Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuaidengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikankebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifatpromotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapiFormularium Nasionaldengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanankesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of Health Regulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors in

Primary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the first contact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment of

diseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.

In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role of

other health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructure

of puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitative

research with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11

people toexplorein depthinformation. The results showed that all

threepuskesmasare lessreadytoimplementthe policy. It is recommended that

puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotive

and preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement

NationalFormulariumwith needed medicines in primary health care facilities,

GarutHealth Office makes the development of health planning in the region by

integratingallaspectsandin doingrenovationsorcreatea newbuildingpus kesmasshouldfollowtechnicalguidelines forbuildingsandinfrastructure of puskesmas."

"Latar Belakang: Pada tahun 2019 Kecamatan Bogor Barat merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kasus dari empat penyakit berbasis lingkungan terbanyak di Kota Bogor yaitu penyakit diare, pneumonia, DBD, dan tuberkulosis yang mana beberapa penyakit tersebut meningkat jumlah kasusnya dari tahun sebelumnya. Dalam mengatasi dan menurunkan jumlah kasus penyakit berbasis lingkungan diselenggarakanlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan melalui Puskesmas.Tujuan: Mengetahui hasil evaluasi komponen input yang terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, sistem pelaporan dan pencatatan, serta pedoman pelaksanaan; komponen proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan; serta komponen output yang terdiri dari cakupan pasien yang dikonseling, cakupan tindak lanjut hasil konseling ke lapangan, dan cakupan pasien yang melaksanakan saran inspeksi kesehatan lingkungan. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil: Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas wilayah Kecamatan Bogor Barat belum maksimal. Dilihat dari petugas kesehatan lingkungan yang belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai klinik sanitasi, terdapat sarana prasarana yaitu ruangan konseling yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pendanaan untuk kegiatan pasca konseling sanitasi di beberapa Puskesmas belum memadai, sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Puskesmas, masih adanya petugas kesehatan lingkungan yang merangkap pekerjaan, belum semua pasien PBL yang datang ke Puskesmas mendapatkan konseling sanitasi, terdapat dua Puskesmas yang belum memenuhi target cakupan pasien PBL yang dikonseling yaitu Puskesmas Semplak dan Gang Kelor, hanya Puskesmas Gang Kelor yang mendata cakupan tindak lanjut hasil konseling ke lapangan, dan cakupan pasien yang melaksanakan saran inspeksi kesehatan lingkungan belum didata oleh kelima Puskesmas. Kesimpulan: Penentuan prioritas masalah berdasarkan hasil evaluasi di dapatkan bahwa variabel yang harus dilakukan perbaikan yaitu sumber daya manusia di mana belum adanya pelatihan klinik sanitasi untuk petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas, sarana dan prasarana yang mana belum adanya laboratorium kesehatan lingkungan, ketersediaan pendanaan untuk klinik sanitasi yang masih kurang memadai, pengorganisasian berupa pemberian tugas tambahan di luar tupoksi sanitarian yang seharusnya, pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi yaitu konseling dan inspeksi kesehatan lingkungan yang belum berjalan optimal, serta indikator cakupan klinik sanitasi yang masih harus ditingkatkan pencapaiannya dan target yang belum dibuat dimasukkan ke dalam indikator keberhasilan klinik sanitasi.

---

Background: In 2019 West Bogor District was the district that had the highest number of cases of four environmental-based diseases in Bogor City, there are diarrheal diseases, pneumonia, DHF (Dengue Hemorrhagic Fever), and tuberculosis. Where some of these diseases, the number of cases increased from the previous year. In overcoming and reducing the number of cases of environmental-based disease, an Environmental Health Services was held through the Primary Health Care. Objective: To find out the results of the evaluation of input components there are availability of human resources, infrastructure, funding, reporting and recording system, and implementation guideline; process components there are planning, organizing, implementing activities, and supervising; and output components there are coverage of patients being counseled, coverage of follow-up results of counseling (environmental health inspection), and coverage of patients who carry out environmental health inspection recommendation. Methods: This research is qualitative study with data collection techniques are indepth interview, observation, and document review. Results: Implementation of environmental health services in West Bogor District Primary Health Care has not been maximized. Judging from the environmental health officers who have never received training about sanitation clinic, also there is counseling rooms that do not function properly, funding for post-sanitation counseling activities in several health centers is not adequate, the recording and reporting system for environmental health services has not been integrated with the information system oh Primary Health Care, there are still many of environmental health officers that have concurrent work out of environmental health services, there are not all PBL patients who come to the Primary Health Care receive the sanitation counseling, there are two Primary Health Care that have not met the target coverage of PBL patients who are counseled, namely Semplak and Gang Kelor Primary Health Care, only Gang Kelor Primary Health Care that records the environmental health inspection coverage of the counseling patients, and the coverage of patients who carry out the recommendation for environmental health inspection has not been recorded by the five Primary Health Care. Conclusion: Determining the priority of the problem based on the evaluation results found that the variables that must be improved are human resources where there is no sanitation clinic training for environmental health workers at the Primary Health Care, facilities and infrastructure where there is no environmental health laboratory, the availability of funding for sanitation clinics that are still lacking. inadequate, organization in the form of providing additional tasks beyond the supposed sanitarian duties, implementation of sanitation clinic activities, namely counseling and environmental health inspections that have not been running optimally, as well as indicators of sanitation clinic coverage that still need to be achieved and targets that have not been made are included in the indicators of success. sanitation clinic."

"Pelaporan pelayanan KIA secara rutin setiap bulan telah dilakukan oleh puskesmas di Kota Tangerang, waiaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan pelayanan KIA puskesmas berasal dari PWS KIA dan LB3 Puskesmas. Laporan texsebut merupakan alat manajemen program KIA untuk memantau calcupan pelayanan KIA diwilayah kexja puskesmas.Pemanfaatan laporan tersebut sudah dilakukau dalam memantau dan mengevaluasi program KIA di puskesmas. Analisis terhadap laporan tersebut sudah dilakukan dalam bentuk narasi, tabel atau grafik, demikian juga umpan balik ke puskesmas dilakukan melalui supervisi atap rapat rutin tiga bulanan di Seksi KIA dan KB. Namun demikian, analisis terhadap cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA dimasing-masing puskesmas belum optimal dilakukan. Dengan aglanya evaluasi program KIA dengan analisis spasial maka dapat diketahui keterkaitan tingkat cakupan pelayanau KIA dengan ketersediaan layanan KIA di setiap puskesmas. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk peta tematik sehingga lebih memudahkan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi program KIA.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan plating posisi puskesmas dalam peta. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan analisis sistem mulai dari mengidentitikasi masalah sampai pada menentukan data yang dibutuhkan sistem. Kemudian mendisain sisten; mulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta perancangan program aplikasinya. Tahap selanjutnya dilakukan analisis spasial.Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya prototipe pengembangan analisis spasial PWS KIA secara komputerisasi dengan menghasilkan informagsi dalam bentuk peta cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA. Berdasarkan hasil tersebut puskesmas yang ada di Kota Tangerang dapat diklasiiikasikan berdasarkan tingkat cakupan indikator KIA dan ketersediaan pelayanan KIA.Ada 8 puskesmas dengan tingkat cakupan indikator KIA masuk kategori baik dan 4 diantaranya adalah ketersediaan pelayanan KIA-nya kurang yaitu Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari dan Jatiuwung. Sebaliknya ada 7 puskesmas dengan indikator KIA kurang dan 4 diantaranya ketersediaan pelayanan KIA cukup yaitu Puskesmas Jurumudi Baru, Gembor, Kedaung Wetan dan Pasar Baru.

---

Reporting of MCH services regularly each month had been undertaken by Tangerang City community health center (puskesmas), although it was not reported on time. Puskesmas MCH service taken from MCH Local Area Monitoring (Pemarztauan Wilayah Setempat) and MCH/Family Planning Monthly Report (LB3). These reports are a management tool for monitoring of MCH services coverage at puskesmas working area.

The reports had been utilized in monitoring and evaluating of MCH Program at puskesmas. Then, it analyzed in types of narration, table, and graphic. In addition, the feed back to puskesmas given by supervision or three-monthly regular meeting at MCH Section and Family Planning. However, analysis for MCH service coverage related to the availability of MCH services in each puskesmas had not been implemented optimally.

Through MCH Program evaluation with spatial analysis, the association between MCH service coverage level and its availability in each puskesmas known. The result of analysis presented in thematic map in order to facilitate evaluation of MCH Program by management.

Data collection methods are observation, interview, and plotting of puskesmas in map. The system development using system analysis approach starting from the problem identification until data determination needed by system. Then, system design starting fiom data collection, analysis, and presentation and also the design of application program. The final step is spatial analysis.

The product of research is prototype of MCH Local Area Monitoring (Pemanfauan Wilayah Serempat) spatial analysis development by computerization. The prototype of information is map of MCH service coverage related to the MCH Program availability. Hence, all puskesmas in Tangerang City classified based on the level of MCH indicator coverage and its availability.

There were 8 puskesmas with its MCH indicator coverage level put in good category and four of them have poor MCH availability, namely Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari, and Jatiuwung. In contrary, there were 7 puskesmas with poor MCH indicator. Four of them have enough the availabilities of MCH service i.e. Puskesmas Jurumudi Barn, Gembor, Kedaung Wetan and Pasar Baru."