Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan pengaruh asuransi kesehatan sosial untuk menyediakan proteksi finansial bagi pesertanya, dalam kerangka implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. PBI-BPJS Kesehatan merupakan sebuah bentuk asuransi kesehatan sosial, yang mana iuran kepesertaan program tersebut ditanggung oleh pemerintah. Analisis cross-section terhadap data Susenas Maret 2016 dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepesertaan PBI terhadap pengeluaran kesehatan OOP per kapita rumah tangga, secara kondisional terhadap penggunaan layanan kesehatan berupa rawat jalan dan rawat inap. Strategi empiris didahului dengan pencocokan sampel melalui propensity score matching PSM , untuk kemudian dilanjutkan dengan pemodelan dua bagian yang dilakukan secara terpisah untuk kedua jenis layanan kesehatan yang diteliti. Bagian pertama mencakup estimasi pengaruh kepesertaan PBI terhadap kecenderungan penggunaan kedua jenis layanan kesehatan melalui pemodelan probit dengan variabel instrumen IV ; sementara bagian kedua menggunakan pemodelan two-staged least square 2SLS dengan variabel instrumen IV untuk mendapatkan besaran pengaruh kepesertaan PBI terhadap biaya kesehatan OOP per kapita, secara kondisional terhadap penggunaan layanan kesehatan rawat jalan maupun rawat inap. Estimasi dengan menggunakan variabel instrumen ini dilakukan untuk mengatasi masalah endogenitas di dalam variabel kepesertaan PBI yang diduga terjadi tidak secara acak. Ditemukan indikasi bahwa peserta PBI memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam menggunakan layanan kesehatan berupa rawat jalan maupun rawat inap, dengan besaran terbatas untuk keduanya, bila dibandingkan dengan non peserta PBI. Dalam konteks layanan rawat jalan, peserta PBI secara rata-rata membayar 13,87 lebih rendah daripada non peserta PBI. Sementara untuk layanan rawat inap, secara rata-rata peserta PBI teramati membayar 51,14 lebih rendah daripada non peserta PBI. Hasil estimasi juga menemukan peranan variabel kontrol seperti tingkat ekonomi rumah tangga, konsentrasi jumlah tenaga kesehatan di dalam masyarakat, dan status rumah tangga sebagai penerima program-program perlindungan sosial lain, sebagai kontributor besaran pengeluaran kesehatan OOP per kapita yang signifikan. Secara umum ditemukan bahwa proteksi finansial sudah didapatkan oleh peserta PBI dalam konteks utilisasi untuk kedua jenis layanan kesehatan.

---

ABSTRACTThis study aims to investigate the effects of social health insurance in regards with financial protection for its rsquo participants, within the implementation of the National Health Insurance program rsquo s framework in Indonesia. PBI BPJS Kesehatan is a form of social health insurance, in which the membership dues of the program is borne by the government. Cross section analysis using March 2016 rsquo s Susenas was conducted to determine the effect of PBI participation on out of pocket OOP per capita health expenditure, conditional on the use of outpatient and inpatient health services. Empirical strategy of matching the relevant samples through propensity score matching PSM procedures was done in order to create the base of the analysis, which then followed by a two part model that was done separately for both types of health services. The first part includes estimating the effect of PBI participation on the probability of the use of both types of health services utilizing probit with instrument variables IV specifications while the second part make use of two staged least square 2SLS with IV to obtain the magnitude of effect from PBI participation on OOP per capita health expenditures, conditional on the use of each health services. Estimation using IV was performed to account the problem of endogenity within PBI membership variable which was suspected to occur not randomly. Estimation results indicated greater propensity for PBI participants to be accessing both type of outpatient and inpatient health services, both with limited positive effect, as compared with non PBI participants. For outpatient services, PBI participants on average paid 13.87 less than non PBI participants. Whereas for inpatient services, on average PBI participants paid 51.14 less than non PBI participants. The estimation result also found the role of control variables of secondary interest such as households rsquo economic level, health workers density within the community, and households rsquo status as recipients of other social protection programs, as significant contributors of OOP per capita health expenditures. In general, this study found that PBI participants have received some form of financial protection conditional on utilizing either types of health services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran evaluasi terhadap implementasi sistem rujukan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Tangerang Selatan dan RSU Bhineka Bakti Husada. Gambaran evaluasi sistem rujukan dapat dilihat pada karakterisitik rujukan medik berjenjang melalui pendekatan mutu (quality) dari Donabedian. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 17 informan yang terdiri dari unsur manajemen dan pelaksana teknis Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, kementerian Kesehatan dan BPJS serta observasi langsung di beberapa unit layanan terkait. Data sekunder diperoleh melalui data rekam medik dan register pasien. Pengukuran terhadap karakteristik sistem rujukan terdiri dari standar input yang meliputi kebijakan sistem rujukan dan kelengkapan fasilitas rujukan. Standar process meliputi alur rujukan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), ketentuan rujuk balik, prosedur kegawatdaruratan dan monitoring dan evaluasi, kemudian standar output meliputi rujukan yang tepat dan cakupan rujukan baik di rawat jalan maupun rawat inap.

---

This study aimed to get an overview of the evaluation of the implementation of the referral system in the National Health Insurance program (JKN) in South Tangerang District Hospital and Bhineka Bakti Husada Hospital. Picture evaluation referral system can be seen in the characteristics of tiered medical referral through quality approach framework quality of Donabedian.

Research using qualitative methods. The primary data obtained through interviews of more than 17 informants consisting of elements of management and technical implementation Hospital, Department of Health, Ministry of Health and BPJS as well as direct observation in several units related services. Secondary data obtained through medical records and registers patients.

Measurement of the characteristics of the reference system consists of standard input covering the referral system policy and completeness of the referral facility. The standard process includes groove reference, adherence to standard operating procedures (SOP), the terms refer turning, emergency procedures and monitoring and evaluation, then standard output includes appropriate referral and referral coverage in both the outpatient and inpatient."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"Pada tahun 2014, Indonesia memulai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menggunakan Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) sebagai sistem pembayaran rumah sakit. Sistem pembayaran ini memberikan insentif kepada rumah sakit untuk meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan kunjungan pasien baru, salah satunya dengan upaya readmisi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi readmisi pada pasien rawat inap kasus Hepatobilier di Rumah Sakit X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Data yang diambil merupakan data sekunder kasus hepatobilier rawat inap sebelum pelaksanaan JKN (tahun 2010- 2013) dan sesudah pelaksanaan JKN (tahun 2014-2017). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan JKN, pasien dengan readmisi ≥ 30 hari mengalami peningkatan median lama rawat inap, sedangkan pasien dengan readmisi < 30 hari mengalami penurunan lama rawat inap. Hasil uji multivariat menunjukkan variabel yang paling dominan berpengaruh dengan jenis readmisi adalah lama rawat inap dengan nilai marginal effect -0.041. Hasil estimasi diperoleh nilai koefisien negatif yang menunjukkan semakin pendek lama rawat inap, peluang readmisi < 30 hari semakin tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan upaya memperpendek lama rawat inap dan upaya readmisi yang sengaja dilakukan oleh rumah sakit setelah pelaksanaan sistem pembayaran INA CBGs. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil analisis bivariat yang menunjukkan proporsi readmisi < 30 hari lebih tinggi pada payer dengan sistem pembayaran INA CBGs dan FFS negosiasi dibandingkan dengan payer dengan sistem pembayaran FFS.

---

In 2014, Indonesia has started a National Health Insurance (JKN) program that used Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) as hospital payment system. This payment system provides an incentive for hospitals to increase revenue by increasing new patient visits, one of which is by readmissions. The purpose of this study is to analyze the factors that affect the readmissions of Hepatobiliary inpatients in Hospital X. This study uses a quantitative research method with a cross sectional research design. The data taken is secondary data on hepatobiliary cases hospitalized before the implementation of JKN (2010-2013) and after the implementation of JKN (2014-2017). The results of the bivariate analysis show that after the implementation of JKN, patients with ≥ 30 days readmission experience an increase in median length of stay, while patients with <30 days readmission experience a decrease in length of stay. The multivariate test results show that the most dominant variable influencing the type of readmissions is the length of stay with a value of marginal effect -0.041. Estimation results obtain negative coefficient values which indicate the shorter the length of stay, the chances of <30 days readmission are higher. This shows that there is a possibility of efforts to shorten the length of stay and efforts to readmissions deliberately carried out by the hospital after the implementation of the INA CBGs payment system. The statement is supported by the results of bivariate analysis which shows the proportion of <30 days readmission higher for payers with INA CBGs and FFS negotiations payment system compared to payer with the FFS payment system."

"Abstract:Bringing together the abbreviations, acronyms, definitions, and terms in the health care industry, this dictionary offers useful information explaining the policies and practices in health insurance"