Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah secara interdepartemental. Departemen Kesehatan merupakan Departemen terkait dalam penyelenggaraan haji yang bertanggungjawab dalam masalah pengamanan kesehatan bagi calon /jemaah haji Indonesia.Di tingkat Kabupaten, tanggung jawab penyelenggraan pelayanan kesehatan haji berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten.Pencatatan dan pelaporan Kesehatan /Haji di Kabupaten Tangerang saat ini masih dilaksanakan secara manual, data diterima dari Puskesmas kemudian direkapitulasi sebagai bahan laporan ke Dinas Kesehatan Propinsi.Hasil evaluasi pelayanan kesehatan haji di Kabupaten Tangerang dilemukan beberapa masalah kesehatan haji yang berhubungan dengan lemahnya sistem informasi kesehatan haji.Upaya mengatasi permasalahan sistem informasi kesehatan haji di Kabupaten Tangerang, dilaksanakan dengan mengembangkan sistem informasi kesehatan haji melalui pembuatan suatu prototype program yang menghasilkan informasi kesehatan haji dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung manajemen program kesehatan haji ditingkat Kabupaten . Melalui sistem informasi ini proses pengolahan dan analisis data dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.Metode penelitian menggunakan pendekatan pengembangan sistem, dengan tahapan antara lain : penentuan entitas, analisis sistem, rancangan sistem, pembuatan prototype serta ujicoba prototype.Uji coba sistem dilaksanakan di Laboratorium Komputasi Informatika Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, meliputi ; efesiensi, reiabilitas, efektifitas, akurasi dan aksesibilitas sistem. Ujicoba sistem juga menilai kelemahan dan kelebihan sistem .Daftar Pustaka : 44 (1992 --- 2002).

---

Government of Indonesia facilitates the services for haji, these services provided inter departmentally, and one of these departments is Ministry of Health. Ministry of health handle the hajji's health. In district level, this responsibility is district Health Office burden.

Recording and reporting the hajji's health in district of Tangerang do manually, data which have accepted from health centers recapitulated as report material to Province Health Office. Results from evaluation on health service for hajj have found some weaknesses in this information system.

An effort to handling problem in this information system on Hajji's Health, is to develop a new information system by making a software prototype which could presenting information by tables or graphics to support Hajji's Health information system. This information system assists the data processing and analyzing more quickly and more accurate.

This study using system development approach, by determining entities, system analysis, system design, and determining the criteria of test drive prototype.

This prototype has been passed the test in computer lab of Faculty of Public Health University of Indonesia. This test including: efficiency, effectively, accuracy, system accessibility and to assess weakness and advantage of this system."

"Pelayanan kesehatan tenaga kesehatan merupakan salah satu alternatif meningkatkan pengobatan yang dapat berkontribusi derajat kesehatan dan dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat. alternatif diatur dalam Permenkes Penyelenggaraan pengobatan komplementer no 1109 tahun 2007. Kajian ini dilakukan untuk implementasi dan dampaknya terhadap mengetahui perizinan tenaga kesehatan yang melakukan praktek pengobatan alternatif. Desain komplementer penelitian adalah potong lintang dengan pendekatan kualitatif, di 3 Provinsi yaitu Bali(Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan), Jawa Barat(Kota Bandung dan Kabupaten Bandung) dan Jawa Tengah(Kota Semarang dan Kabupaten Kendal). Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan round table discussion (RTD). Informan penelitian adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan komplementer alternatif, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta asosiasi atau organisasi profesi. Analisis dan interpretasi data dengan triangulasi dan analisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa perijinan tenaga kesehatan dalam pengobatan komplementer alternatif pelayanan kesehatan ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Di sebagian provinsi bahkan belum terimplementasikan. Penafsiran pasal 12 Permenkes No pendidikan terstruktur ayat 1 tentang persyaratan ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Di samping itu, organisasi profesi dan rekomendasi profesi pada pasal 13 masih belum jelas karena organisasi profesi belum mempunyai kolegium untuk menilai kompetensi anggotanya. Persyaratan perijinan tenaga kesehatan lebih sulit dibandingkan pengobat tradisional. Selain itu, banyak organisasi profesi yang belum diakui secara resmi dan belum memiliki standar kompetensi serta masih ada asosiasi yang belum terakreditasi. Saran perlu dilakukan revisi pada Permenkes no 1076 tahun 2003, sehingga dapat membedakan dengan jelas kompetensi dan kewenangan pengobatan tradisional akupuntur dan tenaga kesehatannya."