Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana pengaturan dan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui prosedur beracara cepat di Indonesia dan Australia. Penyelesaian sengketa konsumen melalui prosedur beracara cepat di Australia dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga Small Claims Tribunal (SCT) dibawah Pengadilan Negeri pada masing-masing Negara bagian di Australia. Sedangkan di Indonesia sendiri, penyelesaian sengketa yang berazaskan proses beracara cepat dikenal melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang pada saat pembentukannya memiliki visi sebagai Small Claims Court seperti SCT di Australia. Namun setelah diadakannya perbandingan, BPSK ternyata tidak sejalan dalam hal prinsip sebagai Small Claims Court. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. PERMA inilah yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa konsumen dengan prinsip Small Claims Court di Indonesia. Dalam skripsi ini, penulis juga membahas jalur penyelesaian sengketa melalui BPSK atau Gugatan Sederhana kah yang paling menguntungkan bagi konsumen apabila dilihat dari beberapa sudut pandang.

---

ABSTRAKThis thesis examines how the regulation and process of consumer dispute resolution through small claims court procedure in Indonesia and Australia. Consumer dispute resolution through small claims court can be carried out quickly in Australia through an institution namely Small Claims Tribunal (SCT) under the Court in each states in Australia. While in Indonesia, the dispute resolution proceedings which adheres to the principle of small claims court recognized by Consumer Dispute Resolution Body (BPSK), which at the time of its formation has a vision as a Small Claims Court just like SCT in Australia. However, after the holding of comparison, BPSK was not consistent in terms of principles as the Small Claims Court. In 2015, the Supreme Court enforced Supreme Court Regulation No. 2 Year 2015 on Procedures for Settlement of Dispute Through Simple lawsuit. This PERMA is expected to be an alternative consumer dispute resolution with the principles of Small Claims Court in Indonesia. In this thesis, the author also discusses the dispute resolution path through BPSK or Simple Lawsuit is the most favorable to the consumer when viewed from several perspectives."

"Written by a respected construction lawyer and a practicing architect, Geeting paid starts by describing the problems which may face an architect's practice in pursuing fee claims and looks at the practicle and contractual steps which might be taken to reduce these risks. Intended as convenient and readable guide that can be turned to for help in dealing with day to day problems, Getting paid contains very little discussion of theory, and references to cases have been kept to a minimum."

"Semakin pesatnya arus globalisasi membuat bisnis juga semakin meningkat. Ditambah dengan sedang terjadinya era revolusi industry 5.0 membawa dampak dan perubahan yang signifikan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan tersebut menjadi sebuah tantangan yang wajib dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesian. Pelbagai sengketa bisnis pun juga tak dapat dihindari dikarenakan kemajuan peradaban tersebut. Lambatnya penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan membutuhkan suatu terobosan agar terciptanya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan demi terciptanya akses pelayanan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Dengan kondisi demikian, banyak pelaku usaha yang meminta agar diberikan solusi penyelesaian bagi sengketa dengan waktu yang cepat untuk nilai materiil yang dianggap tidak terlalu besar. Atas usulan dan kebutuhan tersebut Mahkamah Agung mengatur mengenai gugatan sederhana (Small Claims Court) melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 yang beberapa ketentuannya kemudian diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dikarenakan dianggap memerlukan perubahan untuk lebih menyesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan masyarakat. Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR memeriksa perkara dengan dasar hukum yang tidak tepat. Pertimbangan tersebut juga tidak sesuai dengan alasan pembatalan perjanjian. Pertimbangan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum di masa yang akan dating. Singapura dan Kanada dapat menjadi pertimbangan dalam mengatur gugatan sederhana lebih komprehensif. Pertama, Singapura merupakan negara acuan bagi Indonesia dalam mengatur gugatan sederhana, sementara Kanada melalui British Columbia dengan tingkat kejahatan yang rendah dan regulasi yang efektif membuat British Columbia menjadikan British Columbia menjadi salah satu tempat teraman untuk berbisnis. Saya menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis bagaimana perbandingan perkembangan hukum gugatan sederhana di Indonesia dengan negara Singapura dan Kanada serta bagaimana penipuan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam gugatan sederhana berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR.

---

The rapid flow of globalization makes business also increase. Coupled with the ongoing era of the industrial revolution 5.0, it has had significant impacts and changes in various aspects of the life of the world community, including the people of Indonesia. This progress is a challenge that must be faced by the Unitary State of the Republic of Indonesia. Various business disputes are also unavoidable due to the progress of this civilization. The slow resolution of cases through the judiciary requires a breakthrough to create a fast, simple, and low-cost trial. The Supreme Court of the Republic of Indonesia as a judicial institution has the responsibility to resolve problems to create access to justice services that are fast, simple, and low-cost for justice seekers. Under these conditions, many business actors have requested that a solution be provided for dispute resolution in a short time for a material value considered not too large. Based on these suggestions and needs, the Supreme Court regulates simple claims (Small Claims Court) through Supreme Court Regulation No. 2 of 2015, some of the provisions of which were later amended and added to Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning Simple Claims because they are deemed to require changes to better adjust to inflation and people's needs. The judge in the Bogor District Court Decision No. 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR examined the case on an improper legal basis. These considerations are also not by the reasons for canceling the agreement. This consideration has implications for legal uncertainty in the future. Singapore and Canada can be considered in arranging a more comprehensive simple lawsuit. First, Singapore is a reference country for Indonesia in arranging simple lawsuits. At the same time, Canada through British Columbia with a low crime rate and effective regulations makes British Columbia one of the safest places to do business. I use the juridical-normative method to analyze the comparison of the development of simple lawsuits law in Indonesia with Singapore and Canada and how fraud is the basis for canceling agreements in simple lawsuits based on the case study of Bogor District Court Decision Number 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR."