Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sumber daya manusia, standard operating procedure (SOP), sistem informasi dan teknologi, syarat pengajuan proposal, proses underwriting dan pembuatan proposal, dan pengawasan oleh supervisor terhadap keterlambatan pembuatan proposal New Business asuransi kesehatan kumpulan di PT. Allianz Life Indonesia tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualiatif dengan disain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya jumlah dan kualitas SDM, SOP yang kurang efektif, terhambatnya sistem informasi dan teknologi, syarat pengajuan proposal yang tidak lengkap, dan supervisi yang kurang berpengaruh menyebabkan pembuatan proposal New Business menjadi terlambat. Diperlukan penambahan jumlah SDM dan perbaikan sistem informasi serta edukasi tim Sales untuk mengatasi masalah keterlambatan.

---

This study aims to describe the human resources, standard operating procedure, information system and technology, proposal request document, underwriting and proposals process, and supervision to towards overdue in making New Business proposal Group Health Insurance at PT. Allianz Life Indonesia in 2012. This study uses descriptive qualitative research design.

The results showed a lack of quantity and quality of human resource, less effective SOP, inhibition of information system and technology, incompleteness of proposal submission requirements and less effect supervision causes New Business Proposal is overdue. Addition of human resources, improving performance of information system and providing education to Sales team are required to overcome the problem."

"Penelitian ini akan menguji secara empiris keberadaan ex ante moral hazard di pasar asuransi kesehatan di Indonesia terhadap pilihan gaya hidup seperti merokok dan obesitas. Tantangan utama dalam memahami masalah moral hazard adalah endogenitas. Keputusan tentang memiliki asuransi dan pilihan gaya hidup adalah berurutan, bukan serentak. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menggunakan analisis multivariate probit. Penelitian ini menggunakan tiga seri dari IFLS (Indonesian Family Life Survey) tahun 2000, 2007, dan 2014, karena ketiga seri ini memiliki informasi tentang perilaku merokok dan kondisi obesitas.Penelitian ini menemukan bukti keberadaan ex ante moral hazard di asuransi kesehatan untuk obesitas di tingkat kepala keluarga, tapi tidak untuk perilaku merokok. Regresi dari multivariate probit menunjukkan bahwa memiliki asuransi kesehatan meningkatkan kecenderungan untuk obeitas. Dengan menggunakan sampel yang lebih luas, termasuk semua anggota keluarga, tidak ditemukan bukti keberadaan ex ante moral hazard baik untuk perilaku merokok maupun untuk obesitas.

---

This paper will empirically examine the existence of ex ante moral hazard in health insurance in Indonesia with respect to lifestyle choices such as smoking and obesity. A key challenge in understanding the moral hazard problem is endogeneity. Decisions regarding having insurance and lifestyle choices are arguably sequential, not simultaneous. To address this problem, this paper uses a multivariate probit analysis. This paper uses three waves from the IFLS (Indonesian Family Life Survey) over 2000, 2007, and 2014, as these have information about insurance status, smoking behaviour, and obesity condition.

This paper finds evidence of the existence of ex ante moral hazard in health insurance for obesity of the head of household, but not for smoking. The multivariate probit regression shows that having health insurance increases the propensity of being obese. Using a wider sample, including all members of households, there is not sufficient evidence of the existence of ex ante moral hazard for either smoking or obesity."

"Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat. Hal ini dikarenakan pendapatan dari iuran peserta lebih rendah daripada pengeluarannya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 dan kemudian diganti dengan Peraturan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, beberapa kelompok masyarakat mengajukan gugatan terhadap Peraturan Presiden yang mengatur kenaikan iuran tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa literatur mengkonfirmasi bahwa willingness to pay (WTP) pekerja informal di Indonesia rendah terhadap iuran BPJS Kesehatan. SDG 3 Good Health and Being Well ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030, namun hingga kini, Indonesia masih berkutat dengan polemik kenaikan iuran BPJS. Studi ini bertujuan untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan mebayar peserta informal. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database PubMed, ScienceDirect dan Remote LibUI dengan kata kunci “willingness to pay” AND “national health insurance” OR “social health insurance”. Ditemukan 10 total studi yang terinklusi. Kriteria inklusi dalam studi ini antara lain seluruh penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan merupakan literatur dari 10 tahun terakhir. Namun, studi ini belum bisa memenuhi tujuan penelitian karena asuransi kesehatan nasional yang diimplementasikan di setiap negara memiliki model yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Kesepuluh literatur tersebut hanya dapat diinterpretasi secara site specific. Di sisi lain, ditemukan beberapa critical research fallacies yang menghasilkan kesimpulan bahwa WTP tidak bisa dijadikan sebagai data dasar dalam penetapan kebijakan penerapan asuransi kesehatan nasional. Ability to pay (ATP) dinilai lebih tepat untuk dihitung terhadap iuran asuransi kesehatan nasional

---

The deficit of National Health Insurance (JKN) was increasing. This is caused by the income from participant contributions is lower than the expenses. The Government of Indonesia had issued Presidential Decree No. 75 of 2019 and later replaced by Presidential Decree No. 64 of 2020 concerning the increase in the amount of BPJS Health contributions. However, several community groups have filed suit against the Presidential Regulation which regulates these fees for various reasons. Some literature confirms that the willingness to pay (WTP) of informal workers in Indonesia was low against BPJS Health contributions. SDG 3 Good Health and Being Well is planned to be achieved by 2030, however, until now, Indonesia is still struggling with the polemic of increasing BPJS contributions. This study aims to compare the determinants of WTP to national health insurance contributions and to gain lessons learned about the implementation of national health insurance in several countries in increasing the willingness to pay informal participants. This study uses a literature review method. Study searches were conducted through online database, such as PubMed, ScienceDirect and Remote Lib UI, with the keywords "willingness to pay" AND "national health insurance" OR "social health insurance". There were 10 studies that were included in total. The inclusion criteria in this study are among all research that can answer research questions, is written in Indonesian or English, and was published in the last 10 years. However, this study has not fulfilled the research objectives because the national health insurance that is implemented in each country has a different model and cannot be compared. The ten literature can only be interpreted as site-specific. On the other hand, several critical research errors were found which resulted that WTP could not be used as a basis for determining policies direction in the implementation of national health insurance. Ability to pay (ATP) is considered to be more appropriate to calculate the national health insurance contributions"

"ABSTRAKFenomena Out-of-Pocket Kesehatan, Kejadian Katastropik, danPemiskinan pada Rumah Tangga di Indonesia tahun 2014-2016.Pembimbing : Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesMasih adanya out-of-pocket pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN mengindikasikan bahwa JKN belum optimal dalam memberikan perlindungan finansialkepada pesertanya. Selanjutnya, pada negara low-middle income penting untuk melihatkejadian katastropik dan pemiskinan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalahuntuk melihat keterkaitan antara kepemilikan JKN dalam rumah tangga dengan out-ofpocketkesehatan dan kejadian katastropik dalam rumah tangga serta menggambarkanpemiskinan yang terjadi akibat out-of-pocket kesehatan di dalam rumah tangga padatahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data Susenas tahun2014 sampai dengan tahun 2016 yang dianalisis dengan pendekatan ekonometri. Untukout-of-pocket kesehatan dalam rumah tangga diestimasi dengan Ordinary Least Square OLS , untuk kejadian katastropik dalam rumah tangga diestimasi dengan menggunakanmodel logit, dan untuk gambaran pemiskinan dalam rumah tangga dianalisis denganmelihat pengeluaran rumah tangga sebelum dan sesudah memperhitungkan out-ofpocketkesehatan. Penelitian ini menunjukkan, adanya proporsi kepemilikan JKN dalamrumah tangga pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat memberikanperlindungan finansial berupa penurunan out-of-pocket kesehatan dan mencegahterjadinya pengeluaran katastropik dalam rumah tangga serta menjadi pengaruh tidaklangsung dalam menurunkan pemiskinan dalam rumah tangga. Ke depannya, perlufokus pada perluasan kepesertaan JKN dan peningkatan kegiatan promotif dan preventifdalam ranga mencapai Universal Health Coverage.Kata Kunci: Out-of-Pocket, Kejadian Katastropik, Pemiskinan, Jaminan KesehatanNasional, Universal Health Coverage.

---

ABSTRACT Out of Pocket Healthcare Phenomenon, Incidence Catasthropicand Impoverishment in Indonesia s Household 2014 2016Counsellor Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesOut of pocket OOP healthcare in National Health Insurance NHI participationindicates that NHI was not yet optimal to provide financial protection. Furthermore, It simportant for low middle income countries to look at catastrophic incidence inhousehold. The aim of this study was to examine the relationship between NHIownership on household with OOP healthcare and catastrophic incidence, and alsodescribe the impoverishment because of OOP healthcare in household from 2014 to2016. This study use Susenas data 2014 to 2016 and analyzed by econometric approach.For OOP healthcare in household estimated by Ordinary Least Square OLS , forcatastrophic incidence in household estimated using logit model, and to describeimpoverishment in household analyzed by looking at household expenditure before andafter taking into acoount OOP healthcare. The proportion of JKN ownership inhousehold from 2014 to 2016 can provide financial protection in the form of decreasedOOP healthcare and prevent catastrophic incidence in household, and become indirecteffect reducing impoverishment in household. In the future, we need to focus expandingNHI participation and increasing promotive and preventive programme in order toachieve Universal Health Coverage.Keywords Out of Pocket, Catastrophic Incidence, Impoverishment, National HealthInsurance, Universal Health Coverage"

"Dalam perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan proteksi terhadap para pekerja, Para pekerja dalam melaksanakan kewajiban nya dapat mengalami berbagai macam resiko terutama resiko kesehatan oleh karena itu dibutuhkan instrument penjamin untuk memenuhi kesehatan para pekerja tersebut. Dalam hal ini ada dua bentuk instrumen penjamin pemenuhan jaminan kesehatan para pekerja tersebut yakni Asuransi Kesehatan BPJS yang diwajibkan oleh undang-undang dan Asuransi Kesehatan Komersial terhadap perusahaan yang berdasarkan kemampuanya menggunakan jaminan terhadap para pekerja tersebut. Sebuah kondisi timbul dimana dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menyediakan dua buah instruments tersebut di dalam perusahaan mereka. Pokok permasalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan kedua instrument tersebut dalam perusahaan di Indonesia, dimana BPJS bersifat wajib namun perusahaan tetap menggunakan Asuransi Kesehatan Komersial untuk menjamin kesehatan para pekerja nya dan bagaimana perbandingan jaminan yang ditanggung oleh kedua buah jaminan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang no 24 tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya mewajibkan penerapan BPJS walaupun pada kenyataan perusahaan lebih cenderung memakai asuransi komersial karena dirasa lebih menguntungkan Untuk menyiasati hal ini BPJS menerapkan cob agar penerapan undang-undang efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.

---

In the protection of labor in Indonesia Companies are required by law to provide protection to workers, workers in carrying out its obligations can experience a wide variety of health risks, especially health risk therefore required guarantor instrument to meet the health of these workers. In this case there are two forms of guarantor instruments fulfilling the health insurance of these workers the Health Insurance BPJS required by law and the Commercial Health Insurance by the company by its ability to take out insurance against these workers. A condition which arises in practice there are many companies that provide these two instruments within their company. The principal problems in this thesis is how the application of the two instruments in Indonesia company, where BPJS be compulsory but the company still uses a commercial health insurance to ensure the health of its workers and how it compares to guarantee by the two instruments by these warranties. Methods used are normative juridical research method, the research done on the positive law written and unwritten. This study concluded that the law No. 24 of 2011 Concerning Social Security Agency. only requires the application of BPJS despite the fact the company is more tend to use commercial insurance because it is considered more profitable. To get around this, BPJS apply the cob for the application of the laws effective and beneficial for both parties."

"Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014.Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI.Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi.

---

Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014.

The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership.

Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured."