Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengatasi permasalah air bersih dan sanitasi sesuai kesepakatan MDG?s pada goal 7 target 10, pemerintah bersama pihak donor membuat program CWSH (community water services and health) yang dilaksanakan di 4 propinsi dan 20 kabupaten, tujuan programnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui komponen pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, permberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku hidup sehat. Untuk pengendalian pelaksanaan mutu program, peran data atau informasi berkait dengan quality control (QC) dan quality assurance (QA) /verifikasi proses kegiatan di dapat dari mekanisme laporan bulan dan qurtal. Sepanjang kuartal 2009 laporan terlambat penyampaiannya mulai dari 10 sampai 40 hari dari akhir priode kuartal yang disepakati. Sedangkan laporan bulanan priode Juli 2008 -Juli 2009 hanya 21,4 % yang tepat waktu (on schedule). Seluruh laporan (quartal dan bulanan) belum menginformasikan ukuran hasil dan manfaat yang dicapai sesuai key performance indicator (KPI) yang termuat didalam logical framework CWSHP disetiap keluaran komponen kegiatan. Kondisi ini disebabkan data masih diolah dengan worksheet, tidak mampu mengolah data secara otomatis membuat data tidak mudah dan cepat disajikan dan tidak mudah untuk diintergrasikan di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat. Untuk membantu seorang manager melakukan pengendalian, dengan memperoleh kemudahan pengumpulan data dan pemantauan kegiatan, sehingga memperoleh manfaat waktu, biaya dan megurangi kesalahan membuat keputusan atau mengambil tindakan, diperlukan alat pengendali berupa PPMS (project performance Monitoring system) dengan teknologi berbasis Web (database dan Internet) yang mampu memproses dan menampilkan data secara realtime dalam berbagai bentuk (kurva, tabel, grafik) pada jangkauan area wilayah yang luas.

---

To overcome the problem of clean water and sanitation MDG's in goal 7 target 10, the government together with the donor makes the Community Water Services and Health (CWSH) program conducted in 4 provinces and 20 districts, the purpose of the program is to improve community health status through development clean water and sanitation facilities, community empowerment and health behavior change component.

To control the quality of program implementation, the role of the data or information related to quality control (QC) and quality assurance (QA) / verification process may be the mechanism of activity in the months and quartal report. Throughout the late quarter report 2009 range from 10 to 40 days from the final quarter of the agreed period. While the monthly report period July 2008-July 2009 that only 21.4% on time (on schedule ).

All reports (quartal and monthly) were not informed of the outcome and the benefits achieved according to key performance indicator (KPI) is contained within the logical framework of activities CWSHP each output component. This condition is caused by the data is still processed by the worksheet, is not capable of processing data automatically creates easily and fast data not presented and not easy to integrate in the district, provincial and central governments.

To help a manager to control, to obtain ease of data collection and monitoring activities, so as to obtain the benefit of time, cost and errors decisions reduce or take action, necessary control equipment such as PPMS (Project Performance Monitoring System) with Web-based technologies (databases and Internet) capable of processing and displaying data real time in various forms (curves, tables, graphs) in the coverage area of a large area."

"Jumlah pekerja diseluruh dunia sebanyak 3 milyar, 80"/o diantaranya bekelja dan hidup tanpa memiliki akses pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja pada masa kini semakin berkurang dan tidak mengalami perkembangan. Padahal kesehatan merupakan investasi yang sangat strategis dalam pernbangunan sumber daya manusia Berkembangnya industrialisasi, meningkatkan jum1ah pekerja. Indonesia memiliki jumlah angkatan kelja terbesar namor 4 dunia, data BPS (2007) menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 108, 13 juta jiwa angkatan kerja. yang 1ersebar pada berbagai lapangan pekerja.an dengan berbagai perrnasalahan yang muncul akibat pekerjaan. Keadaan seperti ini menghasilkan kebutuhan khusus akan pelayanan kesehatan kerja. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. l28&1enkes/SK/H/2004 tentang Kebtjakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menyatakan bahwa bagi Puskesmas yang wilayah keajanya merupa:kan kawasan/sentra industri, maka wajib mengembangkan Upaya Kesehatan Kerja karena merupakan kebutuhan dan masalah yang ada pada wilayah tersebut Puskesmas Cileungsi mempunyai 124 tempat usaha, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 48.864 jiwa. Kasus kecelakaan kerja sebanyak 1.387 kasus dan mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 25 orang. Kunjungan pasien tahun 2007 sebanyak 136.029 dan 47.48% nya berusia 15 s/d 54 tahun. Dimana pada usia tersebut merupakan usia produktif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat daiarn pelayanan kesehatan bagi pekerja. Rancangan penelitian ini adalah kuaiitatif. dalam penelitian ini tidak mementingkan jumlah sampel tetapi lebih mementingknn bagaimana mempero!eh kesesuaian dan kecuk:upan infonnasi, Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambif dari hasil wawancara mendafam dan Fokus Grnp Diskusi (FGD) sedangkan data sekunder diambil dari laporan..Japoran yang berhubungan dengan petaksanaan pelayanan kesehatan pekerja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa need peiayanan kesehatan pekerja di Pusk:esrnas Cileungsi belum dilaksanakan secara k:ornprehensif, karena pelayanan rehabi!itatif belum pernah dilaksanakan.. Utilisasi pelayanan kesehatan pekeJja paling tinggi di Puskesmas o!eh pekerja dan pengusaha adalah pelayanan kuratif, ditunjukkan dengan tingginya angka kunjungan pasien tahun 2007, pada gofongan umur 15 s/d 54 tahun 47.85%. Demand pengusaha dan peketia masih rendah. Demand pengusaha dipengaruhi oleh persepsi dan promosi, sedangkan demand pekerja dipengarohi oleh time cost, ke1engkapan pelayanan, dan pilihan tempat pelayanan. Peiayanan kesehatan rehabilitatif bagi pekerja belum berfungsi di Puskesmas Cileungsi. 3 fungsi pelayanan yang lain (promotif, preventif dan kuratif) masih belum optimal Tanggungjawab sasaran melebih sasaran yang harus dilayani dan tanggung jawab petugas dalam pe!ayanan kesehatan pek:erja dilaksanakan bersarnaan dengan tanggungjawab yang lain. Petugas Puskesmas masih perlu meningkatkan kemampuannya di bidang KJ, dana, sarana dan prasarana masih minim. Pelayanan Kesehatan Pekerjaan dapat diiaksanakan oleh Puskesmas dengan baik apabila tercipta kerjasama antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta perusahaan baik fonnal maupun informal."

"Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah.Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat.Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu.Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin".Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making.The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution.Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay.Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area.PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area.The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin".Reference: 26 (1983 - 2001)"