Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas determinan atau faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap status unmet need KB yang bisa dialami oleh wanita. Determinan ini berupa karakteristik atau latar belakang individu yang bisa menimbulkan cost/biaya dan motivasi tertentu dalam penggunaan kontrasepsi sehingga mengakibatkan kebutuhan dari individu terhadap KB tidak bisa terpenuhi. Dalam skripsi ini dilakukan dua analisis: deskriptif dan inferensial terhadap total unmet need berdasarkan data SDKI tahun 2007 dengan ruang lingkup nasional atau seluruh Indonesia. Analisis inferensial menggunakan model regresi logistik biner atau logit. Hasil analisis terhadap data SDKI sejak tahun 1991 menunjukkan bahwa persentase unmet need di Indonesia telah mengalami penurunan sejak tahun 1991 walaupun angka tersebut stagnan sejak 3 survei terakhir selama 12 tahun di angka 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa unmet need telah menjadi permasalahan laten yang belum bisa sepenuhnya diatasi dan pemerintah harus menjadikan permasalahan ini sebagai salah satu fokus penyelesaian dalam program KB pada masa yang akan datang, demi menunjang pembangunan di bidang kependudukan,walaupun angka 9 persen masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di dunia. Analisis deskriptif menemukan bahwa persentase unmet need akan menurun seiring meningkatnya umur wanita dan meningkat seiring bertambahnya jumlah anak yang dimiliki serta memiliki nilai lebih tinggi pada golongan wanita yang tidak bekerja, bertempat tinggal di desa, kurang berpendidikan, berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah, belum pernah memakai KB, dan suaminya tidak setuju terhadap KB. Analisis menggunakan model multivariat dengan metode logistik biner menunjukkan bahwa umur wanita, jumlah anak masih hidup, status kerja wanita, pendidikan tertinggi, kesejahteraan, wilayah tempat tinggal, status pernah tidaknya memakai KB, persetujuan suami terhadap KB dan banyaknya diskusi tentang KB di antara pasangan, berpengaruh kepada status unmet need KB wanita pada tingkat kepercayaan 95%, dengan hasil yang tidak berlawanan dengan hasil analisis deskriptif kecuali untuk variabel wilayah tempat tinggal dan pendidikan tertinggi.

---

This thesis discuss about the determinants or factors that could give effects to the status of unmet need for family planning experienced by women. These determinants are the individual characteristics that will cause some certain costs or motivation to the women in using contraception, and could make the demand or willingness from the women to use family planning become unaccomplished. This thesis performs two kind of analysis: Descriptive and inferential analysis of the total unmet need based on data of IDHS 2007 which has a national scope for all provinces in Indonesia.

The analysis of IDHS data since 1991 showing that the percentage of unmet need for family planning have been declining, although the amount of percentage is stagnant for the last 12 years during the last 3 IDHS. This fact shows that unmet need for family planning in Indonesia has become a latent problem which cannot be completely solved and the government should pay attention in solving this problem in the future as a part of sustaining a development in population aspect of the country, although the percentage is relatively low for Indonesia if compared to another developing countries in the world.

Descriptive analysis finds that the percentage of unmet needs will decrease as the age of women become older, and will increase when the number of child possessed by the women is also increasing. The percentage of unmet need would be higher for women with some certain characteristics : Not working women, living in rural area, less educated, low welfare, never use any method of contraception, never discuss family planning with partner and whose husband is disagree to family planning.

Analysis using multivariate model with binary logistic method shows that age of women, number of living children possessed, women working status, women highest education, place of living, welfare, ever use of contraception, discussion about family planning with husband, and the husband approval to family planning are significant determinants for women unmet need status in 95% confidence interval, and the results for all variable are the same with the descriptive analysis conducted before, except for place of living and women highest education variables."

"Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan berfikir tenaga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang masih berpendidikan SLTA merupakan tindakan yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia.Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pengawas (PLKB) sejalan dengan kebijakan Mental Aparatur Negara RI. (Menpan RI)) untuk meningkatkan jabatan mereka menjadi jabatan fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi (pelaksanaan) kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dengan UT.Metoda penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam di bidang pendidikan jarak jauh (PJJ), telaahan dokumen sebagai data sekunder dan diskusi kelompok terarah (DKT) dengan peserta didik program kerja sama (PLKB dan PPLKB).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kamponen masukan yang berkaitan dengan kebijakan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Universitas Terbuka untuk meningkatkan pendidikan PLKB dan PPLKB yang bertempat tinggal dan bekerja di seluruh pelosok Indonesia dapat dilakukan dengan baik. Kedudukan tim pembina yang terdiri dari unsur satuan tugas BKKBN propinsi/kabupaten/kota dan unit pelaksana belajar jarak jauh (UPBJJ) dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik, namun uraian tugas dan fungsi belum terinci akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas yang semestinya dibuat oleh UT. Komponen proses yang berkaitan dengan koordinasi antara tim pengelola (BKKBN pusat dan UT pusat) dengan tim pembina BKKBN propinsifkabupatenfkota (satgas dan UPBJJ) cukup dilaksanakan per semester, namun hail koordinasi belum diinformasikan/dikomunikasikan ke seluruh sektor terkait. Selain itu perlu memberikan pemahaman lebih dalam dan rinci serta berulang (untuk mengingatkan kembali) tentang sistem belajar jarak jauh (SBJJ) kepada tim pembina di daerah. Perekrutan peserta didik selain berdasarkan prestasi kerja, tetapi juga atas dasar keinginan yang besar untuk meningkatkan diri dalam pendidikan. Saran dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja lainnya, diperlukan naskah kerjasama, naskah perjanjian/kontrak kerjasama juga ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang rinci dan jelas dan terdokumentasi dengan baik agar mudah menemukannya bila diperlukan. Informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik diberikan pada waktu yang khusus yang tidak disatukan dengan pertemuan-pertemuan lain yang membahas masalah lain sehingga tidak ada persaingan dengan informasi lain (informasi tentang pekerjaan rutin).

---

The Analysis of the Implementation of Policy on Providing Higher Learning at a Distance Cooperation in for Family Planning Advisors and their Supervisors in Jakarta and Bogor in the Year 2000The policy to improve the education and broaden the mind of the family planning advisors and supervisors who still have high school diploma seems to be necessary for human resources development.

The effort to improve their education as well as their supervisor's coincides with the policy of the State Minister for Control of Machinery of the state which is to promote them to have functional position. The main purpose of this research is to know the extent to which the policy implemented between the Coordinating Body of the Family Planning (BKKBN) and Indonesian Open Learning University (Universitas Terbuka/UT)

The method used is qualitative approach. The data collection technique is in depth interview in the field of distant education, books or documents review as secondary data, and focus group discussion will be participants of the cooperation programs. The research result shows that the variable input which has something to do with the policy done by BKKBN and Universitas Terbuka can be done well.

The participants can take advantage the task force of the coordinating body in provinces, districts and cities and of UT's regional centers (UPBJJ). However their job descriptions are not clear yet because there is no standard operating procedure which UT is supposed to give the component process connected with the coordination between central BKKBN and UT or as the working team and the development team, BKKBN in provinces/districts/cities (the task forces and UPBJJ) is enough to be once per semester. However, the coordination result has not been informed or communicated to whole relevant sectors. Besides it is necessary to give a deeper more detail and repeated understanding of distant learning system to the development team in regions. The recruitments of the participants are not only based on their working performance, but also on big intention to improve their education. I suggest that in doing cooperation with other parties or working partner, it is necessary to have MOU and SOP that are clear, detail and well documented so that they are easily found when needed. Information for the participants should be given on a separate occasion, not at same time as other meeting that discus other matters so that there will be misinformation (especially on routines)."

"Program keluarga berencana merupakan salah satu program yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama pada kesehatan ibu, bayi, dan anak. BKKB Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi non struktural Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di DKI Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas program keluarga berencana maka perlu diupayakan peningkatan kualitas manajemen program Penelitian ini menggambarkan manajemen program keluarga berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan sistem. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat memberi gambaran yang sebenarnya tentang Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007. Dari hasil penelitian, maka diketahui bahwa pegawai yang terdapat di BKKB Prov. DKI Jakarta merupakan Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sistem perekrutan, kenaikan pangkat, pensiun, dan keuangan sudah sepenuhnya dikelola oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang diperoleh untuk membiayai program keluarga berencana di BKKB Provinsi DKI Jakarta berasal dari Pemda DKI Jakarta dan BKKBN Pusat. Adapun perlengkapan didapat melalui proses pengadaan yang dilakukan sendiri oleh BKKB Provinsi DKI Jakarta serta distribusi dari BKKBN pusat.BKKB Provinsi DKI Jakarta membuat perencanaan serta melakukan proses pengendalian dan evaluasi program keluarga berencana secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat provinsi. Sedangkan dalam pelaksanaannya, BKKB Provinsi DKI Jakarta mengkoordinasikan kepada sektor-sektor lain untuk mendukung program keluarga berencana di DKI Jakarta. Pencapaian program keluarga berencana dilihat pada dua komponen utama, yaitu pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif yang terbagi lagi menjadi peserta KB aktif MKJP dan Non MKJP. Pencapaian peserta KB baru pada tahun 2007 mencapai 109, 77% dari target PPM yang ditetapkan sedangkan pencapaian peserta KB aktif hanya sebesar 85,57% dari target PPM yang ditetapkan. Penggunaan kontrasepsi MKJP yang paling dominan adalah dengan metode IUD sedangkan penggunaan kontrasepsi Non MKJP yang paling dominan adalah dengan metode Suntik. Dari pembahasan pada tiap-tiap variabel input, proses, dan output, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Manajemen Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 belum berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas program keluarga berencana di BKKB Provinsi DKI Jakarta pada tahun mendatang , maka penulis menyarankan kepada BKKB Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perencanaan kebutuhan petugas lapangan untuk menunjang program keluarga berencana sehingga jumlah petugas dapat sebanding dengan beban kerja yang dihadapi. Selain itu, BKKB Provinsi DKI Jakarta juga diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya advokasi terhadap pembuat keputusan berkaitan dengan dukungan anggaran program keluarga berencana serta meningkatkan promosi metode kontrasepsi jangka panjang sehingga dapat meningkatkan efektifitas program keluarga berencana di Provinsi DKI Jakarta."

"Dalam pelaksanaan program KB yang memasuki tahun anggaran 1987/1988 sebagai tahun ke empat dalam pelita ke empat, konsep kebijaksanaan pelaksanaan KB Mandiri merupakan salah satu upaya yang efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa masukan tentang ciri-ciri peserta KB Mandiri dalam keikutsertaannya dalam Reluarga Berencana. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh masukan mengenai ciri-ciri peserta KB Mandiri dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan klinik KB swasta. Dipilihnya klinik swasta DKI karena sesuai dengan prioritas sasaran tahun 1987-1988 adalah menggalakkan penggarapan pada sasaran masyarakat kota / industri pada strata sosial ekonomi menengah keatas yang sebagian besar menggunakan pelayanan klinik KB swasta. Disamping itu peneliti ingin menyumbangkan hash penelitian ini kepada klinik klinik swasta DKI agar dapat berperan secara optimal dalam program KB Mandiri ini. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptip cross-sectional dengan kuesioner kepada peserta KB dari klinik Panca Warga, Gunung Sahari dan Klinik YKB Pisangan Baru. Metode statistik yang digunakan adalah analisis persentase, tabel silang dan uja. Chi - Square. Gambaran umum secara singkat adalah bahwa peserta KB sebagian besar memakai IUD, secara teratur, dengan kemauan sendiri, merasa cukup puas dan biaya tidak memberatkan. Faktor yang mempunyai hubungan dengan penggunaan pelayanan adalah biaya perjalanan dan kunjungan, jarak dan lama perjalanan. Dengan type klinik yang dikunjungi adalah pendidikan suami, pendapatan, biaya perkunjungan dan biaya keseluruhan, waktu tunggu, jarak dan lama perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat DKI Jakarta telah siap menerima konsep KB Mandiri dengan kemampuan untuk mememenuhi kebutuhan kontrasepsi dan bersedia mencari tempat pelayanan sesuai dengan keinginan mereka. Saran untuk peneliti lain untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai kebutuhan peserta KB Mandiri, sedangkan bagi pemerintah dan BKKBN kiranya dapat memberi kemudahan kemudahan bagi sektor swasta untuk berperan serta."