Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis Alternative Dispute Resolution ADR dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI, merupakan penelitian yuridis yang mengkaji proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan dan prinsip ADR serta menjabarkan lebih lanjut praktik tersebut melalui perbandingan hukum dengan negara Amerika Serikat. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis praktik ADR dalam PPHI dan menganalisis proses PPHI yang tepat bagi Indonesia didasarkan pada suatu permasalahan Pengadilan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang belum mengatur prinsip ADR secara jelas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui kajian kepustakaan library research, wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPHI belum sesuai dengan prinsip ADR dan pelaksanaan PPHI harus didasarkan pada tujuan hukum ketenagakerjaan dengan membangun kesadaran moral dan penegakkan sanksi yang tegas. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah merevisi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempertimbangkan lembaga independen untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, peningkatan pola pengawasan terhadap kompetensi mediator, dan merencanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara khususnya bagi tenaga mediator dan pengawas.

---

The Analysis of Alternative Dispute Resolution ADR in the Industrial Relations Disputes Settlement PPHI is a juridical study that examines the process of resolving industrial relations disputes based on rules of legislation and the principles of ADR and further expounding the practice through comparative law with the United States. A study aimed at scrutinizing ADR practices in PPHI and analyzing the appropriate PPHI process for Indonesia based on an Industrial Relations Court and Industrial Relations Dispute Settlement Act that has not clearly set the principles of ADR. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through library research, interviews, and observations. The results show that PPHI is not in accordance with the principles of ADR and the implementation of PPHI should be based on the objectives of the labor law by building moral awareness and enforcing strict sanctions. The results suggested that the Government should revise the Industrial Relations Dispute Settlement Act, consider independent agencies to resolve industrial relations disputes, improve supervisory patterns of mediator competence, and plan the procurement of the State Civil Apparatus especially for mediators and supervisors."

"The labor contract act of Japan , enacted in November 28, 2007 and effective from March 1, 2008 sets forth rules on basic rights and obligations in relation to labor contracts...."

"Penelitian ini berusaha melihat generasi muda dalam praktiknya. Praktik yang saya pilih adalah praktik kepengurusan Rohkris di SMAN 1 Depok. Praktik ini menjadi penting untuk diamati karena merupakan organisasi kerohanian di tengah sistem pendidikan sekular, serta statusnya yang ekstrakurikuler tetapi diwajibkan bagi siswa Kristen Protestan. Saya berfokus pada kepengurusan Rohkris serta melihatnya sebagai kerja. Dalam proses kerjanya, pengurus Rohkris merefleksikan posisi mereka di tengah relasi antar siswa, dengan sekolah, guru, alumni, maupun masa depan mereka. Refleksi ini berlanjut pada proses terbentuknya nilai kerja mereka yang, dengan pendefinisian kerja dan nilai kerja dari Graeber dan feminis Marxis yang tidak terbatas pada produktivitas. Proses pembentukan nilai kerja ini berkait erat dengan sistem pendidikan neoliberal yang juga dilihat sebagai proses, yang melahirkan proses pembentukan nilai kerja sebagai suatu respons lokal pengurus Rohkris.

---

This research seeks to see the younger generation in practice. The practice I chose is the practice of Rohkris management at SMAN 1 Depok. This practice is important to observe because it is a spiritual organization in the middle of a secular education system, and its status is extracurricular but required for Protestant Christian students. I focus on the management of Rohkris and see it as work. In the process of work, Rohkris administrators reflect on their position in the relationship between students, the school, teachers, alumni, and their future. This reflection continues the process of forming their work values, with Graeber and Marxist feminist definitions of work and work values that are not limited to productivity. This process of work value formation is closely related to the neoliberal education system which is also seen as a process, which gave birth to the process of work value formation as a local response of the Rohkris board."