Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Penghasilan atas transaksi software lintas negara. Dalam transaksi software lintas negara, transaksi software dasarnya merupakan penghasilan business income, tetapi terdapat pengecualian jika terdapat peraturan khusus yang mengaturnya, yaitu royalti. Terdapat permasalahan jika transaksi software tersebut merupakan suatu transaksi business income tetapi dikenakan pajak atas royalti. Sehingga penelitian ini membahas mengenai klasifikasi dan ciri - ciri penghasilan yang berasal dari transaksi software dan bagaimana perlakuan perpajakan royalti dan business income di Indonesia dan India.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa yang dilakukan adalah dengan membandingkan data-data yang telah diperoleh dengan teori yang ada dan peraturan yang berlaku. Di akhir, peneliti memberikan saran agar dalam peraturan yang mengatur royalti diberikan penjelasan lebih dalam mengenai ciri-ciri penghasilan atas transaksi software yang merupakan royalti Kelemahan penelitian skripsi ini adalah masih adanya data yang kurang didapatkan untuk dijadikan bahan perbandingan, namun dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang pajak internasional atas penghasilan dari transaksi software.

---

This thesis discusses income for cross border software transaction. Basically, software transaction is a business earning income, but there are exceptions should there are special rules that govern it, which for this case is the royalties. However, there are problems if the transaction is claimed as business income and it is taxed on royalties. Thus this study discusses the classification and characteristics of income from software transactions and how the treatment of royalty and business income taxation in Indonesia and India. The used method in this thesis is qualitative methodology and the data were collected from interviews and literature.

For the analysis is conducted by comparing data that has been obtained by the existing theory and the regulations. Eventually, the researcher suggests to govern more information regarding to income characteristic of software transaction that considered as royalty. Nonetheless, there are some limitations that worth noticing, but overall in this thesis we can find the big picture of international tax of income from software transaction."

"Proliferasi perdagangan bebas telah mendorong perpajakan internasional menjadi isu yang semakin penting. Selagi aktor-aktor swasta berlomba-lomba untuk memanfaatkan keuntungan yang disediakan oleh dunia yang semakin terglobalisasi, pemerintah-pemerintah lazimnya ingin memastikan bahwa transaksi lintas yurisdiksi tersebut tidak luput dari pemajakan. Tulisan ini menelaah isu perpajakan internasional dan mencoba menggambarkan seluk beluk isu-isu yang terkait melalui tinjauan literatur. Terdapat 36 literatur terpilih yang dipaparkan, dibahas, dan kemudian diolah untuk menunjukkan konsensus serta perdebatan yang ada. Menggunakan metode taksonomi, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa topik perpajakan dalam ekonomi politik internasional dapat dikategorikan menjadi tiga tema utama: (1) konseptualisasi perpajakan internasional; (2) tantangan-tantangan; serta (3) ragam aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam tatanan perpajakan internasional. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa perpajakan internasional merupakan topik yang menjadi ranah utama ilmu hukum, terutama hukum perpajakan internasional, sementara pengkajian pajak melalui kaca mata hubungan internasional masih belum banyak ditemukan. Perdebatan dalam literatur meliputi perbedaan pendapat mengenai kebijakan mana yang ideal serta konseptualisasi koordinasi. Terakhir, tinjauan literatur ini memberi rekomendasi dalam ranah akademis berupa pendalaman studi perpajakan internasional menggunakan kerangka hubungan internasional, serta rekomendasi bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, serta meningkatkan kerja sama ranah pajak di tingkat regional.

---

The proliferation of free trade has propelled international taxation into newfound significance. As private actors rush to exploit the benefits of a world more globalized than ever, governments often, but not always, proactively try to make sure that these cross-jurisdiction transactions do not go untaxed. This paper examines the issues surrounding international taxation and attempts to portray the intricacies through a literature review. A total of 36 selected literature sources are presented, discussed, and analysed to reveal existing consensus and debates. Using the taxonomy method, the literature review identifies three main themes in the field of international political economy of taxation: (1) the conceptualization of international taxation, (2) challenges, and (3) the various actors that influence and are influenced within the international taxation landscape. This study highlights that international taxation is predominantly studied within the domain of legal scholarship, particularly in the field of international tax law, while the examination of taxation through the lens of international relations is relatively limited. Meanwhile debates in the literature include disagreements on which policy (or policies) is ideal and the conceptualization of coordination. Lastly, this literature review provides recommendations in the academic realm, including deeper exploration of international taxation studies using an international relations framework. Furthermore, practical recommendations for Indonesia involve strengthening bilateral and multilateral cooperation and enhancing tax-related collaboration at the regional level."

"Tujuan dari didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Dilain pihak salah satu kewajiban perusahaan adalah melaksanakan semua peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Beban pajak merupakan salah satu komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perncanaan pajak (Tax Planning).Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahan akan dibantu oleh para karyawan, dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan berupa pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara pihak antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Kedua jenis pajak tersebut mempunyai mempunyai hubungan timbal baik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainya. Perencanaan pajak tidak hanya bertujuan semata-mata untuk memimalisasikan beban pajak perusahaan, ketepatan, keakuratan didalam melakukan perhitungan juga merupakan salah satu dari perencanaan pajak penghasilan pasal 21, agar tidak menimbulkan biaya pajak tambahan di kemudian hari. Keakuratan dalam melakukan perhitungan akan berdampak pada SPT Tahunan yang disampaikan oleh perusahaan.Pokok masalah dari tesis ini adalah selalu berusaha mencari peluang-peluang maupun celah-celah yang dapat dimanfaatkan dari perbedaan tarif antara dua jenis pajak yang berbeda. Selain itu juga mencari keakuratan dalam melakukan perhitungan pemotongan pajak agar didapatkan hasil yang akurat agar tidak merugikan baik karyawan dan perusahaan itu sendiri.Penelitian dilakukan pada PT. BII Finance Center dengan mengabil data-data berupa laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit, daftar perhitungan gaji karyawan dan SPT Tahunan baik Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari data-data yang didapatkan dilakukan analisis dengan melakukan perhitungan ulang terhadap jmasingmasing jenis pajak untuk mendapatkan biaya pajak yang minimal serta mendapatkan perhitungan pajak yang akurat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian tunjangan akan menghasilan biaya pajak yang maksimal sedangkan untuk karyawan akan menambah penghasilan dibandingkan dengan pemberian natura. Sedangkan untuk pemberian tunjangan khususnya tunjangan pajak akan mendapatkan biaya pajak yang maksimal bila kondisi perusahaan untung dan tidak banyak karyawan yang berpenghasilan melebihi tarif 30%. Untuk hasil perhitungan pajak penghasilan pengunaan metode bayangan akan menghasilkan perhitungan yang akurat dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai kesimpulan bahwa pemberian tunjangan dapat memperkecil biaya pajak perusahaan dengan kondisi-kondisi tertentu dan tidak bertentangan dengan undangundang.Sebagai saran agar Direktorat Jenderal Pajak segera membuat peraturan pendukung untuk karyawan yang mempunyai penghasilan yang berfluktuatif seiring dengan diterapkanya undang-undang pajak penghasilan yang baru.

---

The aim of building a company is to gain optimal profit by minimalist all sorts of expenses. In other term, one of the company obligation is to apply all kinds of tax regulation by its term. Tax burden is one the expenses which is needed to be spent by the company, therefore goal management is needed to avoid loss in the future. For both interest are accomplished, one of ways is by making tax planning.Performing the business company is helped by employees, which they will get income in form of salary payment, honorarium, extra allowance and any other payment. Those kind of relationship will cost tax burden which is income tax article 21/26 for employee and income tax article 25/29 for employer. Both of tax have reciprocal relationship which influence both sides. Tax planning is not only minimalist the company tax burden. Precisions, accuracy in calculating is also one of way to plan income tax article 21 to avoid any extra taxes in the future. Accuracy in calculating will have impact on annual tax return held by the company.The issues of the thesis to find opportunities and ways/loophole which can be used from the differences of amount on two kinds of taxes. Also to find accuracy in calculating the different withholding taxes in order to get accurate result that wont inflict a financial loss both to employees nor the company it self.The research was done on PT. BII Finance Center by taking data in form of audited company financial report, list of the employee salary calculation and annual tax return article 21. The research on the data?s was done by recalculating on each kind of taxes to gain the minimal tax burden an to have the accurate calculation.The result on The research indicates that the allowance will produce max tax burden as the employee gain more income compared with base salary. At high profits conditions on the company and less by employee with income more than 30% fee allowance especially tax allowance gain maximum tax fee. Income tax calculation using the running method will produce accurate calculation compared with legal condition.As the conclusion that allowance will reduce the company tax fee with certain condition and in the term by the law. And as a suggestion Direktorat Jendral Pajak to form supported legislations of employee with fluctuate income along with the new income tax regulation."

"Tujuan dibuatnya karya akhir ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan perpajakan yang ada saat ini sudah dapat diaplikasikan pada e-commerce, dalam hal ini penulis hanya membatasi pada ketentuan yang mendasar yaitu Permanent Establishment sebagai dasar suatu negara dapat mengenakan pajak atas negara lain yang melakukan usaha di negara tersebut, dalam hal ini server sebagai objek pembahasannya dan untuk mengetahui jenis jenis transaksi dan penghasilan e-commerce tersebut, bagaimana penghasilan tersebut diklasifikasikan, apakah dapat diaplikasikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang ada saat ini. Penelitian yang dilakukan melalui Tinjauan Pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai informasi yang menguraikan pengertian dan konsep-konsep mengenai transaksi e-commerce berdasarkan pendapat para ahli. Dari berbagai sumber tersebut dapat dipelajari perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce di negara-negara maju, dalam hal ini negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh suatu informasi bahwa suatu website tidak dapat dikategorikan sebagai Permanent Establishment (PE) demikian pula halnya dengan suatu Internet Service Provider tidak dapat menjadi PE dari suatu perusahaan karena melakukan hosting terhadap website suatu perusahaan, demikian pula atas server yang dimiliki dan dioperasikan oleh ISP untuk melayani hosting suatu website yang dimiliki perusahaan, juga tidak dapat dianggap sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut. Mengenai jenis transaksi yang terjadi pada e-commerce, OECD membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) jenis transaksi dan mengklasifikasikannya menjadi dua yaitu Business Profit sesuai dengan article 7 OECD Model dan Royalty sesuai dengan article 12 OECD Model."