"Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau lnternational
Criminal Court (ICC) merupakan perwujudan terpendam setelah 50
tahun digelarnya Mahkamah Militer Internasional pada 1946.
Sungguhpun Mahkamah menghadapi sejumlah rintangan dari
beberapa negara besar namun mereka telah menjalankan fungsinya
dalam penegakkan keadilan internasional terhadap kejahatan
serius hak asasi manusia (IMM) sebagaimana dikenal dalam
hukum internasional. Saat ini, Mahkamah mengadili kasus di
Repubiik Demokratik Kongo dan beberapa kasus lainnya pada sesi
Pre-Triai\l Chamber. Secara fakta, banyak peserta Statuta Roma
1998 merupakan negara pelanggar HAM Negara-negara seperti
Republic Demokratic Kongo, Uganda, Republik Afrika Tengah dan
Colombia merupakan Negara pihak dalam Statuta Roma 1998
namun memiliki permasalahan terhadap pelanggaran HAM di
dalam negeri mereka. Dibandingkan dengan indonesia yang bukan
negara peserta akan tetapi memiliki permasalahan yang sama.
Indonesia sendiri berniat untuk menjadi pihak dalam Statuta Roma
1998 pada 2008. Tulisan ini menjelaskan bagaimana reaksi negara
khususnya yang sedang menghadapi konflik bersenjata internal
serta dalam masa transisi-baik telah menjadi pihak maupun
belum dengan perkembangan baru dalam hukum internasional
khususnya HAM. Penulis menggunakan teori dari Andrew
Moravcsik dalam artikelnya The Origins of Human Rights Regimes:
Democratic Delegations in Postwar Europe, dimana negara-negara
tersebar berada dalam fase tradisional menuju demokrasi dan
mencoba untuk "lock in" dengan hukum internasional. Dengan
cara inilah menurut Moravesik negara tersebut tidak dapat kembali
pada masa otoritarian.
"
Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law, Vol. 5 No. 1 Oktober 2007 : 43-83, 2007
