Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDunia olahraga merupakan salah satu bidang yang melibatkan banyak pengalaman emosional. Seseorang akan mengalami emosi yang positif ketika menang, dan mengalami emosi negatif ketika kalah. Dalam menyampaikan emosi yang dialaminya, manusia kerap kali menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi. Namun, adanya linguistic positivity bias memungkinkan terjadinya perbedaan antara emosi yang timbul dengan emosi yang disampaikan melalui media. Hal ini terjadi ketika kekalahan (kondisi negatif) diberitakan secara positif, yaitu dengan menggunakan kata-kata bersifat positif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah linguistic positivity bias terjadi pada pemberitaan olahraga di media cetak Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap pemberitaan media cetak mengenai kemenangan dan kekalahan Indonesia pada SEA Games XXVI/2011. Sementara itu, positif atau negatifnya pemberitaan dilihat dari nilai valensinya (pleasure/displeasure dalam skala 1-5). Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks kemenangan memiliki valensi yang lebih positif dibanding teks kekalahan. Meskipun begitu, baik kelompok teks menang maupun kalah memiliki valensi di bawah netral, yang cenderung mengarah ke valensi positif. Hal ini menunjukkan adanya linguistic positivity bias dalam pemberitaan olahraga di media cetak Indonesia.

---

AbstractEmotions are experienced frequently in the world of sport. In a winning condition, one will experienced a range of positive emotions, and negative emotions will accompany a losing condition. In conveying the emotions experienced, one usually uses language as a way of communicating. But, the linguistic positivity bias enables a difference between the emotions that emerge from certain conditions and the emotions conveyed through the media. This bias happens when losing (negative condition) is reported positively, that is, by using positive words. So, a study were conducted in attempt to know if the linguistic positivity bias phenomenon can be found on sport coverage in the Indonesian print media. The study involves articles in the print media reporting the wins and losses of Indonesia in the SEA Games XXVI/2011. The positivity or negativity of the articles are measured in terms of valence (pleasure/displeasure on a scale of 1-5). The result shows that the winning articles are more positively valenced than the losing articles. Nevertheless, the valence in both the winning and losing articles are below neutral, which means they tend to be positively valenced. It shows that there is a linguistic positivity bias on sport coverage in the Indonesian print media."

"Women and health are two very close issues as family health lies most often in the hands of women. Ironically, their awareness toward their own health is still low. Cultural constraints have made single, unmarried women or virgins feel reluctant to go to obgyn clinics, though there is an increasing prevalence of cervical cancer in Indonesia. Related to the role of the media to reduce the number of women with cervical cancer, a question rises. How do the media represent this conflict? The object of the study is a documentary film about several problems faced by women. The unit of analysis is the episode that contains issues related to the virtue of virginity, and data were collected through an analysis of the media text. The findings show that the media seem to have an awareness of the problems, but they have not fully adopted gender perspectives, and this leads to the strengthening of myths, taboos and traditional values surrounding virginity."

""Ensuring Fairness in Health Care Coverage" helps organizations make the difficult choices necessary when considering the health benefits they provide to their employees. Based on a study by the Ethical Force Program, led by the Institute for Ethics at the American Medical Association, this groundbreaking book provides a proactive approach to safeguard against employee resentment, legal appeals, and adverse publicity. The book takes into consideration both the fairness - and the perceived fairness - of the health benefits companies provide to employees, and lays the groundwork for readers to make the best possible choices."

"Kebijakan asuransi TKI berpotensi bersinggungan dengan implementasi jaminan kesehatan. Fungsi kebijakan juga belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan bagi TKI. Kerangka pikir dasar penelitian terdiri dari aspek kelayakan kebijakan, faktor implementasi, gambaran skema permasalahan dengan analisis SWOT, serta persepsi para ahli untuk mendapatkan poin-poin rekomendasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang dimiliki oleh TKI berasal dari asuransi TKI, kepesertaan JKN, dan jaminan di negara penempatan. Secara retrospektif, adanya kebijakan asuransi TKI merupakan amanat UU No.39 Tahun 2004 yang menyebutkan kewajiban kepemilikan jaminan sosial dan atau polis asuransi bagi TKI. Namun, asuransi TKI belum menyentuh aspek sosial seiring badan penyelenggara yang bersifat komersial dan bukan termasuk jaminan sosial. Dalam perubahan konsorsium, rasio klaim asuransi TKI tetap lebih kecil dibandingkan dengan premi yang masuk, tetapi ditunjang dengan penurunan keluhan dari para TKI. Dalam implementasinya, terdapat banyak lembaga yang membantu pengaduan asuransi TKI ini. Namun bentuk kerja sama bilateral yang berkaitan dengan koordinasi jaminan kesehatan antar negara belum dimaksimalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan kesehatan bagi TKI masih bersifat hilir (kuratif) dan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan asuransi TKI dengan jaminan sosial merupakan hal yang penting. Peneliti menyarankan agar menerapkan jaminan kesehatan bagi TKI secara komprehensif dengan memasukkan prinsip preventif dan promotif. Upaya integrasi awal dapat dilakukan dengan mewajibkan kepesertaan JKN sebelum keberangkatan, koordinasi dengan jaminan dengan negara tujuan, membantu pembayaran premi asransi TKI bagi pekerja informal dan tidak mampu, serta pemberian jaminan kesehatan segera ketika sampai di Indonesia tanpa adanya limitasi manfaat.

---

The policy of insurance for TKI is potentially related to the implementation of health coverage. The function of this policy has not provided maximal coverage. The purpose of this research is to analyze the policy implementation of health coverage for TKI 2015. This research uses a qualitative method by interviewing some informants who are significantly related to the health coverage for TKI. The framework of this research consists of the aspect of the advisable policy, the implementation factors, the schematic representation of the problem by using SWOT, and the experts? perception to get some recommendation for better TKI insurance.

The result of this research is the health insurance owned by TKI comes from TKI insurance, the membership of JKN, and insurance during their employment abroad. In a retrospective aspect, TKI insurance policy is the instruction of Law No. 39 of 2004 which regulates the obligation of the ownership of the social security and or insurance policy for TKI. However, TKI insurance has not been involved with the social aspect because the agency commercializes the coverage of Indonesian migrant workers and it is not included a social security. In the change of consortium, the claim ratio of TKI has been paid less than the premium received, but it is supported by the decrease of the complaint from TKI. In the implementation, TKI insurance has been assisted by a lot of agencies. However, the bilateral cooperation related to the coordination of health coverage among countries has not been maximized.

This research concludes that the health insurance for TKI is still lower (curative) and the government's attempt to integrate the social security for TKI is important. The researcher suggests the government should comprehensively implement the health coverage for TKI by incorporating the principle of prevention and promotion. The earlier integration attempts which can be done are the government requires TKI to be registered in JKN before their departure, coordinates related to the social security with the placement countries, assists to pay the insurance premium for TKI classified as an informal migrant worker and an incapable worker, and immediately grants a health coverage when they arrive back in Indonesia without any limitation of benefits."

"Tulisan ini membahas hubungan yang kompleks antara Islam dan hak-hak reproduksi dan seksual perempuan Indonesia. Khususnya, tulisan ini mengangkat isu-isu penting bagi perempuan Indonesia, seperti hak-hak mereka di dalam perkawinan, akses terhadap keluarga berencana dan pelayanan kesehatan yang memadai, kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi tingkat kematian ibu, serta pendidikan reproduksi dan seks bagi perempuan muda. Penulis menyoroti interpretasi progresif terhadap teks-teks Islam yang digunakan didalam konteks advokasi kesehatan oleh LSM-LSM Islam dan kelompok-kelompok pengajian untuk mengangkat kesadaran akan hak-hak perempuan mengenai kesehatan dan kebebasan reproduksi. Penulis juga membahas penentangan terhadap hak-hak perempuan yang terjadi dalam wacana-wacana sinkretik Islam dan saran-saran untuk mengatasi kendala tersebut. Hubungan antara hukum negara, adat regional and interpretasi lokal terhadap Islam berperan dalam membentuk kehidupan perempuan sehari-hari, serta kemampuan mereka untukmenyadari hak-hak reproduksi dan seksualnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenaihubungan antara Islam dan hak-hak reproduksi mencakup kajian tentang cara Al Qur'an ditafsirkan pada tingkat komuniti, keluarga dan identitas pribadi, dan bukan hanya pada tataran argumen teologis para elit. Ruang demokratis yang semakin meluas di Indonesia juga merepresentasikan potensi yang meningkat dari perempuan-perempuan Muslim untuk melibatkan diri secara kritis dan positif baik pada lembaga-lembaga negara maupun keagamaan untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak reproduksi dan seksual mereka dalam kerangka Islam."