Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengenai penyidikan tindak pidana penganiayaan, terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang dilakukan oleh Satuan IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dari fungsi manajemen, proses penyidikan tidak berjalan dengan simultan.Tidak simultannya fungsi manajemen dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap perempuan korban kekerasan oleh Sat IV Renakta Polda Metro Jaya, karena masih ditemukan tindakan dan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh penyidik-penyidik pembantu terhadap saksi korban maupun tersangka. Terjadinya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan karena : kurangnya pengawasan dan pengendalian dari atasanlpimpinan kepada para penyidik-penyidik pembantu secara berjenjang, penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan belum memahami secara keseluruhan pengertian perempuan itu sendiri, dan hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati serta mental penyidik-penyidik pembantu pada saat menangani kasus perempuan korban kekerasan mudah terpengaruh korban maupun pelaku.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh penyidiklpenyidik pembantu, Sat IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidiklpenyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan. Maka, implikasi dari tesis ini, adalah perlunya meningkatkan profesionalisme penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus terhadap perempuan korban kekerasan, supaya memahami dan mengerti tentang perempuan melalui pendidikan kejuruan khusus reserse, dan akan Iebih baik lagi apabila pemah mengikuti pendidikan kejuruan RPK.Perlunya upaya penegakkan hukum oleh petugas kepolisian terhadap kasus perempuan korban kekerasan, dengan Cara polisi tidak mudah terpengaruh, dan menempatkan polisi pada fungsinya yang menuntut kemampuan profesionalisme, untuk dapat mengatasi dan meredamnya secara tepat dan bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sating terkait satu sama lainnya."

"Tesis ini menganalisa upaya Pemkab Bekasi dalam merespons dan menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 serta PERMEN PP No. 01/VI/2007). Topik ini dipilih karena tingginya kasus KTP termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi, sementara perhatian Pemkab dalam menangani kasus ini sangat rendah, karena ada kecenderungan pembangunan prasarana fisik lebih diutamakan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif perempuan dalam melihat kesungguhan Pemkab Bekasi terhadap upaya pemulihan korban KDRT. Subjek penelitian melibatkan staf instansi penyelenggara pemulihan dan korban KDRT dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam.Penelitian ini menganalisa tiga hal: pertama, kebijakan nasional pemulihan korban KDRT; kedua, realitas kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi. Dan ketiga, upaya Pemkab Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan korban KDRT yang dilihat dalam program kerja dan anggaran daerah.Kesimpulan dari penelitian ini: pertama, Pemkab Bekasi belum menindaklanjuti kebijakan nasional pemulihan korban KDRT, meskipun kasus KTP/KDRT tinggi jumlahnya; Kedua, kekerasan masih dianggap wajar sehingga upaya pemulihan bukan prioritas, tidak terlihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Dan Ketiga, patriarki masih mendominasi sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi, hal ini terlihat dari ketidakpedulian masyarakat dan Pemkab dalam melakukan upaya pencegahan dan pemulihan korban KDRT.

---

This thesis analyses the attempts of Kabupaten Bekasi?government in responding and implementation of Act No 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007. This topic is selected because the high numbers of domestic violence survivors in Kabupaten Bekasi, while awareness and concern of the government and personnel on this issues are very low, its cause of the trend towards infrastructure development more priority. This research conducted by involving institutions related to recover program mentioned in the regulations such as Pemda Kabupaten, Dinas Kesehatan, Polres, and Dinas Social and so on. In order to get balance data, survivors were also interviewed.This study is using qualitative method by exploring women?s perspective to get deep understanding in the way Kabupaten Bekasi?s responses and implements national policy to recover domestic violence survivors.This study analyzed at least three main problems: first, the content, structure and operational guidelines of policies related to survivors recovery program for domestic violence (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 and Permen PP No. 01/Permen PP/VI/2007); second, type, motives, how, targets of violence against women in Kabupaten Bekasi includes domestic violence; and third, oversee the responses of Kabupaten towards national policy in providing recovery program for domestic violence survivors. This can be analyzed in how this government making priority for programs and budgets.This research concluded: firs 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007, even when the number of violence tends to increase; second, the domestic violence or violence towards women considered is natural that?s way recovery program isn?t priority; and third, Patriarchy is still dominated in government and social system in Kabupaten Bekasi, it?s showed in paid attention from government and society toward prevention and recovery for domestic violence survivors."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir Pierre Bourdie mengenai kekerasan simbolik untuk menganalisis praktik kekerasan simbolik melalui mekanisme bahasa, simbol dan representasi dalam arena acara resmi yang diselenggarakan di BPK RI. Paradigma dalam penelitian ini adalah critical constructivism dengan pendekatan kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga orang pembawa acara di BPK RI. Hasil penelitian ini berhasil mengungkap bahwa praktik kekerasan simbolik terjadi dalam ranah birokrasi yaitu dalam arena acara resmi yang beroperasi melalui mekanisme bahasa, simbol dan representasi terhadap pembawa acara perempuan. Kekerasan simbolik juga beroperasi melalui lingkungan yang berperan dalam mendisiplinkan penampilan pembawa acara, tanpa terlihat dan tanpa paksaan melalui orang-orang di sekitar individu. Pada akhirnya lingkungan berperan dalam membentuk diri individu untuk menerima standar/ kriteria penampilan sebagai motivasi dirinya untuk selalu tampil rapi dan enak dipandang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan simbolik yang diterima oleh pembawa acara perempuan, diinternalisasi dalam diri individu dan direproduksi kembali terhadap pembawa acara lain. Ini menunjukkan bahwa dominasi tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi perempuan juga dapat saling mendominasi.

---

ABSTRACTThis study was conducted using Pierre Bourdieu rsquo s framework on symbolic violence to analyze the practical of symbolic violence through the mechanism of language, symbols and representations in the formal event field held at the BPK RI. The paradigm of this research is critical constructivism with qualitative approach. The research strategy used is case study with data collection techniques through in depth interviews of three female MCs in BPK RI. The result of this study succeeded in revealing that the practice of symbolic violence occurred in the realm of bureaucracy in the formal event field that operates through the mechanism of language, symbol and representation of the female MC. Symbolic violence also operates through an environment that plays a role in disciplining the appearance of the host, unseen and without coercion through people around individuals. In the end the environment plays a role in shaping the individual to accept and make the standard criteria of appearance as her motivation to always look neat and good looking. This research also shows that the symbolic violence received by the female MC is internalized and reproduced to others MC. This shows that dominance is not only done by male to female, but female can also dominate each other. "

"Perempuan disabilitas merupakan kelompok yang rentan untuk mengalami kekerasan seksual akibat kondisi disabilitas dan stigma di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stigma dan coping strategy perempuan disabilitas penyintas kekerasan seksual di ranah personal dengan menggunakan Transactional Stress and Coping Model Lazarus & Folkman (1984) di HWDI Jakarta tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, desain studi kasus pada 4 orang perempuan disabilitas penyintas kekerasan seksual dan 8 informan kunci dari keluarga penyintas, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta serta konselor HWDI Jakarta. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dilakukan pada bulan Mei-Juli 2023 dan dianalisis secara konten. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas penyintas merasa tidak berdaya, tidak berharga, tidak percaya diri, menarik diri dari lingkungan hingga berpikir untuk bunuh diri. Meski telah mengantisipasi stigma dengan menyembunyikan kekerasan seksual yang dialami, semua penyintas tetap menerima stigma hingga diskriminasi karena kekerasan dan kondisi disabilitas yang dialami. Mayoritas penyintas mendapatkan dukungan keluarga dan komunitas. Pada jenis problem-foused coping, umumnya penyintas mencari bantuan ke keluarga dan/atau profesional, sedangkan emotion-focused coping, mayoritas penyintas berolahraga dan beribadah untuk mengelola emosi, hanya sebagian penyintas mengembangkan humor dan pemaknaan positif. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada lembaga yang menangani kasus kekerasan terkait kebijakan dan hak disabilitas, cara pelaporan dan penanganan kasus. Sosialisasi kepada masyarakat terkait stigma dan kekerasan seksual diperlukan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan disabilitas.

---

Women with disabilities are one amongst the groups who are vulnerable to become the target of sexual violence due to their condition and stigma from the public. This research aims to uncover the stigma and coping strategy of women with disabilities who survived personal sexual violence using the Transactional Stress and Coping Model proposed by Lazarus & Folkman (1984) at Indonesian Women with Disabilities Organization (HWDI) Jakarta in 2023. This research uses a qualitative approach with a study case design on 4 women with disabilities who survived sexual violence and 8 key informants which consists of the survivors' families, Jakarta Health Agency, Technical Implementation Unit (UPT) of the Women and Children Protection Centre in Jakarta as well as the counselor of HWDI Jakarta. The data are collected through in-depth interview which was conducted in May-July 2023 and are being analyzed using content analysis.  The result shows that the majority of the survivors feel a sense of helplessness, unworthiness, lack of self confidence, forfeit themselves from the society to the extent of even having suicidal thoughts. Even after anticipating the stigma by hiding the sexual violence they have experienced, all of the survivors still received the stigma and discrimination due to the violence and disability condition that they are in. The majority of the survivors received support from their families and community. On the problem-focused coping type, the survivors are generally seeking help to their families and/or professionals, while on the emotion-focused coping, the majority of the survivors do exercises and pray to process their emotions, only a number of survivors develop a sense of humor and positive mindset. Therefore, the government needs to provide and hold socialization to agencies that handle violence concerning the policy and the rights of people with disabilities, how to report and handle cases regarding the issue. Socialization to the public about stigma and sexual violence is also urgent in order to protect and fulfill the rights of women with disabilities."

"Skripsi ini membahas tentang kriminalisasi yang dialami oleh perempuan pekerja migran domestik Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Penelitian dilakukan dengan melihat adanya kerentanan perempuan pekerja migran domestik Indonesia dalam menghadapi sistem hukum negara tujuan berdasarkan teori feminis sosialis dan feminis jurisprudensi dimana kelas dan gender mempengaruhi praktek hukum di Timur Tengah. Tiga orang perempuan pekerja migran yang pernah mengalami kriminalisasi menjadi subjek penelitian yang pengalamannya digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kritis untuk melihat bagaimana kriminalisasi perempuan pekerja migran domestik Indonesia di Timur Tengah adalah bentuk dari kekerasan terhadap perempuan.

---

This undergraduate thesis discusses about criminalization of Indonesian women migrant domestic workers in the Middle East. This research sees the vulnerability of Indonesia women migrant domestic workers in facing the countries’ law based on Socialist Feminist and Feminist Jurisprudence Theory. Three Indonesian women migrant domestic workers were interviewed as the subjects in this research due to their experienced of criminalization. Then, it all would be used for analyzing as according to the theoritical framework. Critical approach had been applied for viewing how the criminalization of Indonesian women migrant domestic workers was a form of violence against women."

"Skripsi ini membahas mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan Batak Toba, sebagai istri, yang tidak memiliki anak laki-laki. Skripsi ini menggunakan metode studi kasus dengan meneliti kekerasan yang dialami Crosby dan Fanny. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori Interseksionalitas dalam kajian kriminologi feminis dan konsep viktimisasi struktural. Skripsi ini mencoba melihat mengapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh Crosby dan Fanny yang merupakan perempuan Batak Toba yang tidak memiliki anak laki-laki. Dalam hal ini Crosby dan Fanny menjalani berbagai hal yang semakin memperburuk kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan feminis untuk dapat melihat permasalahan yang dialami perempuan dari sudut pandang dan dunia perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan penelusuran data-data sekunder lainnya sebagai teknik pengumpulan data.

---

This Thesis discusses violence against Batak Toba Woman, as a wife, who does not have any son. This Thesis is a case study that analyzes Crosby?s and Fanny?s case. The theory and concept used in this thesis are intersectionality theory from feminist criminology and structural victimization concept.

This thesis sees why domestic violence can happen to Crosby and Fanny, as Batak Toba women that do not have any son. Crosby and Fanny have experienced many things that make the violence against them worse.

This study uses feminist approach to see the problem that happen to women from their points of view and from the women?s world. The method used in this thesis is a qualitative method with in-depth interviews, and secondary data gathering."

"Media massa dan perempuan merupakan dua hal yang hampir tidak dapat dipisahkan. Hal ini terwujud melalui hadirnya sosok perempuan yang direpresentasikan di media massa. Melihat fenomena yang marak terkait dengan kemunculan sosok perempuan di media massa, pada umumnya perempuan hanya digambarkan sebagai alat pemanis atau sebuah komoditas demi kepentingan-kepentingan teltentu. Salah satu bentuk media massa yang membeii pengaruh sangat besar bagi khalayak adalah media televisi. Beragam bentuk paket program ditawarkan oleh media televisi. Namun maraknya program-program yang ditayangkan cenderung membentuk suatu eksploitasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Eksploitasi tersebut mengarah pada kondisi diskriminasi terhadap satu pihak. Salah satu bentuk terjadinya kondisi diskriminasi tersebul tergambar dalam tayangan berita kriminal. Program ini muncui seiring dengan kondisi realita sosial yang menunjukkan tingkat kriminalitas yang semakin hari semakin tinggi akibat banyak faktor. Diusungnya laporan investigasi daiam bentuk program hukum dan kriminal bertujuan untuk meningkatkan empati seria kewaspadaan masyarakat akan bahaya kejahatan yang dapat mengintai siapa saja. Namun hal yang mengganggu dan sekaiigus menarik uniuk diteiaah adaiah adanya prilaku ekspioitasi dan diskriminasi terhadap perempuan daiam pembentaan pada tayangan kriminal tersabut. Media teievisi seolah kian menjadi lahan subur bagi bentuk pendiskriminasian perempuan secara simbolik melalui pemberitaan-pemberitaan yang bombastis sehingga mampu menyedot perhatian khalayak, Perempuan yang mendapatkan prilaku diskriminatif berada dalam posisi sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan. Sementara itu, individu yang melakukan prilaku eksploitasi dan diskriminasi tersebut adalah Iaki-laki yang menjadikan perempuan sebagai korban kejahatan, atau bahkan pihak-pihak yang berwenang, ketika perempuan berada pada posisi sebagai pelaku kejahatan. Untuk itu, penelitian ini hendak mempermasalahkan sudut pandang jurnalis atau pengelola program Derap Hukum dari perspektif feminis sosialis, perihal bagaimana ideology-ideologi yang melatarbelakangi kerangka berpikir mereka sehingga tercermin dalam hasil produksi yang kemudian disalurkan ke ruang-ruang keluarga. Penelitian ini menggunakan perspektif feminis sosialis dalam kerangka ekonomi politik kritis. Data-data diperoleh dan hasil wawancara terhadap informan-informan penting di balik proses produksi program Derap Hukum. Selain itu, observasi terhadap tayangan episode-episode Derap Hukum sepanjang tahun 2006 juga dilakukan untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan informan dengan hasil produksi mereka sendiri. Data sekunder sebagai pelengkap, diperoleh dari penelusuran berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menemukan adanya kepentingan-kepentingan ekonomi politik media yang menjadi kerangka konsep berpikir para pengelola program Derap Hukum tenitama sang pemegang wewenang dan keputusan tertinggi. Subordinasi temadap perempuan terlihat jelas dalam representasi tayangan. Hal tersebut ternyata merupakan strategi untuk menjangkau khalayak sebanyak-banyaknya demi peraihan keuntungan yang sebesar-besamya. Dengan demikian, ideology pairiarki dan budaya kapitalisme media masih mendominasi kinerja iumahs dalam memproduksi tayangan bagi khalayak yang tidak hanya dikhususkan oieh Iaki-laki. Ironisnya, tayangan tersebut justru menyajikan proporsi yang tidak seimbang dan cenderung menyudutkan perempuan. Dengan demikian, stigma perempuan yang rentan dengan tindak kekerasan diperkuat dengan representasi pelempuan dalam layar kaca yang tidak Iain dijadikan sebagai sebuah komoditas tersendiri bagi institusi media yang mendatangkan banyak keuntungan. Akhir penelitian ini berupaya memberi solusi pada permasalahan yang ada melalui implikasi peneiitian. Panama. media televisi hendaknya mampu melakukan suatu gebrakan untuk mengangkat derajat penempuan dari keterpurukan yang semakin diperparah dengan representasinya seoara simbolik dalam tayangan hukum dan kriminal. Hal tersebut mampu membuktikan bahwa perempuan memang rentan kejahatan namun bukan berarti perempuan kayak didiskriminasikan dalam segi apapun yang tidak setara dengan laki-laki. Kedua, peran negara untuk berintegrasi dengan media dapat dilakukan dengan terus-menerus melakukan sosialisasi zero tolerance policy of violence against woman, tanpa melakukan intervensi berlebihan pada institusi media. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan bagi penelitian selanjutnya untuk Iebih mengupas secara lebih lengkap dan komperhensif mengenai praktek kapitalisme dalam kepentingan ekonomi politik media di balik representasi muatan tayangan yang diproduksinya dalam konsep ekonomi politik media yang lain yaitu spasialisasi dan strukturasi. Karena pengaruh kepentingan ekonomi poiitik dalam tubuh institusi media tersebut memberi penetrasi yang sangat kuat kepada khalayak sebagai konsumen. Di samping itu, penelitian-penelitian seputar representasi sosok perempuan dalam media masse perlu dilakukan seoara berkesinambungan sebagai upaya memberi penyadaran bagi jurnalis rnengingat dunia jurnalis masih didominasi oleh ideologi patriarki yang teramat kuat."

"ABSTRACTPenelitian ini akan membahas mengapa eksistensi Dewan Jirga di Pakistan hingga saat ini masih kuat di dalam masyarakat. Dewan Jirga merupakan institusi peradilan lokal yang beranggotakan tertua adat, tuan tanah, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalam masyarakat, yang seluruhnya adalah laki-laki. Namun dalam memutuskan solusi atas permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat, Dewan Jirga seringkali menggunakan praktik-praktik budaya yang termasuk ke dalam kategori kekerasan terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori Cultural Violence oleh Johan Galtung, peneliti melihat budaya patriarki dan identitas etnis di Pakistan sebagai bentuk kekerasan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik masyarakat Pakistan yang sarat dengan budaya patriarki dan identitas etnis, melegitimasi eksistensi Dewan Jirga dan praktik-praktik budayanya. Dalam hal ini termasuk praktik budaya seperti honour killing dan swara yang termasuk tindakan kekerasan terhadap perempuan. Selain melegitimasi eksistensi Dewan Jirga dan praktik budayanya, budaya patriarki dan identitas etnis juga menyebabkan adanya inkonsistensi pemerintah dan aparat negara dalam menindaklanjuti praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan. Khususnya praktik kekerasan atas nama budaya yang dipertahankan oleh Dewan Jirga. Budaya patriarki dan identitas etnis yang melegitimasi Dewan Jirga dan praktik budayanya inilah yang menyebabkan eksistensi Dewan Jirga masih memiliki pengaruh yang kuat hingga saat ini. Kata kunci: Budaya Patriarki, Dewan Jirga, Identitas Etnis, Kekerasan Terhadap Perempuan.

---

ABSTRACTThis research will examine why the existence of the Jirga Council in Pakistan is still strong in the community. The Jirga Council is a local justice institution composed of the oldest, landlord, and people in power in society, and all of them are men. But in deciding on solutions to problems in society, the Jirga Council often uses cultural practices that include in the category of violence against women. Using the Cultural Violence theory by Johan Galtung, the writer sees the Jirga Council as a cultural violence because it is a form of patriarchal culture and an ethnic institution. The study found that the characteristics of Pakistani society, which are full of patriarchal culture and ethnic identity, legitimize the existence of the Jirga Council and its cultural practices. These include cultural practices such as honor killing and swara which include as acts of violence against women. Besides to legitimizing the existence of the Jirga Council and its cultural practices, patriarchal culture and ethnic identity also led to the inconsistency of government and state apparatus in following up the practices of violence against women. Especially violence practices in the name of culture which mantained by the Jirga Council. Patriarchal culture and ethnic identity which legitimize the Jirga Council and its cultural practices cause the existence of the Jirga Council still has a strong influence until today. Keywords Patriarchal culture, Ethical identity, the Jirga Council, Violence Against Women."