Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan akibat adanya migrasi dan juga pertambahan populasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan akan hunian dengan persediaan rumah yang ada. Disamping itu timbulnya permukiman kumuh di perkotaan akibat urbanisasi menjadi masalah bagi kota. Ternyata masalah akan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman ini dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang jumlahnya 46,7 dari warga Jakarta. Kelompok ini adalah golongan yang perlu dibantu oleh pemerintah dalam rangka memenuhi keterbatasan kemampuan mereka dalam memiliki hunian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun program penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan perumahan dan permukiman yang mengarah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang telah dijabarkan dalam rencana pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah memadai akan tetapi masih mengalami kendala dalam implementasi kebijakannya.

---

Population growth in urban areas due to migration and population growth is inevitable. This causes an imbalance between the need for occupancy with existing home supplies. Besides, the emergence of slum settlements in urban areas due to urbanization becomes a problem for the city. It turns out the problem will be the provision of housing and structuring of this settlement area experienced by low income people who amount to 46,7 of the citizens of Jakarta. This group is a group that needs to be assisted by the government in order to meet the limitations of their ability in having a dwelling. The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a program of housing provision and structuring of settlement areas based on housing and settlement policies that lead to low income communities.

This descriptive qualitative research aims to analyze the effectiveness of policy implementation from DKI Jakarta Provincial Government in providing housing and settlement arrangement for low income people. The policies outlined in the housing development plan and settlement arrangements for low income communities are adequate but still face obstacles in the implementation of their policies."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis atas pemberdayaan MBR dalam mengkases perumahan yang mendapatkan dukungan dari kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dengan fasilitas Pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terhadap KPR Sejahtera. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana maupun doktrin hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan mendasar bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki atau membeli rumah adalah masalah keterjangkauan terutama dalam masalah panjangnya prosedur yang harus dipenuhi oleh MBR. Kemampuan atau daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat terbatas. Sedangkan harga lahan dan harga bahan bangunan semakin lama semakin meningkat. Di samping itu, keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembiayaan perumahan belum seimbang dengan besarnya kebutuhan. Di sisi lain, kebijakan bantuan pembiayaan (subsidi) perumahan yang selama ini diterapkan sifatnya tidak bergulir. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan inisiatif lain agar dana APBN yang terbatas dapat lebih dioptimalkan untuk keperluan pembiayaanperumahan. Ada beberapa hal yang dimuat dalam UU PKP ini yang dibiarkan sebagai pernyataaan saja sedang pengaturannya harus ditafsirkan sendiri dari pasal-pasal yang ada. Ini memang memberi harapan tetapi mungkin juga menimbulkan kekhawatiran yang masih tersembunyi atau telah termanifes. Walaupun demikian bukan mustahil ada yang khawatir bahwa amanat UU tidak mampu dilaksanakan oleh institusi yang ada. Kebijakan FLPP sebagai kebijakan di bidang pembiayaan perumahan yang bersifat bergulir dan diharapkan semakin lama akan tidak membebani dana APBN lagi-yang saat ini semakin terbatas.Secara umum, terdapat dua prosedur pengikutsertaan pihak swasta yaitu: pertana, tender terbuka secara kompetitif negosiasi langsung. Apapun bentuk prosedur yang dipilih, proses ini harus dapat menjamin bahwa keikutsertaan swasta dapat meningkatkan kondisi sarana prasaranaa dan pelayanannya, menghasilkan suatu inovasi dan kreatifitas yang berharga serta terlepas dari korupsi. Salah satu cara untuk mencapai inovasi dan kreatifitas yaitu dengan meminimasi persyaratan yangspesifik dalam dokumen tender, dan lebih menekankan pada tujuan utama dari suatu proyek, dengan melibatkan ide pihak swasta; dan kedua peran masyarakat tetap menjadi penting khususnya dalam pengadaan perumahan dan permukiman, dapat dilakukan melalui pengembangan masyarakat (community development).

---

ABSTRACTThis thesis discusses the review of the legal aspects of the empowerment of low-income people in housing mengkases get support from the government and private partnership (PPP) with the Government through the Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) against Prosperity Mortgage. The research method in this thesis is a research method that refers to the normative legal norms contained in laws that are descriptive and the conceptual approach which refers to the principles of law found in legislation, scholars and opinion legal doctrine. Results of this study concluded that the fundamental problem for people, especially lowincome people to own or buy a home is a matter of affordability, especially in matters of procedure length that must be met by the MBR. Ability or thepurchasing power of the maj ority of Indonesian people are still very limited. While the price of land and the price of building materials progressively increased. In addition, limited funds Budget and Expenditure (Budget) allocated for housing finance has not been balanced by the magnitude of the need. On the other hand, financial aid policies (subsidized) housing that has been applied nature are not rolling. Therefore, the required efforts and other initiatives in order to fund a limited budget can be optimized for the purpose of housing finance. There are a few things contained in the law that allowed the PFM as pernyataaan only are the settings must be interpreted itself from existing chapters. It does give hope but may also give rise to concerns that they have hidden or manifestation. However it is not impossible there are worries that the mandate of the Act can not be implemented by existing institutions. FLPP policy as a policy in the field of housing finance is expected to roll and the longer it will not burden the state budget again-which is increasingly limited. In general, there are two procedures that inclusion of the private sector: 1) a competitive open tender basis of direct negotiations. Whatever the form of the procedure chosen, this process should ensure that private participation can improve the condition of facilities and services prasaranaa, producing a valuable innovation and creativity and in spite of the corruption. One way to achieve the innovation and creativity that is by minimizing the specific requirements in the tender documents, and more emphasis on the primary purpose of the project, with the idea of involving the private sector; 2) Community remains an important role especially in the procurement of housing and settlements, can be done through community development (community development)."

"Wilayah peri urban Kota Jakarta dipilih sebagai kawasan permukiman karena ketersediaan lahan dan harganya lebih rendah dibanding Jakarta. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri urban Kota Jakarta, besarnya permintaan, dan arah pertumbuhannya. Dengan menggunakan pendekatan rumah tangga, kami menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengestimasi willingness to pay WTP dengan menggunakan metode Ordinary Least Square OLS dan menganalisis jumlah permintaan rumah sederhana dengan menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model FEM di wilayah peri urban Kota Jakarta. Hasil analisis menunjukan bahwa pengeluaran non-makanan dan pengeluaran transportasi menjadi determinan yang signifikan di seluruh wilayah peri urban Kota Jakarta dan permintaan rumah sederhana paling besar ke wilayah barat peri urban Kota Jakarta. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan upah, menyediakan rumah sederhana yang meminimalisir biaya transportasi, serta memberikan skema pembiayaan dan besar subsidi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal tersebut diharapkan agar perumusan kebijakan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat tepat sasaran, tepat guna, tepat kebutuhan, dan tepat lokasi.

---

Jakarta peri urban areas are chosen as residential areas because of the land availability and the lower price compared to Jakarta. This paper aims to analyse the characteristics of low income families in Jakarta peri urban areas in buying houses, the magnitude of demand, and the direction of growth. By utilizing household approach, we analyzed low income families characteristics for estimated willingness to pay WTP by using Ordinary Least Square OLS method and analyzed low income housing demand by using Fixed Effect Model FEM panel data regression.

The result show that non food expenditure and transportation expenditure are significant determinant in Jakarta peri urban areas and the most low income housing demand to the west Jakarta peri urban areas. Therefore, the government should maintain the stability of prices and wages, provide housing that minimizes transportation costs, and provide financing scemes and subsidies according to the ability of each families. It is expected to the policy formulation of housing provision for low income families can be precise, appropriate, efficient, and location appropriate."

"Keterjangkauan hunian menjadi sebuah isu yang telah lama muncul dan masih berlangsung hingga saat ini di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan penduduk pada suatu wilayah yang mengakibatkan permintaan akan hunian semakin meningkat di saat tanah semakin terbatas, terutama pada wilayah perkotaan. Hunian sejatinya merupakan ruang yang sangat dibutuhkan manusia untuk dapat tinggal dan bertahan hidup dimana hunian mengambil peran untuk mengokupasi kegiatan manusia sehingga sangat  mempengaruhi vita activa yang terjadi didalamnya. Kesulitan dalam menjangkau suatu hunian dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, terutama masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang mendapatkan dampak paling signifikan. Padahal, MBR juga memiliki kebutuhan yang mungkin lebih banyak daripada masyarakat dari kelas ekonomi lain sehingga memerlukan ruang yang dapat membantu atau mempermudah aktivitasnya di tengah keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Penulisan skripsi ini menitikberatkan  analisis terhadap pemahaman hunian terjangkau bagi MBR beserta dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam menjangkau suatu hunian. Keterbatasan biaya yang bertentangan dengan banyaknya kebutuhan ruang yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan vita activa membuat MBR harus memprioritaskan kebutuhan utamanya terlebih dahulu sehingga keterjangkauan hunian menjadi sebuah proses dinamis yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. 

---

Housing affordability has been an issue for a long time and remains to be an issue in many countries, including Indonesia. This happened as a result of the increasing population in a particular area, which led to a rise in housing demand when land availability remained the same, particularly in urban areas. Dwelling takes on the role of occupying human activities within a space, which has a significant impact on the vita activa that occurs inside. The difficulty of reaching a house is felt by most people who live in urban areas, especially low-income communities, which have the most significant impact. Due to their financial limitations, the low-income communities may actually have more requirements than those of individuals from other income categories, so they require a space that can help or support their activities. This thesis emphasizes the analysis of low-income communities' perceptions of affordable housing and the variables affecting such perceptions. Financial limitations juxtaposed with the numerous necessities of space that must be fulfilled in order to perform vita activa push low-income communities to put their most important needs first, this makes housing affordability an evolving process that changes over time."

"Implementasi program perumahan sederhana yang terjangkau adalah upaya yang lazim oleh pemerintah Indonesia untuk menghasilkan perumahan yang terjangkau, yang dapat dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan 30% hingga 80% dari pendapatan median komunitas menurut program perumahan federal Amerika Serikat ((Chatfield, Melissa, & Warnock) , 2000) dikutip dalam (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). Namun, aspek keberlanjutan perumahan sering diabaikan. Keterjangkauan dalam perumahan umumnya dipertimbangkan melalui biaya konstruksi saja, yang sama tidak tepat secara mendalam. Keterjangkauan perumahan harus dipertimbangkan melalui desain, lokasi, kondisi, lingkungan, akses transportasi, dll. Pendekatan keterjangkauan perumahan ini secara tidak langsung berkaitan dengan keberlanjutan perumahan, di mana sebuah konsep yang menguntungkan keseluruhan biaya perumahan dalam kinerja jangka panjangnya. Sehubungan dengan pernyataan ini, konstruksi perumahan harus direkayasa agar terjangkau tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Rekayasa yang tepat untuk metode konstruksi perumahan dapat diimplementasikan untuk mencapai keterjangkauan perumahan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

---

Simple affordable housing program implementations are prevalent attempts by Indonesian government to produce affordable housing, which can be purchased by families earning 30% to 80% of the community median income according to The United States federal housing programs ( (Chatfield, Melissa, & Warnock, 2000) cited in (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). However, the sustainability aspect of housing is often overlooked. Affordability in housing is generally considered through the construction cost which is utterly not the case. Affordability of housing is should be considered through the design, location, condition, neighborhood, transportation access, etc. These housing affordability approaches are indirectly related to housing sustainability, in which a concept that benefits the overall housing cost within its long-term performance. With respect to this statement, housing construction should be engineered to be affordable without ignoring the aspect of sustainability. The proper engineering for the construction method of the housing can be implemented in order to achieve housing affordability without ignoring sustainability aspect. "

"Perumahan adalah hal yang penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan. Sayangnya, perumahan yang terjangkau tidak mudah diakses oleh publik, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat telah meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 untuk kelompok berpenghasilan rendah. Masalah perumahan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pengembang yang akan membantu mereka menyediakan rumah. Fokus penelitian menjelaskan tentang perumahan publik bekerja pada satu juta perumahan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dari dimensi implementasi kebijakan dari Malcolm Goggins, et.al (1990), yang terdiri dari bentuk dan isi kebijakan, kemampuan antar organisasi, dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan. Dari ketiga dimensi tersebut, di analisis dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan perumahan pada program Satu Juta Rumah di kota Depok masih memiliki beberapa masalah, seperti: tidak ada peraturan khusus untuk mengatur program, kinerja yang buruk antar organisasi, dan hubungan antar organisasi, ekonomi dan politik.

---

Housing is an important thing to the people, because it is related to daily life, welfare and security. Unfortunately, affordable housing cannot be easily accessed by public, especially low-income groups. The central government has been launched One-Million housing program in 2016 for low-income groups.

Housing issues are concurrent affair between central government and local government alongside the developer that will help them to provide houses. The focus of research explains about how public housing works on one-million housing in Depok City.

The research used a post-positivist approach from the dimensions of Malcolm Goggins, et.al policy implementation (1990), which are the content and form of policy, abilities of inter-organizations, and the conditions that affects the policy. From the three dimensions, the research analyzed with in-depth interview and study literature.

The result of research shows that the housing provision on one-million housing program in Depok City still have some problems, such as: there is no specific regulations to regulate the program, bad performance by the organizations, and the relations of inter-organizations, economics and politics."

"

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi untuk rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan dan dasar hukum rumah bersubsidi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal belum memiliki sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang yang ditinjau melalui aspek hukum, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi memberikan kecenderungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembang untuk lebih memilih bantuan pembiayaan perumahan yang tidak mempersyaratkan sertifikat laik fungsi. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, hanya mengatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah baru dan perpanjangan sertifikat laik fungsi, Namun belum diatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah yang sudah ada (existing).

 

---

ABSTRACT

This study aims to find out the implications of differences in function-worthy certificate regulation for subsidized housing for low-income people in the implementation of housing finance policies and subsidized home legal basis that have been used by low-income people in terms of not having a function-worthy certificate issued by the local government. This research is a normative legal research that is reviewed through legal aspects, regulations which are then related to the reality or practice that occurs in the field using a legal approach, case approach, historical approach, and comparative approach. There are three legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the study show that the difference in function-worthy certificate settings tends to tend to low-income communities and developers to prefer housing finance assistance that does not require a function-worthy certificate. Then based on existing regulation, only regulates the issuance of function-worthy certificates for new homes and extension of function-worthy certificates, but it has not been regulated the issuance of function-worthy certificates for existing homes.

"