, tanggung jawab dokter dan rumah sakit."

"Skripsi ini membahas pengecualian jaminan kesehatan bagi penderita gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat yang termuat di dalam Pasal 25 huruf i Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Dalam penelitian ini penulis juga hendak meninjau peranan asuransi dalam konteks pemenuhan hak dasar atas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penderita gangguan kesehatan/sakit akibat ketergantungan obat tidak sepatutnya dikecualikan mengingat mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mencabut ketentuan yang mengecualikan jaminan kesehatan bagi penderita ketergantungan obat. Apabila tidak dimungkinkan pemerintah dapat menyediakan program jaminan kesehatan khusus untuk penderita ketergantungan obat demi terpenuhinya hak dasar atas kesehatan mereka.

---

The focus of this study is about the exclusion in health security for people who used drugs which contained at Article 25 (i), Presidential Regulation No. 111 Year 2013 as amendment of Presidential Regulation No. 12 Year 2013 regarding Health Security. This study is also getting to know about the role of insurance in the right to health. This study is qualitative descriptive interpretative. This study found that people who used drugs should not exclude because they are equal with the others to get access in health care. I suggest that the government should revoke the provision, which conclude people who used drugs to get health security. Another option is the government can provide health security program specifically for people who used drugs in order to respect and fulfillment their right to health"