Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara berkembang dengan proporsi kehamilan tidak diinginkan memiliki persentase yang cenderung sama dari hasil SDKI 2002-2003 hingga 2017 yaitu berada di sekitar angka 7%. Budaya patriarki yang ada dalam kebudayaan Indonesia membuat perempuan sulit untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terutama dalam bidang kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan otonomi reproduksi perempuan dengan kehamilan tidak diharapkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Survei Kesehatan Reproduksi Perempuan di Jawa 2018 yang menggunakan desain cross-sectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3.510 wanita usia subur 15 – 49 tahun yang pernah melahirkan anak terakhir dan sedang hamil saat survei dilakukan. Analisis data yang digunakan adalah regresi logistic multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terhadap penggunaan kontrasepsi dan kemampuan komunikasi berhubungan dengan kehamilan tidak diharapkan setelah dikontrol dengan confounder. Wanita yang pengambilan keputusan terhadap penggunaan kontrasepsi diputuskan oleh suami/pasangan/lainnya memiliki risiko 1.70 kali lebih tinggi mengalami kehamilan tidak tepat waktu dibandingkan dengan wanita yang dapat memutuskan sendiri (95% CI: 1.01 – 2.86). Wanita dengan tingkat kemampuan komunikasi rendah memiliki berisiko 0.60 kali mengalami kehamilan tidak diinginkan (95% CI: 0.38 – 0.97). Variabel usia, paritas, penggunaan kontrasepsi, dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor lain yang berhubungan dengan kehamilan tidak diharapkan. Oleh karena itu, Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya otonomi reproduksi bagi perempuan dalam mengatur fertilitasnya dengan melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

---

Indonesia is a developing country with the proportion of unwanted pregnancies having the same percentage from the results of the 2002-2003 IDHS to 2017, which is around 7%. The patriarchal culture that exists in Indonesian culture makes it difficult for women to participate in decision-making, especially in the field of reproductive health. Therefore, this study aims to determine the relationship between female reproductive autonomy and unintended pregnancy. This study uses secondary data from the 2018 Women's Reproductive Health Survey in Java which uses a cross-sectional design. The sample used in this study was 3,510 women of childbearing age 15-49 years who had given birth to their last child and were pregnant at the time of the survey. The data analysis used was multinomial logistic regression. The study found that decision-making on using contraception and communication skills was associated with unintended pregnancy after being controlled by a cofounder. Women who made decisions about contraceptive use by their husbands/partners/others had 1.70 times higher risk of having an mistimed pregnancy compared to women who could decide on their own (95% CI: 1.01 – 2.86). Women with low communication skills have a 0.60 times risk of having an unwanted pregnancy (95% CI: 0.38 – 0.97). Variables of age, parity, contraceptive use, and domestic violence are other factors associated with an unintended pregnancy. Therefore, it is necessary to increase awareness of the importance of reproductive autonomy for women in regulating fertility by collaborating with stakeholders."

"ABSTRAKHak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia. Bagipasangan menikah, hak reproduksi harus dipenuhi dalam kondisi dasar consent(bebas, tidak ada paksaan), equality (tidak ada dominasi), respect (salingmenghormati), Jrust (saling percaya/jujur), and saftty (aman).Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus untuk mendapatkangambaran tentang pemenuhan hak reproduksi perempuan muslim menikah padaberbagai tahapan usia perkawinan. Desain penelitian yang digunakan adalah studikasus dengan menggunakan motoda pengumpulan data wawancara mendalam.lnforman penelitlan melibatkan 6 (enam} muslimah dan suami serta beberapakerabat dan tetangga informan. Penelitian ini dilakukan sejak Nopember 2007hingga Desember 2008.Dengan menggunakan Theory af Reasoned Action, hasil temuan daripenelitian ini dapat menjelaskan bahwa, tidak satupun infonnan benar-benarterpenuhi hak reproduksinya dalam kondisi CERTS. Niat untuk memenuhi hakreprodoksi sangat dipengaruhi oleh sikap sebagai faktor internal dan normasubjektif, yaitu persepsi terhada.p orang lain sebagai fak:tor eksternal. Banyaknyaorang yang mempengaruhi nonna subjektlf informan kemudian diseleksi,sehlngga hanya orang tertentu yang dipatuhi. Ancaman tetjadinya pemikahantanpalkurang hubungan seks dapat terjadi setelah lahirnya anak pertama.Temuan lain adalah, kedudukan dan keputusan suami selalu mendominasidalam berbagai hal pemenuhan hak reproduksi. Sedangkan ternan dan petugaskesehatan dapat memperbesar pengarutmya terhadap norma subjek.tif istri jika iasendiri aktif dan kritis mencari informasi dan mengupayakan tercapainya kondisikesehatan reproduksi. Dalam hal penggunaun alat kontrasepsi pada pasangan yangbelum/tidak lagl menginginkan anak dalarn waktu dekat, hanya dilakukan olehpihak istri. Suami umumnya pemah mencoha menggunakan kondom, tetapim_erasa tidak nyaman. Pihak istri menggunakan alkon {pH. spiral. atau implan)dengan risiko mengalami etek samping tidak menyenangkan.Untuk mengantisipasi masalah yang terjadi dalam pemenuhan hakreproduksi pasangan rnenikah. pendidikan untuk menurnbuhkan kesadaran tentanghak reproduksi sangat diperlukan. Suami dan istri rnerniliki peran dan tanggungjawab yang sama dalam rurnah tangga, sehingga tidak bisa diserahkan hanyakepada satu pihak untuk menyelesaikan masaiah keluarga. Mereka harusmenyadari dan mempersiapkan diri untuk menghadapi rnasalah pemenuhan hakreproduksi sejak dini. Hak reproduksi penting bagi setiap individu demlterwujudnya kesehatan individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupunrohani sesuai dengan norma-norma hidup sehat.

---

AbstractReproductive right is an important part of holistic human right. Betweenspouses1 reproductive right have to be fulfilled in at least five based condition,these are <:consent, equality, respect, trust, and safety.This study was conducted io get description about reproductive rightfulfilling among moslem women in different ages of marriage. The study designused in this research is qualitative by using in depth interview methods of datacollection. This case study carried out with 6 (six) ·women as infonautsinterviewed, and also their families or neighbors. The study was started inNovember 2007 until December 2008.By using the Theory of Reasoned Action, it <;could be explained that noneof the informants are really fulfilled their reproductive right Attitude as internalfactor and subjective norm that influenced by other people's perception asexternal factor was considered to their intention. Not all of other people's beliefaccepted by informant, they selected specific people to obey. lnformans in earlyage of marriage relatively had less problems in reproductive right fulfilling thanthose are in middle and advance age of marriage.Researcher also found that status, position. and decision of men alwaysdominate all kind of reproductive right fulfilling. While friends and health officerscould have more chance to change her subjective none if only she had good effortto find out any information and gain reproductive health condition herself activelyand critically. For avoiding having next baby in recent time, women usecontraceptive methods, Their husband tried condom, but soon they did not feelcomfortable, The wives keep using contraceptive methods (pills, IUDs, orimplants) eventually they could have unpleasant side effect.Premarital and marital counseling are really needed to anticipatereproductive right fulfilling problems between spouse. Husbands and wives havetheir own role and responsibility, not only one himself/herself to solve the familyproblem. They have to aware of and get ready to face reproductive right fullfilproblems in different ages of marriage."

"Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi. "

"Tesis ini membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perkawinan, faktor-faktor yang mendukung dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional. Metode penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 6 informan, 6 informan keluarga dan 6 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam perkawinan transnasional adalah sosial ekonomi yang rendah; persamaan agama, bahasa dan etnis serta persepsi positif tentang negara Taiwan. Hak reproduksi perempuan dengan status pisah yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk dan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Pemerintah daerah Kota Singkawang perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara instansi dan lembaga masyarakat, pencatatan yang baik jumlah warga yang menikah dengan Warga Negara Asing dan penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan transnasional dan kesehatan reproduksi dengan menggunakan bahasa setempat.

---

The focus of this study is the reproductive rights of women in transnational marriages in Singkawang West Kalimantan in 2013, aim to determine the patterns of marriage, the factors that support and reproductive rights of women in transnational marriages. This qualitative study using in-depth interviews of 6 informants, 6 family informants and 6 key informants.

The results showed that factors related in transnational marriage are low socioeconomic; similiarities in religion, language and ethnicity; positive perceptions about Taiwan. Unfullfill reproductive rights of divorced women are the right to build and plan a family, the right to be free from all forms of discrimination in the family and reproductive health, the right to be free from torture and ill-treatment and the right to determine the number and spacing of children. Singkawang local governments need to improve cross-sectoral cooperation between institutions and community organizations, having acurate recording of citizens who are married to foreign citizens and having counseling program related to transnational marriage and reproductive health by using the local language."