Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana mendapatkan suatu haknya atas bantuan hukum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan bahwa seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana berhak untuk di dampingi oleh penasehat hukum sejak ia ditangkap sampai proses pemeriksaan di Pengadilan. Pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana adalah agar proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun sampai di tingkat pengadilan berjalan sesuai dengan proses hukum tanpa adanya intimidasi terhadap anak maupun tindakan kesewenangan dalam pemeriksaan terhadap anak.

---

This thesis is concerning the protection of children’s right as criminal subject (actors) to gain legal aid. Law No. 23/2003 concerning Children’s Protection regulate that every child are guaranteed to be accompany by lawyer in every process of criminal justice system. Distribution of children’s legal aid is to avoid intimidation of child or misbehave Treatment from investigation until trial process."

"Criminal policy in preventing and handling drug abuse among juvenile in Indonesia."

"ABSTRAKDi Indonesia gejala kenakalan dan kejahatan anak akhir-akhir ini di kota-kota besar semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyak faktor. Sehingga menjadi masalah yang dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat, oleh karena hal tersebut menyangkut hari depan generasi muda. Masalah kenakalan dan kejahatan anak perlu diselesaikan melalui suatu peradilan yang khusus bagi anak-anak, agar ada jaminan bahwa penyelesaian masalah itu tidak merugikan kepentingan si anak dan mempengaruhi masa depan serta perkembangan kepribadian anak untuk selanjutnya. Sampai saat ini di Indonesia belum ada sistem peradilan pidana yang khusus untuk mengadili anak-anak yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara-perkara. pidana yang dilakukan oleh anak-anak melalui pengadilan umum atau negeri. Di dalam praktek, ditemukan berbagai cara mengadili anak yang tidak seragam antara satu daerah dengan daerah 1ainnya di Indonesia. Karena hingga saat ini belum ada suatu peraturan tentang peradilan anak yang mengikat semua pihak. Sementara itu, tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang sampai ke pengadilan tidak pernah berhenti. Hukum Acara Pidana bagi anak adalah sama seperti bagi orang dewasa, yaitu yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pendekatan beracara melalui KUHAP dalam mengadili anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, kadang-kadang sangat merugikan kepentingan mereka. Oleh karena itu, sudah saatnya diciptakan Undang-Undang tentang Peradilan Anak, yang memuat peraturan lengkap mengenai susunan dan wewenang hakim anak serta hukum acara tersendiri yang khusus untuk mengadili anak-anak yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, sejak ditangkap sampai diputus, serta perlakuan selanjutnya dalam pembinaan sesudah putusan hakim anak mempunyai kekuatan hu kum tetap, supaya ada suatu kepastian hukum yang menjamin hak-hak terdakwa anak."