Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuaidengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikankebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifatpromotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapiFormularium Nasionaldengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanankesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of Health Regulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors in

Primary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the first contact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment of

diseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.

In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role of

other health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructure

of puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitative

research with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11

people toexplorein depthinformation. The results showed that all

threepuskesmasare lessreadytoimplementthe policy. It is recommended that

puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotive

and preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement

NationalFormulariumwith needed medicines in primary health care facilities,

GarutHealth Office makes the development of health planning in the region by

integratingallaspectsandin doingrenovationsorcreatea newbuildingpus kesmasshouldfollowtechnicalguidelines forbuildingsandinfrastructure of puskesmas."

"Penelitian ini menggunakan desain Rapid Assesmenl Procedures (RAP) dengan menerapkan metoda pendekatan kualitatif yang bertujuan mcndapatkan infonnasi yang mendalam mcngcnai gambaran koniidensialitas yang ada di puskesmas PKPR “Y” dan “X” Jakarta Selatan. Penelitian melibatkan remaja sebagai klien PKPR dan provider serta para pcmbuat kebiiakan dari pusat hingga tingkat puskesmas. Terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai sehat, kesehatan reprcduksi dan kesehatan reproduksi, akses informasi PKPR, hukum yang melindungi hak~hak klien, serta pemahaman kerahasiaan di antara remaja, provider dan pembuat kebiiakan selain itu ada perbedaan persepsi mengenai konfidcnsialitas di PKPR menurut remaja, pnovider, dan pembuat kebUakan. Terjadi kesenjangan antara standar peiayanan dengan implementasi di lapangan dalam peiaksanaan prinsiflprinsif kerahasiaan di PKPR.Disarankan kepada Kepada Departemen Kesehatan untuk: 1) membuat buku panduan pelayanan kesehatan remaja yang dapat menjamin kerahasiaan di PKPR. 2) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan dcpartemen tcrkait seperti Depclagri, Dep, dan Depag dalam sosialisasi PKPR. 3) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan stratcgi penyebaran infom1asi. Kepada Sudinkes dan Dinas Kesehatan terkait: 1) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan strategi penyebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi, 2) Mengevaluasi dan monitoring PKPR secara rutin, 3) Melakukan pelatihan mengenai konfidensialitas pada semua tim PKPR oleh ahli dan praktisi konseling. Bagi Puskcsmas PKPR: 1) Membuat standar pelayanan yang memasukkan sikap dan etika petugas selama pelayanan kesehatan remaja, 2) Membuat jadwal yang ramah remzja. Kepada LSM: Bekeria sama dengan puskesmas PKPR dalam sosialisasi kesehatan rcproduksi pada remaja dan maupun mcnjadi sarana mjukan PKPR. Organisasi Profesi: Menyusun dan memperbaharui standar pelaksanaan profesi yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang konfidensial pada remaja. Bagi Peneliti lain: Perlu dilakukan lebih dalam lagi mengenai pengaruh dan dampak konfidensilitas dalam pelayanan remaja.

---

The study used qualitative method which the objective is to gain infomation deeply on confidentiality at Adolescent Friendly Health Services (AFHS) in Primary Health Care “Y” and “X” South Jakarta. This study involved Adolescent who had treated in AFHS as an informant and providers and policy makers as key informants. There are still lacking knowledge on health, reproductive health, adolescent reproductive health, access of information on AFHS, client’s rights, policy of cIient’s rights and also definition of confidentiality among clients, providers, and decision makers. Beside there is a different perception on confidentiality among them. Still lacking between standard and implementation on confidentiality at AFHS. Suggestion for Ministry of Health: 1) Developing guideline confidentiality services at AFHS. 2) Collaboration with Ministry of Home Afairs, the Ministry of National Education of Indonesia, and Department of Religious AlTairs for socialization on AFI-IS and reproductive health. District Level Health Office: 1) Monitoring and evaluation periodically, 2) attempting training on confidentiality at adolescent services for AFHS workers by an expert. For Primary Health Care Services: I) Provide standard of services which include ethics and attitude on AFHS services, 2) provide friendly schedule for adolescents. NGOs: collaboration with primary health care which provides AFHS on socialization reproductive health and for referral services. Professional organization: developing and refresh guideline of professional services on confidentiality for adolescent services. Others researcher: needs for following up research on impact of confidentiality on adolescent services."

"Puskesmas dalam menyelenggarakan berbagai upaya pelayanan kesehatan tidak terlepas dari pelayanan kefarmasian sebagai salah satu penunjangnya dengan apoteker sebagai penanggung jawab. Praktik kerja profesi di Puskesmas bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas; memiliki wawasan, pengetahuan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas; melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas; memiliki gambaran nyata dalam penyelesaian masalah pelaksanaan praktik kefarmasian di Puskesmas; serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain di Puskesmas. Praktik kerja profesi dilaksanakan selama satu bulan yang secara garis besar terdiri atas manajemen perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian. Pada pelaksanaan praktik kerja terdapat tugas khusus berupa studi literatur mengenai efek samping obat program antiretroviral yang terdapat di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Informasi yang diperoleh dari studi literatur digunakan oleh apoteker dalam pemberian informasi obat.

---

Health center, also known as Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) in Indonesia, is inseparable from the pharmaceutical care as its support system with pharmacist in charge in conducting various healthcare services for society. The aims of internship at Puskesmas were to know about the functions and responsibilities of pharmacist in pharmaceutical practice; to have knowledge and experience about pharmaceutical practice; to learn about strategies and development of pharmaceutical practice; to understand the challenges and their solutions in pharmaceutical practice; and to be able to communicate and interact with other healthcare professionals in Puskesmas. The internship was held for one month which was divided into two sub majors: pharmacy’s managerial and clinical pharmaceutical practice. The spesific assignment in form of literature study about the antiretroviral’s side effect in Cilandak Sub District Primary Health Care in January 2018 he result of the study were needed to support pharmacist on patient counseling."

"Upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan memprioritaskan layanan kesehatan primer (PHC) sudah disepakati melalui Deklarasi Astana Tahun 2018. Identifikasi tantangan dalam sistem pendanaan PHC secara global dilakukan agar menjadi lessons learned untuk perbaikan implementasi kedepan, khususnya bagi Indonesia, sebagai masukan bagi Transformasi Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode scoping review melalui tiga database, yaitu Pubmed, EBSCOhost MEDLINE, dan Scopus, dengan total 43 literatur terinklusi. Tantangan pendanaan PHC ditinjau melalui tiga fungsi, yaitu revenue collection, pooling, dan purchasing. Tantangan dalam revenue collection antara lain sumber pendanaan yang tidak berkelanjutan dan minimnya akuntabilitas proses pengumpulan dana. Tantangan fungsi pooling meliputi terbatasnya cakupan peserta dalam pooling, banyaknya pooling dan tidak tersedianya regulasi yang mengatur beragam pooling untuk pendanaan satu program yang sama, lebih diutamakannya pendanaan layanan rujukan dibandingkan PHC, dan belum dilakukannya pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan. Sementara itu, tantangan fungsi purchasing meliputi paket manfaat yang belum sesuai dengan kebutuhan, beban administratif yang besar untuk purchasing, tata kelola provider dan purchaser yang tidak akuntabel, serta besarnya intervensi politik terhadap keputusan purchaser dalam penentuan paket manfaat. Tantangan pendanaan PHC merupakan suatu satu kesatuan sistem pendanaan, sehingga tantangan yang terjadi di fungsi yang satu akan memengaruhi atau memicu munculnya tantangan di fungsi lainnya. Lessons learned untuk Transformasi Kesehatan Indonesia bahwa penghapusan skema alokasi earmarking perlu diikuti implementasi RIBK yang akuntabel. Indonesia sudah memiliki komitmen politik berupa berbagai regulasi untuk mencapai UHC melalui PHC, tetapi masih perlu memperhatikan dukungan SDM dan infrastruktur lainnya agar regulasi bisa dijalankan di tingkat layanan primer. Selain itu, trade-off antara cakupan penduduk dan cakupan layanan paket manfaat perlu diputuskan dengan berbagai pendekatan yang menjunjung nilai value for money dan tetap mengutamakan investasi ke layanan kesehatan primer.

---

Efforts to achieve Universal Health Coverage (UHC) by prioritizing primary health care (PHC) have been agreed upon through the 2018 Astana Declaration. Identification of challenges in the PHC financing system globally was carried out to become lessons learned for future implementation improvements, especially for Indonesia, as input for Health Transformation. This study used a scoping review method through three databases, namely Pubmed, EBSCOhost MEDLINE, and Scopus, with a total of 43 included literature. PHC financing challenges were reviewed through three functions, namely revenue collection, pooling, and purchasing. Challenges in revenue collection include unsustainable financing sources and lack of accountability in the fund collection process. Challenges in the pooling function include the limited coverage of participants in the pool, the large number of pools and the unavailability of regulations governing various pools for financing the same program, the financing prioritization for referral services over PHC, and the lack of budget allocation tailored to risk and needs. Meanwhile, the challenges of the purchasing function include benefit packages that are not in accordance with the needs, a large administrative burden for purchasing, unaccountable governance of providers and purchasers, and a large amount of political intervention in purchaser decisions in determining benefit packages. PHC financing challenges are a unified financing system, so challenges that occur in one function will affect or trigger challenges in other functions. Lessons learned for Indonesia's Health Transformation is that the elimination of the earmarking allocation scheme needs to be followed by the implementation of an accountable RIBK. Indonesia already has the political commitment in the form of various regulations to achieve UHC through PHC. Still, it needs to pay attention to HR support and other infrastructure so that regulations can be implemented at the primary care level. In addition, the trade-off between population coverage and benefit package service coverage needs to be decided with various approaches that uphold value for money and still prioritize investment in primary health services."