Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nowadays, globalization gives impact to security, either national or international because of developments of science, technology, and human movement. There are five main issues in international society as consequences of globalization, which are drugs dealer, small arms trafficking, infringement of intellectual property rights, people smuggling, and money laundering. Furthermore, there is new terminology, called netwar, which is occurred because of the development of information technology and being used to break up the national and international security. Basically, a non-traditional security matter is no/ a new issue. It is just a local issue, which does not get public awareness but globalization has pushed it to come out and sometimes it is believed that it has become a new resource of a global threat."

"Penulisan tesis ini akan memfokuskan perhatian pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Kairo pada tahun 1994. Dalam konferensi ini, ada kombinasi dua hal penting yang mewarnai jalannya konferensi yaitu runtuhnya persaingan ideologi pada awal 1990-an (pasca Perang Dingin) digantikan dengan perbenturan antar budaya serta diangkatnya isu-isu kehidupan sehari-hari sebagai isu-isu kontemporer. Pembahasan isu-isu sensitif dalam kancah internasional ini menjadikan konferensi tersebut sangat istimewa dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Masalah kesehatan reproduksi yang dianggap belum menjadi persoalan publik dan pemberdayaan perempuan yang secara konvensional dianggap hanya bisa berkiprah di ruang lingkup privat ternyata dalam konferensi ini menjadi isu-isu yang demikian rumit dan penting. Sehubungan dengan masalah-masalah yang diperdebatkan seperti aborsi, sexual health's right , reproductive health, konsep "family" dan juga genital mutilation; terlihat adanya persoalan dalam penafsiran isu-isu yang dibahas oleh negara-negara peserta. Selain persoalan penafsiran tersebut, juga pembahasan isu-isu yang ada menimbulkan pro dan kontra sehingga perbedaan yang lebar terlihat jelas. Penulisan tesis ini berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauhmana perbedaan sikap politik antara negara-negara pro, yaitu negara-negara yang menyetujui dan tidak sering mengajukan keberatan; dan negara-negara kontra yang tidak sepenuhnya menyetujui dan kerap mengajukan keberatan dalam memandang isu-isu sensitif yang dibahas dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tersebut. Selain itu akan ditelaah pula bagaimana sikap politik negara-negara pro dan negara-negara kontra menghadapi masalah tersebut dan mengapa mereka bersikap demikian. Juga akan dilihat solusi apa yang dihasilkan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Dalam konferensi ini, ada gerakan yang mengangkat the personal is political yang terlihat diantara negara-negara yang menghadiri konferensi tersebut. Gerakan ini tercermin dalam upaya mengangkat isu-isu yang pada awalnya dibahas dalam lingkup privat, ke dalam lingkup yang lebih luas. Dalam pertemuan akbar itu, isu-isu personal diangkat menjadi isu-isu politik.Melalui konferensi ini maka pemerintah sebagai agen dalam wilayah 'publik' ditugaskan untuk secara aktif menangani urusan-urusan 'privat'. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pengumpulan data di perpustakaan (Library Research Method). Penulisan tesis ini bersifat kualitatif dan bertujuan untuk membangun tesis yang menjelaskan hubungan antar gejala sesuai permasalahan yang dipilih. Berdasarkan tingkat analisisnya, penelitian ini termasuk penelitian eksplanasi karena penulis tidak sekedar membuat deskripsi (gambaran) mengenai suatu gejala tetapi bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar gejala. Terlihat bahwa dalam konferensi internasional ini terjadi pengelompokkan negara. Negara-negara berkembang bersama-sama dengan negara-negara berpenduduk Islam serta Vatikan berada di satu kubu dan banyak menentang isu-isu kontroversial yang mengemuka serta sekaligus inemberi jalan keluar terbaik yang sesuai dengan ajaran agama. Di sisi lain, negara-negara liberal Barat dengan Amerika serta beberapa negara lainnya bersatu untuk mempengaruhi dunia dengan gagasan-gagasan mereka tentang kependudukan dan kemanusiaan. Konferensi ini dipandang sangat unik karena merupakan pertemuan semua kultur dan peradaban yang sukses memadukan agama, nilai dan tradisi. Deklarasi Kependudukan yang dikeluarkan di Kairo mencerminkan kemenangan yang adil bagi semua pihak. Perbenturan antar budaya sebenarnya bisa dihindari dan dalam konferensi internasional ini yang rnelibatkan begitu banyak ragam negara ternyata perbedaan-perbedaan yang ada bisa dihindari."

"Pers yang fungsi utamanya sebagai sarana penberitaan, mempunyai konsekuensi isi yang disajikan agar senantiasa menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Tapi dalam prakteknya, pers berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan kuatnya hegemoni negara melalui elit-elitnya, yang merambah ke berbagai aspek sosial politik, termasuk sebagai pembuat berita (news maker), dan sumber berita yang acapkali menentukan definisi realitas. Jadinya, kemandirian pers mengungkap berita menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah pers dalam menjalankan fungsinya mengungkap dan mendefinisikan realitas itu bertumpu pada kemampuan dan visinya sendiri, ataukah sudah tunduk kapada kekuatan elit negara yang hegemonik tadi? Melalui penelitian dengan metode analisis isi pada peraberitaan di Harian Kompas dan Republika, pernasalahan di atas dicoba dijawab. Kemandirian pers yang diteliti itu khususnya menyangkut kemandirian dalam mengungkap isu-isu kemasyarakatan yang pada akhir-akhir ini memang kebetulan banyak menenuhi agenda pemberitaan.Persoalan konflik tanah, perburuhan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, demokratisasi, SARA, dan isu-isu kemasyarakatan lain yang sejenis, menjadi fokus penelitian. Hasilnya, kemandirian pers dalam mengungkap berita sifatnya fluktuatif. Terkadang pers dapat menampilkan beritanya dengan kemadirian yang tinggi, terutama pada isu yang tidak sensitif, dan jenis tertentu yang memang menyangkut kepentingan yang mendasar, seperti persoalan tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan. Tapi pada kesempatan lain, pers terpaksa kompromi dengan kekuatan politis yang ada di luar diri mereka. Pada isu-isu yang sensitif menurut "kacamata" elit penguasa, definisi realitasnya lebih banyak ditentukan oleh sumber informasi yang berasal dari elit negara. Jadinya, kemandirian pers dalam mengungkap berita, bukan sekadar persoalan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dan perangkat peralatan yang dimiliki. Tapi persoalan kemandirian pemberitaan akhirnya lebih berkait dengan persoalan iklim politik. Yaitu siapa yang mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik tersebut."

"ABSTRAKPenelitan mengenai provider ini mengangkat masalah bagaimana fungsi dan kedudukan provider dalam teknologi informasi. Penelitian mengenai provider sangat menarik bagi peneliti karena perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet diduga bakal menggatikan posisi media tradisional, seperti surat kabar dan majalahKajian ini merupakan kajian yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-eksploratif. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali isu-isu dan permasalahan yang menekankan pada persoalan struktur manajemen, struktur organisasi, dan struktur teknologi dalam budaya produksi media (Denis McQuall 1994).Peneliti menggunakan pendekatan positivistik untuk melihat internet sebagai realitas yang obyektif. Sehingga teori perspektif struktural fungsional dinilai relevan untuk memahami realitas tersebut.Data penelitian berasal dari data primer berupa wawancara mendalam dengan informan, diantaranya Ono Purbo dan Priyambodo yang mewakili pakar internet, serta General Manager SDM, bagian pemasaran, teknologi dan staff yang mewakili pihak praktisi bidang provider. Data sekunder berupa brosur, company profile, dan kepustakaan menjadi bahan penunjang penelitian ini.Hasil penilitan menunjukkan bahwa provider memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam sistem teknologi informasi internet dan perkembangannya. KArena seluruh user perorangan dan korporat akan sangat tergantung kepada perusahaan provider tersebut. Dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin gencar, provider telah berusaha mengantisipasi untuk mengadopsi perangkat hardware dan software dengan modal yang cukup besar dan untuk kasus Lintasarta belum mencapai keuntungan maksimal."

"ABSTRACTIndonesian administration so far has produced several decentralization policies contained the principles of federal anangcments: Acts No. 2/I999 concerning Local Administration, and two specific autonomy regulation i.e. Acts No. l8r2001 conceming Specific Autonomy for Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh Province) and Acts No. 2l/th 2001 concerning Specific Autonomy for Papua Province. Those regulations hold some federal arrangements principles which in turn raised opinions about lndonesia`s shift from unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia) to federal administration system. Judicially, as well as empirically, such decentralization policies which led to federal system have influenced the implementation of State Function as mandated by the 1945 Constitution.This research hold several purposes. First, to explain reasons behind decentralization policies as implied on Acts No. 22/1999 and Acts No. 32/2004 which led to federal system administration. Second, to untold the influence of decentralization policies over state function based on unitary state , administration as experienced by The Republic of Indonesia not-radays. Third, to formulate efforts in order to adjust such decentralization policies supporting state functions as mandated by 1945 Constitution.As normative law research, the researcher examinated literature material consisted of primary law material, i.e regulation about local administration; secondary law "aterial, i.e. literature related with governance: and tertiary law material, i.e. dictionary and encyclopedia of law. This research employed theory of law state as grand theory, power segregation theory as middle range theory and decentralization theory as applied theory. To support the analysis, reviews about administration on several unitary state and federal state was added. Content analysis was conducted to attain details concerning decentralization which led to federal arrangements implied on regulations concerning local administration. Such analysis also worked to describe Local Administration policies according to the development history of constitutuion.There are several conclusions following research and findings. First, there are two reasons that lie beneath decentralization policies as implied on Acts No. 2/1999 and Acts No. 32/2004 which in turn led to Federal System: (a) to maintain the entirety of Indonesia as unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia): and (b) to implement equality in development for nation`s wealth. Second, decentralization policies which led to federal administration system have resulted on both positive and negative consequences. Positive result comes from democracy uprising in governmental practices, meanwhile the negative one was Constitution mismatched in several affairs. Third, in order to keep decentralization policies successfully supporting state function as mandated by 1945 Constitution, one must arrange immediately implementation regulation derived from Acts No. 32/2004 by prioritize articles which potentially bring about various interpretations and vaguely understood by many parties.

---

AbstractIndonesian administration so far has produced several decentralization policies contained the principles of federal anangcments: Acts No. 2/I999 concerning Local Administration, and two specific autonomy regulation i.e. Acts No. l8r2001 conceming Specific Autonomy for Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh Province) and Acts No. 2l/th 2001 concerning Specific Autonomy for Papua Province. Those regulations hold some federal arrangements principles which in turn raised opinions about lndonesia`s shift from unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia) to federal administration system. Judicially, as well as empirically, such decentralization policies which led to federal system have influenced the implementation of State Function as mandated by the 1945 Constitution.This research hold several purposes. First, to explain reasons behind decentralization policies as implied on Acts No. 22/1999 and Acts No. 32/2004 which led to federal system administration. Second, to untold the influence of decentralization policies over state function based on unitary state , administration as experienced by The Republic of Indonesia not-radays. Third, to formulate efforts in order to adjust such decentralization policies supporting state functions as mandated by 1945 Constitution.As normative law research, the researcher examinated literature material consisted of primary law material, i.e regulation about local administration; secondary law "aterial, i.e. literature related with governance: and tertiary law material, i.e. dictionary and encyclopedia of law. This research employed theory of law state as grand theory, power segregation theory as middle range theory and decentralization theory as applied theory. To support the analysis, reviews about administration on several unitary state and federal state was added. Content analysis was conducted to attain details concerning decentralization which led to federal arrangements implied on regulations concerning local administration. Such analysis also worked to describe Local Administration policies according to the development history of constitutuion.There are several conclusions following research and findings. First, there are two reasons that lie beneath decentralization policies as implied on Acts No. 2/1999 and Acts No. 32/2004 which in turn led to Federal System: (a) to maintain the entirety of Indonesia as unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia): and (b) to implement equality in development for nation`s wealth. Second, decentralization policies which led to federal administration system have resulted on both positive and negative consequences. Positive result comes from democracy uprising in governmental practices, meanwhile the negative one was Constitution mismatched in several affairs. Third, in order to keep decentralization policies successfully supporting state function as mandated by 1945 Constitution, one must arrange immediately implementation regulation derived from Acts No. 32/2004 by prioritize articles which potentially bring about various interpretations and vaguely understood by many parties."